web analytics

Home

BERITA

  • 28 January 2015
  • 1441 Views

Soal Calon Kapolri, Presiden Sambut Baik Masukan Watimpres Dan Tim 9

Tim Independen menggelar jumpa pers di Lobi Gedung Utama Setneg, Jakarta, Rabu (28/1)

Tim Independen menggelar jumpa pers di Lobi Gedung Utama Setneg, Jakarta, Rabu (28/1)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik saran dan masukan Watimpres dan Tim Independen  mengenai kepastian Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan sebagai kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Presiden menerima Watimpres dan Tim Independen di Istana Merdeka, Jakarta, pada waktu berbeda. Ketua Watimpres Sri Adiningsih mengatakan bahwa Presiden Jokowi menyambut dengan baik saran dan masukan untuk mencari solusi terkait ketegangan antara KPK dan Polri.

  • 28 January 2015
  • 2051 Views

RAPBN-P 2015: Pemerintah Anggarkan Rp 72,9 Triliun Untuk Perkuat Permodalan 42 BUMN

gedung_BUMNDalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2015, yang diserahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro kepada pimpinan DPR-RI pada 9 Januari 2015 lalu, pemerintah mencantumkan anggaran penambahan modal kepada 42 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Dalam draft RAPBN-P 2015 itu disebutkan, alokasi anggaran yang diajukan pemerintah untuk memperkuat ke-42 BUMN itu totalnya adalah sebesar Rp 72,974 triliun, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 67,873 triliun dibandingkan dengan anggaran yang dialokasi pada APBN Tahun Anggaran 2015.

  • 28 January 2015
  • 2699 Views

Inilah Peraturan Presiden Tentang Kemenko Bidang Perekonomian

EkonomiSelain menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kementerian Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 21 Januari 2015 juga telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

Dalam Perpres ini disebutkan, Kemenko Bidang Perekonomian mengoordinasikan: a. Kementerian Keuangan; b. Kementerian Ketenagakerjaan; c. Kementerian Perindustrian; d. Kementerian Perdagangan; e. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; f. Kementerian Pertanian; g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; h. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; i. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; j. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan k. Instansi lain yang dianggap perlu.

  • 28 January 2015
  • 2599 Views

100 Hari Pemerintahan Presiden Jokowi, Gubernur BI: Ekonomi Indonesia Baik

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo  mengatakan ekonomi Indonesia dalam keadaan baik, menandai 100 hari Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Rabu (28/1) ini. Bahkan Agus memprediksi pada Januari 2015 ini akan terjadi deflasi.

“Ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi yang baik dan ini terlihat dari inflasi. Kami perkirakan untuk inflasi Januari ini begitu rendah, bahkan mungkin bisa deflasi. Januari sudah akan mendekati nol inflasinya,” kata Agus Matowardojo seusai bersama sejumlah menteri ekonomi diterima Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1).

  • 28 January 2015
  • 4082 Views

Bertemu Wanitimpres dan Tim 9, Presiden Jokowi Bahas Kepastian Nasib Komjen Budi Gunawan

Komjen-Pol-750x422Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Rabu (28/1)  ini akan membahas sikap pemerintah mengenai kepastian Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan sebagai kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Pembahasan tersebut sebagai tanggapan atas tenggat waktu yang diberikan DPR, yang  telah menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri, setelah Presiden Jokowi menberhentikan Jenderal (Pol) Sutarman.

  • 28 January 2015
  • 4446 Views

Perpres No. 7/2015: Tentang Sekretaris Kementerian, Deputi, Staf Khusus, dan Staf Ahli

Subsidi BBMDalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara ada 8 (delapan) Kementerian Negara yang masuk dalam Kelompok III,  Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Kementerian-Kementerian Negara yang masuk dalam Kelompok III adalah: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Pariwisata; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan Kementerian Sekretariat Negara.

  • 28 January 2015
  • 4799 Views

Inilah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kementerian Negara

Kabinet-750x422Guna mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi dan tepat ukuran, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 21 Januari 2015, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Dalam Perpres ini disebutkan ada 34 kementerian negara, termasuk 4 (empat) Kementerian Koordinator, yaitu: Kemenko Polhukam; Kemenko Perekonomian; Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan Kemenko Kemaritiman.

BERITA TERPOPULER

  • 12 November 2014
  • 391087 Views

Kedelai Jember Tembus Pasar Internasional

Edamame komoditas unggulan Jember (1)Provinsi Jawa Timur (Jatim) merupakan lumbung kedelai terbesar di Indonesia yang menyumbang sekitar 42% produksi  kedelai nasional. Produksi kedelai Jatim tahun 2013 tercatat 329.461 ton atau 42,23% dari produksi kedelai nasional yang mencapai 779.992 ton, sementara pada tahun 2014 produksi kedelai Jatim diperkirakan mencapai 326.154 ton atau 36,37% dari angka ramalan kedelai nasional yang diperkirakan mencapai 896.602 ton.

Penghasil kedelai di Jatim menyebar di berbagai kabupaten terutama Banyuwangi, Bojonegoro, Pasuruan, Lamongan, Sampang dan Jember. Saat ini kabupaten penghasil kedelai tertinggi diduduki Banyuwangi yang menyumbang sekitar 17,28% dari total produksi kedelai Jatim.

  • 19 November 2014
  • 390725 Views

PNPM MANDIRI Membantu Membangun Infrastruktur Perdesaan

jalanjembatan1Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah turut merasakan manfaat program PNPM Perdesaan. Berbagai infrastruktur desa dibangun untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ) untuk PNPM mulai awal program tahun 2009 hingga 2014  di 18 kecamatan  yang ada di Sragen mencapai total Rp127,8 miliar. Pemerintah melalui PNPM Mandiri menyalurkan dana dengan “mandat penuh” untuk didayagunakan oleh masyarakat sehingga memberikan manfaat yang maksimal. Selain penyaluran dana, pemerintah juga memberikan pendampingan dan fasilitasi baik dari sisi teknis pembangunan, pembuatan RAB serta pengelolaan dan lapora keuangannya.

  • 24 November 2014
  • 388260 Views

BOS Tuntaskan Wajib Belajar di Jember

Bangunan sekolah SDN 1 AmbuluPendidikan merupakan program prioritas pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul. Anggaran 20 persen sesuai dengan amanat undang-undang pendidikan telah dilaksanakan. Perhatian pemerintah tidak hanya membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat usia sekolah untuk menikmati pendidikan melalui program wajib belajar 9 tahun. Program bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan wujud nyata upaya pemerintah untuk menyiapkan daya saing SDM bangsa. Biaya sekolah menjadi terjangkau dari SD sampai tingkat SMA/SMK sederajat. Dampak dari biaya sekolah yang terjangkau hingga tanpa dipungut biaya memiliki dampak positif kepada daerah. Tidak ada alasan anak usia sekolah tidak bisa sekolah dengan alasan biaya. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan bagi siswa kurang mampu dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Angka putus sekolah terus mengalami penurunan secara drastis setiap tahun. Pemerintah juga memperhatikan mutu pendidikan dan sarana penunjang pendidikan seperti kelayakan gedung sekolah. Pemerintah bertekad pada tahun 2014 ini seluruh sekolah memiliki ruang kelas yang layak untuk kenyamanan belajar siswa.

  • 2 December 2014
  • 372679 Views

Pembangunan Infrastruktur oleh PNPM Mandiri di Kabupaten Bandung Barat

jalan pnpmProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Bandung Barat mendapat sambutan yang  hangat dari masyarakat. Mereka bergotong royong membangun berbagai infrastruktur yang meliputi jalan, drainase/ talud, jembatan, sarana air bersih dan  sarana pendidikan. Sumber utama PNPM mandiri  berasal dari APBN dan APBD serta partisipasi dari warga yang memberikan secara sukarela. PNPM Mandiri dilaksanakan sejak tahun 2009. Dana yang dikucurkan pada periode 2008 – 2014 telah mencapai Rp 143,2 miliar yang terdiri dari APBN sebesar Rp 123,4 miliar  dan  APBD sebesar Rp 19,8 miliar dengn tambahan berasal dari swadaya masyarakat sebesar Rp 8,4 milyar. Adapun tenaga kerja yang terserap sejak 2008-2014 sebanyak 57.611 orang.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »