web analytics

Home

BERITA

  • 17 January 2017
  • 5045 Views

Lanjutkan Reformasi Hukum, Pemerintah Evaluasi 41 Ribu Regulasi Yang Tidak Jelas

Menko Polhukam Wiranto berdiskusi dengan sejumlah menteri sebelum rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Menko Polhukam Wiranto berdiskusi dengan sejumlah menteri sebelum Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) siang. (Foto: Humas/Rahmat)

Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan reformasi hukum, dengan penekanan pada penataan regulasi yang tidak jelas lagi kegunaan dan manfaatnya. Badan Intelijen Negara (BIN) melaporkan adanya 41.000 regulasi, dimana diantaranya banyak yang saling tumpang tindih, tidak jelas manfaatnya, bahkan saling bertentangan.

“Regulasi ini akan dievaluasi dan ditata kembali sehingga regulasi yang sudah tidak perlu dan tidak bermanfaat itu dihapuskan,” kata Menko Polhukam Wiranto usai Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) sore.

  • 17 January 2017
  • 3098 Views

Dalam 2 Bulan, Satgas Saber Pungli Terima 22 Ribu Lebih Laporan dan Lakukan 81 OTT

Menko Polhukam Wiranto didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) sore. (Foto: Rahmat/Humas)

Menko Polhukam Wiranto didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) sore. (Foto: Humas/Rahmat)

Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengemukakan, dalam dua bulan sejak didirikannya, Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) telah menerima 22 ribu lebih laporan, yang disampaikan baik lewat website, SMS, maupun secara langsung melalui Call Center.

“Laporan tersebut sebagian besar langsung ditindaklanjuti, disalurkan kepada instansi lembaga terkait yang menangani pelayanan publik yang terkena, dan sudah mendapat tindakan administratif maupun tindakan hukum,” kata Wiranto kepada wartawan usai Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) sore.

  • 17 January 2017
  • 5487 Views

Soal SE Waktu Sambutan Menteri, Seskab: Presiden Ingin Langsung Pada Inti Persoalan

Seskab Pramono Anung membisikkan sesuatu kepada Menko Polhukam Wiranto, usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) sore. (Foto: Rahmat/Humas)

Seskab Pramono Anung membisikkan sesuatu kepada Menko Polhukam Wiranto, usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) sore. (Foto: Humas/Rahmat)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membenarkan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) bernomor B-750/Seskab/Polhukam/12/2016 tertanggal 23 Desember 2016 perihal Ketentuan Sambutan Menteri/Pimpinan Lembaga pada Kegiatan yang Dihadiri oleh Presiden. Surat edaran ini mengatur tentang durasi sambutan para Menteri/Pimpinan Lembaga pada kegiatan yang dihadiri oleh Presiden.

“Presiden kita ini, Presiden yang selalu tidak mau bertele-tele, langsung pada substansinya, pada inti persoalan,” tegas Seskab Pramono menjawab latar belakang dikeluarkannya surat edaran ini sebelum mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) sore.

  • 17 January 2017
  • 3641 Views

Tegaskan Pentingnya Toleransi, Seskab: Pemerintah Tidak Ingin Kebhinnekaan Diganggu

Seskab Pramono Anung didampingi Deputi Polhukam berbincang dengan Menteri PANRB Asman Abnur, sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Seskab Pramono Anung didampingi Deputi Polhukam Fadlansyah Lubis berbincang dengan Menteri PANRB Asman Abnur, sebelum Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) siang. (Foto: Humas/Rahmat)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, bahwa toleransi menjadi hal yang tidak bisa terbantahkan bagi Indonesia sebagai negara yang multikultur, multietnik, dan tidak homogen. Ia menegaskan, persoalan toleransi ini menjadi persoalan yang sangat penting sekali.

“Pemerintah tidak ingin persoalan kebhinnekaan diganggu oleh siapapun,” tegas Seskab Pramono Anung sebelum mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) siang. Penegasan ini disampaikan Seskab menanggapi usulan yang disampaikan sejumlah antropolog saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/1) kemarin.

  • 17 January 2017
  • 4295 Views

Agar Sejalan Dengan Pancasila, Presiden Jokowi: Perlu Evaluasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum, di Kantor Presiden, Jakarta. Selasa (17/1) siang. (Foto: Rahmah/ES)

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum, di Kantor Presiden, Jakarta. Selasa (17/1) siang. (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa reformasi hukum tidak hanya menyentuh sisi hilir yang terkait dengan pelayanan publik, tapi juga ke hulu yakni pembenahan aspek regulasi dan prosedur. Untuk itu, Presiden meminta agar penataan regulasi juga menjadi prioritas dalam reformasi hukum kali ini.

Namun Presiden mengingatkan kembali, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara peraturan dan bukan negara undang-undang. “Karena itu, perlu ada evaluasi atau review atas berbagai peraturan perundang-undangan, agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi, dan kepentingan nasional kita,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (ratas) tentang Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum, di Kantor Presiden, Jakarta. Selasa (17/1) siang.

  • 17 January 2017
  • 7519 Views

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016: Komite Sekolah Boleh Galang Dana

Komite SekolahDengan pertimbangan untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memandang perlu dilakukan revitalisasi tugas Komite Sekolah berdasarkan prinsip gotong royong. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 30 Desember 2016, Mendikbub menandatangani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor: 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Dalam peraturan ini disebutkan, bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

  • 17 January 2017
  • 6294 Views

Bicara di Rapim TNI, Seskab: Arahan Presiden, TNI Jangan Hanya Terkonsentrasi di Jawa

Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2017, di aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap

Seskab Pramono Anung menjadi Pembicara dalam Rapim TNI Tahun 2017, di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. (Foto: Humas/Jay)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), TNI berfungsi sebagai penangkal dan penindakan, serta pemulih kondisi keamanan negara.

“Arahan Presiden, pada ratas (Rapat Terbatas) beberapa waktu lalu,  TNI jangan hanya terkonsentrasi di Jawa. Harus ada pemikiran baru, harus ada ruang baru untuk menjaga Republik Indonesia ini,” kata Pramono saat menyampaikan pandangan, pikiran, dan sharing pengalaman kepada para peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2017, di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa (17/1) pagi.

  • 17 January 2017
  • 9157 Views

Presiden Jokowi Tandatangani Perpres tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

DuitDengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Desember 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik, menurut Perpres ini, adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

  • 17 January 2017
  • 6057 Views

Pemerintah Buka Seleksi 7 Calon Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2017-2022

Menkeu Sri Mulyani didampingi Menko Perekonomian dan Gubernur BI mengumumkan pembukaan seleksi calon DK OJK periode 2017-2022, di Kemenkeu, Jakarta, Senin (16/1).

Menkeu Sri Mulyani didampingi Menko Perekonomian dan Gubernur BI mengumumkan pembukaan seleksi calon DK OJK periode 2017-2022, di Kemenkeu, Jakarta, Senin (16/1).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui  Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2017 tentang Pembentukan Pansel Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2017-2022 telah menunjuk Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai Ketua sekaligus anggota membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Komisioner (DK)  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022.

Dalam keterangan pers di aula mezzanine gedung Djuanda I, kantor pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/1) siang, Menkeu Sri Mulyani mengemukakan pihaknya membuka seleksi untuk mengisi 7 jabatan dari anggota OJK periode 2012-2017 yang akan segera berakhir pada 23 Juli 2017 sesuai Keputusan Presiden Nomor 67/P/2012.

  • 16 January 2017
  • 19152 Views

Soal Buku ‘Jokowi Undercover’, Presiden: Kalau Datanya Tidak Jelas Kenapa Saya Harus Baca?

Presiden Jokowi naik kendaraan Anoa Amphibi saat menghadiri Rapim TNI 2017, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1) pagi. (Foto: OJI/Humas)

Presiden Jokowi naik kendaraan Anoa Amphibi saat menghadiri Rapim TNI 2017, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1) pagi. (Foto: OJI/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan memberikan komentar atas kasus penerbitan buku “Jokowi Undercover”, yang menyeret penulis buku tersebut, Bambang Tri yang mendekam di penjara sejak akhir Desember silam, karena dijerat ‎Pasal 16 UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik, dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE dan pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa negara.

Saat dicegat wartawan usai menghadiri pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2017, di Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1) pagi, Presiden Jokowi mengatakan, setiap pembuatan buku itu juga mestinya ada kaidah-kaidah ilmiah.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN