web analytics

Home

BERITA

  • 27 September 2016
  • 1627 Views

Presiden Jokowi Dorong Deregulasi Besar-besaran Untuk Kembangkan Industri E-Commerce

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas tentang "Pengembangan Ekonomi Digital", di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (27/9) sore. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin Rapat Terbatas tentang Pengembangan Ekonomi Digital, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (27/9) sore. (Foto: Humas/Jay)

Seusai memimpin Rapat Terbatas tentang Peningkatan Citra Indonesia di Dunia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memimpin Rapat Terbatas mengenai Pengembangan Ekonomi Digital, yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (27/9) sore.

Dalam pengantarnya Presiden Jokowi mengemukakan kecenderungan negara-negara besar yang mulai menggaungkan revolusi industri baru dengan basis pada ekonomi digital. Ia menyebutkan, hampir semua negara berbicara mengenai ekonomi digital.  Karena itu, Presiden menegaskan, Indonesia tidak boleh tertinggal, dan juga harus mengambil peran dalam tren perubahan itu.

  • 27 September 2016
  • 4740 Views

Bukan Sekedar Slogan, Presiden Jokowi: Segera Ambil Langkah Konkret Perkuat Citra Indonesia

Suasana menjelang rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (27/9) siang. (Foto: JAY/Humas)

Suasana menjelang Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (27/9) siang. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, sebagai negara yang besar Indonesia harus mempunyai citra dan reputasi yang positif di dunia Internasional. Sehingga dengan reputasi positif itu bukan hanya memperkuat kebanggaan identitas Indonesia sebagai bangsa, tetapi sekaligus juga meningkatkan daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara yang lain.

Presiden Jokowi meminta agar digarap habis-habisan nation branding Indonesia sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing negara, baik di bidang investasi, perdagangan, maupun  pariwisata.

  • 27 September 2016
  • 3007 Views

Gandeng Swasta, Kementerian ATR/BPN Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menunjukkan data kepada Walikota Surabaya Tri Rimaharini, di Balai Desa Made, Kelurahan Made, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Senin (26/9).

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menunjukkan data kepada Walikota Surabaya Tri Rimaharini, di Balai Desa Made, Kelurahan Made, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Senin (26/9).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong percepatan sertifikasi tanah, salah satunya dengan mengandeng pihak swasta untuk membantu pembiayaan sertifikasi tanah rakyat.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengemukakan, sertifikasi tanah merupakan program prioritas utama Kementerian ATR/BPN, namun program ini terkendala karena terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

  • 27 September 2016
  • 3796 Views

Kemensos: Masalah Kesejahteraan Sosial Bukan Hanya ‘Charity”

imageKementerian Sosial menegaskan, bahwa tantangan untuk menyejahterakan bangsa Indonesia adalah tugas bersama dan lintas sektoral bukan hanya tugas Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk itu, semua pihak terkait harus bekerja bersama-sama bahu membahu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Z. Soeratin, pihaknya ingin agar aksi menangani masalah kesejahteraan sosial bukan sekedar charity, namun lebih jauh dari itu. “Kemensos saat ini ingin menggeser bahwa masalah kesejahteraan bukan hanya charity namun lebih jauh dari itu,” kata Toto pada Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Kemasyarakatan (Bakohumas) di Hotel Santika, TMII, Jakarta, Selasa (27/9) pagi.

  • 27 September 2016
  • 5582 Views

Akhir Periode I, Dirjen Pajak Izinkan Peserta Pengampunan Pajak Bikin Surat Pernyataan Dulu

Tax-AmnestyDalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak pada minggu terakhir periode pertama, Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)  Ken Dwijugiasteadi pada tanggal 26 September 2016 telah menandatangani Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-13/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan Pada Minggu Terakhir Periode Pertama Penyampaian Surat Pernyataan.

Dalam Peraturan itu ditegaskan, akhir periode pertama penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak adalah tanggal 30 September 2016.

  • 26 September 2016
  • 19863 Views

Uang Tebusan Tembus Rp 44,4 Triliun, Sudah 170 Ribu Peserta Ikuti ‘Tax Amnesty’

BayarBerdasarkan data statistik yang dilansir Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, hingga Senin (26/9), tercatat sudah lebih 170 ribu peserta, atau tepatnya 171.592 peserta yang menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH) guna mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Total deklarasi harta, menurut data DJP, tercatat Rp 1.869 triliun, dengan dominasi deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp 1.275 triliun. Selanjutnya, deklarasi harta luar negeri tercatat sebesar Rp498 triliun dan repatriasi sebesar Rp96,3 triliun.

  • 26 September 2016
  • 24875 Views

Menteri Keuangan Beri Isyarat Segera Cairkan Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 10,345 Triliun

Tumpukan-uang-100-ribuanSetelah sempat melakukan penundaan penyaluran dengan alasan penghematan, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan isyarat akan segera menyairkan Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp 10.345.858.969.000,00 (sepuluh triliun tiga ratus empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Isyarat Menkeu untuk mencairkan Dana Alokasi Khusus Fisik itu terungkap dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, yang ditandatangani oleh Menteir Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada  20 September 2016. PMK ini juga telah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana pada 20 September 2016 itu juga.

  • 26 September 2016
  • 13308 Views

Inilah Pokok-Pokok Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010

Eksplorasi-migas-9Pemerintah berencana akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Arah dan Kebijakan Perubahan Revisi PP Nomor  79 Tahun 2010 dijelaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara konferensi pers terkait revisi PP nomor 79 Tahun 2010, di Gedung Juanda 1, kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada  Jumat (23/9) siang.

Menurut Menkeu, revisi PP Nomor 79 Tahun 2010 itu  melingkupi lima hal, yaitu:

  • 26 September 2016
  • 11976 Views

Dorong Peningkatan Investasi Migas, Pemerintah Segera Revisi PP Nomor 79 Tahun 2010

Menkeu Sri Mulyani Indrawati didampingi Plt Menteri ESDM Luhut Pandjaitan dan Wakil Menkeu Mardiasmo menyampaikan keterangan pers terkait revisi PP No. 79/2010, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (23/9)

Menkeu Sri Mulyani Indrawati didampingi Plt Menteri ESDM Luhut Pandjaitan dan Wakil Menkeu Mardiasmo menyampaikan keterangan pers terkait revisi PP No. 79/2010, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (23/9)

Guna mengantisipasi kecenderungan menurunnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di tanah air, pemerintah memandang perlu untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, saat ini kegiatan eksplorasi minyak di Indonesia dilihat dari sisi jumlah sumur dan dari sisi biaya masih kurang kompetitif. Bahkan pada saat harga minyak sangat tinggi produksi minyak di Indonesia tidak meningkat.

  • 26 September 2016
  • 12107 Views

‘Marching Band’ Meriahkan Pergantian Pasukan Jaga Istana Kepresidenan

Upacara pergantian pasukan jaga Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/9) pagi. (Foto: Kris/BPMI Setpres)

Upacara pergantian pasukan jaga Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/9) pagi. (Foto: Kris/BPMI Setpres)

Upacara pergantian pasukan jaga Istana Kepresidenan kembali digelar di depan halaman luar Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/9) pagi.

Berbeda dengan seremoni sebelumnya, kali ini pergantian pasukan jaga Istana Kepresidenan tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga mulai melibatkan masyarakat. Marching Band SMP Suluh Jakarta Selatan dan Marching Band M2B Bekasi turut memeriahkan seremoni kali ini.

Marching Band SMP Suluh Jakarta tampil sebagai pembuka seremoni yang dimulai pada pukul 07.30 WIB. Tak lama kemudian, acara seremoni digelar dengan menampilkan pergantian pasukan jaga Istana Kepresidenan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN