web analytics

Home

BERITA

  • 2 March 2015
  • 1769 Views

Inilah Penjelasan Seskab Andi Widjajanto Mengenai Perluasan Fungsi Kepala Staf Kepresidenan

Seskab Andi Wijayanto dicegat wartawan seusai rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/3)

Seskab Andi Wijayanto dicegat wartawan seusai rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/3)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Februari 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden sekaligus mencabut Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2014 tentang Unit Staf Kepresidenan.

Lembaga yang dipimpin oleh Luhut B. Pandjaitan selain bertugas memberikan dukungan komunikasi politik dan pengelolaan isu-isu strategis kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana sebelumnya dilakukan melalui Unit Staf Kepresidenan, juga melaksanakan tugas pengendalian program-program prioritas nasional.

Terkait hal itu Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengatakan, aspek pengendalian yang akan dilakukan oleh Kepala Staf adalah program-program yang dalam implementasinya harus dilaksanakan lintas Kementerian bahkan lintas Menko.

  • 2 March 2015
  • 2252 Views

Deflasi 0,36 Persen, Februari Catat Deflasi Tertinggi Sejak 1986

Seorang pedagang beras menjaga tokonya,  di Pasar Senen, Jakarta, Rabu  (22/7).Badan Pusat Statistik (BPS), 2 Maret 2015, melaporkan bahwa  selama bulan Februari 2015 terjadi deflasi sebesar 0,36 persen, atau secara Year on Year (Februari 2015 terhadap Februari 2014) mencapai 6,29 persen. Dengan demikian, tingkat deflasi tahun kalender (Januari-Februari) 2015 sebesar 0,61 persen.

Dari 82 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diamati, 70 kota mengalami deflasi, serta sisanya 12 kota mengalami inflasi, dengan deflasi tertinggi terjadi di kota Bukittinggi sebesar 2,35 persen, dan terendah terjadi di Jayapura sebesar 0,04 persen. Sementara Inflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 3,20 persen dan terendah terjadi di Manokwari sebesar 0,04 persen.

  • 2 March 2015
  • 2334 Views

Uang Muka 1%, Pemerintah Akan Bangun Sejuta Rumah Rakyat

imagePemerintah telah menyetujui program pembangunan sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang muka hanya satu persen, dan kredit kepemilikan rumah (KPR) lima persen.

“Jadi kita memberikan uang muka 1% dari harga rumah, ditambah 4 juta rupiah cash untuk membantu membayar uang muka,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Basuki Hadimulyono usai Sidang Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, Senin (2/3) di Jakarta.

Basuki Hadimulyono menambahkan bahwa program rumah murah ini selain menggunakan sistem Kredit Perumahan Rakyat (KPR) melalui bank, juga memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).

  • 2 March 2015
  • 2438 Views

Perbaiki Infrastruktur Lunak di Sektor Pelabuhan, Indonesia Akan Hemat Rp 700 Triliun

Seskab Andi Widjajanto saat menjadi keynote speaker pada Seminar Maritim, di Kemlu, Jakarta, Senin (2/3)

Seskab Andi Widjajanto saat menjadi keynote speaker pada Seminar Maritim, di Kemlu, Jakarta, Senin (2/3)

Sekretaria Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengatakan tanpa perlu membangun pelabuhan baru, dan hanya dengan memperbaiki  infrastruktur lunak,  regulasi,dan  tata niaganya, Indonesia berpotensi menghemat Rp. 700 Triliun, dan meningkatkan 0,6-0,7% pertumbuhan ekonomi.

Penghematan hingga  Rp. 700 Triliun, kata Andi, dapat tercapai dengan mengintegrasikan antara custom dan karantina di pelabuhan.

“Tidak membangun dermaga baru, ini tidak membeli kapal baru, ini tidak membeli crane-crane baru dipasang di pelabuhan.  Yang diutak-utik cuma infrastruktur lunaknya, regulasi, tata niaganya,” kata Andi Widjajanto saat menjadi keynote speaker di Seminar Nasional Penanggulangan Maritime Transnational Organized Crime Menuju Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/3)

  • 2 March 2015
  • 2528 Views

Tidak Bisa Hentikan Penyidikan, KPK Limpahkan Kasus Komjen BG Ke Kejaksaan Agung

Jakgung KPK Polri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  melimpahkan berkas penyidikan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan  (BG) ke Kejaksaan Agung.

“KPK tidak mungkin menghentikan penyidikannya. KPK akan menyerahkan penanganan perkara Budi Gunawan kepada kejaksaan agung. KPK akan menyerahkan berkas-berkas hasil penyelidikan dan penyidikan kepada kejaksaan agung,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo saat memberikan keterangan pers di KPK, Jakarta, Senin (2/3).

Pelimpahan berkas tersebut lantaran penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan dinyatakan tidak sah oleh sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara dalam undang-undangnya, KPK tidak bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

  • 2 March 2015
  • 3966 Views

Soal Eksekusi Terpidana Mati Narkoba, Presiden Jokowi Tegaskan Jangan Coba Intervensi

Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada siswa-siswi SMA Taruna Nusantara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/3)

Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada siswa-siswi SMA Taruna Nusantara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/3)

Meskipun mendapat protes dari sejumlah negara, termasuk sejumlah lembaga internasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, ia tidak akan memberikan pengampunan atau grasi untuk pengedar narkoba.

Saat menerima kunjungan sekitar 300 siswa SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3), Presiden Jokowi mengatakan, setiap hari ada kurang lebih 50 orang generasi muda yang meninggal karena narkoba. Kalau dikalikan per tahun ada 18.000 orang mati karena narkoba.

  • 2 March 2015
  • 4462 Views

Luhut Pandjaitan Penanggung Jawab, Inilah Susunan Panitia Nasional KTT Asia Afrika 2015

Asia AfrikaGuna mempersiapkan dan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika Tahun 2015 dalam rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia Afrika dan Peringatan Ke-10 New Asian-African Strategic Partnertship, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 5 Februari 2015 lalu telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional  Konferensi Tingkat Tinggi  Asia Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia Afrika dan Peringatan Ke-10 New Asian-African Strategic Partnertship.

“Panitia Nasional bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraan KTT Asia Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia Afrika dan Peringatan Ke-10 New Asian-African Strategic Partnertship, pada bulan April 2015 di Jakarta dan Bandung dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib,” bunyi Pasal 2 Keppres tersebut.

BERITA TERPOPULER

  • 5 January 2015
  • 132737 Views

Catatan Tentang Inflasi 2014

Seorang pedagang beras menjaga tokonya,  di Pasar Senen, Jakarta, Rabu  (22/7).Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 Januari 2015 melaporkan, bahwa selama Desember 2014 terjadi inflasi sebesar 2,46 persen, lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya (1,5 persen). Dengan demikian, inflasi tahun kalender (Januari-Desember 2014) mencapai 8,36 persen.

Nilai inflasi bulan Desember itu meleset dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2014 sebesar 5,3 persen. Besarnya nilai inflasi tersebut disebabkan oleh peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada seluruh kelompok pengeluaran, dengan penyumbang terbesar berasal dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,06 persen.

  • 9 January 2015
  • 123930 Views

“Mengubah dan Membawa KPK ke Era dan Paradigma Baru” (Bagian I) (Visi dan Misi Saya sebagai Calon Pimpinan KPK)

Oleh: Roby Arya Brata, Staf Sekretariat KabinetSebagaimana sudah saya paparkan di depan Komisi III DPR, jika Allah SWT menakdirkan saya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saya akan mengubah dan membawa KPK pada era baru dengan paradigma baru (institutional reform). Saya akan membuat dan mengubah KPK menjadi lebih efektif dan memiliki reputasi internasional karena menerapkan strategi-strategi pencegahan dan penindakan antikorupsi yang memenuhi standar-standar internasional, lebih beradab dan menghormati hak asasi manusia/HAM,  dan (lebih) menegakkan rule of law/due process of law.Visi tersebut saya rumuskan berdasarkan hasil kajian akademik dan kritik saya terhadap kekeliruan dan kelemahan strategi KPK (dan Pemerintah) dalam pemberantasan korupsi selama ini. Sebagian besar pemikiran ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan dalam buku dan tulisan-tulisan saya, bahkan jauh sebelum saya mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Jadi visi misi saya itu dirumuskan bukan (semata-mata) agar didukung DPR dan Pemerintah.Indikasi kegagalan atau kurang efektifnya strategi tersebut dapat diukur dari tidak tercapainya misi dan tujuan-tujuan kebijakan pemberantasan korupsi KPK (dan Pemerintah). Sejauh ini pencapaian target-target indikator kebijakan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi jangka menengah (2010 – 2014) yang ditetapkan sendiri oleh Pemerintah dan KPK dalam road map dan rencana strategis tidak tercapai atau kurang memuaskan. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang
  • 8 January 2015
  • 123903 Views

Agar Dana Desa Terkawal

Oleh: Siko Dian Sigit Wiyanto, pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI

KadesDesa seakan terlupakan dari pembangunan selama ini. Tidak heran jika banyak penduduk desa mencari pekerjaan di kota besar yang ekonominya jauh lebih berkembang. Akibatnya, kemajuan desa tidak begitu signifikan, bahkan diantaranya cenderung mengalami kemunduran. Hal inilah sebenarnya merupakan cikal bakal berbagai masalah di kota-kota tujuan urbanisasi, mulai dari kemacetan, tata kota yang semrawut, kepadatan penduduk, hingga tingkat kriminalitas yang tinggi. Disparitas pertumbuhan ekonomi antara desa dan kota sangat besar. Penjelasan motivasi penduduk desa melakukan urbanisasi adalah pertumbuhan tenaga kerja di desa tidak menambah output desa. Sebagai gambaran sederhana, penambahan satu tenaga kerja tidak menambah satu kilogram beras.

Dana desa sudah dianggarkan pada tahun anggaran 2015. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, jumlah alokasi dana desa nasional adalah Rp 9,01 triliun. Sebagian kalangan mengatakan ini merupakan kebijakan politis. Pasalnya pada periode pemerintahan sebelumnya, ada berbagai program dari masyakarat yang berbasis desa seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

  • 2 February 2015
  • 113154 Views

Dibuka, Beasiswa ‘Full Cost’ Bagi 3100 Sarjana

Beasiswa S2Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan membuka kesempatan bagi  3.100 sarjana untuk menerima  beasiswa S2 dan S3, baik di universitas dalam negeri maupun 200 universitas terbaik dunia untuk tahun 2015.

Pemerintah menanggung seluruh biaya pendaftaran, SPP, non SPP seperti tunjangan buku, tesis/disertasi, biaya kedatangan, visa, tunjangan keluarga, biaya hidup hingga biaya keadaan darurat.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »