web analytics

Home

BERITA

  • 10 February 2016
  • 70 Views

Bukan Dirjen ke Bawah, Presiden Jokowi Tegaskan Menteri Kendalikan Penggunaan Anggaran

Presiden Jokowi pimpin sidang kabinet di Istana Negara , Jakarta (10/2) Rabu sore. (Foto:Humas/Deni)

Presiden Jokowi pimpin sidang kabinet di Istana Negara , Jakarta (10/2) Rabu sore. (Foto:Humas/Deni)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan perubahan total dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2017. Presiden menegaskan, para menteri harus betul-betul mengendalikan arah penggunaan anggaran, dan tidak memberikan (kendali tersebut) kepada bawahan.

“Arah itu dipegang penuh oleh menteri, sehingga di dirjen, direktur, dan ke bawah itu hanya memberikan rincian. Kebijakan (policy) yang berkaitan itu dipegang menteri,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/2) sore.

  • 10 February 2016
  • 129 Views

Soetrisno Bachir: Presiden Minta KEIN Susun ‘Roadmap’ Industrialisasi

Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Soetrisno Bachir menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta (10/2). (Foto:Humas/Deni)

Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Soetrisno Bachir menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta (10/2). (Foto:Humas/Deni)

Seusai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) di kantor Presiden, Jakarta (10/2) Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir dalam konferensi pers menyampaikan bahwa fungsi KEIN untuk memberikan pandangan-pandangan ataupun masukan-masukan kepada Presiden dan Wakil Presiden. “Penting yang dikatakan Seskab tadi bahwa ada second opinion yang nanti Presiden akan mengambil keputusan,” jelas Mas Tris panggilan akrab Ketua KEIN Soetrisno Bachir.

Ketua KEIN juga menyampaikan bahwa hadirnya KEIN diharapkan memberikan nuansa positif untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia. Hal lain yang akan dilakukan oleh KEIN adalah menyusun peta jalan atau roadmap industrialisasi akan dibawa ke arah mana.

  • 10 February 2016
  • 743 Views

Pimpin Ratas Bahas KEIN, Seskab: Presiden Minta Masukan yang Out of the Box

IMG_20160210_161826_148

Seskab Pramono Anung menjelaskan kepada wartawan usai rapat terbatas membahas koordinasi Komite Ekonomi dan Industri Nasional dengan Pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta (10/2). (Foto:Humas/Deni)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta siang hari ini (10/2). Ratas kali ini membahas tentang koordinasi antara Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) dengan pemerintah, dalam hal ini Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri yang ada.

Dalam konferensi pers usai ratas tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyampaikan bahwa ada tiga tugas KEIN. “Kalau disingkat itu ada kajian, saran, dan masukan. Jadi intinya tiga itu,” jelas Seskab.

  • 10 February 2016
  • 716 Views

Asal Tidak Tabrak Aturan, Pemerintah Akan Berupaya Maksimal Selesaikan Tenaga Honorer K2

K2Pemerintah memastikan akan terus berupaya maksimal menyelesaikan permasalahan eks tenaga honorer kategori dua (K2), namun tetap tidak akan menabrak aturan perundang-undangan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman mengemukakan, bahwa penyelesaian permasalahan tenaga honorer eks K2 terbentur persoalan hukum dan anggaran. Oleh karena itu, dalam penanganan masalah tenaga honorer, Kementerian PANRB akan bertindak sesuai dengan ketentuan tanpa menabraknya.

  • 10 February 2016
  • 2981 Views

Menlu: 10 WNI Luka Ringan Akibat Gempa di Taiwan

Menlu menjawab pertanyaan wartawan usai mendampingi Presiden menerima Sekretaris Dewan Keamanan Rusia di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/2). (Foto:Humas/Oji)

Menlu menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/2). (Foto:Humas/Oji)

Sebanyak 10 (sepuluh) orang Warga Negara Indonesia (WNI) mengalami luka ringan akibat gempa bumi yang mengguncang kota Tainan, Taiwan, Sabtu (6/2) pagi.

“Pagi ini saya mendapatkan informasi lagi ada 3 WNI yang menderita luka ringan. Jadi total korban WNI yang mengalami luka ringan adalah 10 (orang),” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi kepada wartawan usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Sekretaris Dewan Keamanan Rusia di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/2).

  • 10 February 2016
  • 3435 Views

Presiden Jokowi Ajak Rusia Motori Upaya Perdamaian Timur Tengah

Presiden Jokowi menerima Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolay P. Petrushev, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/2) pagi. (Foto:Humas/Oji)

Presiden Jokowi menerima Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolay P. Petrushev, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/2) pagi. (Foto:Humas/Oji)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolay P. Petrushev, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/2) pagi. Dalam pertemuan yang berlangsung hampir satu jam tersebut, seperti disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi usai mendampingi Presiden, dibahas mengenai penguatan kerja sama di bidang keamanan.

Selain itu, lanjut Retno, juga dibahas mengenai masalah situasi di Timur Tengah dan kerja sama untuk menjadikan Timur Tengah menjadi kawasan yang damai dan stabil.

  • 10 February 2016
  • 5742 Views

Banyak Terjadi Banjir dan Longsor, Presiden Jokowi Perintahkan Pemda Segera Turun Tangan

BanjirMusim hujan yang mulai sering menimpa sejumlah daerah di tanah air, telah menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor di beberapa daerah. Terkait hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera turun tangan.

“Banjir bandang, tanah longsor terjadi di beberapa daerah. Pemda, BPBD harus segera turun tangan. Kita waspada bencana di musim hujan,” tulis Presiden Jokowi melalui akun twitternya @jokowi yang diunggahnya Selasa (9/2) malam.

  • 9 February 2016
  • 12870 Views

Kritik Berita Bernada Pesimis, Presiden Jokowi Berharap Pers Bangun Optimisme Publik

Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara puncak Peringatan Hari Pers Nasional di Pantai Kuta, Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (9/2) pagi

Presiden Jokowi saat berikan sambutan pada acara puncak Peringatan Hari Pers Nasional di Pantai Kuta, KEK Mandalika, Lombok, NTB, Selasa (9/2) pagi. (Foto:Humas/Fitri)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, kita beruntung hidup di era kemerdekaan pers, era kebebasan pers,  dimana setiap hari kita dibanjiri informasi, disuguhi opini, disuguhi data dan informasi yang beragam.

“Semua bisa melihat sendiri, betapa mudahnya berita dan informasi. Kadang status di media sosial pun  juga bisa jadi berita. Informasi yang ada di tengah kita memang ada yang pahit, seperti  jamu, ada yang bisa menjadi vitamin yang menyehatkan. Tapi  bisa juga hanya sekadar informasi yang terkadang mengganggu kesehatan akal sehat kita,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara puncak Peringatan Hari Pers Nasional di Pantai Kuta, Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (9/2) pagi.

  • 9 February 2016
  • 13316 Views

Presiden Jokowi Teken Perpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Infra ListrikDengan pertimbangan dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah memandang perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan termasuk pembangunan pembangkit 35.000 megawatt dan jaringan transmisi sepanjang 46.000 kilometer, dengan mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan dalam rangka mendukung penurunan emisi gas rumah kaca.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud, Pemerintah Pusat menugaskan kepada PT PLN (Persero) dengan memberikan dukungan berupa penjaminan, percepatan Perizinan dan Nonperizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi.

  • 9 February 2016
  • 14215 Views

Pemerintah Putuskan Kerja Sama Dengan Badan Usaha Biayai Proyek Kilang Bontang

Kilang BontangPemerintah memutuskan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan Proyek Kilang Bontang dilaksanakan melalui skema Proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Landasan hukum keputusan ini adalah Perpres Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas dan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN