web analytics

Home

BERITA

  • 26 August 2016
  • 653 Views

Termasuk Tunjangan Profesi Guru, Pemerintah Hemat Dana Alokasi Khusus Rp 29,8 Triliun

UangSelain menunda penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) untuk 169 daerah dengan total nilai Rp 19,4 triliun, dalam upaya memelihara kredibilitas fiskal pemerintah juga menghemat Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 29,8 triliun.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR-RI, di Senayan, Jakarta, Kamis (25/8), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, penghematan DAK itu terdiri atas DAK Fisik Rp 6,0 triliun, DAK non fisik terutama Tunjangan Profesi Guru Rp 23,4 triliun.

  • 26 August 2016
  • 8924 Views

15 Kementerian/Lembaga Ini Anggarannya Dipangkas Paling Besar Pada APBN-P 2016

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Guna mengamankan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016, pemerintah berencana akan melakukan penghematan belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Terkait dengan rencana itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Senayan, Jakarta, Kamis (25/8) menyampaikan ada 15 K/L yang mendapatkan pemotongan anggaran terbesar.

Ke-15 K/L yang mendapatkan pemotongan terbesar pada APBN-P 2016 itu adalah:  (1) Kementerian Pertahanan, (2) Kementerian PUPR, (3) Kementerian Pertanian, (4) Kementerian Kesehatan, (5) Kementerian Perhubungan, (6) Kemendikbud, (7) Kemenkeu, (8) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), (9) Polri, (10) Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, (11) Kementerian ESDM, (12) Kementerian Agama, (13) Kemenristek Dikti, (14) Kementerian Sosial, dan (15) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

  • 26 August 2016
  • 2104 Views

DWP Setkab Gelar Rangkaian Kegiatan Sambut HUT Pertama

Penasehat DWP Setkab Hani Pramono melakukan donor darah, pada HUT DWP Setkab ke-1, Jumat (26/8), di Aula Serba Guna Gedung III Kemensetneg. (Foto: Humas/Jay)

Penasehat DWP Setkab Hani Pramono melakukan donor darah, pada HUT DWP Setkab ke-1, Jumat (26/8), di Aula Serba Guna Gedung III Kemensetneg. (Foto: Humas/Jay)

Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Kabinet (Setkab) bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Kramat Raya, Jakarta, menggelar kegiatan Donor Darah, di aula Serba Guna Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Jumat (26/8) pagi.

Mengangkat tema “Memperkuat Kebersamaan Melalui Kerja Nyata”, kegiatan Donor Darah itu diikuti oleh pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, termasuk Sekretariat Militer dan Sekretariat Presiden.

  • 26 August 2016
  • 3745 Views

Sisanya Masih Diproses, 138 WNI Calon Haji Sudah Dipindahkan ke KBRI Manila

Para calon haji Indonesia yang sempat ditahan otoritas Filipina sudah tiba di KBRI Manila, Jumat (26/8) dinihari

Para calon haji Indonesia yang sempat ditahan otoritas Filipina sudah tiba di KBRI Manila, Jumat (26/8) dinihari

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan, sebanyak 138 dari 177 Warga Negara Indonesia yang tertangkap pihak otoritas setempat akan berangkat menunaikan ibadah haji dengan menggunakan paspor Filipina, sejak Jumat (26/8) pukul 00.03 dinihari, telah dipindahkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Manila.

Pemindahan ke-138 WNI itu dilakukan sejak Kamis (25/8) malam dan selesai pada Jumat (26/8) sekitar pukul 00.03 dinihari. “Sebagian besar dari 177 WNI yg berada di detensi imigrasi Filipina malam ini mulai dipindahkan ke fasilitas KBRI. 138 dari 177 WNI tiba di KBRI Manila sekitar pukul 00.03 dini hari,” bunyi ciutan Kemlu RI melalui akun twitternya Portal_Kemlu_RI pada Jumat (26/8) pagi.

  • 26 August 2016
  • 7925 Views

22 Juta Penduduk Belum Rekam Data, Mendagri Minta Petugas Dukcapil ‘Jemput Bola’ E-KTP

foto e-ktpMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengemukakan, dari 256 juta penduduk Indonesia masih sekitar 22 juta penduduk di antaranya baik yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan, yang belum melakukan rekam data kependudukan secara elektronik atau e-KTP. Untuk itu, Mendagri minta para petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar menerapkan sistem ‘jemput bola’ untuk meningkatkan akses masyarakat pada kepemilikan e-KTP.

“KTP itu penting menyangkut banyak hal termasuk pembuatan kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan paspor misalnya,” kata Tjahjo kepada wartawan, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (25/8) siang.

  • 25 August 2016
  • 9805 Views

Pemerintah Terus Berupaya Mencegah, Jumlah Pekerja Terkena PHK Turun 7,24 Persen

Pabrik TekstilKementerian Ketenagakerjaan RI  merilis data jumlah tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  terus mengalami penurunan, Dalam periode semester 1 tahun 2016 tercatat penurunan jumlah pekerja terkena PHK sebanyak 7,24 persen dibandingkan tahun 2015.

Berdasarkan data dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, hingga satu semester tahun 2016, tercatat dari 1.494 kasus, dengan sebanyak 7.954 tenaga kerja yang mengalami PHK. Jumlah angka PHK tersebut jelas menurun dibanding tahun sebelumnya di semester yang sama, dengan 8.575 tenaga kerja di PHK, dari 126 kasus.

  • 25 August 2016
  • 10771 Views

Dukung Keterbukaan Pemerintah, Kantor Staf Presiden Gandeng INFID dan BP2DK

Kepala Staf Presiden Teten Masduki menandatangani MoU dengan Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo dan Ketua Badan Pengurus BP2DK Semuel A Pangerapan, di Bina Graha, Jakarta, Kamis (25/8) siang.

Kepala Staf Presiden Teten Masduki menandatangani MoU dengan Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo dan Ketua Badan Pengurus BP2DK Semuel A Pangerapan, di Bina Graha, Jakarta, Kamis (25/8) siang.

Kantor Staf Presiden (KSP) menggandeng International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK) untuk melakukan kerja sama dan dukungan teknis dalam bidang-bidang kepentingan bersama antara lain terkait dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan Keterbukaan Pemerintah (Open Government), serta dukungan teknis dengan agenda Membangun Indonesia dari Pinggiran.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo dan Ketua Badan Pengurus BP2DK Semuel A Pangerapan, di Kantor Staf Presiden, Bina Graha, Jakarta, Kamis (25/8) siang.

  • 25 August 2016
  • 17534 Views

Dilepas 31 Agustus, Kemdikbud Sebarkan 3.000 Guru ke Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal

Mendikbud Muhadjir Effendy

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan menyebarkan penempatan 3.000 guru peserta Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T) ke daerah-daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal di tanah air. SM-3T merupakan program pemerintah untuk membangun Indonesia dari tepi atau kawasan yang belum mendapatkan pemerataan pendidikan.

“Terdapat kawasan di Indonesia yang sangat makmur secara pendidikan tetapi ada juga yang minim, terutama di pelosok Indonesia. Inilah yang dicoba dipersempit jurang kemakmuran pendidikannya,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pada rapat koordinasi penetapan penempatan calon peserta Program SM-3T, di Jakarta, Kamis (25/8) pagi.

  • 25 August 2016
  • 40643 Views

Inilah Daerah-Daerah Yang Terkena Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Terbesar

RupiahMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 125/PMK.07/2016 tanggal 16 Agustus 2016, telah memutuskan melakukan penundaan penyaluran sebagian Transfer ke Daerah, yang diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan negara.

Dalam PMK itu disebutkan, penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud, didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun 2016, yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, dan sedang.

  • 24 August 2016
  • 17046 Views

Soal Paket Kebijakan Ekonomi XIII, Seskab: Negara Hadir Untuk Menyediakan Rumah Murah

Seskab saat memberikan keterangan pers tentang Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 di Kantor Presiden, Jakarta (24/8). (Foto: Humas/Rahmat)

Seskab saat memberikan keterangan pers tentang Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 di Kantor Presiden, Jakarta (24/8). (Foto: Humas/Rahmat)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, Paket Kebijakan XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menjawab apa yang menjadi basis dasar yang harus dijalankan ataupun menjadi tanggung jawab negara, yaitu berkaitan dengan salah satunya adalah tentunya sandang, pangan, dan papan.

“Ini berkaitan dengan papan, dalam hal ini adalah negara hadir untuk menyediakan rumah murah dengan cara yang lebih sederhana, perizinan yang tidak berbelit-belit. Dan mudah-mudahan ini juga akan direspons oleh perbankan, dan sekaligus oleh dunia usaha. Mudah-mudahan ini bisa dijalankan,” kata Pramono kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/8) sore.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN