web analytics

Home

BERITA

  • 25 May 2016
  • 108 Views

2 Gubernur Yang Dilantik Menggantikan Gubernur Sebelumnya Yang Tersandung Korupsi

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengikuti kirab bersama para gubernur dan wakil gubernur sebelum dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/5) sore. (Foto: Rahmad/Humas)

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengikuti kirab bersama para gubernur dan wakil gubernur sebelum dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/5) sore. (Foto: Rahmad/Humas)

Acara pelantikan 4 (empat) gubernur dan 2 (dua) wakil gubernur yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/5) sore, agak berbeda dibanding pelantikan-pelantikan sebelumnya. Ini karena dari 4 (empat) Gubernur yang dilantik, 2 (dua) di antaranya menggantikan gubernur yang terjerat kasus korupsi, dan seorang lagi menggantikan gubernur sebelumnya yang meninggal dunia. Dengan demikian, hanya satu gubernur yang betul-betul ‘baru’ hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Tiga gubernur yang dilantik menggantikan gubernur sebelumnya adalah: 1. Ir. Arsyadjuliandi Rachman (Gubernur Riau) yang menggantikan Annas Mamun yang dinonaktifkan karena kasus korupsi alih fungsi lahan; 2. Tengku Erry Nuradi (Gubernur Sumatera Utara) menggantikan Gatot Pudjo Nugroho yang tersandung kasus korupsi dana bantuan sosial di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan 3.  Nurdin Basirun  (Gubernur Kepulauan Riau) menggantikan Muhammad Sani yang meninggal dunia pada April 2016 lalu.

  • 25 May 2016
  • 668 Views

Lantik 4 Gubernur, Presiden Jokowi: Wujudkan Janji Saudara Untuk Capai Kesejahteraan Rakyat

Presiden Jokowi menyaksikan penandatangan berita acara pelantikan Gubernur, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/5) sore. (Foto: Rahmad/Humas)

Presiden Jokowi menyaksikan penandatangan berita acara pelantikan Gubernur, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/5) sore. (Foto: Rahmad/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantiknya, bahwa mereka harus menjalankan tugas sejarah yang maha berat, yaitu mewujudkan janji-janji untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan rakyat di daerah yang mereka pimpin.

Presiden mengingatkan tugas maha berat Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantiknya, yaitu memastikan semua rakyat yang dipimpinnya cukup pangan, mendapatkan air bersih, memperoleh listrik, menikmati layanan transportasi umum yang terjangkau, serta mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan dengan kualitas yang baik.

  • 25 May 2016
  • 1389 Views

Tim Sensus Ekonomi BPS Juga Gali Data Dari Jokowi

Presiden Jokowi menerima Tim Sensus Ekonomi dari Badan Pusat Statistik, Rabu (25/5), di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Jokowi menerima Tim Sensus Ekonomi dari Badan Pusat Statistik, Rabu (25/5), di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: Humas/Rahmat)

Tim Sensus Ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/5) siang. Kedatangan Tim Sensus Ekonomi BPS itu dimaksudkan untuk menggali data mengenai informasi utuh dari perekonomian dalam negeri.

Sebagaimana yang dilakukan di rumah-rumah warga, seusai menggali data dari Presiden Jokowi, 9 (sembilan) orang perwakilan dari Tim Sensus Ekonomi juga melakukan penempelan stiker di pintu Istana Merdeka tanda bahwa Presiden telah memberikan data kepada tim Sensus terkait pendataan Sensus Ekonomi.

  • 25 May 2016
  • 2030 Views

Mendagri Mengaku Sudah Batalkan Sedikitnya 3.143 Peraturan

Mendagri Tjahjo Kumolo

Mendagri Tjahjo Kumolo

Menyusul adanya instruksi Presiden Joko Widodo untuk menghapus Peraturan Daerah (Perda) bermasalah, yang jumlahnya ribuan dan tersebar di sebagian besar di tanah air, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku telah menuntaskan target perbaikan aturan itu.

“Penuntasan tersebut telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan membatalkan, setidaknya 3.143 peraturan,” ungkap Tjahjo sebagaimana dikutip situs www.kemendagri.go.id, Rabu (25/5) siang.

  • 25 May 2016
  • 4964 Views

10 Tahun Tidak Bayar Pajak, Menkeu Minta Dirjen Pajak Tindak Tegas PMA Nakal

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro menekankan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menindak tegas perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) nakal yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar. Kriteria nakal ini merujuk kepada perusahaan PMA yang tidak membayar pajaknya dalam sepuluh tahun terakhir, atau perusahaan yang selalu mengaku merugi.

“Tentunya pemeriksaan yang lebih tegas kepada wajib pajak, khususnya PMA yang dalam tempo minimum sepuluh tahun itu tidak pernah membayar pajak atau selalu mengaku rugi,” kata Menkeu setelah melantik pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

  • 25 May 2016
  • 3411 Views

Setkab Kirim Wakil Ikuti Bimbingan Teknis Sistem Informasi dan Komunikasi Publik

BimtekPerwakilan Sekretariat Kabinet (Setkab) dan 14 perwakilan pelaksana teknis pelayanan informasi (website) Kementerian/Lembaga (K/L) serta Tenaga Humas Pemerintah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) SIKP, di Pusat TIK Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (24/5). Bimtek ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dalam teknis pengunggahan Sistem Informasi dan Komunikasi Publik (SIKP).

Aplikasi dari SIKP sendiri merupakan wadah/tempat data dan informasi yang dikirimkan dari Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pengembangan aplikasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

  • 25 May 2016
  • 4354 Views

Presiden Jokowi Tandatangani Perpres Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi

PLTUDengan pertimbangan dalam rangka menjamin ketahanan energi dan untuk menetapkan langkah-langkah darurat penanggulangan krisis energi dan darurat energi yang dilaksanakan oleh Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.

Menurut Perpres ini, penetapan dan penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi dilakukan terhadap jenis energi yang digunakan untuk kepentingan publik sebagai pengguna akhir secara nasional.

  • 24 May 2016
  • 7159 Views

Evaluasi Paket Kebijakan I – XII, Darmin: Tinggal 9 Peraturan Yang Belum Selesai

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Seskab Pramono Anung memberikan keterangan pers usai mengikuti ratas (24/5). (Foto: Humas/Jay)

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Seskab Pramono Anung memberikan keterangan pers usai mengikuti ratas (24/5). (Foto: Humas/Jay)

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, dari paket Kebijakan Ekonomi I-XII terdapat 203 deregulasi. Dari 203 deregulasi tersebut telah dikeluarkan sebanyak 194 peraturan atau 96%, mulai dari Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), dan seterusnya.

“Jadi yang masih belum keluar juga, masih dalam pembahasan ada 9 atau 4%,” ungkap Darmin kepada wartawan usai Rapat Terbatas tentang Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi I-XII di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/5) petang.

  • 24 May 2016
  • 7508 Views

Seskab: Presiden Pimpin Langsung Tim Pemantauan Paket Deregulasi

Seskab Pramono Anung menjawab pertanyaan wartawan usai ratas, Selasa (24/5), di Kantor Presiden, Jakarta. (Foto: Humas/Jay)

Seskab Pramono Anung menjawab pertanyaan wartawan usai ratas, Selasa (24/5), di Kantor Presiden, Jakarta. (Foto: Humas/Jay)

Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan membahas evaluasi terhadap Paket Kebijakan Ekonomi atau Paket Deregulasi jilid I hingga XII, di Kantor Ppresiden, Jakarta, Selasa (24/5) sore memutuskan meminta Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk segera mempersiapkan dan membentuk task force atau gugus tugas, yang oleh Presiden namanya nanti akan menjadi Tim Pemantauan Paket Deregulasi.

“Sekali lagi kami ulang, Tim Pemantauan Paket Deregulasi, yang akan dipimpin secara langsung oleh Bapak Presiden. Kenapa dipimpin secara langsung oleh Presiden, agar paket deregulasi dari I-XII bisa berjalan efektif sampai ke daerah,” tegas Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan usai Rapat Terbatas.

  • 24 May 2016
  • 9320 Views

Agar Efektif, Presiden Jokowi Minta Ada ‘Task Force’ Kawal Paket Kebijakan Ekonomi

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/5) sore. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas membahas evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/5) sore. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, proses monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program-program prioritas, termasuk paket kebijakan harus terus dilakukan, baik dengan turun lapangan mengecek langsung, dan juga untuk melihat dari sisi perjalanan prosedurnya.

“Saya akan selalu mengecek lagi, cek lagi, cek lagi, apakah paket ini betul-betul sudah berjalan secara efektif, dan saya ingin memastikan semua paket ekonomi yang sudah dikeluarkan sudah berjalan,” kata Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/5) sore.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN