web analytics

Home

BERITA

  • 28 April 2016
  • 1061 Views

Inilah Pokok-Pokok Paket Kebijakan Ekonomi XII

Menko Perekonomian saat menjelaskan tentang Paket Kebijakan Ekonomi XII di Istana Negara, Jakarta (28/4). (Foto: Humas/Rahmat)

Menko Perekonomian saat menjelaskan tentang Paket Kebijakan Ekonomi XII di Istana Negara, Jakarta (28/4). (Foto: Humas/Rahmat)

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/4) petang, merupakan paket yang besar dan penting dengan cakupan yang luas.

Paket-paket tersebut, kata Darmin, menyangkut 10 indikator tingkat kemudahan berusaha yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu: Memulai Usaha (Starting Business), Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with Construction Permit), Pembayaran Pajak (Paying Taxes), Akses Perkreditan (Getting Credit), Penegakan Kontrak (Enforcing Contract), Penyambungan Listrik (Getting Electricity), Perdagangan Lintas Negara (Trading Across Borders), Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency), dan Perlindungan Terhadap Investor Minoritas (Protecting Minority Investors).

  • 28 April 2016
  • 1246 Views

Paket Kebijakan XII, Presiden Jokowi, Urus HO, SIUP, TDK Selesai Sehari, Amdal Satu Saja

Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kepala BKPM, dan Kepala Staf Presiden saat mengumumkan paket kebijakan Jilid 12, Istana Negara, Jakarta Kamis (28/4) petang. (Foto: Humsa/Rahmat)

Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian, Kepala BKPM, dan KSP saat mengumumkan paket kebijakan Jilid 12, Istana Negara, Jakarta Kamis (28/4) petang. (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII,  di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/4) petang. Paket Kebijakan yang menyangkut 10 (sepuluh) kelompok ini diharapkan memberikan dampak yang positif bagi perbaikan berusaha, dan akan diteruskan di seluruh instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Presiden memberikan contoh saja, urusan yang berkaitan dengan HO (izin lingkungan), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dulu ngurusnya satu-satu. SIUP ngurusnya dulu, rampung baru TDP. Selesainya dulu bisa 3 hari bisa seminggu.

  • 28 April 2016
  • 2811 Views

Soal Pagu Indikatif 2017, Menkeu: Penerimaan Pajak Naik Rp 30 Triliun, Dana Desa Naik 10%

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan keterangan pers soal pagu indikatif 2017, usai rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4) petang. (Foto: Deni S/Humas)

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan keterangan pers soal pagu indikatif 2017, usai rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4) petang. (Foto: Deni S/Humas)

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada 20 Mei nanti, pemerintah akan menyampaikan bahan-bahan untuk pembicaraan pendahuluan APBN 2017, yang dikenal sebagai KEM & PPKF (Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2017), beserta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, kebijakan fiskal untuk tahun 2017 intinya kita tetap melakukan defisit anggaran (budget defisit). Kebijakan ini diutamakan karena pemerintah tetap ingin kebijakan fiskalnya ekspansif, terutama untuk memberikan stimulus bagi perekonomian.

  • 28 April 2016
  • 4824 Views

Bentuk Tim Khusus, Presiden Minta Semua Pelayanan Publik Dalam Hitungan Jam

Seskab Pramono Anung menyampaikan keterangan pers terkait hasil rapat terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4) petang. (Foto: Deni S/Humas)

Seskab Pramono Anung menyampaikan keterangan pers terkait hasil rapat terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4) petang. (Foto: Deni S/Humas)

Guna menghilangkan praktik-praktik yang menghambat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan dibentuknya Tim Khusus dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik. Sebelumnya saat rapat terbatas Presiden Jokowi menyebut pelayanan publik itu meliputi pelayanan imigrasi (baik yang di airport dan di urusan paspor), yang berkaitan dengan KTP , sertifikasi tanah, SIM, STNK, BPKB , Akte Kelahiran, serta Akte Nikah.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden meminta semua pelayanan publik dilakukan secara transparan, tidak ada lagi waktu yang melebihi dari jam, semuanya harus dalam hitungan jam.

  • 28 April 2016
  • 3221 Views

Soal Pagu Indikatif 2017, Presiden Jokowi: Tidak Usah Terlalu Optimistis, Harus Realistis

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas pagu indikatif 2017, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4) sore. (Foto: Deni S/Humas)

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas pagu indikatif 2017, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4) sore. (Foto: Humas/Dinda)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penyusunan pagu indikatif untuk anggaran tahun 2017 benar-benar realistis, tidak usah terlalu optimistis tapi realistis. “Tapi kalkulasi ekonomi benar-benar bisa dilihat dan dikalkulasi,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas mengenai Pagu Indikatif Tahun 2017, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4) sore.

Presiden menegaskan, dalam menyusun pagu indikatif 2017 itu harus betul-betul konsisten dengan pendekatan money follow program. Konsekuesinya, dalam alokasi ke Kementerian dan lembaga  harus fokus  pada program-program prioritas, tidak bisa lagi merata kemana-mana, prioritas.

  • 28 April 2016
  • 3501 Views

Banyak Masalah Pelayanan Publik, Presiden: Praktek Percaloan, Pungli, Berbelit Harus Hilang

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas tentang pelayanan publik, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4) sore. (Foto: Deni S/Humas)

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas tentang pelayanan publik, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4) sore. (Foto: Deni S/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah sudah tidak bisa menunda lagi reformasi peningkatan pelayanan publik di dalam situasi kompetisi dan situasi persaingan antar negara merebut investasi sekarang ini. Hal ini dibuktikan dengan telah dikeluarkannya 11 Paket Kebijakan Ekonomi, dan Paket Ekonomi XII yang rencananya diumumkan sore ini.

“Saya kira ini adalah langkah-langkah yang sangat cepat yang kita lakukan, tetapi banyak hal, banyak tempat yang harus juga kita perbaiki yang berkaitan dengan kecepatan, kepastian waktu, efisiensi biaya, kemudahan pelayanan, dan hal-hal yang terutama yang berkaitan dengan perizinan,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada rapat terbatas mengenai peningkatan pelayanan publik di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4) sore.

  • 28 April 2016
  • 3365 Views

Hingga 20 April, Pemerintah Sudah Salurkan Rp 11,5 Triliun Dana Desa 2016

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar berbincang dengan warga dalam sebuah kunjungan kerja ke daerah

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar berbincang dengan warga dalam sebuah kunjungan kerja ke daerah

Hingga Rabu (20/4) pekan lalu, Pemerintah  Pusat melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 tahap pertama sebesar Rp 11,5 triliun ke 179 kabupaten dari total 434 kabupaten di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut merupakan 41 persen dari keseluruhan alokasi anggaran Dana Desa pada APBN 2016 sebesar Rp 46,983 triliun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendesa) Marwan Jafar mengingatkan para kepala desa, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa,  Dana Desa di tahun 2016 ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

  • 28 April 2016
  • 5702 Views

Terima Pengurus KAGAMA, Presiden Jokowi Minta Geser Jargon Politisi Jadi Negarawan

Ketua KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas Gadjah MAda) Ganjar Pranomo memberikan keterangan pers usai bertemu Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta (28/4). (Foto: Humas/Rahmat)

Ketua KAGAMA Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta (28/4). (Foto: Humas/Rahmat)

Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas  Gadjah Mada (KAGAMA) mengharap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/4) siang. Menurut Ketua Umum KAGAMA Ganjar Pranowo,  pertemuan ini membahas kontribusi para alumni perguruan tinggi untuk bangsa dan negara.

Presiden Jokowi, lanjut Ganjar, berpesan kepada seluruh KAGAMA untuk melakukan reformasi total, salah satunya reformasi politik. Presiden mengharapkan KAGAMA karena ada alumni FISIPOL (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) untuk menggeser jargon atau predikat politisi jadi negarawan yang ada selama ini.

  • 28 April 2016
  • 4644 Views

Bukan Hanya ‘Omdo’, Pengurus Bakohumas Koordinasi Tentukan ‘Agenda Setting’

Pengurus Bidang Diseminasi Informasi Bakohumas saat melakukan rapat koordinasi di Makassar, Sulawesi Selatan Kamis (28/4) siang. (Foto: Humas/Edi)

Pengurus Bidang Diseminasi Informasi Bakohumas saat melakukan rapat koordinasi di Makassar, Sulawesi Selatan Kamis (28/4) siang. (Foto: Humas/Edi)

Pengurus Bidang Diseminasi Informasi Badan Koordinasi Hubungan Kemasyarakatan (Bakohumas) Pusat menyelenggarakan rapat koordinasi di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (28/4) Siang.

Dalam pembukaan rapat, Asdep 1/VII Koordinasi Informasi Publik dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Fathnan Harun, menyampaikan bahwa proses agenda setting bukan hanya berada di kementerian/lembaga, tapi juga harus membumi mengambil isu di masyarakat.

  • 27 April 2016
  • 10155 Views

Terima Presiden Nikolic, Presiden Jokowi: Indonesia – Serbia Miliki Ikatan Sejarah Kuat

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana menyambut kunjungan Presiden Serbia Tomislav Nikolic yang didampingi istrinya Dragica Nicolic, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/4) sore. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana menyambut kunjungan Presiden Serbia Tomislav Nikolic yang didampingi istrinya Dragica Nicolic, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/4) sore. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menerima kunjungan Presiden  Serbia Tomislav Nikolic, yang datang bersama istrinya Dragica Nicolic, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/4) sore. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama kepala negara Serbia ke Indonesia  dalam 58 tahun terakhir.

Presiden Jokowi mengaku dirinya senang sekali menerima kunjungan Presiden Serbia Tomislav Nikolic ke Indonesia ini. “Saya ingat pertemuan kita yang produktif di Paris, November yang lalu.  Dan saya yakin pertemuan kali ini akan semakin memperkuat kerjasama kedua negara baik secara bilateral,regional maupun global,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN