web analytics

Home

BERITA

  • 30 January 2015
  • 486 Views

Pemerintah Wajibkan Setiap Kabupaten/Kota Bentuk Kantor Bersama Samsat

Loket SamsatGuna melaksanakan ketentuan Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 19 Januari 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor atau disingkat Samsat.

Menurut Perpres ini, Sambat bertujuan memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif.

  • 30 January 2015
  • 1482 Views

Presiden Jokowi: Politik Indonesia Bebas Aktif, Manfaatnya Harus Dirasakan Rakyat

Wakil Menlu AM. Fachir seusai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/1) pagi

Wakil Menlu AM. Fachir seusai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/1) pagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kepala  perwakilan RI di luar negeri agar mampu menterjemahkan isu-isu prioritas pemerintah, antara lain perlindungan warga, kedaulatan wilayah, dan diplomasi ekonomi.

Permintaan Presiden Jokowi itu disampaikan kepada Wakil Menteri Luar Negeri  (Wamenlu) Abdurrahman Mohammad Fachir yang menemuinya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/1), guna melaporkan kesiapan Rapat Kerja Kemenlu dengan seluruh perwakilan RI di luar negeri.

  • 30 January 2015
  • 1337 Views

Punya 6 Direktorat Jendral, Tidak Ada Deputi di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

Kantor Kementerian DesaSesuai Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) telah diubah namanya menjadi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, dengan dimasukkannya urusan Desa yang sebelumnya menjadi bagian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Transmigrasi yang semula bagian dari urusan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) ke kementerian itu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 yang ditandatanganinya pada 21 Januari 2015 menegaskan, bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

  • 30 January 2015
  • 1520 Views

Perpres Kemendagri: Ditjen Kesbangpol Tidak Ada, Jumlah Ditjen dan Staf Ahli Tidak Berubah

Gd KemendagriBersamaan dengan ditekennya Peraturan Presiden (Perpres) sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 21 Januari 2015 juga telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tugas Kemendagri adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan negara. Sementara salah satu fungsinya adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politk dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil.

  • 29 January 2015
  • 2810 Views

Tidak Diminta Nama Baru Untuk Kapolri, Kompolnas Pastikan Presiden Jokowi Tunggu Proses Hukum

Presiden Jokowi berfoto bersama dengan Komisioner Kompolnas, seusai bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (29/1) sore

Presiden Jokowi berfoto bersama dengan Komisioner Kompolnas, seusai bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (29/1) sore

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Kamis (29/1) sore, menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan di antaranya membahas masalah kepastian dilantik tidaknya Komisaris Jendral (Komjen) Polisi Budi Gunawan yang sudah disetujui DPR-RI sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno selaku Ketua Kompolnas seusai pertemuan dengan Presiden Jokowi mengatakan, Kompolnas sudah berbicara dengan Presiden terkait masalah pelantikan Kapolri itu. “Keputusannya adalah kita tetap menunggu proses hukum yang berlaku,” tegasnya.

  • 29 January 2015
  • 3345 Views

Temui Jokowi, Habibie: Dipilih Rakyat, Presiden Harus Memihak Kepentingan Rakyat

Mantan Presiden BJ. Habibie memberikan keterangan pers didampingi Presiden Jokowi, seusai bertemu di Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/1)

Mantan Presiden BJ. Habibie memberikan keterangan pers didampingi Presiden Jokowi, seusai bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (29/1)

Setelah menerima kunjungan mantan calon Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jabar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung kembali ke Jakarta, untuk menerima kunjungan mantan Presiden Baharudi Jusuf (BJ) Habibie, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (29/1) sore.

Dalam keterangan pers yang digelar seusai pertemuan, mantan Presiden BJ. Habibie mengaku dirinya mendapatkan kehormatan dan kesempatan untuk bersilaturahmi dan bertukar informasi dengan Presiden RI.

  • 29 January 2015
  • 3583 Views

Soal Calon Kapolri, Presiden Jokowi: Ada Proses Hukum Yang Harus Kita Hormati

Presiden Jokowi melepas kepergian Prabowo Subianto seusai keduanya bertemu di Istana Bogor, Jabar, Kamis (29/1)

Presiden Jokowi melepas kepergian Prabowo Subianto seusai keduanya bertemu di Istana Bogor, Jabar, Kamis (29/1)

Terkait dengan proses pengangkatan calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, ia harus menghormati proses-proses hukum yang ada, karena sekarang ini ada proses pra peradilan.

“Ya semuanya harus dihormati. Tidak mungkin saya mengintervensi kesana. Jadi ya ditunggu,” kata Jokowi dalam keterangan pers seusai bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Istana Bogor, Jabar, Kamis (29/1).

BERITA TERPOPULER

  • 12 November 2014
  • 403207 Views

Kedelai Jember Tembus Pasar Internasional

Edamame komoditas unggulan Jember (1)Provinsi Jawa Timur (Jatim) merupakan lumbung kedelai terbesar di Indonesia yang menyumbang sekitar 42% produksi  kedelai nasional. Produksi kedelai Jatim tahun 2013 tercatat 329.461 ton atau 42,23% dari produksi kedelai nasional yang mencapai 779.992 ton, sementara pada tahun 2014 produksi kedelai Jatim diperkirakan mencapai 326.154 ton atau 36,37% dari angka ramalan kedelai nasional yang diperkirakan mencapai 896.602 ton.

Penghasil kedelai di Jatim menyebar di berbagai kabupaten terutama Banyuwangi, Bojonegoro, Pasuruan, Lamongan, Sampang dan Jember. Saat ini kabupaten penghasil kedelai tertinggi diduduki Banyuwangi yang menyumbang sekitar 17,28% dari total produksi kedelai Jatim.

  • 19 November 2014
  • 402837 Views

PNPM MANDIRI Membantu Membangun Infrastruktur Perdesaan

jalanjembatan1Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah turut merasakan manfaat program PNPM Perdesaan. Berbagai infrastruktur desa dibangun untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ) untuk PNPM mulai awal program tahun 2009 hingga 2014  di 18 kecamatan  yang ada di Sragen mencapai total Rp127,8 miliar. Pemerintah melalui PNPM Mandiri menyalurkan dana dengan “mandat penuh” untuk didayagunakan oleh masyarakat sehingga memberikan manfaat yang maksimal. Selain penyaluran dana, pemerintah juga memberikan pendampingan dan fasilitasi baik dari sisi teknis pembangunan, pembuatan RAB serta pengelolaan dan lapora keuangannya.

  • 24 November 2014
  • 400353 Views

BOS Tuntaskan Wajib Belajar di Jember

Bangunan sekolah SDN 1 AmbuluPendidikan merupakan program prioritas pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul. Anggaran 20 persen sesuai dengan amanat undang-undang pendidikan telah dilaksanakan. Perhatian pemerintah tidak hanya membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat usia sekolah untuk menikmati pendidikan melalui program wajib belajar 9 tahun. Program bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan wujud nyata upaya pemerintah untuk menyiapkan daya saing SDM bangsa. Biaya sekolah menjadi terjangkau dari SD sampai tingkat SMA/SMK sederajat. Dampak dari biaya sekolah yang terjangkau hingga tanpa dipungut biaya memiliki dampak positif kepada daerah. Tidak ada alasan anak usia sekolah tidak bisa sekolah dengan alasan biaya. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan bagi siswa kurang mampu dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Angka putus sekolah terus mengalami penurunan secara drastis setiap tahun. Pemerintah juga memperhatikan mutu pendidikan dan sarana penunjang pendidikan seperti kelayakan gedung sekolah. Pemerintah bertekad pada tahun 2014 ini seluruh sekolah memiliki ruang kelas yang layak untuk kenyamanan belajar siswa.

  • 2 December 2014
  • 384749 Views

Pembangunan Infrastruktur oleh PNPM Mandiri di Kabupaten Bandung Barat

jalan pnpmProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Bandung Barat mendapat sambutan yang  hangat dari masyarakat. Mereka bergotong royong membangun berbagai infrastruktur yang meliputi jalan, drainase/ talud, jembatan, sarana air bersih dan  sarana pendidikan. Sumber utama PNPM mandiri  berasal dari APBN dan APBD serta partisipasi dari warga yang memberikan secara sukarela. PNPM Mandiri dilaksanakan sejak tahun 2009. Dana yang dikucurkan pada periode 2008 – 2014 telah mencapai Rp 143,2 miliar yang terdiri dari APBN sebesar Rp 123,4 miliar  dan  APBD sebesar Rp 19,8 miliar dengn tambahan berasal dari swadaya masyarakat sebesar Rp 8,4 milyar. Adapun tenaga kerja yang terserap sejak 2008-2014 sebanyak 57.611 orang.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »