web analytics

Home

Column Content

BERITA

  • 22 March 2017
  • 3195 Views

Soal KPU dan Bawaslu, Seskab: Pemerintah Siapkan Langkah Kalau 12 April DPR Belum Memilih

Seskab, Pramono Anung, menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/3). (Foto: Humas/Rahmat)

Seskab, Pramono Anung, menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/3). (Foto: Humas/Rahmat)

Meski sejak pertengahan Februari 2017 lalu sudah diserahkan pemerintah, hingga kini DPR RI belum melakukan uji kelayakan atau fit and proper test terhadap calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2017-2022.

Alasannya menunggu selesainya pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Padahal masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu periode 2012-2017 akan berakhir pada 12 April mendatang.

  • 22 March 2017
  • 8348 Views

Kasetpres: Mobil Kepresidenan Yang Dipinjam Sudah Dikembalikan

MogokSalah satu mobil kepresidenan Mercedes Benz S-600 Pullman Guard yang telah ‘dipinjam’ Presiden Republik Indonesia (RI) keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Rabu (22/3) siang, telah dikembalikan.

Meski saat peminjaman tidak ada surat menyurat resmi, pengembalian mobil kepresidenan ini dilakukan dengan serah terima berita acara.

  • 22 March 2017
  • 8827 Views

Presiden Jokowi: Jangan Sampai Tanah Hanya Dikuasai Sekelompok Kecil Orang Atau Badan Usaha

Presiden Jokowi bersiap memimpin rapat terbatas membahas RUU Pertanahan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/3) sore. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Jokowi bersiap memimpin rapat terbatas membahas RUU Pertanahan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/3) sore. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Jokowi menegaskan, bahwa semua regulasi tentang pertanahan harus sejalan dengan semangat reforma agraria yang ingin diwujudkan pemerintah.  Semangat yang dibangun dalam reforma agraria, menurut Presiden, adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau lahan.

“Jangan sampai tanah hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang atau badan usaha yang selanjutnya dalam jangka menengah dan jangka panjang akan memicu ketimpangan yang tajam,” tegas Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada rapat terbatas yang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/3) sore.

  • 22 March 2017
  • 12848 Views

Era Jual SDA Berakhir, Presiden Jokowi: Kita Harus Cepat Kembangkan Hilirisasi Pertambangan

Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi saat mengikuti rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/3) sore. (Foto: Rahmad/Humas)

Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi saat mengikuti rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/3) sore. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa era menjual sumber daya alam (SDA) sudah berakhir. Pemerintah sudah stop menjual bahan mentah. Karena itu, Presiden mengajak untuk mengubah paradigma minerba (mineral dan batubara) sebagai komoditas menjadi minerba yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Menurut Presiden, tren perkembangan di negara-negara maju menunjukkan, yang berani melakukan lompatan-lompatan kemajuan dari negara penjual komoditas sumber daya alam bergerak ke negara yang memperkuat industri pengolahan. Karena itu, kita juga harus menuju ke sana, terlebih negara lain justru juga melompat lebih cepat lagi bergerak ke negara industri jasa.

  • 22 March 2017
  • 7571 Views

Presiden Jokowi: Ada 4,9 Juta Ha Tanah Bisa Diberikan Kepemilikannya Kepada Rakyat

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas mengenai reforma agraria, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/3) siang. (Foto: Ozi/Humas)

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas mengenai reforma agraria, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/3) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, paling tidak terdapat 9 juta hektar tanah yang akan ditata kepemilikannya melalui program reforma agraria. Selain itu, terdapat sekitar 4,9 juta hektar tanah negara yang bisa diberikan kepemilikannya pada rakyat. Termasuk di dalamnya tanah dan Hak Guna Usaha yang tidak diperpanjang, serta tanah-tanah terlantar.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas tentang Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/3) sore.

  • 22 March 2017
  • 4656 Views

Humas dan Protokol Setkab Kirimkan Wakil ke Workshop Pengelolaan Media dan Promosi

Suasana Workshop Pengelolaan Media dan Promosi Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia, di The Hotel Akmani, Jakarta, 21-22 Maret 2017. (Foto: Deny S/Humas)

Suasana Workshop Pengelolaan Media dan Promosi Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia saat kunjungan ke Bisnis Indonesia, Jakarta, 22 Maret 2017. (Foto: Deny S/Humas)

Sekretariat Kabinet melalui Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol mengirimkan wakilnya untuk mengikuti acara Workshop Pengelolaan Media dan Promosi Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia, di The Akmani Hotel, Jakarta, 21-22 Maret 2017.

Kepala Pusat Pengkajian Kebijakan (P2K) Multilateral Kementerian Luar Negeri, Fikri Cassidy, menyampaikan bahwa salah satu tujuan dalam acara ini yakni mempromosikan kegiatan Kerja sama Selatan-Selatan yang selama ini diikuti oleh Indonesia.

  • 22 March 2017
  • 7682 Views

Minta UU Diselesaikan, Presiden Jokowi Ingin Segera Realisasikan Hutan Sosial ke Masyarakat Adat

masy-Adat

Presiden Jokowi berbincang dengan masyarakat adat, saat menerima Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/3) siang. (Foto: OZI/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pihak-pihak terkait agar segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat adat, yang merupakan inisiatif DPR RI dan sudah masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017, sehingga ada payung hukum untuk segera merealisasikan perhutanan sosial atau pembagian hutan-hutan kepada masyarakat adat.

“Saya tinggal keluarkan nanti segera surat presidennya agar itu bisa segera diselesaikan. Karena ini juga menyangkut kebutuhan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, terutama yang berkaitan dengan lahan,” kata Presiden Jokowi saat menerima Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/3) siang.

  • 22 March 2017
  • 11411 Views

Inilah Tunjangan Jabatan Fungsional Bagi PNS Yang Menjadi Pemeriksa dan Analis Keimigrasian

Pemeriksa PasporDengan pertimbangan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, pemerintah memandang perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya.

Atas dasar pertimbangan itu, pada 16 Maret 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasi dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian.

  • 22 March 2017
  • 7451 Views

Hadiri Sidang UNECE, Thanon Jelaskan Perkembangan PPP di Indonesia

Staf Ahli Seskab Bidang Hukum dan Hubungan Internasional menyampaikan pendapat di Forum UNECE, Jenewa, Swiss

Staf Ahli Seskab Bidang Hukum dan Hubungan Internasional Thanon Aria Dewangga

Sekretariat Kabinet (Setkab) mengirimkan wakilnya guna mengikuti kegiatan sidang  United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Comittee on Innovation, Competitiveness and Public Private Partnership (PPP) 11th session, di Room VII, Palais des Nation, United Nations, Jenewa, Swiss, 20-23 Maret 2017 .

Sekretariat Kabinet diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional, Dr Thanon Aria Dewangga S.IP, M.Si dan Kepala Bidang Percepatan Infrastruktur Kedeputian Perekonomian Sekretariat Kabinet, M. Zulfikar Ali S.H M.H.

  • 21 March 2017
  • 20877 Views

Meski Sering Mogok, Seskab: Presiden Tetap Bertahan Menggunakan Mobil Itu

MogokMeski sudah beberapa kali mogok, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih merasa mobil Mercedes Benz S-600 Pullman Guard yang menjadi kendaraan dinasnya masih bisa digunakan. Karena itu, Presiden tetap bertahan untuk menggunakan mobil itu, tentunya dengan melakukan perbaikan.

“Jadi kebetulan selama saya mendampingi Presiden, itu sudah tiga kali mogok, tapi total mogoknya empat kali. Kemarin terakhir di Kalbar, di Mempawah, dan itu sebelum masuk ke kota Pontianak. Memang kondisi mobilnya sudah 10 tahun lebih, tetapi Presiden masih merasa, menganggap bahwa mobil itu masih bisa digunakan,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/3) petang.

Column Content

ARTIKEL

Column Content

PERATURAN

  • PRO RAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    Column Content

    INFORMASI

    Column Content

    Column Content

    Column Content

    Column Content

    Column Content

    Column Content

    Column Content

    Column Content

    Column Content

    Column Content

    Column Content

    Column Content

    Column Content