web analytics

Home

BERITA

  • 27 March 2015
  • 16 Views

Sebut Sebagai Sahabat, Presiden Jokowi Ajak RRT Kerjasama Berantas Korupsi dan Minta Bebas Visa

Presiden Jokowi dan Presiden RRT Xi Jinping, di Beijing, Kamis (26/3)

Presiden Jokowi dan Presiden RRT Xi Jinping, di Beijing, Kamis (26/3)

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo meminta agar peringatan 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, hendaknya dijadikan tonggak baru dalam hubungan lebih kuat di masa yang akan datang.

“Tiongkok merupakan teman dekat Indonesia, Tiongkok merupakan sahabat Indonesia, dan Tingkok dan Indonesia merupakan mitra strategis yang komprehensif yang saling melengkapi satu dengan yang lain,” kata Presiden RI saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping seusai dilakukan pertemuan bilateral antar kedua Kepala Negara pada Kamis malam (26/3) di Balai Agung Rakyat (The Great Hall of People,  Beijing, Tiongkok.

  • 26 March 2015
  • 1343 Views

Disaksikan Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping, RI – RRT Tandatangani 8 Kerjasama

Presiden Jokowi dan Preside RRT Xi Jinping menyaksikan penandatanganan MoU antara Menteri BUMN dengan mitranya, di Beijing, Kamis (26/3)

Presiden Jokowi dan Preside RRT Xi Jinping menyaksikan penandatanganan MoU antara Menteri BUMN dengan mitranya, di Beijing, Kamis (26/3)

Setelah mengikuti upacara kenegaraan yang digelar di Balai Agung Rakyat atau Great Hall of The People, Kamis (26/3) sore, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden RRT Xi Jinpingi langsung memimpin delegasi pemerintahan negara masing-masing untuk melakukan pembicaraan bilateral.

Mengambil tema Kemitraan untuk Perdamaian dan Kesejahteraan,  Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping sepakat untuk membawa Kemitraan Strategis Komprehensif dalam kerja nyata yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia dan Tiongkok.

  • 26 March 2015
  • 1892 Views

Presiden RRT Xi Jinping Sambut Presiden Jokowi Dengan Upacara Kenegaraan

Presiden Jokowi didampingi Presiden RRT Xi Jinping memeriksa barisan pada upacara kenegaraan, di Balai Agung Rakyat, Beijing, Kamis (26/3)

Presiden Jokowi didampingi Presiden RRT Xi Jinping memeriksa barisan pada upacara kenegaraan, di Balai Agung Rakyat, Beijing, Kamis (26/3)

Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping memberikan kehormatan dengan upacara kenegaraan saat menyambut kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana, di Balai Agung Rakyat atau Great Hall of The People, di samping Lapangan Tiananmen, Beijing, Kamis (26/3) siang.

Presiden Xi Jinping dan istrinya Peng Liyuan menyambut kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana di pintu utama gedung, kemudian berjalan bersama memasuki sebuah aula yang sagat besar untuk mengikuti upacara kenegaraan. Tampak di antara penyambut Presiden Jokowi dan Ibu Negara ada puluhan anak yang mengibarkan bendera RRT dan bendera Merah Putih sambil melompat-lompat.

  • 26 March 2015
  • 2895 Views

CEO Twitter: Miliki Pengguna Terbesar, Indonesia Bisa Pengaruhi Dunia Daring

Direktur Twitter Dick Costolo menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/3).

CEO Twitter Dick Costolo menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/3).

Chief Executive Officer (CEO) Twitter Dick Costolo, Kamis (26/3) siang, menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Pertemuan ini dilakukan guna membahas peluang bisnis, khususnya bagi teitter di Tanah Air.

Kepada wartawan Dick Costolo menilai Indonesia sebagai negara dengan pengguna daring (online) sangat besar, yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dunia daring.

“Kami mendiskusikan Indonesia secara umum memiliki pengguna daring yang sangat besar, dan memiliki pengaruh bagi pertumbuhan dunia daring, sekaligus sebagai platform komunikasi untuk kerja sama antara Pemerintah dan Twitter,” kata Costolo.

  • 26 March 2015
  • 3753 Views

Sudah Coba di Beijing, Presiden Jokowi: Pembangunan LRT Jabodetabek Harus Mulai Tahun Ini

Presiden Jokowi mencoba kerte cepat LRT dari Stasiun Dongzhimen menuju Bandara Beijing, Kamis (26/3)

Presiden Jokowi mencoba kereta cepat LRT dari Stasiun Dongzhimen menuju Terminal 3 Bandara Beijing, Kamis (26/3)

Pada hari kedua kunjungannya ke Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Kamis (26/3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana dan anggota rombongan meninjau sistem transportasi massal terpadu yang menghubungkan antara kereta bawah tanah (subway), kereta cepat,  bus, dan bandara internasional.

Selain, melakukan peninjauan, Presiden Jokowi juga menyempatkan mencoba kereta cepat yang berangkat dari stasiun subway Dongzhimen menuju terminal 3 Beijing Capital International Airport dengan jarak tempuh sekitar 30 menit, jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan mobil atau taksi yang bisa mencapai 1 jam saat tak macet.

  • 26 March 2015
  • 3844 Views

Organisasi Baru Kementerian Perindustrian: Nama Berubah, Jumlah Ditjen Tetap 6

KemenperinSehubungan dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 16 Maret 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian.

Perpres ini menyebutkan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta dipimpin oleh Menteri.

“Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara,” bunyi Pasal 2 Perpres tersebut.

  • 26 March 2015
  • 4376 Views

Presiden Jokowi Sudah Sahkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota dan UU Pemda

Pemilu di TPSPresiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (18/3) lalu telah menandatangani pengesahan dua Undang-Undang (UU) terkait Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Kedua Undang-Undang itu sebelumnya telah disetujui secara aklamasi dalam Rapat Paripurna DPR-RI, di Ruang Sidang Paripurna DPR-RI, Jakarta, pada Selasa (17/2), yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon.

BERITA TERPOPULER

  • 5 January 2015
  • 318853 Views

Catatan Tentang Inflasi 2014

Seorang pedagang beras menjaga tokonya,  di Pasar Senen, Jakarta, Rabu  (22/7).Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 Januari 2015 melaporkan, bahwa selama Desember 2014 terjadi inflasi sebesar 2,46 persen, lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya (1,5 persen). Dengan demikian, inflasi tahun kalender (Januari-Desember 2014) mencapai 8,36 persen.

Nilai inflasi bulan Desember itu meleset dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2014 sebesar 5,3 persen. Besarnya nilai inflasi tersebut disebabkan oleh peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada seluruh kelompok pengeluaran, dengan penyumbang terbesar berasal dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,06 persen.

  • 9 January 2015
  • 288785 Views

“Mengubah dan Membawa KPK ke Era dan Paradigma Baru” (Bagian I) (Visi dan Misi Saya sebagai Calon Pimpinan KPK)

Oleh: Roby Arya Brata, Staf Sekretariat KabinetSebagaimana sudah saya paparkan di depan Komisi III DPR, jika Allah SWT menakdirkan saya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saya akan mengubah dan membawa KPK pada era baru dengan paradigma baru (institutional reform). Saya akan membuat dan mengubah KPK menjadi lebih efektif dan memiliki reputasi internasional karena menerapkan strategi-strategi pencegahan dan penindakan antikorupsi yang memenuhi standar-standar internasional, lebih beradab dan menghormati hak asasi manusia/HAM,  dan (lebih) menegakkan rule of law/due process of law.Visi tersebut saya rumuskan berdasarkan hasil kajian akademik dan kritik saya terhadap kekeliruan dan kelemahan strategi KPK (dan Pemerintah) dalam pemberantasan korupsi selama ini. Sebagian besar pemikiran ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan dalam buku dan tulisan-tulisan saya, bahkan jauh sebelum saya mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Jadi visi misi saya itu dirumuskan bukan (semata-mata) agar didukung DPR dan Pemerintah.Indikasi kegagalan atau kurang efektifnya strategi tersebut dapat diukur dari tidak tercapainya misi dan tujuan-tujuan kebijakan pemberantasan korupsi KPK (dan Pemerintah). Sejauh ini pencapaian target-target indikator kebijakan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi jangka menengah (2010 – 2014) yang ditetapkan sendiri oleh Pemerintah dan KPK dalam road map dan rencana strategis tidak tercapai atau kurang memuaskan. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang
  • 8 January 2015
  • 288633 Views

Agar Dana Desa Terkawal

Oleh: Siko Dian Sigit Wiyanto, pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI

KadesDesa seakan terlupakan dari pembangunan selama ini. Tidak heran jika banyak penduduk desa mencari pekerjaan di kota besar yang ekonominya jauh lebih berkembang. Akibatnya, kemajuan desa tidak begitu signifikan, bahkan diantaranya cenderung mengalami kemunduran. Hal inilah sebenarnya merupakan cikal bakal berbagai masalah di kota-kota tujuan urbanisasi, mulai dari kemacetan, tata kota yang semrawut, kepadatan penduduk, hingga tingkat kriminalitas yang tinggi. Disparitas pertumbuhan ekonomi antara desa dan kota sangat besar. Penjelasan motivasi penduduk desa melakukan urbanisasi adalah pertumbuhan tenaga kerja di desa tidak menambah output desa. Sebagai gambaran sederhana, penambahan satu tenaga kerja tidak menambah satu kilogram beras.

Dana desa sudah dianggarkan pada tahun anggaran 2015. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, jumlah alokasi dana desa nasional adalah Rp 9,01 triliun. Sebagian kalangan mengatakan ini merupakan kebijakan politis. Pasalnya pada periode pemerintahan sebelumnya, ada berbagai program dari masyakarat yang berbasis desa seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

  • 2 February 2015
  • 232022 Views

Dibuka, Beasiswa ‘Full Cost’ Bagi 3100 Sarjana

Beasiswa S2Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan membuka kesempatan bagi  3.100 sarjana untuk menerima  beasiswa S2 dan S3, baik di universitas dalam negeri maupun 200 universitas terbaik dunia untuk tahun 2015.

Pemerintah menanggung seluruh biaya pendaftaran, SPP, non SPP seperti tunjangan buku, tesis/disertasi, biaya kedatangan, visa, tunjangan keluarga, biaya hidup hingga biaya keadaan darurat.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »