web analytics

Home

BERITA

  • 4 March 2015
  • 889 Views

2 Bulan Terjadi Deflasi, Presiden Jokowi Yakinkan 2 Minggu Lagi Harga Beras Turun Rp 2.000

Suasana sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/3)

Suasana sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/3)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, pada  Rabu (4/3) sekitar pukul 10.00 WIB.

Dalam pidato pengantarnya, Presiden Jokowi menyinggung soal laju inflasi yang dalam bulan Januari dan Februari lalu mengalami deflasi. “Kita patut bersyukur karena bulan Januari kemarin terjadi deflasi 0,24%, kemudian bulan Februari juga deflasi lagi (0,36%, red). Kali ini bisa kita pertahankan terus sehingga inflasi pada posisi amat rendah,” ujar Presiden.

Presiden berharap deflasi ini akan memberi dampak yang sangat baik terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap daya beli dan keringanan masyarakat dalam membeli barang yang ada.

  • 4 March 2015
  • 1843 Views

Pemerintah Merancang Kota Kreatif Seperti Paris

paris1Pemerintah bersama Badan Ekonomi Kreatif tengah merancang pembangunan kota kreatif untuk mendorong ekonomi kreatif dan pengembangan kerja kreatif yang saat ini telah ada.

“Creative city, tapi itu kan jangka panjang. Creative city, Pak Jokowi punya visi nanti kita punya creative city dimana semua ekonomi kreatif ada di sana, dan cabang-cabangnya bisa di kota lain,” kata Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf kepada wartawan usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (3/3).

Triawan mengatakan saat ini lokasi pembangunan kota kreatif masih dijajaki namun diharapkan tidak jauh dari pelabuhan dan sarana-sarana pendukung lainnya.

  • 3 March 2015
  • 3387 Views

Bank Mandiri Dukung Rencana Portal Setkab Sebarkan Informasi Melalui Video

Seskab Andi Widjajanto didampingi Staf Khususnya Teten Masduki dan Staf Ahli Yuli Harsono menerima Direksi Bank Mandiri yang dipimpin Budi G. Sadikin (Dirut), di ruang kerjanya Gd. III Setneg, Jakarta, Selasa (3/3)

Seskab Andi Widjajanto didampingi Staf Khususnya Teten Masduki dan Staf Ahli Yuli Harsono menerima Direksi Bank Mandiri yang dipimpin Budi G. Sadikin (Dirut), di ruang kerjanya Gd. III Setneg, Jakarta, Selasa (3/3)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto menyambut baik dan menyampaikan apresiasi kepada Bank Mandiri atas kerja sama dan komitmennya untuk terus mengembangkan portal Sekretariat Kabinet setkab.go.id.

Seskab menyampaikan hal itu ketika menerima Direktur Utama Bank (Dirut) Mandiri Budi Gunadi Sadikin dan sejumlah direksi bank tersebut, di Gedung 3 Lt. 2 Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (3/3).

“Saya berharap untuk ke depan setkab.go.id  tetap menjadi rujukan informasi tentang kegiatan presiden dan kabinet kerja,” kata Andi Widjajanto yang saat itu didampingi oleh  Teten Masduki dan Yuli Harsono, masing-masing Staf Khusus dan Staf Ahli Seskab.

  • 3 March 2015
  • 4193 Views

Presiden Jokowi Terbitkan PP Tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh

Masjid AcehDengan pertimbangan untuk memberikan kepastian, kejelasan, dan landasan hukum dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional di Aceh, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 270 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 12 Februari 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh.

Pasal 2 PP itu menegaskan, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di Aceh yang meliputi: a. urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional; b. Urusan tertentu dalam bidang agama; dan c. Urusan pemerintahan yang bersifat nasional di Aceh.

  • 3 March 2015
  • 5327 Views

Menko Polhukam Akui Ada Banyak WNI Ke Luar Negeri Bergabung Dengan ISIS

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mensinyalir, saat ini ada banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang secara diam-diam berangkat ke luar negeri untuk bergabung dengan gerakam radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

“Memang ada WNI yang keluar negeri tetapi mereka menghilang. Ini sudah kita waspadai data-data dari Polri sudah masuk, data dari BIN,” kata Menko Polhukam kepada wartawan seusai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapimnas TNI-Polri, di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jakarta, Selasa (3/3).

Menko menegaskan, pihaknya akan berupaya menangkal mereka-mereka yang berangkat ke luar negeri untuk bergabung dengan gerakan radikal itu.

  • 3 March 2015
  • 5096 Views

Waspadai Ancaman Terorisme, Presiden Jokowi Minta TNI – Polri Bisa Jaga Stabilitas Keamanan

Presiden Jokowi memberikan arahan dalam Rapimnas TNI-Polri, di STIK Jakarta, Selasa (3/3)

Presiden Jokowi memberikan arahan dalam Rapimnas TNI-Polri, di STIK Jakarta, Selasa (3/3)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran TNI – Polri agar betul-betul bisa menjaga stabilitas keamanan, agar target-target pembangunan yang kita laksanakan bisa dicapai.

“Stabilitas keamanan betul-betul harus kita jaga, agar target-target pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang ingin kita lakukan dapat dikawal dan nantinya target tersebut bisa dicapai,” kata Presiden Jokowi saat memberi pengarahan kepada peserta Rapimnas TNI-Polri di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jakarta, Selasa (3/3).

Terkait itu, Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa aksi-aksi terorisme masih akan menjadi ancaman yang dihadapi Indonesia, dan negara-negara lain di dunia. Karena itu, Presiden menekankan  pentingnya pencegahan terhadap segala hal yang berkaitan dengan terorisme.

  • 3 March 2015
  • 6252 Views

Beasiswa Khusus PNS S1 & S2 Hingga 2017

beasiswa1Dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia , Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Selaku Executing Agency (EA)  menawarkan beasiswa STAR Project bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menempuh pendidikan S1 dan S2 . Pendaftaran bisa dilakukan dengan mengajukan langsung ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masing-masing kabupaten / kota.

Sejalan dengan upaya reformasi di bidang pengawasan dan audit sektor publik, Asian Development Bank (ADB) memberikan bantuan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi terhadap sistem audit sektor publik (pemerintahan). Bantuan dari ADB tersebut kemudian ditetapkan dalam wujud projek State Accountability Revitalization (STAR).

BERITA TERPOPULER

  • 5 January 2015
  • 142115 Views

Catatan Tentang Inflasi 2014

Seorang pedagang beras menjaga tokonya,  di Pasar Senen, Jakarta, Rabu  (22/7).Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 Januari 2015 melaporkan, bahwa selama Desember 2014 terjadi inflasi sebesar 2,46 persen, lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya (1,5 persen). Dengan demikian, inflasi tahun kalender (Januari-Desember 2014) mencapai 8,36 persen.

Nilai inflasi bulan Desember itu meleset dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2014 sebesar 5,3 persen. Besarnya nilai inflasi tersebut disebabkan oleh peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada seluruh kelompok pengeluaran, dengan penyumbang terbesar berasal dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,06 persen.

  • 9 January 2015
  • 132271 Views

“Mengubah dan Membawa KPK ke Era dan Paradigma Baru” (Bagian I) (Visi dan Misi Saya sebagai Calon Pimpinan KPK)

Oleh: Roby Arya Brata, Staf Sekretariat KabinetSebagaimana sudah saya paparkan di depan Komisi III DPR, jika Allah SWT menakdirkan saya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saya akan mengubah dan membawa KPK pada era baru dengan paradigma baru (institutional reform). Saya akan membuat dan mengubah KPK menjadi lebih efektif dan memiliki reputasi internasional karena menerapkan strategi-strategi pencegahan dan penindakan antikorupsi yang memenuhi standar-standar internasional, lebih beradab dan menghormati hak asasi manusia/HAM,  dan (lebih) menegakkan rule of law/due process of law.Visi tersebut saya rumuskan berdasarkan hasil kajian akademik dan kritik saya terhadap kekeliruan dan kelemahan strategi KPK (dan Pemerintah) dalam pemberantasan korupsi selama ini. Sebagian besar pemikiran ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan dalam buku dan tulisan-tulisan saya, bahkan jauh sebelum saya mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Jadi visi misi saya itu dirumuskan bukan (semata-mata) agar didukung DPR dan Pemerintah.Indikasi kegagalan atau kurang efektifnya strategi tersebut dapat diukur dari tidak tercapainya misi dan tujuan-tujuan kebijakan pemberantasan korupsi KPK (dan Pemerintah). Sejauh ini pencapaian target-target indikator kebijakan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi jangka menengah (2010 – 2014) yang ditetapkan sendiri oleh Pemerintah dan KPK dalam road map dan rencana strategis tidak tercapai atau kurang memuaskan. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang
  • 8 January 2015
  • 132242 Views

Agar Dana Desa Terkawal

Oleh: Siko Dian Sigit Wiyanto, pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI

KadesDesa seakan terlupakan dari pembangunan selama ini. Tidak heran jika banyak penduduk desa mencari pekerjaan di kota besar yang ekonominya jauh lebih berkembang. Akibatnya, kemajuan desa tidak begitu signifikan, bahkan diantaranya cenderung mengalami kemunduran. Hal inilah sebenarnya merupakan cikal bakal berbagai masalah di kota-kota tujuan urbanisasi, mulai dari kemacetan, tata kota yang semrawut, kepadatan penduduk, hingga tingkat kriminalitas yang tinggi. Disparitas pertumbuhan ekonomi antara desa dan kota sangat besar. Penjelasan motivasi penduduk desa melakukan urbanisasi adalah pertumbuhan tenaga kerja di desa tidak menambah output desa. Sebagai gambaran sederhana, penambahan satu tenaga kerja tidak menambah satu kilogram beras.

Dana desa sudah dianggarkan pada tahun anggaran 2015. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, jumlah alokasi dana desa nasional adalah Rp 9,01 triliun. Sebagian kalangan mengatakan ini merupakan kebijakan politis. Pasalnya pada periode pemerintahan sebelumnya, ada berbagai program dari masyakarat yang berbasis desa seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

  • 2 February 2015
  • 119345 Views

Dibuka, Beasiswa ‘Full Cost’ Bagi 3100 Sarjana

Beasiswa S2Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan membuka kesempatan bagi  3.100 sarjana untuk menerima  beasiswa S2 dan S3, baik di universitas dalam negeri maupun 200 universitas terbaik dunia untuk tahun 2015.

Pemerintah menanggung seluruh biaya pendaftaran, SPP, non SPP seperti tunjangan buku, tesis/disertasi, biaya kedatangan, visa, tunjangan keluarga, biaya hidup hingga biaya keadaan darurat.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »