web analytics

Home

BERITA

  • 2 March 2015
  • 177 Views

Soal Eksekusi Terpidana Mati Narkoba, Presiden Jokowi Tegaskan Jangan Coba Intervensi

Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada siswa-siswi SMA Taruna Nusantara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/3)

Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada siswa-siswi SMA Taruna Nusantara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/3)

Meskipun mendapat protes dari sejumlah negara, termasuk sejumlah lembaga internasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, ia tidak akan memberikan pengampunan atau grasi untuk pengedar narkoba.

Saat menerima kunjungan sekitar 300 siswa SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3), Presiden Jokowi mengatakan, setiap hari ada kurang lebih 50 orang generasi muda yang meninggal karena narkoba. Kalau dikalikan per tahun ada 18.000 orang mati karena narkoba.

  • 2 March 2015
  • 1472 Views

Luhut Pandjaitan Penanggung Jawab, Inilah Susunan Panitia Nasional KTT Asia Afrika 2015

Asia AfrikaGuna mempersiapkan dan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika Tahun 2015 dalam rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia Afrika dan Peringatan Ke-10 New Asian-African Strategic Partnertship, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 5 Februari 2015 lalu telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional  Konferensi Tingkat Tinggi  Asia Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia Afrika dan Peringatan Ke-10 New Asian-African Strategic Partnertship.

“Panitia Nasional bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraan KTT Asia Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia Afrika dan Peringatan Ke-10 New Asian-African Strategic Partnertship, pada bulan April 2015 di Jakarta dan Bandung dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib,” bunyi Pasal 2 Keppres tersebut.

  • 1 March 2015
  • 5989 Views

Kendalikan Program Prioritas Nasional, Unit Staf Kepresidenan Diubah Jadi Kantor Staf Presiden

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan saat ditanya wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta (14/1)

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan saat ditanya wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, beberapa waktu lalu

Dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi Unit Staf Kepresidenan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Februari 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Jika Unit Staf Kepresidenan hanya bertugas memberikan dukungan komunikasi politik dan pengelolaan isu-isu strategis kepada Presiden dan Wakil Presiden, Kantor Staf Presiden selain melaksanakan tugas tersebut, juga melaksanakan tugas pengendalian program-program prioritas nasional.

Terkait tugas tersebut, maka Kantor Staf Presiden melaksanakan sejumlah fungsi, di antaranya:

  • 28 February 2015
  • 11452 Views

Harga Minyak Dunia Naik, Pemerintah Menyesuaikan Harga Premium Jadi Rp 6.800

spbuTerhitung mulai Minggu (1/3) pukul 00.00 WIB, pemerintah menyesuaikan harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis premium wilayah penugasan di luar Jawa-Bali menjadi sebesar Rp 6.800 per liter, atau naik Rp 200 per liter dari harga sebelumnya Rp 6.600/liter.

Meski harga premium naik, menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Saleh Abdurrahman, harga jual minyak tanah tetap sebesar Rp 2.500/liter. Demikian pula harga solar tetap dipertahakan sebesar Rp 6.400/liter.

“Kalau dilihat dari perkembangan harga minyak seharusya harga BBM jenis solar perlu dinaikkan. Namun, demi  kestabilan perekonomian nasional, pemerintah memutuskan harga solar tetap,” kata Saleh dalam siaran persnya Sabtu (28/2).

  • 28 February 2015
  • 13798 Views

Inilah Organisasi Baru Kementerian Sekretariat Negara Sesuai Perpres No. 24/2015

Setneg-1Sehubungan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Februari 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam Perpres ini disebutkan, bahwa Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) bertugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Adapun organisasi Kemensetneg terdiri dari: a. Sekretariat Kementerian; b. Sekretariat Presiden; c. Sekretariat Wakil Presiden; d. Sekretariat Militer Presiden; e. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan (sebelumya Deputi Bidang Perundang-undangan); f. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan; g. Deputi Bidang Administrasi Aparatur (sebelumnya Deputi Bidang Sumber Daya Manusia); dan h. Staf Ahli.

  • 28 February 2015
  • 15003 Views

Prioritas Untuk Petani Marjinal, Pemerintah Segera Bagikan Lahan Seluas 9 Juta Hektar

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya didampingi Menteri Pertanian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, menyampaikan keterangan kepada pers terkait pembagian lahan seluas 9 juta hektar, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/2)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya didampingi Menteri Pertanian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, menyampaikan keterangan kepada pers, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/2)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memimpin Rapat terbatas kabinet  mengenai ketersediaan lahan seluas 9 juta hektar yang akan dibagikan kepada rakyat, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/2) sore.

“Intinya kami diminta menjelaskan tentang program ketersediaan lahan 9 juta hektar sepanjang periode pemerintahan ini,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan kepada wartawan seusai rapat terbatas itu.

Ferry menjelaskan, yang mempunyai lahan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Sementara Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengurus bagian administrasinya.

  • 27 February 2015
  • 17084 Views

Menkes: 30 Persen Dana BPJS Kesehatan Terserap Untuk Penyakit Berat

Menteri Kesehatan Nila Moeloek didampingi Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris memberikan keterangan pers seusai rapat terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/2) sore

Menteri Kesehatan Nila Moeloek didampingi Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris memberikan keterangan pers seusai rapat terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/2) sore

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek mengakui mendengar adanya keluhan terhadap pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, termasuk masalah kekurangan atau defisit yang diresahkan masyarakat. Karena itulah, pada rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/2) siang, dilakukan evaluasi kenapa itu terjadi, ataupun juga hal-hal yang dikelola selama 1 tahun ini memang perlu dievaluasi.

Dalam keterangannya kepada wartawan seusai Ratas, Nila Moeloek mengemukakan, dalam masa 1 (satu) tahun sejak berlangsung 2014 lalu, sampai saat ini BPJS Kesehatan telah meng-cover sekitar 90,2 juta warga.

“Ini adalah masa transisi, dan ternyata begitu banyaknya warga yang sudah menderita penyakit yang akhirnya datang ke rumah sakit mau tidak mau untuk dilakukan suatu pengobatan,” kata Nila.

BERITA TERPOPULER

  • 5 January 2015
  • 129604 Views

Catatan Tentang Inflasi 2014

Seorang pedagang beras menjaga tokonya,  di Pasar Senen, Jakarta, Rabu  (22/7).Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 Januari 2015 melaporkan, bahwa selama Desember 2014 terjadi inflasi sebesar 2,46 persen, lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya (1,5 persen). Dengan demikian, inflasi tahun kalender (Januari-Desember 2014) mencapai 8,36 persen.

Nilai inflasi bulan Desember itu meleset dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2014 sebesar 5,3 persen. Besarnya nilai inflasi tersebut disebabkan oleh peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada seluruh kelompok pengeluaran, dengan penyumbang terbesar berasal dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,06 persen.

  • 9 January 2015
  • 120917 Views

“Mengubah dan Membawa KPK ke Era dan Paradigma Baru” (Bagian I) (Visi dan Misi Saya sebagai Calon Pimpinan KPK)

Oleh: Roby Arya Brata, Staf Sekretariat KabinetSebagaimana sudah saya paparkan di depan Komisi III DPR, jika Allah SWT menakdirkan saya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saya akan mengubah dan membawa KPK pada era baru dengan paradigma baru (institutional reform). Saya akan membuat dan mengubah KPK menjadi lebih efektif dan memiliki reputasi internasional karena menerapkan strategi-strategi pencegahan dan penindakan antikorupsi yang memenuhi standar-standar internasional, lebih beradab dan menghormati hak asasi manusia/HAM,  dan (lebih) menegakkan rule of law/due process of law.Visi tersebut saya rumuskan berdasarkan hasil kajian akademik dan kritik saya terhadap kekeliruan dan kelemahan strategi KPK (dan Pemerintah) dalam pemberantasan korupsi selama ini. Sebagian besar pemikiran ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan dalam buku dan tulisan-tulisan saya, bahkan jauh sebelum saya mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Jadi visi misi saya itu dirumuskan bukan (semata-mata) agar didukung DPR dan Pemerintah.Indikasi kegagalan atau kurang efektifnya strategi tersebut dapat diukur dari tidak tercapainya misi dan tujuan-tujuan kebijakan pemberantasan korupsi KPK (dan Pemerintah). Sejauh ini pencapaian target-target indikator kebijakan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi jangka menengah (2010 – 2014) yang ditetapkan sendiri oleh Pemerintah dan KPK dalam road map dan rencana strategis tidak tercapai atau kurang memuaskan. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang
  • 8 January 2015
  • 120892 Views

Agar Dana Desa Terkawal

Oleh: Siko Dian Sigit Wiyanto, pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI

KadesDesa seakan terlupakan dari pembangunan selama ini. Tidak heran jika banyak penduduk desa mencari pekerjaan di kota besar yang ekonominya jauh lebih berkembang. Akibatnya, kemajuan desa tidak begitu signifikan, bahkan diantaranya cenderung mengalami kemunduran. Hal inilah sebenarnya merupakan cikal bakal berbagai masalah di kota-kota tujuan urbanisasi, mulai dari kemacetan, tata kota yang semrawut, kepadatan penduduk, hingga tingkat kriminalitas yang tinggi. Disparitas pertumbuhan ekonomi antara desa dan kota sangat besar. Penjelasan motivasi penduduk desa melakukan urbanisasi adalah pertumbuhan tenaga kerja di desa tidak menambah output desa. Sebagai gambaran sederhana, penambahan satu tenaga kerja tidak menambah satu kilogram beras.

Dana desa sudah dianggarkan pada tahun anggaran 2015. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, jumlah alokasi dana desa nasional adalah Rp 9,01 triliun. Sebagian kalangan mengatakan ini merupakan kebijakan politis. Pasalnya pada periode pemerintahan sebelumnya, ada berbagai program dari masyakarat yang berbasis desa seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

  • 2 February 2015
  • 110297 Views

Dibuka, Beasiswa ‘Full Cost’ Bagi 3100 Sarjana

Beasiswa S2Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan membuka kesempatan bagi  3.100 sarjana untuk menerima  beasiswa S2 dan S3, baik di universitas dalam negeri maupun 200 universitas terbaik dunia untuk tahun 2015.

Pemerintah menanggung seluruh biaya pendaftaran, SPP, non SPP seperti tunjangan buku, tesis/disertasi, biaya kedatangan, visa, tunjangan keluarga, biaya hidup hingga biaya keadaan darurat.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »