web analytics

Home

BERITA

  • 5 August 2015
  • 105 Views

Calon Tunggal Pilkada: Presiden Tidak Keluarkan Perppu, KPU Tunggu Rekomendasi Bawaslu

Ketua KPU Husni Kamil Manik didampingi Ketua Bawaslu Muhammad dan Ketua DKPP Jimly Asshidiqie menyampaikan keterangan pers, di Istana Bogor, Jabar, Rabu (5/8)

Ketua KPU Husni Kamil Manik didampingi Ketua Bawaslu Muhammad dan Ketua DKPP Jimly Asshidiqie menyampaikan keterangan pers, di Istana Bogor, Jabar, Rabu (5/8)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait adanya 7 (tujuh) daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal dalam pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang masa perpanjangannya telah berakhir Senin (3/8) lalu. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menentukan langkah lebih lanjut terhadap masalah ini.

Ketua KPU Husni Kamil Manik didampingi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie mengatakan, dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan lembaga negara, pihaknya sudah menyampaikan 2 (dua) kesimpulan.

  • 5 August 2015
  • 1486 Views

Pemerintah Beri Jaminan BUMN Yang Butuh Pinjaman Untuk Bangun Infrastruktur

tumpukan dollarDalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur kepada masyarakat, pemerintah memandang perlu mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memanfaatkan secara langsung fasilitas pembiayaan infrastruktur dari Lembaga Keuangan Internasional, yang dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.

Terkait hal itu, Presiden Joko Wododo pada tanggal 15 Juli 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Inbdrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara.

  • 5 August 2015
  • 2755 Views

PP No. 50/2015: Pemerintah Wajib Fasilitasi Permodalan Nelayan Dan Pembudidaya Ikan Kecil

Nelayan-kecilGuna melaksanakan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Juli 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil itu bertujuan untuk: a. Mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dalam rangka meningkakan kesejahterana, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; b. Meningkatkan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan.

  • 5 August 2015
  • 2959 Views

Presiden Jokowi Gelar Pertemuan Konsultasi Dengan Pimpinan Lembaga Negara

AGG_1956-01-01

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengadakan pertemuan dengan pimpinan lembaga negara, di Istana Bogor, Jabar, Rabu (4/8).

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengadakan pertemuan dengan pimpinan lembaga negara, di Istana Bogor, Jabar, Rabu (4/8).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MK Arief Hidayat, Ketua Komisi Yudisial Suparman, dan Ketua BPK Herry Azhar.

Pertemuan Presiden dengan pemimpin lembaga negara itu berlangsung tertutup. Namun besar kemungkinan agendanya adalah membahas fenomena munculnya satu  pasangan calon  atau calon tunggal dalam pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sejumlah daerah.

  • 5 August 2015
  • 3168 Views

Apresiasi Inisiatif BRI, Presiden Jokowi Dorong Perbankan Inovasi Layanan Untuk Masyarakat Pesisir

Teras BRI Kapal yang diluncurkan Presiden Jokowi, di Pelabuhan Kaliadem, Jakarta Utara, Selasa (4/8)

Teras BRI Kapal yang diluncurkan Presiden Jokowi, di Pelabuhan Kaliadem, Jakarta Utara, Selasa (4/8)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresi langkah Bank BRI yang meluncurkan layanan Teras BRI  di atas sebuah kapal, yang dilengkapi layanan kasir dan anjungan tunai mandiri, untuk melayani masyakat di sekitar Kepulauan Seribu, Jakarta.

Presiden mengatakan, bahwa dua per tiga Negara kita adalah air, dan memiliki 17.000 lebih pulau, yang tidak terjangkau dengan fasilitas-fasilitas perbankan.  Ia menyebutkan, masih sedikit masyarakat pesisir Indonesia yang dilayani oleh perbankan karena keterbatasan akses. Oleh karena itu, edukasi, literasi keuangan terhadap masyarakat pesisir, masyarakat nelayan itu diperlukan sekali.

  • 4 August 2015
  • 7618 Views

Soal Calon Tunggal Pilkada, Pemerintah Tunggu Rapat Dengan Lembaga Tinggi Negara

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno didampingi Mendagri dan Ketua KPU menyampaikan hasil rapat terbatas Pilkada, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8) petang

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno didampingi Mendagri dan Ketua KPU menyampaikan hasil rapat terbatas Pilkada, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8) petang

Rapat terbatas mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8) sore belum mengambil keputusan terkait 7 (tujuh) daerah yang hanya memiliki satu pasang calon (calon tunggal) kepala daerah.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, keputusan pemerintah terkait calon tunggal Pilkada itu masih harus dikonsultasi dengan lembaga lain,  yaitu dengan DPR-RI, MPR-RI,  lembaga terkait lainnya juga dengan perwakilan dari Parpol, yang rencananya akan digelar di Istana Bogor, Jabar, Rabu (5/8) besok.

  • 4 August 2015
  • 7573 Views

Menko Perekonomian: Asumsi RAPBN 2016 Sudah Realistis

Sofyan DMenteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Sofyan Djalil memastikan, asumsi yang digunakan dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, termasuk target pertumbuhannya sudah realistis.

“Semua paling realistis,” kata Sofyan menjawab wartawan seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8) sore.

Sebelumnya, dalam pengantar saat memimpin sidang tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar asumsi dasar ekonomi makro yang diguakan dalam penyusunan RAPBN 2016 itu mengikuti perkembangan ekonomi terkini.  “Kita ingin agar nantinya semuanya dipasang secara realistis,” kata Presiden Jokowi.

BERITA TERPOPULER

  • 5 August 2015
  • 106 Views

Calon Tunggal Pilkada: Presiden Tidak Keluarkan Perppu, KPU Tunggu Rekomendasi Bawaslu

Ketua KPU Husni Kamil Manik didampingi Ketua Bawaslu Muhammad dan Ketua DKPP Jimly Asshidiqie menyampaikan keterangan pers, di Istana Bogor, Jabar, Rabu (5/8)

Ketua KPU Husni Kamil Manik didampingi Ketua Bawaslu Muhammad dan Ketua DKPP Jimly Asshidiqie menyampaikan keterangan pers, di Istana Bogor, Jabar, Rabu (5/8)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait adanya 7 (tujuh) daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal dalam pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang masa perpanjangannya telah berakhir Senin (3/8) lalu. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menentukan langkah lebih lanjut terhadap masalah ini.

Ketua KPU Husni Kamil Manik didampingi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie mengatakan, dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan lembaga negara, pihaknya sudah menyampaikan 2 (dua) kesimpulan.

  • 5 August 2015
  • 1487 Views

Pemerintah Beri Jaminan BUMN Yang Butuh Pinjaman Untuk Bangun Infrastruktur

tumpukan dollarDalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur kepada masyarakat, pemerintah memandang perlu mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memanfaatkan secara langsung fasilitas pembiayaan infrastruktur dari Lembaga Keuangan Internasional, yang dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.

Terkait hal itu, Presiden Joko Wododo pada tanggal 15 Juli 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Inbdrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara.

  • 5 August 2015
  • 2756 Views

PP No. 50/2015: Pemerintah Wajib Fasilitasi Permodalan Nelayan Dan Pembudidaya Ikan Kecil

Nelayan-kecilGuna melaksanakan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Juli 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil itu bertujuan untuk: a. Mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dalam rangka meningkakan kesejahterana, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; b. Meningkatkan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan.

  • 5 August 2015
  • 2960 Views

Presiden Jokowi Gelar Pertemuan Konsultasi Dengan Pimpinan Lembaga Negara

AGG_1956-01-01

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengadakan pertemuan dengan pimpinan lembaga negara, di Istana Bogor, Jabar, Rabu (4/8).

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengadakan pertemuan dengan pimpinan lembaga negara, di Istana Bogor, Jabar, Rabu (4/8).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MK Arief Hidayat, Ketua Komisi Yudisial Suparman, dan Ketua BPK Herry Azhar.

Pertemuan Presiden dengan pemimpin lembaga negara itu berlangsung tertutup. Namun besar kemungkinan agendanya adalah membahas fenomena munculnya satu  pasangan calon  atau calon tunggal dalam pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sejumlah daerah.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »