web analytics

Home

BERITA

  • 30 May 2016
  • 2146 Views

Seskab: Presiden Sudah Mematok Harga Daging Harus Di bawah Rp 80 Ribu

Seskab Pramono Anung menjawab wartawan usai rapat terbatas, di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (30/5) sore. (Foto: JAY/Humas)

Seskab Pramono Anung menjawab wartawan usai rapat terbatas, di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (30/5) sore. (Foto: JAY/Humas)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara serius dan sungguh-sungguh ingin membalikkan image bahwa kalau mau puasa dan lebaran selalu harga-harga itu naik. Ia menyebutkan, sekarang ini memang ada upaya dari pasar yang tentunya dengan tangan-tangan yang kuat ingin mempermainkan harga tersebut.

“Maka, Presiden sudah berulang kali memberikan instruksi, baik kepada Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, untuk beberapa komoditas utama itu harus bisa turun, bukan lagi harga stabil, karena harganya sudah tinggi, tetapi harga harus diturunkan,” kata Pramono kepada wartawai usai mengikuti rapat terbatas, di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (30/5) sore.

  • 30 May 2016
  • 803 Views

Azas Kepastian Hukum, Inilah Sikap Pemerintah Hadapi Konflik Partai Politik Dalam Pilkada

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menjawab wartawan usai rapat terbatas, di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (30/5) sore. (Foto: JAY/Humas)

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menjawab wartawan usai rapat terbatas, di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (30/5) sore. (Foto: JAY/Humas)

Mengenai kemungkinan adanya sengketa dalam tubuh partai politik terkait dengan pencalonan pencalonan pada waktu pendaftaran calon kepala daerah oleh partai politik, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menegaskan, pemerintah menganut azas kepastian hukum.

Menkumham menjelaskan, kalau pada Pilkada serentak yang lalu ada pendekatan politik dalam penyelesaiannya, dalam pendaftaran, sehingga ada partai politik yang harus mendaftarkan calonnya harus didukung oleh dua kepengurusan. Sekarang ini berbeda.

  • 30 May 2016
  • 1768 Views

Revisi UU Pilkada, Pemerintah Minta Syarat Dukungan Calon Tidak Diubah

Mendagri Tjahjo Kumolo didampingi Seskab dan Menkumham menyampaikan hasil rapat terbatas kepada wartawan, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/5) sore. (Foto: JAY/Humas)

Mendagri Tjahjo Kumolo didampingi Seskab dan Menkumham menyampaikan hasil rapat terbatas kepada wartawan, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/5) sore. (Foto: JAY/Humas)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menilai, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) yang telah diterapkan dalam Pilkada Serentak tahun 2015 lalu telah berjalan dengan baik. Sampai hari ini semua yang terpilih sudah dilantik, kecuali yang masih harus menyesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa.

Atas dasar itu, menurut Seskab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar apa yang sudah baik dari UU Pilkada itu untuk dipertahankan, termasuk di dalamnya yang menyangkut berapa persen partai yang boleh mencalonkan, dan juga berapa persen dukungan yang dibutuhkan bagi calon independen.

  • 30 May 2016
  • 3027 Views

Soal Revisi UU Pilkada, Presiden Jokowi: Jangan Sampai Yang Diputuskan Dibatalkan MK

Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Kemaritiman, Mensesneg, dan Menkumham berbincang sebelum rapat terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/5) siang. (Foto: JAY/Humas)

Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Kemaritiman, Mensesneg, dan Menkumham berbincang sebelum rapat terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/5) siang. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya mendapat informasi jika masih ada beberapa isu yang belum disepakati dan menjadi perdebatan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) di DPR-RI.

“Saya berharap beberapa isu krusial dalam RUU Pilkada itu bisa segera disepakati dalam waktu yang dekat ini, karena kehadiran RUU sudah ditunggu-tunggu untuk menjadi landasan, untuk menjadi payung hukum, untuk menjadi panduan dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada serentak,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas yang membahas masalah RUU Perubahan atas UU Pilkada, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/5) siang.

  • 30 May 2016
  • 2778 Views

Melalui Permen, Mendagri Hapus Ketentuan Soal Lingkungan Dari Izin Gangguan di Daerah

Mendagri Tjahjo Kumolo

Mendagri Tjahjo Kumolo

Dengan pertimbangan, guna menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, dan melindungi kepentingan umum, dan perlunya disesuaikan dengan perkembangan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada 28 April 2016 menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 itu, Mendagri menghapus ketentuan mengenai masalah lingkungan dari kririterian gangguan dalam penetapan izin di daerah, yang semula masuk dalam Pasal 3 ayat 1 (a) Permendagri Nomor 27 Tahun 2009.

  • 30 May 2016
  • 4746 Views

Hasil Audit LKK/L 2015: Sejumlah K/L Dapat Opini TMP, Setkab Kembali Pertahankan WTP

gedung-bpk-riBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah selesai melakukan audit atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) pada tahun anggaran 2015. Berdasarkan laporan itu, sejumlah K/L berhasil mempertahankan opini tertinggi dari BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ada yang ‘naik kelas’ dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP), juga dari WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan) menjadi WDP atau WTP.

Namun juga ada sejumlah K/L yang ‘turun kelas’ dari opini WTP pada tahun anggaran 2014, kini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan ada yang sebelumnya WDP kini menjadi TMP (Tidak Menyertakan  Pendapat).

  • 28 May 2016
  • 13483 Views

Sapa Masyarakat lewat Media Sosial, Presiden Jokowi Luncurkan Akun Youtube

Presiden Jokowi saat di Bandara Nagoya, Jepang sebelum kembali ke Indonesia. (Foto: Humas/Dhany)

Presiden Jokowi saat di Bandara Nagoya, Jepang sebelum kembali ke Indonesia. (Foto: Humas/Dhany)

Setelah hadir melalui situs resmi dan tiga jejaring media sosial Twitter, Facebook, dan Instagram, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan akun Youtube resminya pagi ini, Sabtu 28 Mei 2016 di Istana Bogor.

Akun dengan nama Presiden Joko Widodo, http://youtube.com/c/jokowi, mulai dapat diakses para netizen pada pukul 09.00 WIB, Sabtu 28 Mei 2016.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meluncurkan akun Twitter @jokowi dan Facebook (Presiden Joko Widodo) pada tanggal 21 Juni 2015 lalu, kemudian disusul peluncuran situs resmi www.presidenri.go.id pada tanggal 15 Desember 2015, dan peluncuran akun Instagram @jokowi pada tanggal 28 Jan 2016.

  • 27 May 2016
  • 20634 Views

Bertemu Presiden Perancis, Presiden Jokowi Bahas Ekspor Indonesia ke Eropa

Pertemuan Bilateral Presiden Jokowi dan Hollande di Jepang (27/5). (Foto:BPMI)

Pertemuan Bilateral Presiden Jokowi dan Hollande di Jepang (27/5). (Foto:BPMI)

Sebelum bertolak ke Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Perancis Francois Hollande, Jumat, 27 Mei 2016 di Shima Kanko Hotel the Classic, Shima Jepang.

Presiden Jokowi menyampaikan tiga isu bilateral yakni Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa (UE) dan rencana pajak sawit.

  • 27 May 2016
  • 20700 Views

Hadiri KTT G-7, Presiden Jokowi: Kita Datang Untuk Bangun Kepercayaan

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers kepada wartawan Istana di Holding Room Bandar Udara Internasioal Chubu Centrair Nagoya Jepang, Jumat (27/5) Sore waktu setempat. (Foto: Humas/Dhany)

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Holding Room Bandara Chubu Centrair Nagoya Jepang, Jumat (27/5) sore. (Foto: Humas/Dhany)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, tatanan dunia sudah berubah dan muncul emerging country, negara-negara berkembang seperti Indonesia yang cukup stabil politiknya, yang bagus dan bisa menjaga pertumbuhan ekonominya.

Kondisi inilah yang dilihat oleh negara-negara maju terhadap Indonesia, dan juga kawasan Asia yang dianggap sebagai motor ekonomi dunia sekarang ini.

  • 27 May 2016
  • 19905 Views

Bertemu di Sela KTT G-7, Presiden Jokowi dan PM Abe Bahas Pelabuhan Patimban

Presiden Jokowi memimpin delegasi Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi Jepang yang dipimpin PM Shinzo Abe, di Ise Shima, Jepang, Jumat (27/5)

Presiden Jokowi memimpin delegasi Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi Jepang yang dipimpin PM Shinzo Abe, di Ise Shima, Jepang, Jumat (27/5)

Di sela-sela pelaksanaan KTT G-7 Outreach di Kanko Hotel the Classic, Ise Shima, Jepang, Jumat (27/5), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin delegasi Republik Indonesia (RI) melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi Jepang yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe.  Dalam kesempatan ini, PM Abe menyampaikan penghargaan atas kehadiran Presiden Jokowi dan kontribusi Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN, dalam  KTT G-7 Outreach.

Dalam pertemuan bilateral yang dilakukan dengan terbuka dan sangat bersahabat itu, Presiden Jokowi dan PM Abe membahas berbagai isu penting dan meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia – Jepang.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN