2017 Diprediksi Lebih Kering, Presiden Jokowi: Janjiannya Tetap, Ada ‘Reward’ dan ‘Punishment’

Seskab Pramono Anung berbincang bersama Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Menteri LHK Siti Nurbaya sebelum Rakornas Pengendalian Karhutla Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/1) pagi. (Foto: Humas/Rahmat)

Meskipun saat ini masih bulan Januari, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai tanda-tanda kekeringan sudah mulai terlihat. Untuk itu, Presiden mengingatkan jajarannya untuk tidak lengah, apalagi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sudah memprediksi bahwa tahun 2017 ini akan lebih kering.

“Jadi kita semuanya harus hati-hati, betul-betul hati-hati,” tegas Presiden Jokowi dalam pengarahannya kepada peserta pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/1) pagi.

Presiden meminta agar rencana aksi pengendalian karhutla di tahun 2017 dirumuskan secara detil. Ia pun mengingatkan, agar penetapan siaga darurat didorong sejak dini.

“Jangan sudah ada masalah, baru keluar surat kedaruratan, siaga daruratnya baru keluar. Keluarkan segera, ini dari provinsi, dari Gubernur, segera keluarkan, terutama untuk daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Presiden mengingatkan.

Presiden juga menekankan untuk memperkuat sistem deteksi dini di daerah-daerah yang rawan kebakaran, terutama di provinsi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.

Ia minta semua jajarannya untuk aktif melakukan pengecekan langsung di lapangan, tidak hanya memantau dari kantor atau belakang meja.

Presiden mengingatkan, apa yang sudah disampaikannya pada tahun 2015 dan 2016, terkait dengan reward and punishment masih berlaku.

“Saya perlu mengingatkan juga pada Panglima TNI, pada Kapolri, yang kebakarannya tidak ada juga, tolong diberikan reward-nya, tapi yang ada kebakaran, juga enggak usah ragu punishment-nya. Sudah, janjiannya masih tetap,” tegas Presiden.

Mengenai kanal blocking untuk pengendalian karhutla, diakui Presiden Jokowi jumlahnya sudah banyak, di mana pada tahun 2016 sudah ada kurang lebih 11.000. Namun, lanjut Presiden, ini masih kurang dan akan dikerjakan terus oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Restorasi Gambut (BRG), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK).

“Jangan lupa perusahaan swasta yang menjadi pemilik-pemilik lahan hutan itu harus bertanggung jawab juga untuk membangun kanal-kanal blocking,” sambungnya.

Untuk sumur bor, menurut Presiden, pada tahun 2016 jumlahnya masih sedikit. Tapi di tahun 2017 akan dibangun sebanyak-banyaknya. Presiden mengingatkan, perusahaan swasta sebagai pemilik juga harus bertanggung jawab membangun sumur-sumur seperti yang diinginkan pemerintah, sehingga setiap karhutla bisa segera dan cepat diantisipasi dan dipadamkan.

Sementara terkait posko pengendalian kebakaran, Presiden Jokowi menjelaskan, meskipun posko itu tidak harus berupa sebuah bangunan, tetapi harus tetap ada, baik di tingkat kecamatan dan jika memungkinkan sampai ke tingkat desa.

“Di sini penting kita libatkan masyarakat sekitar. Dengan sistem patroli bersama dan peningkatan kapasitas, peningkatan kesadaran masyarakat betul-betul bisa kita kerjakan. Mengingatkan masyarakat, mengedukasi masyarakat, memberikan pembelajaran-pembelajaran pentingnya mengantisipasi kebakaran,” pesan Presiden.

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pentingnya mengecek kesiapsiagaan dalam melakukan operasi udara pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“Ini harus gerak cepat dari awal, sehingga begitu ada indikasi, begitu ada tanda-tanda muncul hotspot, segera putuskan apakah perlu itu rekayasa cuaca, apakah perlu itu waterbombing,” tuturnya.

Soal pesawat, Presiden mengingatkan, ada atau tidak ada karhutla, pesawatnya harus siap, sehingga begitu ada titik api kecil langsung bisa bergerak. “Jangan api sudah besar baru mencari sewa pesawat, baru mencarikan pesawatnya. Terlambat kalau pekerjaan kita seperti itu terus. Pesawatnya dulu disiapkan baru namanya mengantisipasi,” tutur Presiden Jokowi.

Aparat Hukum Harus Tegas

Berkaitan dengan penegakan hukum, Presiden Jokowi meminta agar aparat hukum tegas dalam menyelesaikan kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan yang ada.

“Saya ingatkan lagi, tidak boleh ada kompromi untuk hal yang berkaitan dengan kebakaran hutan. Sekali lagi, proses dengan tegas dan segera eksekusi ketika sudah ada keputusan hukum yang mengikat supaya tidak ada lagi yang berani bertindak macam-macam,” tegas Presiden.

Presiden juga mengingatkan kepada semua perusahaan swasta untuk mengikuti aturan yang ada, jika sudah diberi konsesi, areanya harus dipelihara, dirawat, dan diamankan dari karhutla. Presiden menyampaikan pada 2015-2016 sudah ada pengelola lahan yang izinnya dicabut, dibekukan, atau diberi peringatan.

Untuk tahun 2017, Presiden mengatakan tidak ada lagi peringatan. “Tahun 2015 masih ada peringatan, tahun ini enggak usah pakai peringatan. Bekukan ya bekukan, cabut ya cabut,” tutur Presiden.

Presiden mengingatkan agar antara pemerintah pusat, TNI/Polri, dan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota bekerjasama dan memperkuat sinergi, baik dalam perencanaan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, maupun gerak cepat turun ke lapangan pada saat api masih kecil.

“Dengan itu kita berharap di awal tahun ini betul-betul perencanaan gerak cepat, kita bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan itu tidak terjadi di tahun 2017,” pungkas Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkominfo Rudiantara, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (FID/ES)