web analytics

Home

BERITA

  • 28 April 2015
  • 744 Views

Presiden Jokowi: Otonomi Daerah Memungkinkan Pemimpin Daerah Bisa Jadi Presiden

Mensesneg Pratikno

Mensesneg Pratikno

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari Selasa (28/4) ini, di Istana Negara, Jakarta, menghadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah. Pada cara tersebut juga diserahkan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai memiliki prestasi terkait pelaksanaan otonomi daerah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam siaran persnya Selasa (28/4) mengemukakan, Presiden Jokowi menilai otonomi daerah telah mendekatkan  pelayanan publik ke rakyat.

“Otonomi daerah juga memberikan ruang yang lebih luas untuk merespon kebutuhan dan kehendak rakyat di daerah serta mendorong lahirnya inovasi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah,” kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip Pratikno.

  • 28 April 2015
  • 1129 Views

Manahan Sitompul Dilantik Presiden Jokowi Sebagai Hakim MK

Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada Manahan Sitompul seusai dilantiknya menjadi Hakim MK, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4)

Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada Manahan Sitompul seusai dilantiknya menjadi Hakim MK, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4)

Seusai melakukan kunjungan kerja ke PT Dok BUMN di Tanjung Priok, Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2015-2020 Manahan Malontige Pardamean Sitompul, di Istana Negara,  Jakarta, Selasa (28/4) siang. Pelantikan Manahan dilakukan sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 33 P Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan Mahkamah Agung,

Acara pelantikan Hakim MK Manahan Sitompul itu dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Ketua MK Arief Hidayat, Ketua DPD-RI Irman Gusman, Wakil Ketua DPR-RI Agus Hermanto, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Jaksa Agung Prasteyo, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

  • 28 April 2015
  • 2121 Views

Serahkan KIS Ke Buruh, Presiden Jokowi: Akan Ada Sanksi Bagi Rumah Sakit Yang Tolak Pasien BPJS

Presiden Jokowi bersama para buruh PT Dok & Perkapalan Bahari menunjukkan KIS, saat, di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (28/4)

Presiden Jokowi bersama para buruh PT Dok & Perkapalan Bahari menunjukkan KIS, saat, di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (28/4)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan memberi sanksi kepada rumah sakit yang menolak melayani pasien yang memegang Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Nanti  akan ada sanksi yang diberikan kepada rumah sakit yang tidak mau melayani pasien BPJS. Dengan kewenangan Presiden akan membuat semua rumah sakit tersebut bekerja sama dengan BPJS,” kata Presiden Jokowi usai menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada buruh perkapalan di PT DOK & Perkapalan Kodja Bahari, Cilincing, Jakarta  Jakarta Utara, Selasa (28/4).

Dalam kunjungannya itu, Presiden Jokowi juga menyempatkan waktu untuk melakukan dialog dengan para pekerja serta mendengar keluhan seputar pelaksanaan pelayanan BPJS di lapangan.

  • 28 April 2015
  • 2799 Views

Seskab: Anggaran Militer Harus Dikelola Transparan

Seskab Andi Widjajanto sebagai panelis dalam Forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan di Balai Samudra, Jakarta Utara, Selasa (28/4).

Seskab Andi Widjajanto sebagai panelis dalam Forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan di Balai Samudra, Jakarta Utara, Selasa (28/4).

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menegaskan pentingnya transparansi anggaran militer untuk untuk Minimum Essential Force (MEF), antara lain untuk mambangun iklim saling percaya dalam kehidupan bertetangga.

“Jangan sampai  usaha uuntuk  memperkuat perbatasan disalahaartikan negara tetangga,” kata Andi Widjajanto, yang berbicara sebagai panelis dalam Forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan di Balai Samudra, Jakarta Utara, Selasa (28/4).

Secara berseloroh Seskab Andi menambahkan pentingnya transparansi dalam mengelola anggaran bidang pertahanan. “Untuk  pertahanan, masalah  transparansi sederhana saja. Kalau tidak bisa dilakukan, maka prajurit mati.”

  • 28 April 2015
  • 3774 Views

Pemerintah Kirim Bantuan 1 Juta Dollar Untuk Korban Gempa Nepal

Gempa NepalPemerintah Indonesia memutuskan akan mengirimkan senilai 1 juta dollar AS untuk membantu korban gempa berkekuatan 7,9 Skala Richter (SR) yang terjadi Nepal, Sabtu (25/4) lalu. Selain itu, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga kemanusiaan lainnya di Indonesia juga akan mengirimkan bantuan senilai 1 juta sehingga total bantuan Indonesia senilai 2 juta dollar AS.

“Rencana pengiriman pada Jumat (1/5), atau paling lambat Minggu (3/5),” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam siaran persnya Senin (27/4).

  • 27 April 2015
  • 8578 Views

Soal Kritik Pedas, Presiden Jokowi: Buat Saya Segar-Segar Saja

Presiden Jokowi bersama Ketua PWI Pusat Margiono pada acara Silaturahmi Pers Nasional, di Auditorium TVRI, Jakarta, Senin (27/4) malam

Presiden Jokowi bersama Ketua PWI Pusat Margiono pada acara Silaturahmi Pers Nasional, di Auditorium TVRI, Jakarta, Senin (27/4) malam

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku selalu mengikuti pemberitaan media massa nasional, baik yang disampaikan media mainstream, online sampai media-media yang kecil.

“Saya selalui baca, ngga pagi,nggak siang, nggak malam, sehingga kalau dia nulis aneh-aneh yang melintir saya makan semuanya. Karena apapun itu adalah fungsi kontrol,” kata Presiden Jokowi pada Silaturahmi Pers Nasional, di Auditorium TVRI, Senayan, Jakarta, Senin (27/4) malam.

  • 27 April 2015
  • 8590 Views

Program Baru Mulai Dilaksanakan, Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Pelihara Rasa Optimisme

Presiden Jokowi didampingi Ketua PWI Margiono seusai acara Silaturahmi Pers Nasional, di TVRI Jakarta, Senin (27/4) malam

Presiden Jokowi didampingi Ketua PWI Margiono seusai acara Silaturahmi Pers Nasional, di TVRI Jakarta, Senin (27/4) malam

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, meski baru 6 (enam) bulan ia memimpin negara ini, sudah ada yang mempertanyakan hasil  pemerintahannya. Namun  Presiden Jokowi berharap masyarakat tetap memelihara rasa optimismenya bahwa ke depan bangsa ini akan lebih baik. Hanya saja, pemerintah memerlukan waktu untuk mewujudkan keinginan masyarakat.

Berbicara di hadapan insan pers nasional dalam acara Silaturahmi Pers Nasional, di TVRI, Jakarta, Senin (27/4) malam, Presiden Jokowi mengemukakan, pemerintah yang dipimpinnya baru bisa menggunakan anggaran itu setelah diketuk DPR-RI pada pertengahan Januari. Setelah itu, butuh waktu 2-3 bulan untuk melaksanakan proses administrasi, dan proses lelang.

BERITA TERPOPULER

  • 28 April 2015
  • 745 Views

Presiden Jokowi: Otonomi Daerah Memungkinkan Pemimpin Daerah Bisa Jadi Presiden

Mensesneg Pratikno

Mensesneg Pratikno

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari Selasa (28/4) ini, di Istana Negara, Jakarta, menghadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah. Pada cara tersebut juga diserahkan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai memiliki prestasi terkait pelaksanaan otonomi daerah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam siaran persnya Selasa (28/4) mengemukakan, Presiden Jokowi menilai otonomi daerah telah mendekatkan  pelayanan publik ke rakyat.

“Otonomi daerah juga memberikan ruang yang lebih luas untuk merespon kebutuhan dan kehendak rakyat di daerah serta mendorong lahirnya inovasi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah,” kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip Pratikno.

  • 28 April 2015
  • 1130 Views

Manahan Sitompul Dilantik Presiden Jokowi Sebagai Hakim MK

Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada Manahan Sitompul seusai dilantiknya menjadi Hakim MK, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4)

Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada Manahan Sitompul seusai dilantiknya menjadi Hakim MK, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4)

Seusai melakukan kunjungan kerja ke PT Dok BUMN di Tanjung Priok, Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2015-2020 Manahan Malontige Pardamean Sitompul, di Istana Negara,  Jakarta, Selasa (28/4) siang. Pelantikan Manahan dilakukan sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 33 P Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan Mahkamah Agung,

Acara pelantikan Hakim MK Manahan Sitompul itu dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Ketua MK Arief Hidayat, Ketua DPD-RI Irman Gusman, Wakil Ketua DPR-RI Agus Hermanto, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Jaksa Agung Prasteyo, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

  • 28 April 2015
  • 2122 Views

Serahkan KIS Ke Buruh, Presiden Jokowi: Akan Ada Sanksi Bagi Rumah Sakit Yang Tolak Pasien BPJS

Presiden Jokowi bersama para buruh PT Dok & Perkapalan Bahari menunjukkan KIS, saat, di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (28/4)

Presiden Jokowi bersama para buruh PT Dok & Perkapalan Bahari menunjukkan KIS, saat, di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (28/4)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan memberi sanksi kepada rumah sakit yang menolak melayani pasien yang memegang Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Nanti  akan ada sanksi yang diberikan kepada rumah sakit yang tidak mau melayani pasien BPJS. Dengan kewenangan Presiden akan membuat semua rumah sakit tersebut bekerja sama dengan BPJS,” kata Presiden Jokowi usai menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada buruh perkapalan di PT DOK & Perkapalan Kodja Bahari, Cilincing, Jakarta  Jakarta Utara, Selasa (28/4).

Dalam kunjungannya itu, Presiden Jokowi juga menyempatkan waktu untuk melakukan dialog dengan para pekerja serta mendengar keluhan seputar pelaksanaan pelayanan BPJS di lapangan.

  • 28 April 2015
  • 2800 Views

Seskab: Anggaran Militer Harus Dikelola Transparan

Seskab Andi Widjajanto sebagai panelis dalam Forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan di Balai Samudra, Jakarta Utara, Selasa (28/4).

Seskab Andi Widjajanto sebagai panelis dalam Forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan di Balai Samudra, Jakarta Utara, Selasa (28/4).

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menegaskan pentingnya transparansi anggaran militer untuk untuk Minimum Essential Force (MEF), antara lain untuk mambangun iklim saling percaya dalam kehidupan bertetangga.

“Jangan sampai  usaha uuntuk  memperkuat perbatasan disalahaartikan negara tetangga,” kata Andi Widjajanto, yang berbicara sebagai panelis dalam Forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan di Balai Samudra, Jakarta Utara, Selasa (28/4).

Secara berseloroh Seskab Andi menambahkan pentingnya transparansi dalam mengelola anggaran bidang pertahanan. “Untuk  pertahanan, masalah  transparansi sederhana saja. Kalau tidak bisa dilakukan, maka prajurit mati.”

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »