web analytics

Home

BERITA

  • 3 September 2015
  • 1515 Views

Diundang Makan Siang Ke Istana, Pedagang Ini Hadiahi Presiden Jokowi Burung Kenari

Presiden Jokowi mengangkat burung kenari hadiah yang diberikan pedagang tradisional yang telah diundangnya makan siang, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/9) siang

Presiden Jokowi mengangkat burung kenari hadiah yang diberikan pedagang tradisional yang telah diundangnya makan siang, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/9) siang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak makan siang dan berdialog dengan para pedagang dari 19 pasar tradisional di DKI Jakarta di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/9) siang.

Dialog diawali dengan makan siang bersama. Kepala Staf Presiden Teten Masduki, yang memandu pertemuan ini, mempersilahkan para pedagang untuk mencicipi masakan istana.

Para pedagang pun menuju meja dan memilih menu kesukaan mereka antara lain empal gentong, soto, siaomay, gado-gado, oseng-oseng. Mereka kemudian kembali menuju meja bundar dan menyantap makan siang bersama Presiden Jokowi.

  • 3 September 2015
  • 1551 Views

Presiden Jokowi Umumkan 7 Nama Calon Anggota Komisi Yudisial 2015-2020

Presiden Jokowi didampingi anggota Pansel mengumumkan 7 nama calon anggota KY 2015-2020, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/9)

Presiden Jokowi didampingi anggota Pansel mengumumkan 7 nama calon anggota KY 2015-2020, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/9)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan 7 (tujuh) nama calon anggota Komisi Yudisial (KY) untuk masa jabatan 2015-2020, yang telah berhasil dijaring oleh Panitia Seleksi (Pansel) KY sejak empat bulan terakhir. Pengumuman dilakukan setelah Presiden Jokowi menerima Pansel KY yang dipimpin oleh ketuanya Harkristuti Harkrisnowo, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/9).

Ketujuh nama calon anggota KY itu adalah: 1. Joko Sasmito mewakili unsur mantan hakim; 2.    Maradaman Harahap mewakili unsur mantan hakim; 3. Farid Wajdi mewakili unsur praktisi hukum; 4. Sumartoyo mewakili unsur praktisi hukum; 5. Wiwiek Awiati mewakili unsur akademisi hukum; 6. Harjono mewakili unsur akademisi hukum; dan 7. Sukma Violetta mewakili unsur anggota masyarakat.

  • 3 September 2015
  • 2848 Views

Lepas Satelit LAPAN-A2, Presiden Jokowi: Penelitian Konkret Seperti Ini Yang Dibutuhkan

Presiden Jokowi meninjau hasil penelitian LAPAN seusai meluncurkan Satelit Ekuatorial LAPAN-2, di Pusat Teknologi Satelit LAPAN, Bogor, Jabar, Kamis (3/9) pagi

Presiden Jokowi meninjau hasil penelitian LAPAN seusai meluncurkan Satelit Ekuatorial LAPAN-2, di Pusat Teknologi Satelit LAPAN, Bogor, Jabar, Kamis (3/9) pagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas satelit ekuatorial pertama di Indonesia, LAPAN-A2, Kamis (3/9) pagi, di Pusat Teknologi Satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Jl. Cagak Satelit KM 4, Rancabungur, Bogor, Jawa Barat. Satelit tersebut digunakan untuk pemantauan kemaritiman Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh LAPAN. “Penelitian yang konkret seperti inilah yang dibutuhkan,” tegas Presiden Jokowi.

Sebelumnya Kepala LAPAN Thomas Djamaludin dalam laporannya mengatakan,  bahwa satelit LAPAN A2 merupakan pengembangan dari LAPAN A1/LAPAN-TUBSAT hasil kerja sama TU Berlin, Jerman.

  • 3 September 2015
  • 3235 Views

Badan Usaha Pelabuhan Kini Bisa Langsung Dapat Konsesi Pelayanan Jasa Kapal Dan Penumpang

Sunda KelapaDalam rangka mempercepat penyediaan infrastruktur kepelabuhanan melalui peningkatan investasi di bidang kepelabuhanan guna mendorong pembangunan nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 19 Agustus 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan.

Perubahan dilakukan menyangkut masalah pemberian konsensi kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang, yang termuat dalam Pasal 74 PP Nomor 61 Tahun 2009.

  • 2 September 2015
  • 7267 Views

Waseskab: Humas Pemerintah Tidak Hanya ‘Mengcounter’ Serangan, Tapi Menciptakan Kondisi

Wakil Seskab Bistok Simbolon (tengah) saat memberikan paparan pada Pertemuan Tematik Bakohumas, di Lemhanas, Jakarta, Rabu (2/9)

Wakil Seskab Bistok Simbolon (tengah) saat memberikan paparan pada Pertemuan Tematik Bakohumas, di Lemhanas, Jakarta, Rabu (2/9)

Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) Bistok Simbolon mengemukakan, informasi mengenai kerja pemerintah yang besar  saat ini tidak cukup hanya diselesaikan oleh Juru Bicara Presiden, namun harus ada institusi yang capable, untuk bisa memperoleh informasi dan data tentang program-program pemerintah dari pusat sampai daerah.

Saat berbicara pada Pertemuan Tematik Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas), di Gedung Lemhanas, Jakarta, Rabu (2/9) siang, Bistok menyampaikan bahwa Pemerintah beranggapan kementerian yang lebih tepat untuk ikut menyampaikan informasi kepada masyarakat. Atas dasar itulah, terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

  • 2 September 2015
  • 8727 Views

Presiden Jokowi Minta Lembaga Penyiaran Tidak Hanya Kejar ‘Rating’ Dan Tonjolkan Sensasi

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada pembukaan Rapim KPI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9)

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada pembukaan Rapim KPI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta lembaga penyiaran untuk tidak hanya mengejar rating, dengan menonjolkan sensasi. Untuk itu, Presiden Jokowi mengajak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memusatkan perhatian pada pengawasan program siaran sehingga lembaga penyiaran tidak menyimpang dari regulasi dan aturan yang ada.

“Apabila kita hanya mengejar rating saja, masyarakat akan mudah terjebak pada sensasi,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)  di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9) siang.

  • 2 September 2015
  • 8278 Views

Dorong Penyerapan Anggaran, Pemerintah Akan Terbitkan Aturan Pemberian Sanksi Bagi Daerah

Mendagri Tjahjo Kumolo

Mendagri Tjahjo Kumolo

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Sekretaris Kabinet (Seskab), dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) akan segera menyusun aturan memberikan sanksi bagi daerah, apa itu provinsi, kota, kabupaten yang penyerapan untuk tahun anggaran 2015 ini rendah sekali. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan stimulus terhadap daerah yang penyerapan anggarannya bisa maksimal.

“Saya kira ini yang harus dilakukan, memperketat ijin Kepala Daerah untuk meninggalkan daerahnya. Kalau sakit, apa boleh buat. Presiden ke daerah, kepala daerahnya tidak ada tanpa ijin yang jelas, saya kira juga sesuatu hal yang harus ada sanksi,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan seusai menghadiri sidang kabinet paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9) siang.

BERITA TERPOPULER

  • 3 September 2015
  • 1516 Views

Diundang Makan Siang Ke Istana, Pedagang Ini Hadiahi Presiden Jokowi Burung Kenari

Presiden Jokowi mengangkat burung kenari hadiah yang diberikan pedagang tradisional yang telah diundangnya makan siang, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/9) siang

Presiden Jokowi mengangkat burung kenari hadiah yang diberikan pedagang tradisional yang telah diundangnya makan siang, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/9) siang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak makan siang dan berdialog dengan para pedagang dari 19 pasar tradisional di DKI Jakarta di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/9) siang.

Dialog diawali dengan makan siang bersama. Kepala Staf Presiden Teten Masduki, yang memandu pertemuan ini, mempersilahkan para pedagang untuk mencicipi masakan istana.

Para pedagang pun menuju meja dan memilih menu kesukaan mereka antara lain empal gentong, soto, siaomay, gado-gado, oseng-oseng. Mereka kemudian kembali menuju meja bundar dan menyantap makan siang bersama Presiden Jokowi.

  • 3 September 2015
  • 1552 Views

Presiden Jokowi Umumkan 7 Nama Calon Anggota Komisi Yudisial 2015-2020

Presiden Jokowi didampingi anggota Pansel mengumumkan 7 nama calon anggota KY 2015-2020, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/9)

Presiden Jokowi didampingi anggota Pansel mengumumkan 7 nama calon anggota KY 2015-2020, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/9)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan 7 (tujuh) nama calon anggota Komisi Yudisial (KY) untuk masa jabatan 2015-2020, yang telah berhasil dijaring oleh Panitia Seleksi (Pansel) KY sejak empat bulan terakhir. Pengumuman dilakukan setelah Presiden Jokowi menerima Pansel KY yang dipimpin oleh ketuanya Harkristuti Harkrisnowo, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/9).

Ketujuh nama calon anggota KY itu adalah: 1. Joko Sasmito mewakili unsur mantan hakim; 2.    Maradaman Harahap mewakili unsur mantan hakim; 3. Farid Wajdi mewakili unsur praktisi hukum; 4. Sumartoyo mewakili unsur praktisi hukum; 5. Wiwiek Awiati mewakili unsur akademisi hukum; 6. Harjono mewakili unsur akademisi hukum; dan 7. Sukma Violetta mewakili unsur anggota masyarakat.

  • 3 September 2015
  • 2849 Views

Lepas Satelit LAPAN-A2, Presiden Jokowi: Penelitian Konkret Seperti Ini Yang Dibutuhkan

Presiden Jokowi meninjau hasil penelitian LAPAN seusai meluncurkan Satelit Ekuatorial LAPAN-2, di Pusat Teknologi Satelit LAPAN, Bogor, Jabar, Kamis (3/9) pagi

Presiden Jokowi meninjau hasil penelitian LAPAN seusai meluncurkan Satelit Ekuatorial LAPAN-2, di Pusat Teknologi Satelit LAPAN, Bogor, Jabar, Kamis (3/9) pagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas satelit ekuatorial pertama di Indonesia, LAPAN-A2, Kamis (3/9) pagi, di Pusat Teknologi Satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Jl. Cagak Satelit KM 4, Rancabungur, Bogor, Jawa Barat. Satelit tersebut digunakan untuk pemantauan kemaritiman Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh LAPAN. “Penelitian yang konkret seperti inilah yang dibutuhkan,” tegas Presiden Jokowi.

Sebelumnya Kepala LAPAN Thomas Djamaludin dalam laporannya mengatakan,  bahwa satelit LAPAN A2 merupakan pengembangan dari LAPAN A1/LAPAN-TUBSAT hasil kerja sama TU Berlin, Jerman.

  • 3 September 2015
  • 3236 Views

Badan Usaha Pelabuhan Kini Bisa Langsung Dapat Konsesi Pelayanan Jasa Kapal Dan Penumpang

Sunda KelapaDalam rangka mempercepat penyediaan infrastruktur kepelabuhanan melalui peningkatan investasi di bidang kepelabuhanan guna mendorong pembangunan nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 19 Agustus 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan.

Perubahan dilakukan menyangkut masalah pemberian konsensi kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang, yang termuat dalam Pasal 74 PP Nomor 61 Tahun 2009.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »