web analytics

Home

BERITA

  • 2 September 2015
  • 747 Views

Presiden Jokowi Minta Lembaga Penyiaran Tidak Hanya Kejar ‘Rating’ Dan Tonjolkan Sensasi

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada pembukaan Rapim KPI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9)

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada pembukaan Rapim KPI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta lembaga penyiaran untuk tidak hanya mengejar rating, dengan menonjolkan sensasi. Untuk itu, Presiden Jokowi mengajak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memusatkan perhatian pada pengawasan program siaran sehingga lembaga penyiaran tidak menyimpang dari regulasi dan aturan yang ada.

“Apabila kita hanya mengejar rating saja, masyarakat akan mudah terjebak pada sensasi,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)  di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9) siang.

  • 2 September 2015
  • 1121 Views

Dorong Penyerapan Anggaran, Pemerintah Akan Terbitkan Aturan Pemberian Sanksi Bagi Daerah

Mendagri Tjahjo Kumolo

Mendagri Tjahjo Kumolo

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Sekretaris Kabinet (Seskab), dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) akan segera menyusun aturan memberikan sanksi bagi daerah, apa itu provinsi, kota, kabupaten yang penyerapan untuk tahun anggaran 2015 ini rendah sekali. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan stimulus terhadap daerah yang penyerapan anggarannya bisa maksimal.

“Saya kira ini yang harus dilakukan, memperketat ijin Kepala Daerah untuk meninggalkan daerahnya. Kalau sakit, apa boleh buat. Presiden ke daerah, kepala daerahnya tidak ada tanpa ijin yang jelas, saya kira juga sesuatu hal yang harus ada sanksi,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan seusai menghadiri sidang kabinet paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9) siang.

  • 2 September 2015
  • 1465 Views

Kejar ‘Dwelling Time’ 3-4 Hari, Rizal Ramli Akan Pangkas Perijinan Dan Sikat Mafia Pelabuhan

Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyampaikan langkah-langkah pemangkasan waktu 'dwelling time', di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9)

Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyampaikan langkah-langkah pemangkasan waktu ‘dwelling time’, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9)

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menegaskan tekadnya, untuk mewujudkan target memangkas masa bongkar muat (dwelling time) dari 7-8 hari menjadi 3-4 hari. Untuk itu, Rizal Ramli bertekad menyederhenakan proses perijinan yang saat ini jumlahnya mencapai 124, dan akan menyikat habis mafia-mafia pelabuhan.

Rizal menjelaskan, ada 124 ijin dari 20 Kementerian dan Lembaga, nggak masuk akal. Dari Kemenperin sendiri ada hampir 44 peraturan dan perijinan, Perdagangan juga sama banyaknya, Pertanian, dll.

  • 2 September 2015
  • 2156 Views

Rapat Marathon, Pemerintah Akan Bahas 154 Perundangan Yang Jadi ‘Barrier’

Sekretaris Kabinet Pramono Anung berbincang dengan Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9)

Sekretaris Kabinet Pramono Anung berbincang dengan Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 3 (tiga) hari berturut-turut mulai Kamis (3/9) besok, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, akan memimpin rapat marathon termasuk di antaranya membahas ditemukannya 154 peraturan perundang-undangan yang dianggap menjadi barrier dalam menggerakaan roda perekonomian nasional, dan juga berbagai hal termasuk di dalamnya adalah persoalan serapan  daerah yang masih sangat rendah.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, Presiden Jokowi telah meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menerapkan sistem reward and punishment kepada daerah yang serapannya masih sangat rendah.

  • 2 September 2015
  • 3518 Views

Meski Kondisi Ekonomi Lebih Baik, Presiden Jokowi Ingatkan Perlunya Deregulasi Besar-besaran

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9)

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9)

Meskipun kondisi ekonomi kita saat ini kalau dibandingkan dengan tahun 1998 maupun 2008 jauh lebih baik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran pemerintahan harus hati-hati, dan waspada.

“Apapun seperti yang saya sampaikan pada rapat kabinet yang lalu, diperlukan deregulasi besar-besaran dan pembuatan regulasi yang baru yang betul-betul memberikan iklim yang baik pada ekonomi kita dalam waktu yang secepat-cepatnya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9).

  • 2 September 2015
  • 4151 Views

Dilantik Jadi KSP, Teten Masduki Mengaku Baru Tahu Jam 8 Pagi

Seskab Pramono Anung memberikan ucapan selamat kepada Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9)

Seskab Pramono Anung memberikan ucapan selamat kepada Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9)

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9) pagi, mengaku dirinya baru mengetahui rencana pelantikan itu pada pukul 08.00 WIB pagi ini.

“Baru tadi pagi jam 8 lebih lah, setengah sembilan Keputusan Presiden (Keppres)-nya baru ditandatangan. Kemarin, juga saya seharian sama Bapak (Presiden Jokowi, red), Bapak nggak bilang. Ya sudah, saya ditugaskan oleh beliau untuk di KSP,” kata Teten kepada wartawan seusai pelantikan dirinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9) pagi.

  • 2 September 2015
  • 4286 Views

Gantikan Luhut Pandjaitan, Presiden Jokowi Lantik Teten Masduki Jadi Kepala Staf Kepresidenan

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan ucapan selamat kepada Teten Masduki, yang baru dilantiknya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9) pagi

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan ucapan selamat kepada Teten Masduki, yang baru dilantiknya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9) pagi

Teka-teki mengenai siapa yang ditunjuk menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) terjawab sudah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik Teten Masduki, yang sebelumnya menjabat sebagai Tim Komunikasi Presiden, sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Luhut Pandjaitan yang telah dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9).

Teten Masduki diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 91/P/2015 tentang  pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan, dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.

BERITA TERPOPULER

  • 2 September 2015
  • 748 Views

Presiden Jokowi Minta Lembaga Penyiaran Tidak Hanya Kejar ‘Rating’ Dan Tonjolkan Sensasi

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada pembukaan Rapim KPI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9)

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada pembukaan Rapim KPI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta lembaga penyiaran untuk tidak hanya mengejar rating, dengan menonjolkan sensasi. Untuk itu, Presiden Jokowi mengajak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memusatkan perhatian pada pengawasan program siaran sehingga lembaga penyiaran tidak menyimpang dari regulasi dan aturan yang ada.

“Apabila kita hanya mengejar rating saja, masyarakat akan mudah terjebak pada sensasi,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)  di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9) siang.

  • 2 September 2015
  • 1122 Views

Dorong Penyerapan Anggaran, Pemerintah Akan Terbitkan Aturan Pemberian Sanksi Bagi Daerah

Mendagri Tjahjo Kumolo

Mendagri Tjahjo Kumolo

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Sekretaris Kabinet (Seskab), dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) akan segera menyusun aturan memberikan sanksi bagi daerah, apa itu provinsi, kota, kabupaten yang penyerapan untuk tahun anggaran 2015 ini rendah sekali. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan stimulus terhadap daerah yang penyerapan anggarannya bisa maksimal.

“Saya kira ini yang harus dilakukan, memperketat ijin Kepala Daerah untuk meninggalkan daerahnya. Kalau sakit, apa boleh buat. Presiden ke daerah, kepala daerahnya tidak ada tanpa ijin yang jelas, saya kira juga sesuatu hal yang harus ada sanksi,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan seusai menghadiri sidang kabinet paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9) siang.

  • 2 September 2015
  • 1466 Views

Kejar ‘Dwelling Time’ 3-4 Hari, Rizal Ramli Akan Pangkas Perijinan Dan Sikat Mafia Pelabuhan

Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyampaikan langkah-langkah pemangkasan waktu 'dwelling time', di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9)

Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyampaikan langkah-langkah pemangkasan waktu ‘dwelling time’, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9)

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menegaskan tekadnya, untuk mewujudkan target memangkas masa bongkar muat (dwelling time) dari 7-8 hari menjadi 3-4 hari. Untuk itu, Rizal Ramli bertekad menyederhenakan proses perijinan yang saat ini jumlahnya mencapai 124, dan akan menyikat habis mafia-mafia pelabuhan.

Rizal menjelaskan, ada 124 ijin dari 20 Kementerian dan Lembaga, nggak masuk akal. Dari Kemenperin sendiri ada hampir 44 peraturan dan perijinan, Perdagangan juga sama banyaknya, Pertanian, dll.

  • 2 September 2015
  • 2157 Views

Rapat Marathon, Pemerintah Akan Bahas 154 Perundangan Yang Jadi ‘Barrier’

Sekretaris Kabinet Pramono Anung berbincang dengan Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9)

Sekretaris Kabinet Pramono Anung berbincang dengan Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 3 (tiga) hari berturut-turut mulai Kamis (3/9) besok, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, akan memimpin rapat marathon termasuk di antaranya membahas ditemukannya 154 peraturan perundang-undangan yang dianggap menjadi barrier dalam menggerakaan roda perekonomian nasional, dan juga berbagai hal termasuk di dalamnya adalah persoalan serapan  daerah yang masih sangat rendah.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, Presiden Jokowi telah meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menerapkan sistem reward and punishment kepada daerah yang serapannya masih sangat rendah.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »