web analytics

Home

BERITA

  • 25 May 2016
  • 2832 Views

10 Tahun Tidak Bayar Pajak, Menkeu Minta Dirjen Pajak Tindak Tegas PMA Nakal

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro menekankan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menindak tegas perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) nakal yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar. Kriteria nakal ini merujuk kepada perusahaan PMA yang tidak membayar pajaknya dalam sepuluh tahun terakhir, atau perusahaan yang selalu mengaku merugi.

“Tentunya pemeriksaan yang lebih tegas kepada wajib pajak, khususnya PMA yang dalam tempo minimum sepuluh tahun itu tidak pernah membayar pajak atau selalu mengaku rugi,” kata Menkeu setelah melantik pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

  • 25 May 2016
  • 1882 Views

Setkab Kirim Wakil Ikuti Bimbingan Teknis Sistem Informasi dan Komunikasi Publik

BimtekPerwakilan Sekretariat Kabinet (Setkab) dan 14 perwakilan pelaksana teknis pelayanan informasi (website) Kementerian/Lembaga (K/L) serta Tenaga Humas Pemerintah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) SIKP, di Pusat TIK Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (24/5). Bimtek ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dalam teknis pengunggahan Sistem Informasi dan Komunikasi Publik (SIKP).

Aplikasi dari SIKP sendiri merupakan wadah/tempat data dan informasi yang dikirimkan dari Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pengembangan aplikasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

  • 25 May 2016
  • 2555 Views

Presiden Jokowi Tandatangani Perpres Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi

PLTUDengan pertimbangan dalam rangka menjamin ketahanan energi dan untuk menetapkan langkah-langkah darurat penanggulangan krisis energi dan darurat energi yang dilaksanakan oleh Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.

Menurut Perpres ini, penetapan dan penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi dilakukan terhadap jenis energi yang digunakan untuk kepentingan publik sebagai pengguna akhir secara nasional.

  • 24 May 2016
  • 5580 Views

Evaluasi Paket Kebijakan I – XII, Darmin: Tinggal 9 Peraturan Yang Belum Selesai

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Seskab Pramono Anung memberikan keterangan pers usai mengikuti ratas (24/5). (Foto: Humas/Jay)

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Seskab Pramono Anung memberikan keterangan pers usai mengikuti ratas (24/5). (Foto: Humas/Jay)

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, dari paket Kebijakan Ekonomi I-XII terdapat 203 deregulasi. Dari 203 deregulasi tersebut telah dikeluarkan sebanyak 194 peraturan atau 96%, mulai dari Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), dan seterusnya.

“Jadi yang masih belum keluar juga, masih dalam pembahasan ada 9 atau 4%,” ungkap Darmin kepada wartawan usai Rapat Terbatas tentang Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi I-XII di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/5) petang.

  • 24 May 2016
  • 5984 Views

Seskab: Presiden Pimpin Langsung Tim Pemantauan Paket Deregulasi

Seskab Pramono Anung menjawab pertanyaan wartawan usai ratas, Selasa (24/5), di Kantor Presiden, Jakarta. (Foto: Humas/Jay)

Seskab Pramono Anung menjawab pertanyaan wartawan usai ratas, Selasa (24/5), di Kantor Presiden, Jakarta. (Foto: Humas/Jay)

Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan membahas evaluasi terhadap Paket Kebijakan Ekonomi atau Paket Deregulasi jilid I hingga XII, di Kantor Ppresiden, Jakarta, Selasa (24/5) sore memutuskan meminta Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk segera mempersiapkan dan membentuk task force atau gugus tugas, yang oleh Presiden namanya nanti akan menjadi Tim Pemantauan Paket Deregulasi.

“Sekali lagi kami ulang, Tim Pemantauan Paket Deregulasi, yang akan dipimpin secara langsung oleh Bapak Presiden. Kenapa dipimpin secara langsung oleh Presiden, agar paket deregulasi dari I-XII bisa berjalan efektif sampai ke daerah,” tegas Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan usai Rapat Terbatas.

  • 24 May 2016
  • 7732 Views

Agar Efektif, Presiden Jokowi Minta Ada ‘Task Force’ Kawal Paket Kebijakan Ekonomi

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/5) sore. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas membahas evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/5) sore. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, proses monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program-program prioritas, termasuk paket kebijakan harus terus dilakukan, baik dengan turun lapangan mengecek langsung, dan juga untuk melihat dari sisi perjalanan prosedurnya.

“Saya akan selalu mengecek lagi, cek lagi, cek lagi, apakah paket ini betul-betul sudah berjalan secara efektif, dan saya ingin memastikan semua paket ekonomi yang sudah dikeluarkan sudah berjalan,” kata Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/5) sore.

  • 24 May 2016
  • 7016 Views

Inilah Besaran Gaji, Tunjangan Jabatan, Dan Tunjangan Lain Ketua/Wakil Ketua LPSK

LPSKDengan pertimbangan melaksanakan ketentuan pasal 168 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2oL4 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalam PP ini disebutkan, Pimpinan LPSK terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota LPSK; dan b. 6 (enam) orang wakil ketua masing-masing merangkap anggota LPSK. “Ketua sebagaimana dimaksud merupakan penanggung jawab tertinggi LPSK,” bunyi Pasal 2 ayat (1,2) PP tersebut.

  • 24 May 2016
  • 8766 Views

Fitch Kembali Masukkan Indonesia Dalam Peringkat Layak Investasi

fitch-ratings-131115cLembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) kembali mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi (investment grade) pada 23 Mei 2016. Dalam siaran persnya, Senin (23/5) kemarin, Fitch memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB-/stable outlook.

Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut adalah beban utang pemerintah yang rendah, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik, dan risiko sektor perbankan yang rendah. Fitch juga mencatat masih besarnya pengaruh sentimen pasar terhadap faktor eksternal dan masih perlunya upaya untuk perbaikan iklim investasi.

  • 24 May 2016
  • 9335 Views

Tunjangan Kinerja Pegawai Setjen Dewan Ketahanan Nasional Jadi Rp 1,766 Juta – Rp 22,842 Juta

LemhanasDengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas), pemerintah memandang tunjangan kinerja yang selama ini telah diberikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2013 perlu disesuaikan.

Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

  • 24 May 2016
  • 14271 Views

Beri Waktu Hingga Juli, Presiden Jokowi Minta Mendagri Hapus 3000 Perda Bermasalah

Presiden Jokowi membuka Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan, di UMY Yogyakarta, Senin (23/5) siang. (Foto: Rahmad/Humas)

Presiden Jokowi membuka Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan, di UMY Yogyakarta, Senin (23/5) siang. (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar selambat-lambatnya Juli mendatang bisa menghapus 3.000 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah.

“Tidak usah pakai dikaji, tidak usah karena tahun lalu saya suruh mengkaji, satu bulannya dapat 7. Kalau 3.000 butuh berapa tahun kita habis waktu kita? Sudah enggak usah pakai kaji-kajian langsung dihapuskan,” kata Presiden Jokowi pada pembukaan Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kabupaten Bantul, DIY, Senin (23/5) kemarin.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN