web analytics

Home

BERITA

  • 26 September 2016
  • 136 Views

Inilah Pokok-Pokok Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010

Eksplorasi-migas-9Pemerintah berencana akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Arah dan Kebijakan Perubahan Revisi PP Nomor  79 Tahun 2010 dijelaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara konferensi pers terkait revisi PP nomor 79 Tahun 2010, di Gedung Juanda 1, kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada  Jumat (23/9) siang.

Menurut Menkeu, revisi PP Nomor 79 Tahun 2010 itu  melingkupi lima hal, yaitu:

  • 26 September 2016
  • 432 Views

Dorong Peningkatan Investasi Migas, Pemerintah Segera Revisi PP Nomor 79 Tahun 2010

Menkeu Sri Mulyani Indrawati didampingi Plt Menteri ESDM Luhut Pandjaitan dan Wakil Menkeu Mardiasmo menyampaikan keterangan pers terkait revisi PP No. 79/2010, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (23/9)

Menkeu Sri Mulyani Indrawati didampingi Plt Menteri ESDM Luhut Pandjaitan dan Wakil Menkeu Mardiasmo menyampaikan keterangan pers terkait revisi PP No. 79/2010, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (23/9)

Guna mengantisipasi kecenderungan menurunnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di tanah air, pemerintah memandang perlu untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, saat ini kegiatan eksplorasi minyak di Indonesia dilihat dari sisi jumlah sumur dan dari sisi biaya masih kurang kompetitif. Bahkan pada saat harga minyak sangat tinggi produksi minyak di Indonesia tidak meningkat.

  • 26 September 2016
  • 799 Views

‘Marching Band’ Meriahkan Pergantian Pasukan Jaga Istana Kepresidenan

Upacara pergantian pasukan jaga Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/9) pagi. (Foto: Kris/BPMI Setpres)

Upacara pergantian pasukan jaga Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/9) pagi. (Foto: Kris/BPMI Setpres)

Upacara pergantian pasukan jaga Istana Kepresidenan kembali digelar di depan halaman luar Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/9) pagi.

Berbeda dengan seremoni sebelumnya, kali ini pergantian pasukan jaga Istana Kepresidenan tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga mulai melibatkan masyarakat. Marching Band SMP Suluh Jakarta Selatan dan Marching Band M2B Bekasi turut memeriahkan seremoni kali ini.

Marching Band SMP Suluh Jakarta tampil sebagai pembuka seremoni yang dimulai pada pukul 07.30 WIB. Tak lama kemudian, acara seremoni digelar dengan menampilkan pergantian pasukan jaga Istana Kepresidenan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

  • 26 September 2016
  • 1857 Views

Bantah Intervensi, Mensesneg Tegaskan Dukung Pilgub DKI Yang Demokratis dan Berkualitas

MensesnegAsisten Deputi Hubungan Masyarakat Kementererian Sekretariat Negara (Asdep Humas Kemensetneg) Masrokhan membantah adanya pertemuan antara Menteri Sekeretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, ataupun pemimpin Partai Gerindra lainnya untuk membicarakan apalagi mengintervensi proses penentuan pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

“Pemberitaan media online mengenai isu adanya intervensi Istana terhadap Pilgub DKI Jakarta tersebut tidak benar dan menyesatkan,” kata Masrokhan dalam siaran persnya Minggu (25/9) kemarin.

  • 22 September 2016
  • 34632 Views

Bertemu Pakar Hukum, Presiden Jokowi Berkomitmen Selesaikan Kasus Munir dan Kejahatan Narkoba

Presiden berdialog dengan pakar dan praktisi hukum, Kamis (22/9), di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: BPMI/Cahyo)

Presiden berdialog dengan pakar dan praktisi hukum, Kamis (22/9), di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: BPMI/Cahyo)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari bahwa penegakan hukum di Indonesia dinilai masih belum memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum. Untuk itu, Presiden bertekad untuk terus menyelesaikan dan mereformasi penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia.

Presiden juga menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus-kasus masa lalu yang belum terselesaikan seperti misalnya kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap pejuang HAM Munir Said Thalib dan juga kasus kejahatan narkoba.

  • 22 September 2016
  • 53713 Views

90 Ribu Orang Sudah Ikut, Presiden Jokowi: Ini Salah Satu ‘Tax Amnesty’ Yang Berhasil di Dunia

Presiden Jokowi bersama para ekonom dan pengusaha usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9). (Foto: BPMI/Cahyo)

Presiden Jokowi bersama para ekonom dan pengusaha usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9). (Foto: BPMI/Cahyo)

Terkait dengan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rasa optimisnya.

Saat berdialog dengan para ekonom dan pengusaha, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9) siang, Presiden menggarisbawahi tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang dinilainya merupakan hal yang lebih penting dibandingkan angka-angka yang dicapai.

  • 22 September 2016
  • 22648 Views

Meskipun Ekonomi Dunia Diprediksi Melambat, Presiden Optimis Perekonomian Nasional Tetap Tumbuh

Presiden Jokowi bertemu dengan para ekonom, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9). (Foto: BPMI/Cahyo)

Presiden Jokowi bertemu dengan para ekonom, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9). (Foto: BPMI/Cahyo)

Meskipun beberapa lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD memprediksi perlambatan ekonomi masih terjadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masih ada peluang yang dapat diraih untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Saat bertemu dengan ekonom, analis, dan perwakilan dari asosiasi pengusaha di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9) siang, Presiden mengisahkan dalam KTT G20 yang baru diikutinya, di Hangzhou, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), beberapa minggu lalu, dari sejumlah kepala negara yang hadir, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi yang paling optimis dengan pertumbuhan ekonomi negaranya.

  • 22 September 2016
  • 41229 Views

Presiden Jokowi Sumbang Korban Bencana Banjir Bandang Garut Rp 1,3 Miliar

KSP Teten Masduki menyerahkan bantuan kepada Korban

KSP Teten Masduki menyerahkan bantuan Presiden kepada korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Garut, Jawa Barat, Kamis (22/9).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyerahkan bantuan kepada korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Garut, Jawa Barat, sebesar Rp1,3 miliar, Kamis (22/9).

Sebagaimana diketahui, banjir dan longsor membuat 7 kecamatan di Garut terdampak bencana. Sejauh ini, musibah di Garut mengakibatkan 23 orang meninggal dunia dan 18 orang dinyatakan hilang. Banjir bandang dan longsor di Garut dipicu hujan deras sejak Selasa (20/9), pukul 19.00 WIB. Curah hujan tinggi menyebabkan debit Sungai Cimanuk dan Sungai Cikamuri naik secara cepat.

  • 22 September 2016
  • 29052 Views

Diterima Presiden Jokowi, Atlet Paralimpiade Indonesia Dapat Bonus Sebagaimana Atlet Olimpiade RI

Presiden menerima atlet Paralimpik Indonesia pada Olimpiade 2016 Brasil, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9) pagi.

Presiden menerima atlet Paralimpiade Indonesia pada Olimpiade 2016 Brasil, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9) pagi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima atlet Indonesia yang telah berlaga di Paralimpiade 2016 Rio de Janeiro, Brasil, beberapa waktu lalu, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9) pagi. Dalam Paralimpiade itu, atlet Indonesia mempertahankan tradisi memperoleh medali perunggu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang mendampingi Presiden Jokowi saat menerima atlet paralimpiade tersebut mengatakan, Pemerintah memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Paralimpian dengan memberikan akomodasi, bonus, sampai tunjangan hari tua sebagaimana diberikan pemerintah kepada para atlet yang meraih medali pada Olimpiade di Rio de Janeiro, Brasil, beberapa waktu lalu.

  • 22 September 2016
  • 65206 Views

Inilah Petunjuk Menteri PANRB Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Pemprov dan Pemkab

LantikMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada 20 September 2016 lalu telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)/Kota (Pemkot) terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Mengutip Pasal 124 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 itu, Menteri PAN Asman Abnur dalam SE yang ditujukan kepada Para Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Indonesia itu mengingatkan, bahwa pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak PP itu diundangkan, yaitu 19 Juni 2016.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN