100 Hari Pemerintahan Presiden Jokowi, Gubernur BI: Ekonomi Indonesia Baik
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan ekonomi Indonesia dalam keadaan baik, menandai 100 hari Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Rabu (28/1) ini. Bahkan Agus memprediksi pada Januari 2015 ini akan terjadi deflasi.
“Ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi yang baik dan ini terlihat dari inflasi. Kami perkirakan untuk inflasi Januari ini begitu rendah, bahkan mungkin bisa deflasi. Januari sudah akan mendekati nol inflasinya,” kata Agus Matowardojo seusai bersama sejumlah menteri ekonomi diterima Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1).
Agus menilai, rendahnya angka inflasi kali ini merupakan dampak dari kebijakan Presiden Jokowi menurunkan harga BBM pada 1 dan 19 Januari 2015.
Guna membahas perkembangan terakhir moneter, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2015 yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden menerima Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur BI Agus Martowardojo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad.
Gubernur BI Agus Martowardoyo memuji langkah Presiden Jokowi dalam mengelola inflasi dengan memerintahkan Menko Perekonomian mengkoordinasikan para menteri menjaga tingkat inflasi ini. Dia berharap inflasi terus dikelola dengan baik.
“Saya mengharapkan nanti di akhir 2015 inflasi bisa kembali di 4,1%. Kalau di APBN-P inflasi sebesar 5% itu sudah seperti diharapkan oleh BI,” kata Agus.
Agus mengingatkan para gubernur,bupati, walikota segera melaksanakan Instruksi Presiden untuk menurunkan tarif angkutan umum. Dengan terkendalinya inflasi, Agus mengharapkan dapat langsung memberi dampak terhadap kesejahteraan rakyat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Agus Martowardojo menyambut baik langkah Presiden mencanangkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang merupakan bagian dari program 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi . Terlebih lagi karena 22 kementerian lembagta negara telah menyatakan kesediaannya mendelegasikan wewenang penerbitan perizinan kepada Kepala BKPM, dan menugaskan pejabatnya pada PTPS Pusat di BKPM itu.
“Kalau bener-bener perizinan itu bisa dieksekusi, PTSP akan membangun kredibilitas Indonesia. Dan itu disambut baik oleh masyarakat di Indonesia maupun diluar sebagai bagian dari reformasi struktural,” kata Agus.
BI berharap neraca perdagangan Indonesia akan positif pada akhir 2015, dengan volume ekspor akan lebih besar dibanding volume impor.
“Ekspornya khususnya komoditi non-migas, dan impornya yang terkait dengan migas sudah lebih terkendali. Jadi saya melihat traksaksi berjalan yang menjadi perhatian kita semua sudah mulai membaik walaupun harus terus ditingkatkan,” kata Agus.
Agus memperkirakan transaksi berjalan pada tahun 2015 akan berkisar antara 3,3% – 3,5 %, yang akan mencapai angka 3% pada akhir tahun, dengan kualitas yang lebih baik dari tahun 2014.
“Kalau di tahun 2014 komponen impornya banyak terdiri atas barang konsumsi, sedang tahun 2015 komponen impor akan banyak komponen produktif, untuk membangun infrastruktur, investasi,” kata Agus.
Bila APBN-P 2015 disetujui DPR, menurut Agus, Indonesia akan memiliki simpanan untuk membangun infrastruktur maupun investasi. (WID/ES)
