web analytics

Home

BERITA

  • 25 May 2015
  • 1286 Views

Berbahan Baku Lokal, BPPT Kembangkan Beras Analog, Bukan Plastik

beras analogBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah mengembangkan beras tiruan atau beras analog, yang dibuat dari bahan baku lokal (bukan impor). Beras analog ini menyehatkan dan tidak mengandung bahan kimia seperti beras plastik.

“Beras ini berasal dari jagung, ubi kayu dan atau sagu sehingga dijamin aman bahkan mempunyai manfaat kesehatan seperti indeks glikemik  rendah,” kata Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi (TAB) Listyani, Senin (25/5).

  • 25 May 2015
  • 1764 Views

Berterima Kasih Kepada Rakyat, Presiden Jokowi Jelaskan Alokasi Pengalihan Anggaran Subsidi BBM

Presiden Jokowi dalam satu kesempatan menyerahkan KIS kepada rakyat

Presiden Jokowi dalam satu kesempatan menyerahkan KIS kepada rakyat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada para pemilik kendaraan bermotor, yang bisa memahami langkah pemerintah mengalihkan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) ke sektor yang lebih produktif.

“Karena partisipasi mereka, ditambah dengan penghematan dari BBM yang diselundupkan karena perbedaan harga BBM yang tinggi, dana subsidi BBM yang dialihkan untuk rakyat yang kurang mampu dan program produktif pada APBNP 2015  mencapai Rp 186 triliun,” kata Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, melalui pesan singkatnya Senin (25/5) pagi.

  • 24 May 2015
  • 7576 Views

Inilah Instruksi Presiden Untuk Melanjutkan Moratorium Izin Baru Tata Kelola Hutan

Hutan KaltengDalam rangka menyelesaikan berbagai upaya untuk penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung dalam rangka penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 13 Mei 2015 telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut.

Instruksi Presiden itu ditujukan kepada: 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 4. Sekretaris Kabinet; 5. Kepala Badan Informasi Geospasial; 6. Para Gubernur; dan 7. Para Bupati/Walikota.

  • 23 May 2015
  • 12437 Views

Satukan Indonesia, Presiden Jokowi Minta Level Pelabuhan Di Barat Dan Timur Harus Sama

MNPTerkait dengan pembangunan pelabuhan di sejumlah daerah di tanah air, yang merupakan rangkaian upaya pemerintah mewujudkan jalur tol laut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa pembangunan pelabuhan itu harus dalam level yang sama, baik di Indonesia Barat maupun Indonesia Timur.

“Kalau pembangunan itu tidak dalam posisi yang sama yang satu level gitu ya, dan satu tingkat kapal tidak bisa bersandar, misalnya yang bagus hanya di Tanjung Priok, Tanjung Perak ya kapal kita yang gede hanya bisa bersandar di dua pelabuhan itu, ngga ada artinya,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan yang mencegatnya di Bandar Udara Hasanudin, Makassar, sesaat akan bertolak kembali ke Jakarta, Jumat (22/5) malam.

  • 23 May 2015
  • 12454 Views

Bantu Masyarakat Terluar, Pemerintah Kerahkan 88 Kapal Ekpedisi Nusantara Jaya

Nusantara JayaPemerintah merencanakan pada 1 Juni nanti atau sebelum bulan puasa Ramadhan ini akan mengerahkan 88 kapal dalam ekspedisi Nusantara Jaya dengan tujuan ke arah timur Indoesia untuk membawa bahan pasar murah, dan logistik.

“Ekspedisi (berlangsung) 2 minggu membawa bantuan kepada masyarakat daerah terluar, termasuk mampir di sini nanti,” kata Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo seusai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi warga di Pelabuhan Rakyat Paotere, Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, Jumat (22/5) petang.

  • 23 May 2015
  • 11970 Views

Bagikan KIS, KIP, Dan KKS Di Makassar, Presiden Jokowi: Kalau Buat Beli Pulsa Langsung Kita Cabut

Presiden Jokowi berdialog dengan warga saat membagikan KIP, KIS, dan KKS, di Pelabuhan Rakyat Pautere, Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, Jumat (23/5) sore

Presiden Jokowi berdialog dengan warga saat membagikan KIP, KIS, dan KKS, di Pelabuhan Rakyat Paotere, Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, Jumat (23/5) sore

Seusai meresmikan groundbreaking Makassar New Port (MNP), Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana mendatangi warga Kelurahan Busung dan Kelurahan Cambaya yang menyambutnya antusias, di Pelabuhan Rakyat Paotere, Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, Jumat (22/5) sekitar pukul 17.00 WITA, untuk membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Kartu Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB).

Jumlah penerima KKS di kedua kelurahan 645 keluarga, 80 persen nelayan. Sesuai dengan arahan Presiden, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, prioritas penerima KKS di dua kelurahan tersebut adalah nelayan, petani, buruh angkut, dan pesantren.

  • 22 May 2015
  • 12739 Views

Presiden Jokowi: Setelah Tol Laut Akan Dibangun Jalur Kereta Api

Presiden Jokowi menjawab wartawan di Dermaga Pelabuhan Rakyat Poutere, Makassar, Jumat (22/5) petang

Presiden Jokowi menjawab wartawan di Dermaga Pelabuhan Rakyat Paotere, Makassar, Jumat (22/5) petang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, upaya pemerintah mewujudkan jalur tol laut dengan memperluas dan meningkatkan kapasitas pelabuhan sebagaimana dilakukannya hari ini dengan meresmikan Terminal Peti Kemas Teluk Lamong di Surabaya dan groundbreaking pembangunan Makassar New Port dimaksudkan untuk menurunkan biaya transportasi.

Menurut Presiden Jokowi, dibanding negara yang lain biaya transportasi kita memang 2,5-3 kali lebih mahal. “Itulah yang ingin kita kerjakan, yaitu membangun tol laut dari barat ke timur, timur ke barat. Itu yang nanti akan menghubungkan konektivitas antara pulau dengan pulau. Itu akan menurunkan biaya transportasi sehingga biaya logistik juga akan turun,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai mengunjungi Dermaga Pelabuhan Rakyat Paotere, di Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Jumat (22/5) petang.

BERITA TERPOPULER

  • 25 May 2015
  • 274 Views

Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Mendukung Sektor Pertanian

Arief KOleh:  Arief Khumaedy*)

Di sektor jasa keuangan non-bank, peran lembaga keuangan non-bank (LKNB) seperti asuransi, dana pensiun, dan pasar modal masih relatif kecil dalam perekonomian, sehingga belum  dapat secara optimal menjadi sumber pendanaan jangka panjang untuk menunjang kegiatan pembangunan ekonomi nasional.

  • 25 May 2015
  • 1287 Views

Berbahan Baku Lokal, BPPT Kembangkan Beras Analog, Bukan Plastik

beras analogBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah mengembangkan beras tiruan atau beras analog, yang dibuat dari bahan baku lokal (bukan impor). Beras analog ini menyehatkan dan tidak mengandung bahan kimia seperti beras plastik.

“Beras ini berasal dari jagung, ubi kayu dan atau sagu sehingga dijamin aman bahkan mempunyai manfaat kesehatan seperti indeks glikemik  rendah,” kata Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi (TAB) Listyani, Senin (25/5).

  • 25 May 2015
  • 1765 Views

Berterima Kasih Kepada Rakyat, Presiden Jokowi Jelaskan Alokasi Pengalihan Anggaran Subsidi BBM

Presiden Jokowi dalam satu kesempatan menyerahkan KIS kepada rakyat

Presiden Jokowi dalam satu kesempatan menyerahkan KIS kepada rakyat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada para pemilik kendaraan bermotor, yang bisa memahami langkah pemerintah mengalihkan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) ke sektor yang lebih produktif.

“Karena partisipasi mereka, ditambah dengan penghematan dari BBM yang diselundupkan karena perbedaan harga BBM yang tinggi, dana subsidi BBM yang dialihkan untuk rakyat yang kurang mampu dan program produktif pada APBNP 2015  mencapai Rp 186 triliun,” kata Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, melalui pesan singkatnya Senin (25/5) pagi.

  • 24 May 2015
  • 7577 Views

Inilah Instruksi Presiden Untuk Melanjutkan Moratorium Izin Baru Tata Kelola Hutan

Hutan KaltengDalam rangka menyelesaikan berbagai upaya untuk penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung dalam rangka penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 13 Mei 2015 telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut.

Instruksi Presiden itu ditujukan kepada: 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 4. Sekretaris Kabinet; 5. Kepala Badan Informasi Geospasial; 6. Para Gubernur; dan 7. Para Bupati/Walikota.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »