web analytics

Home

BERITA

  • 23 May 2018
  • 15 Views

Menteri Keuangan: THR Sebesar ‘Take Home Pay’, Gaji ke-13 Sebesar Gaji Pokok Plus Tunjangan

Menkeu Sri Mulyani didampingi Menteri PANRB Asman Abnur mengumumkan besran THR dan gaji ke-13, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Menkeu Sri Mulyani didampingi Menteri PANRB Asman Abnur mengumumkan besran THR dan gaji ke-13, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Seusai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan telah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan keterangan mengenai besaran THR dan gaji ke-13 itu.

“Yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya  adalah bahwa Tunjangan Hari Raya dibayarkan tidak hanya dalam bentuk gaji pokok, namun termasuk di dalamnya adalah tunjangan keluarga, tunjangan tambahan dan tunjangan kinerja,” kata Menkeu kepada wartawan, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5) siang.

  • 23 May 2018
  • 677 Views

Pensiunan Juga Terima, Presiden Jokowi: PP Gaji ke-13 Sudah Saya Tanda Tangani

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden dan sejumlah menteri mengumumkan THR dan gaji ke-13, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden dan sejumlah menteri mengumumkan THR dan gaji ke-13, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pada hari Rabu (23/5) ini, dirinya telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menetapkan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk para pensiunan, penerima tunjangan, seluruh PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri.

“Ada yang istimewa untuk tahun ini yang berbeda dengan tahun sebelumnya, THR tahun ini diberikan pula kepada para pensiunan,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5) siang.

  • 23 May 2018
  • 719 Views

Presiden Jokowi Lantik Siwi Sukma Adji Sebagai KSAL dan Sunarto Jadi Wakil Ketua MA

Presiden Jokowi melantik Siwi Sukma Adji sebagai KSAL, dan menaikkan pangkat jadi Laksamana, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Jokowi melantik Siwi Sukma Adji sebagai KSAL, dan menaikkan pangkat jadi Laksamana, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Laksamana Madya (Laksdya) Siwi Sukma Adji sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) dan Sunarto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5) siang.

Siwi Sukma Adji, kelahiran Cimahi, Jabar, 14 Mei 1962, sebelumnya menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI. Ia terpilih menggantikan Laksamana Ade Supandi, yang akan memasuki masa pensiun mulai 1 Juni mendatang.

  • 23 May 2018
  • 2543 Views

Inilah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

PEDURUNGANDengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (tautan: PP Nomor 17 Tahun 2018).

Dalam PP ini disebutkan, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

  • 23 May 2018
  • 4301 Views

Sebut 75% Operasi Intelijen, Kapolri Akui Minta TNI Dilibatkan Dalam Operasi Perangi Terorisme

Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbincang dengan Sekab Pramono Anung, sebelum dimulainya rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/5) sore. (Foto: JAY/Humas)

Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbincang dengan Seskab Pramono Anung, sebelum dimulainya Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/5) sore. (Foto: JAY/Humas)

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengakui dirinya yang meminta kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto agar TNI dilibatkan untuk masuk bergabung dalam operasi memerangi terorisme.

Ia menjelaskan, operasi memerangi terorisme di Indonesia ini 75 persen adalah intelijen, sementara operasi striking, atau operasi penindakan itu mungkin hanya 5 persen, sedangkan 20 persennya adalah operasi dalam rangka untuk persiapan untuk pemberkasan untuk ke pengadilan.

  • 22 May 2018
  • 7525 Views

74 Orang Ditangkap Pasca Bom Surabaya, Kapolri: Perlu Komprehensif Bendung Ideologi Terorisme

Kapolri Jendral Tito Karnavian menyampaikan keterangan pers usai rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/5) sore. (Foto: JAY/Humas)

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/5) sore. (Foto: Humas/Jay)

Setelah dilakukan investigasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menduga bahwa aksi bom yang ada di Surabaya terkoneksi dengan penyerangan di Polda Riau dan insiden di Mako Brimob, yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang memiliki afiliasi dengan ISIS di Syria.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengemukakan, Polri didukung dengan TNI telah melakukan penindakan sehingga dalam waktu 8 hari, 13 Mei sampai 21 Mei ada 74 orang yang ditangkap, 14 di antaranya meninggal dunia karena melawan pada saat ditangkap.

  • 22 May 2018
  • 8043 Views

Jadi Musuh Bersama, Pemerintah Konsolidasikan Kekuatan Untuk Netralisasi Terorisme

Menko Polhukam Wiranto menyampaikan hasil rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/5) sore. (Foto: JAY/Humas)

Menko Polhukam Wiranto menyampaikan hasil Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/5) sore. (Foto: Humas/Jay)

Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengemukakan, bahwa yang dihadapi Indonesia saat ini adalah aksi terorisme yang prosesnya tidak tiba-tiba. Prosesnya panjang, tambah Menko Polhukam, mulai dari proses rekrutmen, brainwashing, pelatihan, dan ajakan.

“Sehingga ada satu ujung dari proses itu, yaitu aksi-aksi yang dilaksanakan, terorisme,” kata Wiranto kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/5) sore.

  • 22 May 2018
  • 9828 Views

Bom di Surabaya Jadi ‘Wake Up Call’, Presiden Jokowi: Ideologi Terorisme Telah Masuk ke Sekolah

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden, dan Seskab memasuki ruangan untuk memimpin erapat terbatas tentang terorisme, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/5) siang. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden dan Seskab memasuki ruangan untuk memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/5) siang. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, pendekatan hard power yang lebih mengedepankan penggunaan tindakan pencegahan sebelum aksi teror dilakukan sangat diperlukan, tetapi belum cukup untuk mencegah terjadinya aksi terorisme.

“Sudah saatnya kita juga menyeimbangkan dengan pendekatan soft power,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/5) siang.

  • 22 May 2018
  • 14156 Views

Wajib Diketahui, Inilah Surat Edaran Menteri PANRB Bagi ASN Dalam Penggunaan Medsos

asn-2-1Dalam rangka menjunjung tinggi Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pembinaan profesi ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada 21 Mei 2018 telah menandatangani Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara.

Surat Edaran (SE) tersebut ditujukan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Panglima TNI; 3. Kapolri; 4. Jaksa Agung RI; 5. Sekretaris Kabinet; 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural; 9. Para Gubernur; dan 10. Para Bupati/Wali Kota.

  • 22 May 2018
  • 14518 Views

Lahan Konsesi Dikuasai Oleh Orang Kaya, Presiden Jokowi: Saya Tidak Pernah Membagi 1 Meter Pun

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan warga saat berdialog di di Masjid Jamiatul Huda, Padang, Sumatera Barat, Senin (21/5) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan warga saat berdialog di di Masjid Jamiatul Huda, Padang, Sumatra Barat, Senin (21/5) siang. (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku banyak menerima keluhan masyakat mengenai konsesi lahan, yang sampai sekarang hanya dikuasai oleh segilintir orang kaya. Presiden mempertanyakan pihak mana yang membagi lahan tersebut.

Saya enggak pernah membagi 1 meter pun, enggak pernah. Justru yang kita usahakan sekarang ini adalah redistribusi aset dan reforma agraria,” tegas Presiden Jokowi saat berdialog dengan masyarakat di Masjid Jamiatul Huda, Padang, Sumatra Barat, Senin (21/5) siang.

ARTIKEL

NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN