web analytics

Home

BERITA

  • 30 August 2016
  • 1135 Views

Pengesahan Tunggu ‘Timing’, Presiden Jokowi Sudah Setujui RPP Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Presiden memberikan sambutan pada Rakernas I ADKASI, Selasa (30/8) sore, di JIExpo Kemayoran, Jakarta. (Foto: Humas/Oji)

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada Rakernas I ADKASI, Selasa (30/8) sore, di JIExpo Kemayoran, Jakarta. (Foto: Humas/Oji)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, sudah dipegangnya. Secara prinsip Presiden setuju dengan RPP tersebut.

“Sudah di tangan saya, sudah di tangan saya yang berkaitan dengan ini, 100% sudah setuju yang berkaitan dengan hak keuangan, sudah,” kata Presiden Jokowi pada Rapat Kerja Nasional I Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), di Hall C2 Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/8) sore.

  • 30 August 2016
  • 89920 Views

Penghasilan Di bawah Rp 4,5 Juta/Bulan Tidak Perlu NPWP, Tidak Perlu Bayar Pajak Penghasilan

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi menegaskan, orang yang memiliki penghasilannya di bawah Rp4,5 juta per bulan, tidak perlu punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak, dan tidak perlu membayar pajak penghasilan (PPh). Karena itu, mereka juga tidak perlu mengikuti program pengampinan pajak atau tax amnesty.

“Sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 sebagai peraturan pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp4,5 juta per bulan tidak wajib mengikuti program amnesti pajak,” kata Ken dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (30/8) siang.

  • 30 August 2016
  • 7117 Views

Mabes Polri: Tersangka Kasus Vaksin Palsu 23 Orang, Termasuk Produsen dan 5 Dokter

Dirjen IKP, Asdep Humas dan Protokol Setkab, dan Karo Penmas Polri serta para pembicara lain di acara Bakohumas, Selasa (30/8) pagi. (Foto: Edy N/Humas)

Dirjen IKP, Asdep Humas dan Protokol Setkab, dan Karo Penmas Polri serta para pembicara lain di acara Bakohumas, Selasa (30/8) pagi. (Foto: Edy N/Humas)

Dari hasil proses penyelidikan yang diawali dengan pengumpulan dan analisis data, Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)  menemukan peristiwa pidana peredaran, penggunaan dan pembuatan vaksin palsu. Dalam kasus ini, sebanyak 23 orang telah ditemukan bukti permulaan untuk ditetapkan sebagai tersangka.

“Perkembangan sidik vaksin ditemukan beberapa tersangka yakni 6 produsen, 9 distributor, 2 pengumpul bekas botol vaksin, 1 pencetak label dan bungkus, serta 5 orang dokter,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Mabes Polri,  Brigjen Pol Agung Setya, dalam acara Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Wisma Bhayangkari, Kebayoran, Jakarta, Selasa (30/8).

  • 30 August 2016
  • 11711 Views

Soal Tax Amnesty, Presiden Jokowi: Ini Hak Bukan Kewajiban, Bisa Digunakan Bisa Tidak

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai membuka IFFC, di ICE, BSD, Tangerang, Banten, Selasa (30/8) pagi. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai membuka IFFC, di ICE, BSD, Tangerang, Banten, Selasa (30/8) pagi. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, program pengampunan pajak atau tax amnesty memang menyasar pembayar-pembayar pajak besar, utamanya, yang menaruh uangnya di luar negeri. Tetapi,  lanjut Presiden, tax amnesty ini juga bisa diikuti oleh yang lain seperti pengusaha menengah dan pengusaha kecil.

Tetapi untuk menghilangkan gosip, rumor, atau keresahan jika ada, meskipun menurut Presiden yang dilihatnya di bawah juga enggak ada apa-apa, sudah keluar Peraturan Dirjen yang kurang lebih mengatakan misalnya untuk petani, nelayan, pensiunan tidak perlu ikut tax amnesty.

  • 30 August 2016
  • 9613 Views

Indonesia Membutuhkan, Presiden Jokowi Ajak Anak Muda Hasilkan Terobosan Aplikasi Digital

Presiden Jokowi meninjau pameran di IFFC, yang digelar di ICE, BSD, Tangerang, Banten, Selasa (30/8) pagi. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Jokowi meninjau pameran di IFFC, yang digelar di ICE, BSD, Tangerang, Banten, Selasa (30/8) pagi. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Jokowi mengemukakan, berkat perkembangan teknologi digital kita sekarang hidup di dunia yang terasa tanpa sekat dan tanpa batasan fisik. Banyak negara-negara yang wilayah-wilayahnya terpisah secara fisik, sekarang juga sudah bisa tersambung dalam satu dunia, yaitu dunia internet.

“Manfaat atau kemampuan teknologi digital tersebut perlu juga kita lihat sebagai sebuah kesempatan emas, terutama untuk menjangkau mereka yang selama ini belum terjangkau oleh jasa layanan keuangan formal,” kata Presiden Jokowi saat membuka Indonesia Fintech Festival and Conference (IFFC), yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, Selasa (30/8) pagi.

  • 30 August 2016
  • 7072 Views

Kamis, Kementerian Agama Gelar Sidang Itsbat Tentukan Idul Adha 1437H

IstbatKementerian Agama akan menggelar Sidang Itsbat untuk menetapkan Awal Zulhijjah 1437H atau Hari Idul Adha 1437H pada Kamis (1/9) lusa. Sidang Itsbat akan digelar di Kantor Kementerian Agama Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta, pukul 17.00 WIB.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, M. Thambrin, mengatakan, sidang isbat penentuan Idul Adha 1437 H itu akan dihadiri pimpinan sejumlah organisasi kemasyarakatan (Omas) Islam, Ketua MUI, Duta Besar Negara Sahabat, dan sejumlah tokoh Islam.

  • 30 August 2016
  • 6720 Views

BMKG Imbau Masyarakat Waspadai Peningkatan Kebakaran Hutan di Sumatera dan Kalimantan

kebakaran hutanBadan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasi, berdasarkan pantauan dari Citra Satelit Himawari, saat ini terpantau adanya sebaran asap yang cukup pekat di bagian barat provinsi Riau, yang mengindikasikan adanya area kebakaran lahan yang cukup luas.  Dengan adanya daerah belokan angin serta dominasi angin yang berhembus menuju arah timur, BMKG mengindikasikan sebaran asap akan berpotensi terus mengarah kenegara tentangga seperti Malaysia dan Singapura.

“Perlu diwaspadai wilayah Sumatera bagian Barat yang terindikasi memiliki potensi sangat mudah untuk terjadi kebakaran hutan dan lahan, dengan tingkat pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berada pada posisi sulit hingga sangat sulit, terutama dalam lima hari ke depan,” bunyi siaran pers BMKG, Selasa (30/8) pagi.

  • 30 August 2016
  • 26289 Views

Dirjen Pajak: Pensiunan, Petani, Penghasilan Di bawah PTKP Tidak Perlu Ikut ‘Tax Amnesty’

pajak-130925bDengan pertimbangan untuk memberikan keadilan dan pelayanan kepadaWajib Pajak dalam menjalankan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteady pada 29 Agustus 2016 telah menandatangani Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-11/PJ/2016 tentang Peraturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dalam Peraturan Pajak itu ditegaskan, bahwa Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) berhak mendapatkan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

  • 29 August 2016
  • 11420 Views

Hotspot Berkurang, Siti Nurbaya Pastikan Negara Tidak Diam Hadapi Kebakaran Hutan

MenhutMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK ) Siti Nurbaya mengaku dapat memahami jika rakyat di daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah jenuh dengan asap dan asap lagi. Namun ia memastikan, bahwa negara tidak diam dan pemerintah akan terus bekerja tiada henti untuk menangani karhutla yang kini mulai melanda sejumlah daerah.

“Saya pastikan dan tegaskan, bahwa negara tidak diam dan pemerintah terus bekerja tiada henti, dengan segala kekuatan yang ada untuk menangani karhutla. Kita tidak ingin bencana ekologis yang membuat daerah tertutup asap selama berbulan-bulan seperti tahun lalu, kembali terulang,” tegas Siti melalui siaran pers yang diterima dari Humas Kementerian LHK, beberapa saat lalu.

  • 29 August 2016
  • 23745 Views

Jawab Keresahan, Pemerintah Akan Minta Menteri Keuangan Jelaskan ‘Tax Amnesty’

Seskab Pramono Anung menjawab pertanyaan wartawan usai pelantikan anggota KPU Hasyim Asy'ari, Senin (29/8) pagi, di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas/Jay)

Seskab Pramono Anung menjawab pertanyaan wartawan usai pelantikan anggota KPU Hasyim Asy’ari, Senin (29/8) pagi, di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas/Jay)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengakui adanya pertanyaan yang seharusnya segera dijawab di kalangan Dirjen Pajak maupun Kementerian Keuangan berkaitan dengan apa yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini yang merasa resah terhadap pelaksanaan program tax amnesty itu. Namun demikian, Seskab menegaskan program pengampunan pajak atau tax amnesty tetap harus berjalan karena secara langsung Presiden turun tangan terhadap hal tersebut.

Soal keresahan masyarakat, Seskab mengingatkan bahwa semangat dari tax amnesty itu adalah bagaimana repatriasi dan deklarasi bagi wajib-wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak. Bukan yang sudah tertib membayar pajak malah kemudian dikejar-kejar.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN