web analytics

Home

BERITA

  • 4 August 2015
  • 4448 Views

Soal Calon Tunggal Pilkada, Pemerintah Tunggu Rapat Dengan Lembaga Tinggi Negara

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno didampingi Mendagri dan Ketua KPU menyampaikan hasil rapat terbatas Pilkada, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8) petang

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno didampingi Mendagri dan Ketua KPU menyampaikan hasil rapat terbatas Pilkada, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8) petang

Rapat terbatas mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8) sore belum mengambil keputusan terkait 7 (tujuh) daerah yang hanya memiliki satu pasang calon (calon tunggal) kepala daerah.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, keputusan pemerintah terkait calon tunggal Pilkada itu masih harus dikonsultasi dengan lembaga lain,  yaitu dengan DPR-RI, MPR-RI,  lembaga terkait lainnya juga dengan perwakilan dari Parpol, yang rencananya akan digelar di Istana Bogor, Jabar, Rabu (5/8) besok.

  • 4 August 2015
  • 4526 Views

Menko Perekonomian: Asumsi RAPBN 2016 Sudah Realistis

Sofyan DMenteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Sofyan Djalil memastikan, asumsi yang digunakan dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, termasuk target pertumbuhannya sudah realistis.

“Semua paling realistis,” kata Sofyan menjawab wartawan seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8) sore.

Sebelumnya, dalam pengantar saat memimpin sidang tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar asumsi dasar ekonomi makro yang diguakan dalam penyusunan RAPBN 2016 itu mengikuti perkembangan ekonomi terkini.  “Kita ingin agar nantinya semuanya dipasang secara realistis,” kata Presiden Jokowi.

  • 4 August 2015
  • 6451 Views

RAPBN 2016: Presiden Jokowi Minta Subsidi BBM, Listrik, Dan Energi Dikalkulasi Lagi

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8)

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet paripurna yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggara 2016, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8) sore.

Pada pengantarnya, Presiden menginstruksikan agar asumsi dasar ekonomi makro mengikuti perkembangan ekonomi terkini. “Kita ingin agar nantinya semuanya dipasang secara realistis,” ujarnya.

Adapun mengenai masalah subsidi listrik, subsidi BBM, dan non energi, Presiden Jokowi meminta harus lebih dikalkulasi lagi agar bisa tepat sasaran.

  • 4 August 2015
  • 6425 Views

Presiden Jokowi Tandatangani Inpres No. 9/2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik

Ratas KeringDalam rangka menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Juni 2015 lalu telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Inpres No. 9 Tahun 2015 itu ditujukan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri); 4. Jaksa Agung; 5. Panglina TNI; 6. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN); 7. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 8. Para Gubernur; dan 9. Para Bupati/Walikota.

  • 4 August 2015
  • 5508 Views

Bicara Di Lemhanas, Seskab: Hanya Akan Ada Satu Lembaga Awasi Masalah Cyber

Seskab Andi Widjajanto saat menjadi narasumber dalam konrefensi internasional soal cyber security, di Lemhanas, Jakarta, Selasa (4/8)

Seskab Andi Widjajanto saat menjadi narasumber dalam konrefensi internasional soal cyber security, di Lemhanas, Jakarta, Selasa (4/8)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengemukakan, Cyber Security merupakan tulang punggung dari era baru yang berkembang di Indonesia saat ini, yaitu era kreatif, era digital, atau , yang disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai era inovasi, dan lewat era ini Indonesia merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi dunia.

Cyber Security akan sangat dibutuhkan dalam era ekonomi kreatif , pada era digital saat ini,” kata Seskab Andi Widjajanto saat menjadi narasumber dalam dalam International Conference on Cyber Security, yang diselenggarakan di Ruang Nusantara II, Gedung Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta, Selasa (4/8) pagi.

  • 4 August 2015
  • 7548 Views

Resmikan Venue Terbesar, Presiden Jokowi: Ekonomi Kreatif Harus Menjadi Tulang Punggung

Presiden Jokowi menulis pesan mengenai ekonomi kreatif, saat berdialog di ICE, kawasan BSD Serpong, Banten, Selasa (4/8)

Presiden Jokowi menulis pesan mengenai ekonomi kreatif, saat berdialog di ICE, kawasan BSD Serpong, Banten, Selasa (4/8)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Temu Kreatif Nasional dan meresmikan Indonesia Convention Exhibition (ICE), yang berdiri di atas lahan seluas 22 hektar di dalam kawasan pengembangan komersial BSD City, Serpong, Banten, Selasa (4/8) pagi.

Saat diminta menuliskan pesan pembuka dalam Temu Kreatif Nasional itu, Presiden Jokowi menulis, “Era Ekonomi Kreatif harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia”.

Dalam kesempatan dialog dengan para pelaku ekonomi kreatif itu, Presiden Jokowi menyambut baik gagasan yang dilontarkan oleh CEO Go-Jek, Nadiem Makarim, agar pemerintah fokus pada pengembangan software (perangkat lunak).

  • 4 August 2015
  • 6608 Views

Pemerintah Tambah Modal Perum Bulog Rp 3 Triliun

BulogDengan pertimbangan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha, Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Juli 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

“Nilai penambahan modal sebagaimana dimaksud sebesar Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah),” bunyi  Peraturan Pemerintah itu.

BERITA TERPOPULER

  • 4 August 2015
  • 4449 Views

Soal Calon Tunggal Pilkada, Pemerintah Tunggu Rapat Dengan Lembaga Tinggi Negara

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno didampingi Mendagri dan Ketua KPU menyampaikan hasil rapat terbatas Pilkada, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8) petang

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno didampingi Mendagri dan Ketua KPU menyampaikan hasil rapat terbatas Pilkada, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8) petang

Rapat terbatas mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8) sore belum mengambil keputusan terkait 7 (tujuh) daerah yang hanya memiliki satu pasang calon (calon tunggal) kepala daerah.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, keputusan pemerintah terkait calon tunggal Pilkada itu masih harus dikonsultasi dengan lembaga lain,  yaitu dengan DPR-RI, MPR-RI,  lembaga terkait lainnya juga dengan perwakilan dari Parpol, yang rencananya akan digelar di Istana Bogor, Jabar, Rabu (5/8) besok.

  • 4 August 2015
  • 4527 Views

Menko Perekonomian: Asumsi RAPBN 2016 Sudah Realistis

Sofyan DMenteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Sofyan Djalil memastikan, asumsi yang digunakan dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, termasuk target pertumbuhannya sudah realistis.

“Semua paling realistis,” kata Sofyan menjawab wartawan seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8) sore.

Sebelumnya, dalam pengantar saat memimpin sidang tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar asumsi dasar ekonomi makro yang diguakan dalam penyusunan RAPBN 2016 itu mengikuti perkembangan ekonomi terkini.  “Kita ingin agar nantinya semuanya dipasang secara realistis,” kata Presiden Jokowi.

  • 4 August 2015
  • 6452 Views

RAPBN 2016: Presiden Jokowi Minta Subsidi BBM, Listrik, Dan Energi Dikalkulasi Lagi

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8)

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet paripurna yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggara 2016, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8) sore.

Pada pengantarnya, Presiden menginstruksikan agar asumsi dasar ekonomi makro mengikuti perkembangan ekonomi terkini. “Kita ingin agar nantinya semuanya dipasang secara realistis,” ujarnya.

Adapun mengenai masalah subsidi listrik, subsidi BBM, dan non energi, Presiden Jokowi meminta harus lebih dikalkulasi lagi agar bisa tepat sasaran.

  • 4 August 2015
  • 6426 Views

Presiden Jokowi Tandatangani Inpres No. 9/2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik

Ratas KeringDalam rangka menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Juni 2015 lalu telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Inpres No. 9 Tahun 2015 itu ditujukan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri); 4. Jaksa Agung; 5. Panglina TNI; 6. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN); 7. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 8. Para Gubernur; dan 9. Para Bupati/Walikota.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »