web analytics

Home

BERITA

  • 28 April 2015
  • 2165 Views

Yakin Mampu Bersaing, Presiden Jokowi: Sampaikan Kepada Rakyat Kita Harus Siap Hadapi MEA

Presiden Jokowi memberikan penghargaan kepada sejumlah Kepala Daerah dalam peringatan Hari Otonomi Daerah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4) sore

Presiden Jokowi memberikan penghargaan kepada sejumlah Kepala Daerah dalam peringatan Hari Otonomi Daerah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4) sore

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kepala daerah agar mereka menyampaikan kepada rakyat, bahwa akhir tahun ini telah telah dibuka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dimana semua negara-negara ASEAN akan saling terhubung satu sama lain.

“Sebetulnya semua kepala negara/pemerintahan juga tidak bisa mengira-ngira akan terjadi apa. Akan terjadi kontraksi apa, goncangan apa, atau akan terjadi perbaikan apa,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Otonomi Daerah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4) sore.

  • 28 April 2015
  • 3611 Views

Soal Eksekusi Mati Terpidana Narkoba, Jaksa Agung: Arahan Presiden Laksanakan Sesuai Ketentuan

Jaksa Agung Prasetyo

Jaksa Agung Prasetyo

Jaksa Agung Prasetyo mengisyaratkan pelaksanaan eksekusi terhadap 10 (sepuluh) terpidana mati narkotika dan obat-obatan (narkoba) yang kini sudah diisolasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, akan dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini menyusul arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar pelaksanaan eksekusi mati terpidana narkoba dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan.

“Pak Presiden mengatakan laksanakan sesuai dgn aturan dan ketentuan. Beliau sudah menjelaskan bagaimana proses hukum berjalan sesuai dengan  yang seharusnya dilaksanakan,” kata Prasetyo kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (28/4) sore.

  • 28 April 2015
  • 4538 Views

Presiden Jokowi: Otonomi Daerah Memungkinkan Pemimpin Daerah Bisa Jadi Presiden

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada peringatan Hari Otonomi Daerah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4) sore

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada peringatan Hari Otonomi Daerah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4) sore

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari Selasa (28/4) ini, di Istana Negara, Jakarta, menghadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah. Pada cara tersebut juga diserahkan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai memiliki prestasi terkait pelaksanaan otonomi daerah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam siaran persnya Selasa (28/4) mengemukakan, Presiden Jokowi menilai otonomi daerah telah mendekatkan  pelayanan publik ke rakyat.

“Otonomi daerah juga memberikan ruang yang lebih luas untuk merespon kebutuhan dan kehendak rakyat di daerah serta mendorong lahirnya inovasi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah,” kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip Pratikno.

  • 28 April 2015
  • 4941 Views

Manahan Sitompul Dilantik Presiden Jokowi Sebagai Hakim MK

Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada Manahan Sitompul seusai dilantiknya menjadi Hakim MK, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4)

Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada Manahan Sitompul seusai dilantiknya menjadi Hakim MK, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4)

Seusai melakukan kunjungan kerja ke PT Dok BUMN di Tanjung Priok, Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2015-2020 Manahan Malontige Pardamean Sitompul, di Istana Negara,  Jakarta, Selasa (28/4) siang. Pelantikan Manahan dilakukan sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 33 P Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan Mahkamah Agung,

Acara pelantikan Hakim MK Manahan Sitompul itu dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Ketua MK Arief Hidayat, Ketua DPD-RI Irman Gusman, Wakil Ketua DPR-RI Agus Hermanto, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Jaksa Agung Prasteyo, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

  • 28 April 2015
  • 5042 Views

Serahkan KIS Ke Buruh, Presiden Jokowi: Akan Ada Sanksi Bagi Rumah Sakit Yang Tolak Pasien BPJS

Presiden Jokowi bersama para buruh PT Dok & Perkapalan Bahari menunjukkan KIS, saat, di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (28/4)

Presiden Jokowi bersama para buruh PT Dok & Perkapalan Bahari menunjukkan KIS, saat, di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (28/4)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan memberi sanksi kepada rumah sakit yang menolak melayani pasien yang memegang Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Nanti  akan ada sanksi yang diberikan kepada rumah sakit yang tidak mau melayani pasien BPJS. Dengan kewenangan Presiden akan membuat semua rumah sakit tersebut bekerja sama dengan BPJS,” kata Presiden Jokowi usai menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada buruh perkapalan di PT DOK & Perkapalan Kodja Bahari, Cilincing, Jakarta  Jakarta Utara, Selasa (28/4).

Dalam kunjungannya itu, Presiden Jokowi juga menyempatkan waktu untuk melakukan dialog dengan para pekerja serta mendengar keluhan seputar pelaksanaan pelayanan BPJS di lapangan.

  • 28 April 2015
  • 4976 Views

Seskab: Anggaran Militer Harus Dikelola Transparan

Seskab Andi Widjajanto sebagai panelis dalam Forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan di Balai Samudra, Jakarta Utara, Selasa (28/4).

Seskab Andi Widjajanto sebagai panelis dalam Forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan di Balai Samudra, Jakarta Utara, Selasa (28/4).

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menegaskan pentingnya transparansi anggaran militer untuk untuk Minimum Essential Force (MEF), antara lain untuk mambangun iklim saling percaya dalam kehidupan bertetangga.

“Jangan sampai  usaha uuntuk  memperkuat perbatasan disalahaartikan negara tetangga,” kata Andi Widjajanto, yang berbicara sebagai panelis dalam Forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan di Balai Samudra, Jakarta Utara, Selasa (28/4).

Secara berseloroh Seskab Andi menambahkan pentingnya transparansi dalam mengelola anggaran bidang pertahanan. “Untuk  pertahanan, masalah  transparansi sederhana saja. Kalau tidak bisa dilakukan, maka prajurit mati.”

  • 28 April 2015
  • 5900 Views

Pemerintah Kirim Bantuan 1 Juta Dollar Untuk Korban Gempa Nepal

Gempa NepalPemerintah Indonesia memutuskan akan mengirimkan senilai 1 juta dollar AS untuk membantu korban gempa berkekuatan 7,9 Skala Richter (SR) yang terjadi Nepal, Sabtu (25/4) lalu. Selain itu, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga kemanusiaan lainnya di Indonesia juga akan mengirimkan bantuan senilai 1 juta sehingga total bantuan Indonesia senilai 2 juta dollar AS.

“Rencana pengiriman pada Jumat (1/5), atau paling lambat Minggu (3/5),” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam siaran persnya Senin (27/4).

BERITA TERPOPULER

  • 28 April 2015
  • 2166 Views

Yakin Mampu Bersaing, Presiden Jokowi: Sampaikan Kepada Rakyat Kita Harus Siap Hadapi MEA

Presiden Jokowi memberikan penghargaan kepada sejumlah Kepala Daerah dalam peringatan Hari Otonomi Daerah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4) sore

Presiden Jokowi memberikan penghargaan kepada sejumlah Kepala Daerah dalam peringatan Hari Otonomi Daerah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4) sore

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kepala daerah agar mereka menyampaikan kepada rakyat, bahwa akhir tahun ini telah telah dibuka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dimana semua negara-negara ASEAN akan saling terhubung satu sama lain.

“Sebetulnya semua kepala negara/pemerintahan juga tidak bisa mengira-ngira akan terjadi apa. Akan terjadi kontraksi apa, goncangan apa, atau akan terjadi perbaikan apa,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Otonomi Daerah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4) sore.

  • 28 April 2015
  • 3612 Views

Soal Eksekusi Mati Terpidana Narkoba, Jaksa Agung: Arahan Presiden Laksanakan Sesuai Ketentuan

Jaksa Agung Prasetyo

Jaksa Agung Prasetyo

Jaksa Agung Prasetyo mengisyaratkan pelaksanaan eksekusi terhadap 10 (sepuluh) terpidana mati narkotika dan obat-obatan (narkoba) yang kini sudah diisolasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, akan dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini menyusul arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar pelaksanaan eksekusi mati terpidana narkoba dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan.

“Pak Presiden mengatakan laksanakan sesuai dgn aturan dan ketentuan. Beliau sudah menjelaskan bagaimana proses hukum berjalan sesuai dengan  yang seharusnya dilaksanakan,” kata Prasetyo kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (28/4) sore.

  • 28 April 2015
  • 4539 Views

Presiden Jokowi: Otonomi Daerah Memungkinkan Pemimpin Daerah Bisa Jadi Presiden

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada peringatan Hari Otonomi Daerah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4) sore

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada peringatan Hari Otonomi Daerah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4) sore

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari Selasa (28/4) ini, di Istana Negara, Jakarta, menghadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah. Pada cara tersebut juga diserahkan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai memiliki prestasi terkait pelaksanaan otonomi daerah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam siaran persnya Selasa (28/4) mengemukakan, Presiden Jokowi menilai otonomi daerah telah mendekatkan  pelayanan publik ke rakyat.

“Otonomi daerah juga memberikan ruang yang lebih luas untuk merespon kebutuhan dan kehendak rakyat di daerah serta mendorong lahirnya inovasi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah,” kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip Pratikno.

  • 28 April 2015
  • 4942 Views

Manahan Sitompul Dilantik Presiden Jokowi Sebagai Hakim MK

Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada Manahan Sitompul seusai dilantiknya menjadi Hakim MK, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4)

Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada Manahan Sitompul seusai dilantiknya menjadi Hakim MK, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4)

Seusai melakukan kunjungan kerja ke PT Dok BUMN di Tanjung Priok, Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2015-2020 Manahan Malontige Pardamean Sitompul, di Istana Negara,  Jakarta, Selasa (28/4) siang. Pelantikan Manahan dilakukan sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 33 P Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan Mahkamah Agung,

Acara pelantikan Hakim MK Manahan Sitompul itu dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Ketua MK Arief Hidayat, Ketua DPD-RI Irman Gusman, Wakil Ketua DPR-RI Agus Hermanto, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Jaksa Agung Prasteyo, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »