web analytics

Home

BERITA

  • 22 September 2016
  • 33995 Views

Bertemu Pakar dan Praktisi Hukum, Presiden Jokowi Berkomitmen Selesaikan Kasus Munir dan Kejahatan Narkoba

Presiden berdialog dengan pakar dan praktisi hukum, Kamis (22/9), di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: BPMI/Cahyo)

Presiden berdialog dengan pakar dan praktisi hukum, Kamis (22/9), di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: BPMI/Cahyo)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari bahwa penegakan hukum di Indonesia dinilai masih belum memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum. Untuk itu, Presiden bertekad untuk terus menyelesaikan dan mereformasi penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia.

Presiden juga menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus-kasus masa lalu yang belum terselesaikan seperti misalnya kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap pejuang HAM Munir Said Thalib dan juga kasus kejahatan narkoba.

  • 22 September 2016
  • 53068 Views

90 Ribu Orang Sudah Ikut, Presiden Jokowi: Ini Salah Satu ‘Tax Amnesty’ Yang Berhasil di Dunia

Presiden Jokowi bersama para ekonom dan pengusaha usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9). (Foto: BPMI/Cahyo)

Presiden Jokowi bersama para ekonom dan pengusaha usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9). (Foto: BPMI/Cahyo)

Terkait dengan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rasa optimisnya.

Saat berdialog dengan para ekonom dan pengusaha, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9) siang, Presiden menggarisbawahi tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang dinilainya merupakan hal yang lebih penting dibandingkan angka-angka yang dicapai.

  • 22 September 2016
  • 22023 Views

Meskipun Ekonomi Dunia Diprediksi Melambat, Presiden Optimis Perekonomian Nasional Tetap Tumbuh

Presiden Jokowi bertemu dengan para ekonom, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9). (Foto: BPMI/Cahyo)

Presiden Jokowi bertemu dengan para ekonom, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9). (Foto: BPMI/Cahyo)

Meskipun beberapa lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD memprediksi perlambatan ekonomi masih terjadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masih ada peluang yang dapat diraih untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Saat bertemu dengan ekonom, analis, dan perwakilan dari asosiasi pengusaha di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9) siang, Presiden mengisahkan dalam KTT G20 yang baru diikutinya, di Hangzhou, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), beberapa minggu lalu, dari sejumlah kepala negara yang hadir, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi yang paling optimis dengan pertumbuhan ekonomi negaranya.

  • 22 September 2016
  • 40603 Views

Presiden Jokowi Sumbang Korban Bencana Banjir Bandang Garut Rp 1,3 Miliar

KSP Teten Masduki menyerahkan bantuan kepada Korban

KSP Teten Masduki menyerahkan bantuan Presiden kepada korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Garut, Jawa Barat, Kamis (22/9).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyerahkan bantuan kepada korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Garut, Jawa Barat, sebesar Rp1,3 miliar, Kamis (22/9).

Sebagaimana diketahui, banjir dan longsor membuat 7 kecamatan di Garut terdampak bencana. Sejauh ini, musibah di Garut mengakibatkan 23 orang meninggal dunia dan 18 orang dinyatakan hilang. Banjir bandang dan longsor di Garut dipicu hujan deras sejak Selasa (20/9), pukul 19.00 WIB. Curah hujan tinggi menyebabkan debit Sungai Cimanuk dan Sungai Cikamuri naik secara cepat.

  • 22 September 2016
  • 28436 Views

Diterima Presiden Jokowi, Atlet Paralimpiade Indonesia Dapat Bonus Sebagaimana Atlet Olimpiade RI

Presiden menerima atlet Paralimpik Indonesia pada Olimpiade 2016 Brasil, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9) pagi.

Presiden menerima atlet Paralimpiade Indonesia pada Olimpiade 2016 Brasil, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9) pagi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima atlet Indonesia yang telah berlaga di Paralimpiade 2016 Rio de Janeiro, Brasil, beberapa waktu lalu, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9) pagi. Dalam Paralimpiade itu, atlet Indonesia mempertahankan tradisi memperoleh medali perunggu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang mendampingi Presiden Jokowi saat menerima atlet paralimpiade tersebut mengatakan, Pemerintah memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Paralimpian dengan memberikan akomodasi, bonus, sampai tunjangan hari tua sebagaimana diberikan pemerintah kepada para atlet yang meraih medali pada Olimpiade di Rio de Janeiro, Brasil, beberapa waktu lalu.

  • 22 September 2016
  • 64492 Views

Inilah Petunjuk Menteri PANRB Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Pemprov dan Pemkab

LantikMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada 20 September 2016 lalu telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)/Kota (Pemkot) terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Mengutip Pasal 124 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 itu, Menteri PAN Asman Abnur dalam SE yang ditujukan kepada Para Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Indonesia itu mengingatkan, bahwa pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak PP itu diundangkan, yaitu 19 Juni 2016.

  • 22 September 2016
  • 25581 Views

Kementerian PANRB: Fungsi 9 LNS Yang Dibubarkan Diintegrasikan ke K/L Terkait

Salah satu kegiatan Badan Koordinasi Penataraan Ruang Nasional (BKPRN), salah satu LNS yang diputuskan dibubarkan oleh pemerintah pada rapat terbatas kabinet Selasa (20/9) lalu

Salah satu kegiatan Badan Koordinasi Penataraan Ruang Nasional (BKPRN), salah satu LNS yang diputuskan dibubarkan oleh pemerintah pada rapat terbatas kabinet Selasa (20/9) lalu

Pembubaran 9 (sembilan) Lembaga Non Struktural (LNS) yang diputuskan pemerintah dalam Rapat Terbatas, Selasa (20/9) lalu, selain memberikan dampak pada penghematan anggaran, namun yang lebih penting adalah menghapus terjadinya pemborosan kewenangan antar instansi pemerintah. Hal ini karena LNS yang dibubarkan itu memiliki kewenangan yang overlapping dengan instansi pemerintah lainnya.

“Dari 9 LNS itu, pemerintah menghemat lebih kurang Rp25 miliar per tahun, karena sebagian LNS itu sudah tidak memiliki alokasi anggaran. Setidaknya ada 5 LNS yang sudah tidak memiliki alokasi anggaran,” kata Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widianti, di Jakarta, Rabu (21/9).

  • 21 September 2016
  • 30048 Views

Mendagri: Pemerintah Berupaya Percepat Pembangunan Kawasan Perbatasan

IMG-20160921-WA0021Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Pengelolaan perbatasan itu tidak hanya menyangkut pemerataan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat namun juga faktor pertahanan keamanan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan alasan kenapa pemerintah mempercepat pembangunan kawasan di perbatasan, salah satunya yaitu meningkatkan wajah perbatasan Indonesia jauh lebih baik dari sebelumnya, mengingat Indonesia saat ini telah berumur 71 tahun.

  • 21 September 2016
  • 37906 Views

Agar Tepat Sasaran, Presiden Jokowi Minta Belanja Subsidi, Bansos, dan Dana Desa Diintegrasikan

Diskusi-1

Presiden Jokowi berdiskusi dengan Mensesneg dan Seskab sebelum dimulainya Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta (21/9). (Foto: Humas/Jay)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, belanja subsidi dalam APBN-P 2016 mencapai Rp177,8 triliun atau kurang lebih 13,6 persen dari total belanja pemerintah pusat. Dari total anggaran subsidi itu, Rp94,4 triliun adalah untuk subsidi energi atau 53 persen, dan sisanya Rp83,4 triliun atau 47 persen untuk subsidi non energi. Selain itu pemerintah juga mengalokasikan belanja bantuan sosial APBN-P 2016 sebesar Rp59 triliun dan Rp47 triliun untuk Dana Desa.

Presiden menegaskan, kita harus memastikan bahwa belanja-belanja subsidi dan bantuan-bantuan sosial yang sudah dialokasikan dalam APBN bisa semakin efektif mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan.

  • 21 September 2016
  • 31075 Views

Agar Hutan Sosial Mudah Diakses, Presiden Minta Segera Sederhanakan Prosedur dan Regulasi

Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas tentang Perhutanan Sosial di Kantor Presiden, Jakarta (21/9). (Foto: Humas/Jay)

Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas tentang Perhutanan Sosial di Kantor Presiden, Jakarta (21/9). (Foto: Humas/Jay)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/9) dengan agenda perhutanan sosial. Dalam ratas ini, Presiden Jokowi ingin menegaskan kembali  fokus kerja pemerintah saat ini adalah menyelesaikan masalah pokok, yaitu kemiskinan, ketimpangan dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Beberapa hal yang diminta Presiden Jokowi dalam ratas sebelumnya yakni seluruh kementerian/lembaga untuk konsentrasi mengatasi kemiskinan di pedesaan, termasuk desa-desa di sekitar kawasan hutan.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN