web analytics

Home

BERITA

  • 12 February 2016
  • 18994 Views

Presiden Jokowi Lantik 2 Anggota Komisi Yudisial

Presiden Jokowi melantik dua Anggota Komisi Yudisial di Istana Negara, Jakarta Jumat (12/2) sore. (Foto:Humas/Rahmat)

Presiden Jokowi melantik dua Anggota Komisi Yudisial di Istana Negara, Jakarta Jumat (12/2) sore. (Foto:Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dua Anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2015 hingga 2020 yang dilakukan bersamaan dengan pelantikan Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Istana Negara, Jakarta Jumat (12/2) siang.

Adapun daftar anggota KY yang diambil sumpahnya di hadapan Presiden Jokowi antara lain:

1. Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M. Hum.

2. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M. Hum.

  • 12 February 2016
  • 19576 Views

Presiden Jokowi Lantik Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia

Presiden Jokowi melantik Ketua dan anggota Obudsman Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta Jumat (12/2) sore. (Foto:Humas/Rahmat)

Presiden Jokowi melantik Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta Jumat (12/2) sore. (Foto:Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik sembilan anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2016 hingga 2021 di Istana Negara pada Jumat (12/2) siang. Prosesi pelantikan dilakukan secara bersamaan dengan pelantikan dua orang anggota Komisi Yudisial (KY).

Sembilan nama Komisioner Ombudsman yang dilantik di Istana Negara yakni sebagai berikut:

1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. (Ketua merangkap anggota);

2. Sdri. Lely Pelitasari Soebekty, S.P., M.E. (Wakil Ketua merangkap anggota)

  • 12 February 2016
  • 25650 Views

Lantik 7 Gubernur, Presiden Jokowi: Jangan Hanya di Belakang Meja, Turun ke Lapangan

Presiden Jokowi melantik gubernur dan wakil gubernur terppilih di Istana Negara, Jakarta Jumat (12/2) sore. (Foto:Humas/Rahmat)

Presiden Jokowi melantik gubernur dan wakil gubernur terppilih di Istana Negara, Jakarta Jumat (12/2) sore. (Foto:Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik  7 (tujuh) gubernur dan wakil gubernur hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Istana Negara, Jakarta Jumat sore (12/2).

Tujuh pasang Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih itu adalah sebagai berikut:

1. Sdr. H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. dan Drs. H. Rudy Resnawan (Kalimantan Selatan)

2. Sdr. H. Zumi Zola Zulkilfi, S. TP., MA. dan Dr. H. Fachrori Umar, M. Hum. (Jambi)

3. Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, P.Si., M.Sc., dan Drs. H. Nasrul Abit (Sumatera Barat)

  • 12 February 2016
  • 20687 Views

Songsong Asian Games 2018, DWP Setkab Ikuti Gebyar Senam Poco-Poco Nusantara

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nachrawi

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nachrawi
(Foto: Humas/Jay)

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Kabinet (Setkab) RI mengikuti Gebyar Senam Poco-Poco Nusantara 2016 di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora),  Senayan, Jakarta, Jumat (12/2) pagi.

Kegiatan dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian acara dalam menyukseskan penyelenggaraan The Association For International Sport for All (TAFISA), Asian Games 2018, serta Asian Paragames.

Kegiatan dilangsungkan di kompleks Kemenpora,  Senayan,  Jakarta 12-15 Februari 2016.

  • 12 February 2016
  • 21977 Views

Bertemu Presiden Jokowi, Presiden ADB Sampaikan Komitmen Peningkatan Pembiayaan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Presiden ADB Takehiko Nakao memberikan keterangan pers di Kantor Presiden (12/2). (Foto: Humas/Agung)

Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Presiden ADB Takehiko Nakao memberikan keterangan pers di Kantor Presiden (12/2). (Foto: Humas/Agung)

Presiden Asian Development Bank (ADB) Takehiko Nakao menyampaikan peningkatan dukungan pembiayaan untuk Indonesia menjadi 2 miliar Dolar AS per tahun selama lima tahun ke depan yaitu 2016-2020, atau total senilai 10 miliar Dolar AS.

“Presiden ADB mengatakan siap membantu pembiayaan proyek-proyek infrastruktur kita,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dalam keterangan pers usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Presiden ADB Takehiko Nakao di Istana Merdeka, Jumat (12/2) pagi.

  • 12 February 2016
  • 21704 Views

Serah Terima Tenaga Humas Pemerintah, Kemkominfo Minta THP Jalankan Pakta Integritas

Direktur Kemitraan Komunikasi dan Asdep Humas dan Protokol Setkabusai acara serah terima Tenaga Humas Pemerintah di Kementerian Kominfo, Jakarta Jumat pagi (12/2). (Foto:Humas/Oji)

Direktur Kemitraan Komunikasi dan Asdep Humas dan Protokol Setkab usai acara serah terima Tenaga Humas Pemerintah di Kementerian Kominfo, Jakarta Jumat pagi (12/2). (Foto:Humas/Oji)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Jumat pagi (12/2) di Medan Merdeka Barat, Jakarta mengundang 20 perwakilan kementerian/lembaga untuk menyerahkan Tenaga Humas Pemerintah (THP). Hal ini dilakukan dengan telah selesainya masa perekrutan dan pembekalan THP, agar selanjutnya dapat menjalankan tugas dan fungsinya di kementerian/lembaga sesuai dengan penempatan yang diberikan.

“20 kementerian/lembaga akan menerima THP. Ekspektasi yang diharapkan dari program ini adalah membantu terlaksananya program Government Public Relation (GPR),” jelas Dedet Surya Andika, Direktur Kemitraan Komunikasi, Kemkominfo.

  • 12 February 2016
  • 25948 Views

Siang Ini, Presiden Jokowi Lantik 7 Gubernur/Wagub Terpilih Hasil Pilkada Serentak

JambiPresiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (12/2) siang ini, di Istana Negara, Jakarta, dijadwalkan akan melantik 7 (tujuh) pasangan Gubernur terpilih dan wakilnya pada Jumat (12/2). Pelantikan di Istana Negara oleh Presiden Jokowi ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Pasal 163.

Ketujuh pasangan gubernur/wakil gubernur itu terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diselenggarakan pada 9 Desember lalu, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Mereka adalah  Gubernur dan wakil Gubernur yang dilantik akan Presiden Jokowi yaitu adalah: Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor dan wakilnya Rudi Resnawan. Gubernur Jambi, Zumi Zola dan wakilnya Fachrori Umar.

  • 11 February 2016
  • 30836 Views

Bantah Liberalisasi, Seskab: Paket Kebijakan Ekonomi X Potong Mata Rantai Oligarki dan Kartel

Seskab memberikan keterangan tentang Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta Kamis Siang (11/2). (Foto:Humas/Jay)

Seskab memberikan keterangan tentang Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta Kamis (11/2). (Foto:Humas/Jay)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi X, yang dikeluarkan pada Kamis (11/2) ini prinsip dasarnya adalah perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2014.

Namun demikian prinsip Paket Kebijakan Ekonomi X ini, menurut Seskab, bagi usaha kecil, mikro, dan menengah yang mempunyai kekayaan bersih di bawah Rp10 miliar mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

  • 11 February 2016
  • 31174 Views

Paket Kebijakan Ekonomi X: Perlonggar Investasi Sekaligus Tingkatkan Perlindungan UMKMK

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi para menteri dan pejabat terkait mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X (11/2)

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi para menteri dan pejabat terkait mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X (11/2). (Foto: Humas/Jay)

Pemerintah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X yang berfokus pada peningkatan perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil,  Menengah, dan Koperasi (UMKMK), dan perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, dalam Paket Kebijakan Ekonomi X ini, pemerintah menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI).

  • 11 February 2016
  • 30891 Views

DPR Menunda, Presiden Jokowi : Revisi UU Harus Perkuat KPK

IMG-20160114-WA00771-300x222Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan usulan DPR-RI, yang sekarang  masih dalam proses. Karena itu, Presiden meminta agar masalah revisi UU KPK itu jangan ditanyakan kepada dirinya.

Namun demikian, Presiden Jokowi menegaskan, usulan itu harus dimaksudkan untuk memperkuat KPK. “Perlu saya sampaikan bahwa revisi UU KPK harus memperkuat KPK,” tegas Presiden Jokowi kepada wartawan saat berkunjung ke Lampung, Kamis (11/2) siang.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN