web analytics

Home

BERITA

  • 5 March 2015
  • 238 Views

Presiden Jokowi: Pembangunan Jalan Tol Sumatera Dimulai April

IMG-20150305-WA0006Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan Jalan Tol Sumatera akan mulai dikerjakan paling lambat April 2015. Jalan Tol Sumatera dan juga sarana pendukung termasuk pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni dan Kawasan Ekonomi Khusus di Sumatera. menjadi program prioritas..

“Tiga bulan yang lalu telah kita lihat di lapangan, perlunya sebuah tol trans sumatera yang saya sudah perintahkan untuk segera dimulai. Dan saat itu saya sampaikan target maksimal dimulai April,” kata Prersiden Jokowi dalam pengantar Sidang Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/3).

Pada November tahun lalu, Presiden Jokowi memantau rencana pembangunan jalan tol Trans-Sumatera dan jalur kereta api yang diharapkan dapat lebih mengintegrasikan dan meningkatkan konektivitas di pulau tersebut.

  • 5 March 2015
  • 590 Views

Meski Dilobi Beberapa Negara, Eksekusi Terpidana Mati Narkoba Tetap Akan Dilaksanakan

Suasana saat terpidana mati narkoba asal Australia dibawa menuju Pulau Nusa Kambangan, Jateng

Suasana saat terpidana mati narkoba asal Australia dibawa menuju Pulau Nusa Kambangan, Jateng

Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengemukakan, Indonesia tetap melaksanakan eksekusi mati, walaupun beberapa negara melalui kedutaaannya melakukan lobi pembatalan eksekusi tersebut.

Rencana pelaksanaan kembali eksekusi mati para bandar narkoba yang akan dilakukan dalam waktu dekat, lanjut Seskab, akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna.

“(Eksekusi mati) dalam sidang kabinet akan dilaporkan,” tegas Andi kepada wartawan saat akan mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/3).

  • 5 March 2015
  • 899 Views

Kerjasama Dengan Swasta, Pemerintah Akan Percepat 3 Proyek Infrastruktur

tol BalikpapanDengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah-Swasta, Pemerintah menyatakan kesiapan untuk mendorong percepatan pembangunan tiga proyek infrastruktur di bawah pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengemukakan, ketiga proyek infrastruktur itu adalah proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 94 kilometer di Kalimantan Timur, proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Semarang Barat, Jawa Tengah, dan proyek pembangunan jalan tol Manado-Bitung sepanjang 7 kilometer di Sulawesi Utara.

  • 4 March 2015
  • 4160 Views

Gantikan Edwin Wuisang, Sinta Puspitasari Jadi Kabid Hankam Deputi Polhukam Seskab

Deputi Bidang Polhukam Seskab Bistok Simbolon menyaksikan penandatangan berita acara pelantikan Sinta Puspitasari sebagai Kabid Hankam, di Gedung III Setneg, Jakarta, Rabu (4/3)

Deputi Bidang Polhukam Seskab Bistok Simbolon menyaksikan penandatangan berita acara pelantikan Sinta Puspitasari sebagai Kabid Hankam, di Gedung III Setneg, Jakarta, Rabu (4/3)

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Sekretariat Kabinet (Seskab) Bistok Simbolon, S.M, M.M  melantik Sinta Puspitasari, S.Sos, M.Comn& Mediast sebagai Kepala Bidang Pertahanan dan Keamanan (Kabid Hankam) pada Asisten Deputi (Asdep) Bidang  Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Deputi Polhukam.

Pelantikan Kabid baru menggantikan Edwin Wuisang itu ditandai dengan pengambilan sumpah dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas, di Lantai 3 Gedung 3 Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (4/3). Edwin Wuisang sendiri sebelumnya telah dipromosikan menjadi Asdep Bidang  Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Deputi Polhukam.

  • 4 March 2015
  • 4125 Views

Kejar Target ‘Dwelling Time’ Jadi 4,7 Hari, Pemerintah Akan Angkat Otoritas Pelabuhan

Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo memberikan keterangan pers, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3)

Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo memberikan keterangan pers, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3)

Pemerintah memperteguh tekad untuk memangkas waktu barang keluar dari kapal hingga keluar pelabuhan atau dwelling time yang saat ini rata-rata 20 harian menjadi 4,5 -4,7 hari. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengusulkan adanya Otoritas Pelabuhan yang merupakan pemegang kendali kegiatan di pelabuhan.

“Otoritas Pelabuhan (OP) atau bahasa inggrisnya Port Authority itu bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan, sehingga Menteri Perhubungan (diharapkan) segera menetapkan Otoritas Pelabuhan mulai dengan yang di Tanjung Priok,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo kepada wartawan seusai sidang kabinet paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/3) siang.

  • 4 March 2015
  • 5156 Views

2 Bulan Terjadi Deflasi, Presiden Jokowi Yakinkan 2 Minggu Lagi Harga Beras Turun Rp 2.000

Suasana sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/3)

Suasana sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/3)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, pada  Rabu (4/3) sekitar pukul 10.00 WIB.

Dalam pidato pengantarnya, Presiden Jokowi menyinggung soal laju inflasi yang dalam bulan Januari dan Februari lalu mengalami deflasi. “Kita patut bersyukur karena bulan Januari kemarin terjadi deflasi 0,24%, kemudian bulan Februari juga deflasi lagi (0,36%, red). Kali ini bisa kita pertahankan terus sehingga inflasi pada posisi amat rendah,” ujar Presiden.

Presiden berharap deflasi ini akan memberi dampak yang sangat baik terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap daya beli dan keringanan masyarakat dalam membeli barang yang ada.

  • 4 March 2015
  • 5854 Views

Pemerintah Merancang Kota Kreatif Seperti Paris

paris1Pemerintah bersama Badan Ekonomi Kreatif tengah merancang pembangunan kota kreatif untuk mendorong ekonomi kreatif dan pengembangan kerja kreatif yang saat ini telah ada.

“Creative city, tapi itu kan jangka panjang. Creative city, Pak Jokowi punya visi nanti kita punya creative city dimana semua ekonomi kreatif ada di sana, dan cabang-cabangnya bisa di kota lain,” kata Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf kepada wartawan usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (3/3).

Triawan mengatakan saat ini lokasi pembangunan kota kreatif masih dijajaki namun diharapkan tidak jauh dari pelabuhan dan sarana-sarana pendukung lainnya.

BERITA TERPOPULER

  • 5 January 2015
  • 148887 Views

Catatan Tentang Inflasi 2014

Seorang pedagang beras menjaga tokonya,  di Pasar Senen, Jakarta, Rabu  (22/7).Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 Januari 2015 melaporkan, bahwa selama Desember 2014 terjadi inflasi sebesar 2,46 persen, lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya (1,5 persen). Dengan demikian, inflasi tahun kalender (Januari-Desember 2014) mencapai 8,36 persen.

Nilai inflasi bulan Desember itu meleset dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2014 sebesar 5,3 persen. Besarnya nilai inflasi tersebut disebabkan oleh peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada seluruh kelompok pengeluaran, dengan penyumbang terbesar berasal dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,06 persen.

  • 9 January 2015
  • 138333 Views

“Mengubah dan Membawa KPK ke Era dan Paradigma Baru” (Bagian I) (Visi dan Misi Saya sebagai Calon Pimpinan KPK)

Oleh: Roby Arya Brata, Staf Sekretariat KabinetSebagaimana sudah saya paparkan di depan Komisi III DPR, jika Allah SWT menakdirkan saya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saya akan mengubah dan membawa KPK pada era baru dengan paradigma baru (institutional reform). Saya akan membuat dan mengubah KPK menjadi lebih efektif dan memiliki reputasi internasional karena menerapkan strategi-strategi pencegahan dan penindakan antikorupsi yang memenuhi standar-standar internasional, lebih beradab dan menghormati hak asasi manusia/HAM,  dan (lebih) menegakkan rule of law/due process of law.Visi tersebut saya rumuskan berdasarkan hasil kajian akademik dan kritik saya terhadap kekeliruan dan kelemahan strategi KPK (dan Pemerintah) dalam pemberantasan korupsi selama ini. Sebagian besar pemikiran ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan dalam buku dan tulisan-tulisan saya, bahkan jauh sebelum saya mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Jadi visi misi saya itu dirumuskan bukan (semata-mata) agar didukung DPR dan Pemerintah.Indikasi kegagalan atau kurang efektifnya strategi tersebut dapat diukur dari tidak tercapainya misi dan tujuan-tujuan kebijakan pemberantasan korupsi KPK (dan Pemerintah). Sejauh ini pencapaian target-target indikator kebijakan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi jangka menengah (2010 – 2014) yang ditetapkan sendiri oleh Pemerintah dan KPK dalam road map dan rencana strategis tidak tercapai atau kurang memuaskan. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang
  • 8 January 2015
  • 138301 Views

Agar Dana Desa Terkawal

Oleh: Siko Dian Sigit Wiyanto, pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI

KadesDesa seakan terlupakan dari pembangunan selama ini. Tidak heran jika banyak penduduk desa mencari pekerjaan di kota besar yang ekonominya jauh lebih berkembang. Akibatnya, kemajuan desa tidak begitu signifikan, bahkan diantaranya cenderung mengalami kemunduran. Hal inilah sebenarnya merupakan cikal bakal berbagai masalah di kota-kota tujuan urbanisasi, mulai dari kemacetan, tata kota yang semrawut, kepadatan penduduk, hingga tingkat kriminalitas yang tinggi. Disparitas pertumbuhan ekonomi antara desa dan kota sangat besar. Penjelasan motivasi penduduk desa melakukan urbanisasi adalah pertumbuhan tenaga kerja di desa tidak menambah output desa. Sebagai gambaran sederhana, penambahan satu tenaga kerja tidak menambah satu kilogram beras.

Dana desa sudah dianggarkan pada tahun anggaran 2015. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, jumlah alokasi dana desa nasional adalah Rp 9,01 triliun. Sebagian kalangan mengatakan ini merupakan kebijakan politis. Pasalnya pada periode pemerintahan sebelumnya, ada berbagai program dari masyakarat yang berbasis desa seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

  • 2 February 2015
  • 123342 Views

Dibuka, Beasiswa ‘Full Cost’ Bagi 3100 Sarjana

Beasiswa S2Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan membuka kesempatan bagi  3.100 sarjana untuk menerima  beasiswa S2 dan S3, baik di universitas dalam negeri maupun 200 universitas terbaik dunia untuk tahun 2015.

Pemerintah menanggung seluruh biaya pendaftaran, SPP, non SPP seperti tunjangan buku, tesis/disertasi, biaya kedatangan, visa, tunjangan keluarga, biaya hidup hingga biaya keadaan darurat.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »