web analytics

Home

BERITA

  • 26 May 2015
  • 543 Views

Tak Mau Ada Pungli, Presiden Jokowi: Bangun Sistem Untuk Cegah Korupsi

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada peluncuran Inpres No. 7/2015, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5)

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada peluncuran Inpres No. 7/2015, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 dilaksanakan sebaik-baiknya, jangan hanya formalitas.

“Ini janji saya kemarin, saya mau datang ke sini kalau ini tidak hanya formalitas tetapi betul bahwa akan ada aksi yang dilaksanakan, baik yang berkaitan dengan reformasi pelayanan perizinan di kementerian dan lembaga, dan di pemerinratah yang juga menjadi fokus dalam Inpres ini,” kata Presiden Jokowi saat meluncurkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5) siang.

  • 26 May 2015
  • 1841 Views

Harus Ubah ‘Mindset’, Presiden Jokowi Minta BPD Bersinergi Manfaatkan Peluang

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada eluncuran Program Transformasi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/5)

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada peluncuran Program Transformasi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/5)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan peluncuran Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang merupakan program bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Kementerian Dalam Negeri di Istana Negara, Selasa (26/5) pagi. Program ini bertujuan untuk menjadikan BPD berdaya saing (kompetitif), tumbuh kuat dan memiliki kontribusi bagi pembangunan di daerahnya.

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, sejalan dengan pemikiran Presiden, peran BPD perlu direvitalisasi agar lebih berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah.

  • 26 May 2015
  • 2719 Views

Belum Tandatangani NPHD, 15 Daerah Ini Terancam Gagal Gelar Pilkada Serentak 2015

Pemilu di TPSHingga Senin (25/5) kemarin, sebanyak 15 daerah dari sejumlah provinsi di tanah air masih belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar akhir tahun ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan, jika sampai 3 Juni NPHD yang menjadi dasar pengucuran anggaran pemilihan kepala daerah masih belum juga ditandatangani, maka pelaksanaan pilkada di 15 daerah tersebut terancam ditunda hingga  2017 mendatang.

“Kalau hingga 3 Juni belum ada kesepakatan, kami usulkan penundaan. Yang penting ada kepastian. Ini kan soal kepastian. Supaya kami (penyelenggara, red) juga tidak bekerja dalam ketidakpastian,” kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Jakarta, Senin (25/5) kemarin.

  • 25 May 2015
  • 6707 Views

Sebut Wilayah Timur Masa Depan Indonesia, Presiden Jokowi: Yang Perlu Dikerjakan Infrastruktur

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada Rakernas Kadin Timur, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5) sore.

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada Rakernas Kadin Timur, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5) sore.

Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Timur dan Trade and Investment Forum for Eastern Indonesia, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5) sore.

Di hadapan para anggota Kadin dan undangan yang hadir, Presiden Jokowi mengatakan bahwa terkait  perdagangan dan investasi Indonesia bagian Timur, sebenarnya potensi dan kekuatan yang bisa diangkat di lapangan sangat besar sekali.

“Tetapi pendukung untuk melakukan itu perlu segera dikerjakan. Apa itu? Infrastruktur, tidak ada yang lain,” ujar Presiden Jokowi.

  • 25 May 2015
  • 7195 Views

Mensesneg: Presiden Jokowi Telah Menjawab Tuntutan Mahasiswa

Mensesneg Pratikno

Mensesneg Pratikno

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menginformasikan, bahwa jadwal Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Senin (25/5) ini, tidak memungkinkan untuk dilakukan penambahan, termasuk alokasi waktu untuk menerima Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

“Namun demikian, dialog antara Presiden dengan mahasiswa dapat dilakukan lagi lain waktu, yang bisa melibatkan komponen mahasiswa lainnya,” tegas Mensesneg Pratikno melalui siaran  persnya beberapa saat lalu.

  • 25 May 2015
  • 6512 Views

Panitia Seleksi KPK Akan Proaktif Jemput Tokoh-Tokoh Potensial

Pansel KPK dipimpin Ketuanya Destry Damayanti memberikan keterangan pers seusai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/5) sore

Pansel KPK dipimpin Ketuanya Destry Damayanti memberikan keterangan pers, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/5) sore

Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, selain menerima pendaftaran juga akan proaktif mengidentifikasi tokoh-tokoh antikorupsi yang memenuhi kriteria, dan akan melakukan pendekatan untuk mempengaruhi agar yang bersangkutan mau mendaftar menjadi calon pimpinan KPK.

“Karena ini adalah tugas negara tentu kita akan berusaha untuk mengetuk hatinya. Meskipun yang bersangkutan tetap harus melalui proses,” Betty Alissyahbana, anggota Pansel yang ditunjuk menjadi jurubicara Pansel KPK kepada wartawan seusai bersama anggota Pansel lainnya, termasuk Ketua Destry Damayanti, diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/5) sore.

  • 25 May 2015
  • 6504 Views

Inilah Penjelasan Presiden Jokowi Pilih 9 Srikandi Pansel KPK

Presiden Jokowi untuk pertama kalinya menerima 9 Srikandi Pansel KPK, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/5) sore

Presiden Jokowi untuk pertama kalinya menerima 9 Srikandi Pansel KPK, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/5) sore

Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pertama kalinya menerima 9 Srikandi yang dipilihnya menjadi Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/5) sore.

Kesembilan anggota Pansel yang diterima Presiden Jokowi itu adalah Destry Damayanti, M.Sc (Ketua merangkap Anggota), Dr Enny Nurbaningsih, SH (Wakil Ketua merangkap Anggota), Prof. Dr. Harkrituti Haskrisnowo, SH, LLM (anggota), Ir. Betti S Alisjabana, MBA (anggota), Dr. Yenti Garnasih, SH, MH (anggota), Supra Wimbarti, M.Sc, Ph.D (anggota), Natalia Subagyo, M.Sc (anggota), Dr. Diani Sadiawati, SH, LLM (anggota), dan Meuthia Ganie-Rochman, Ph.D (anggota).

BERITA TERPOPULER

  • 26 May 2015
  • 544 Views

Tak Mau Ada Pungli, Presiden Jokowi: Bangun Sistem Untuk Cegah Korupsi

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada peluncuran Inpres No. 7/2015, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5)

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada peluncuran Inpres No. 7/2015, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 dilaksanakan sebaik-baiknya, jangan hanya formalitas.

“Ini janji saya kemarin, saya mau datang ke sini kalau ini tidak hanya formalitas tetapi betul bahwa akan ada aksi yang dilaksanakan, baik yang berkaitan dengan reformasi pelayanan perizinan di kementerian dan lembaga, dan di pemerinratah yang juga menjadi fokus dalam Inpres ini,” kata Presiden Jokowi saat meluncurkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5) siang.

  • 26 May 2015
  • 1842 Views

Harus Ubah ‘Mindset’, Presiden Jokowi Minta BPD Bersinergi Manfaatkan Peluang

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada eluncuran Program Transformasi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/5)

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada peluncuran Program Transformasi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/5)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan peluncuran Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang merupakan program bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Kementerian Dalam Negeri di Istana Negara, Selasa (26/5) pagi. Program ini bertujuan untuk menjadikan BPD berdaya saing (kompetitif), tumbuh kuat dan memiliki kontribusi bagi pembangunan di daerahnya.

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, sejalan dengan pemikiran Presiden, peran BPD perlu direvitalisasi agar lebih berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah.

  • 26 May 2015
  • 2720 Views

Belum Tandatangani NPHD, 15 Daerah Ini Terancam Gagal Gelar Pilkada Serentak 2015

Pemilu di TPSHingga Senin (25/5) kemarin, sebanyak 15 daerah dari sejumlah provinsi di tanah air masih belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar akhir tahun ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan, jika sampai 3 Juni NPHD yang menjadi dasar pengucuran anggaran pemilihan kepala daerah masih belum juga ditandatangani, maka pelaksanaan pilkada di 15 daerah tersebut terancam ditunda hingga  2017 mendatang.

“Kalau hingga 3 Juni belum ada kesepakatan, kami usulkan penundaan. Yang penting ada kepastian. Ini kan soal kepastian. Supaya kami (penyelenggara, red) juga tidak bekerja dalam ketidakpastian,” kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Jakarta, Senin (25/5) kemarin.

  • 25 May 2015
  • 6708 Views

Sebut Wilayah Timur Masa Depan Indonesia, Presiden Jokowi: Yang Perlu Dikerjakan Infrastruktur

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada Rakernas Kadin Timur, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5) sore.

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada Rakernas Kadin Timur, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5) sore.

Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Timur dan Trade and Investment Forum for Eastern Indonesia, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5) sore.

Di hadapan para anggota Kadin dan undangan yang hadir, Presiden Jokowi mengatakan bahwa terkait  perdagangan dan investasi Indonesia bagian Timur, sebenarnya potensi dan kekuatan yang bisa diangkat di lapangan sangat besar sekali.

“Tetapi pendukung untuk melakukan itu perlu segera dikerjakan. Apa itu? Infrastruktur, tidak ada yang lain,” ujar Presiden Jokowi.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »