web analytics

Home

BERITA

  • 12 February 2016
  • 937 Views

Bertemu Presiden Jokowi, Presiden ADB Sampaikan Komitmen Peningkatan Pembiayaan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Presiden ADB Takehiko Nakao memberikan keterangan pers di Kantor Presiden (12/2). (Foto: Humas/Agung)

Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Presiden ADB Takehiko Nakao memberikan keterangan pers di Kantor Presiden (12/2). (Foto: Humas/Agung)

Presiden Asian Development Bank (ADB) Takehiko Nakao menyampaikan peningkatan dukungan pembiayaan untuk Indonesia menjadi 2 miliar Dolar AS per tahun selama lima tahun ke depan yaitu 2016-2020, atau total senilai 10 miliar Dolar AS.

“Presiden ADB mengatakan siap membantu pembiayaan proyek-proyek infrastruktur kita,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dalam keterangan pers usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Presiden ADB Takehiko Nakao di Istana Merdeka, Jumat (12/2) pagi.

  • 12 February 2016
  • 1019 Views

Serah Terima Tenaga Humas Pemerintah, Kemkominfo Minta THP Jalankan Pakta Integritas

Direktur Kemitraan Komunikasi dan Asdep Humas dan Protokol Setkabusai acara serah terima Tenaga Humas Pemerintah di Kementerian Kominfo, Jakarta Jumat pagi (12/2). (Foto:Humas/Oji)

Direktur Kemitraan Komunikasi dan Asdep Humas dan Protokol Setkab usai acara serah terima Tenaga Humas Pemerintah di Kementerian Kominfo, Jakarta Jumat pagi (12/2). (Foto:Humas/Oji)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Jumat pagi (12/2) di Medan Merdeka Barat, Jakarta mengundang 20 perwakilan kementerian/lembaga untuk menyerahkan Tenaga Humas Pemerintah (THP). Hal ini dilakukan dengan telah selesainya masa perekrutan dan pembekalan THP, agar selanjutnya dapat menjalankan tugas dan fungsinya di kementerian/lembaga sesuai dengan penempatan yang diberikan.

“20 kementerian/lembaga akan menerima THP. Ekspektasi yang diharapkan dari program ini adalah membantu terlaksananya program Government Public Relation (GPR),” jelas Dedet Surya Andika, Direktur Kemitraan Komunikasi, Kemkominfo.

  • 12 February 2016
  • 4585 Views

Siang Ini, Presiden Jokowi Lantik 7 Gubernur/Wagub Terpilih Hasil Pilkada Serentak

JambiPresiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (12/2) siang ini, di Istana Negara, Jakarta, dijadwalkan akan melantik 7 (tujuh) pasangan Gubernur terpilih dan wakilnya pada Jumat (12/2). Pelantikan di Istana Negara oleh Presiden Jokowi ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Pasal 163.

Ketujuh pasangan gubernur/wakil gubernur itu terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diselenggarakan pada 9 Desember lalu, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Mereka adalah  Gubernur dan wakil Gubernur yang dilantik akan Presiden Jokowi yaitu adalah: Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor dan wakilnya Rudi Resnawan. Gubernur Jambi, Zumi Zola dan wakilnya Fachrori Umar.

  • 11 February 2016
  • 10228 Views

Bantah Liberalisasi, Seskab: Paket Kebijakan Ekonomi X Potong Mata Rantai Oligarki dan Kartel

Seskab memberikan keterangan tentang Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta Kamis Siang (11/2). (Foto:Humas/Jay)

Seskab memberikan keterangan tentang Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta Kamis (11/2). (Foto:Humas/Jay)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi X, yang dikeluarkan pada Kamis (11/2) ini prinsip dasarnya adalah perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2014.

Namun demikian prinsip Paket Kebijakan Ekonomi X ini, menurut Seskab, bagi usaha kecil, mikro, dan menengah yang mempunyai kekayaan bersih di bawah Rp10 miliar mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

  • 11 February 2016
  • 10503 Views

Paket Kebijakan Ekonomi X: Perlonggar Investasi Sekaligus Tingkatkan Perlindungan UMKMK

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi para menteri dan pejabat terkait mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X (11/2)

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi para menteri dan pejabat terkait mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X (11/2). (Foto: Humas/Jay)

Pemerintah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X yang berfokus pada peningkatan perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil,  Menengah, dan Koperasi (UMKMK), dan perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, dalam Paket Kebijakan Ekonomi X ini, pemerintah menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI).

  • 11 February 2016
  • 10250 Views

DPR Menunda, Presiden Jokowi : Revisi UU Harus Perkuat KPK

IMG-20160114-WA00771-300x222Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan usulan DPR-RI, yang sekarang  masih dalam proses. Karena itu, Presiden meminta agar masalah revisi UU KPK itu jangan ditanyakan kepada dirinya.

Namun demikian, Presiden Jokowi menegaskan, usulan itu harus dimaksudkan untuk memperkuat KPK. “Perlu saya sampaikan bahwa revisi UU KPK harus memperkuat KPK,” tegas Presiden Jokowi kepada wartawan saat berkunjung ke Lampung, Kamis (11/2) siang.

  • 11 February 2016
  • 12186 Views

Buka ‘Bali Clean Energy Forum”, Wapres: Pemerintah Janjikan Kemudahan Investasi Energi Bersih

ippWakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengemukakan, pentingnya efisiensi energi dan efisiensi biaya melalui penggunaan teknologi maju.  Untuk itu, pemerintah berharap dapat menjalin kerja sama dengan para investor khususnya dalam pengembangan energi bersih.

Saat memberikan sambutan pada acara “Bali Clean Energy Forum 2016”, yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM dan International Energy Agency (IEA), sebuah badan energi dunia yang terdiri dari 29 negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang saat ini sedang giat mendorong pembangunan energi bersih, di Nusa Dua, Bali, 11-12 Februari ini, Wapres menegaskan, pemerintah menjanjikan kemudahan prosedur investasi kepada para investor yang ingin berpartisipasi di pembangunan ketenagalistrikan khususnya dari energi bersih.

  • 11 February 2016
  • 15096 Views

Tidak Registrasi PUPNS, BKN ‘Blocking’ Layanan Kepegawaian 93.721 PNS

1pupnsBadan Kepegawaian Negara (BKN) menutup layanan kepegawaian kepada 93.721 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hingga 31 Januari 2016 tidak melakukan registrasi dalam Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN Tumpak Hutabarat dalam siaran persnya Rabu (10/2) malam menyampaikan, bahwa 31 Januari 2016 adalah batas perpanjangan registrasi PUPNS, setelah sebelumnya ditetapkan bahwa pendaftaran PUPNS ditutup pada 31 Desember 2015.

  • 11 February 2016
  • 18423 Views

Inilah Alasan Kenapa Setiap Rabu PNS Kemendagri dan Pemda Wajib Pakai Seragam Putih

Seragam PutihSesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2016, terhitung mulai Senin (8/2), penggunaan seragam dinas untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemendagri dan Pemerintah Daerah telah diatur sebagai berikut: a. pada Senin–Selasa pakaian dinas krem; b.  Rabu kemeja putih; dan c. Kamis–Jumat menggunakan batik.

Mengenai adanya seragam warna putih itu Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, hal itu mencerminkan kebersihan. “Karena putih itu bersih,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo sebagaimana dikutip situs www.kemendagri.go.id, Kamis (11/2).

  • 10 February 2016
  • 19916 Views

Sofyan: RKP 2017 Memacu Pertumbuhan Infrastruktur dan Ekonomi

Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan keterang pers usai sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta (10/2). (Foto:Humas/Deni)

Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan keterangan pers usai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta (10/2). (Foto:Humas/Deni)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2017 telah dipresentasikan di hadapan Sidang Kabinet Paripurna (SKP), di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (10/2) sore.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menjelaskan, mulai dari sekarang Bappenas harus mulai berkoordinasi dengan semua K/L, dengan daerah dalam rangka menyusun RKP 2017.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN