web analytics

Home

BERITA

  • 31 August 2016
  • 7004 Views

Dana Alokasi Umum Ditunda, Mendagri Minta Pemerintah Daerah Hemat Anggaran

Mendagri Tjahjo Kumolo saat rapat bersama Menko PMK Puan Maharani dan Menpora Imam Nahrawi, di Kemenko PMK, Rabu (31/8) pagi

Mendagri Tjahjo Kumolo saat rapat bersama Menko PMK Puan Maharani dan Menpora Imam Nahrawi, di Kemenko PMK, Rabu (31/8) pagi

Keputusan pemerintah menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk 169 daerah dengan nilai total Rp 19,4 triliun perlu disikapi dengan bijak oleh pemerintah daerah. Mereka diharapkan cermat mengatur kas daerahnya masing-masing, dengan jalan melakukan restrukturisasi dan efisiensi anggaran bersama DPRD, dan mengendalikan pos-pos belanja yang tak begitu krusial.

“Intinya lakukan penghematan dan penjadwalan proyek yang belum dilelang. Saya kira DAU hanya ditunda pembayarannya dan tak akan mengganggu perencanaan,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjawab pertanyaan wartawan, di Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu (30/8) pagi.

  • 31 August 2016
  • 7666 Views

Virus Zika Serang Singapura, Kemenkes Perketat Pemantauan Warga di Pelabuhan/Bandara

ZikaMenindaklanjuti kasus penularan Zika di Singapura, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya virus Zika itu ke Indonesia. Hal ini dikarenakan letak geografis Singapura yang berbatasan langsung dengan Indonesia, khususnya dengan Kota Batam. Selain itu, letak negara Singapura yang dekat, mobilitas orang yang datang dari Singapura ke Batam atau sebaliknya, sangat banyak.

“Sejak tadi pagi untuk meningkatkan awareness kepada seluruh petugas kesehatan dan juga masyarakat kita, saya telah keluarkan surat perintah kepada seluruh Kantor Kesehatan Pelabuhan yang ada di seluruh pintu masuk, untuk melakukan surveilans dan pemantauan lebih teliti lagi,” kata Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kemenkes, dr. H. Mohamad Subuh, MPPM di Jakarta, beberapa saat lalu.

  • 31 August 2016
  • 10286 Views

Inilah PMK tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Miliki Harta Melalui SPV

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Dengan pertimbangan  bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum Pengampunan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Harta tidak langsung melalui special purpose vehicle (SPV), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 23 Agustus 2016 telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 127/PMK.010/2016 tentang  Pengampunan Pajak Berdasarkan Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle.

Dalam PMK itu disebutkan, bahwa Special Purpose Vehicle merupakan perusahaan antara yang: a. didirikan semata-mata untuk menjalankan fungsi khusus tertentu untuk kepentingan pendirinya, seperti pembelian dan/ atau pembiayaan investasi; dan b. tidak melakukan kegiatan usaha aktif.

  • 31 August 2016
  • 12483 Views

Hadapi Persaingan, Presiden Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Kalau Ada Pilpres Tarungnya Nanti

Presiden Jokowi didampingi Menko Polhukam dan Mendagri saat membuka Rakernas I ADKASI, di Hall C2 JI Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/8). (Foto: Humas/Oji)

Presiden Jokowi didampingi Menko Polhukam dan Mendagri saat membuka Rakernas I ADKASI, di Hall C2 JI Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/8). (Foto: Humas/Oji)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, kompetisi persaingan sekarang ini begitu sangat sengitnya, antar negara, nantinya antar daerah akan terjadi. Sekarang baru dibuka, baru dibuka hanya ASEAN, ASEAN Economi Community, tapi nanti bisa pertarungan itu antar kawasan, antar kawasan.

“Saya kadang-kadang kalau pas ketemu dengan kepala negara, kepala pemerintahan di ASEAN, kalau pas ketemu kelihatannya kita ini kan tetangga satu grup ASEAN, kalau pas foto, fotonya pasti bergandengan seperti ini. Tapi sadarlah kita semuanya bahwa apapun mereka ini adalah pesaing-pesaing kita, kita harus sadar mereka adalah pesaing,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional I Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), di Hall C2 Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/8) sore.

  • 31 August 2016
  • 12065 Views

Yang Mengajukan Banyak Sekali, Presiden Jokowi: Menteri ESDM Dalam Waktu Dekat Akan Dipilih

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri Rakernas I ADKASI, Selasa (30/8), di JIExpo Kemayoran, Jakarta. (Foto: Humas/Oji)

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai membuka Rakernas I ADKASI, Selasa (30/8), di JIExpo Kemayoran, Jakarta. (Foto: Humas/Oji)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah kosong sejak diberhentikannya Arcandra Tahar dari jabatan tersebut pada 15 Agustus lalu akan diisi, dan tidak akan terus dikosongkan.

“Ya tentu saja nanti akan diisi. Pasti diisi, masa akan dikosongkan,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai membuka Rapat Kerja Nasional I Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), di Hall C2 Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/8) sore.

  • 30 August 2016
  • 10356 Views

Pengesahan Tunggu ‘Timing’, Presiden Jokowi Sudah Setujui RPP Hak Keuangan Pimpinan/Anggota DPRD

Presiden memberikan sambutan pada Rakernas I ADKASI, Selasa (30/8) sore, di JIExpo Kemayoran, Jakarta. (Foto: Humas/Oji)

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada Rakernas I ADKASI, Selasa (30/8) sore, di JIExpo Kemayoran, Jakarta. (Foto: Humas/Oji)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, sudah dipegangnya. Secara prinsip Presiden setuju dengan RPP tersebut.

“Sudah di tangan saya, sudah di tangan saya yang berkaitan dengan ini, 100% sudah setuju yang berkaitan dengan hak keuangan, sudah,” kata Presiden Jokowi pada Rapat Kerja Nasional I Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), di Hall C2 Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/8) sore.

  • 30 August 2016
  • 224743 Views

Penghasilan Di bawah Rp 4,5 Juta/Bulan Tidak Perlu NPWP, Tidak Perlu Bayar Pajak Penghasilan

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi menegaskan, orang yang memiliki penghasilannya di bawah Rp4,5 juta per bulan, tidak perlu punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak, dan tidak perlu membayar pajak penghasilan (PPh). Karena itu, mereka juga tidak perlu mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.

“Sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 sebagai peraturan pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp4,5 juta per bulan tidak wajib mengikuti program amnesti pajak,” kata Ken dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (30/8) siang.

  • 30 August 2016
  • 15120 Views

Mabes Polri: Tersangka Kasus Vaksin Palsu 23 Orang, Termasuk Produsen dan 5 Dokter

Dirjen IKP, Asdep Humas dan Protokol Setkab, dan Karo Penmas Polri serta para pembicara lain di acara Bakohumas, Selasa (30/8) pagi. (Foto: Edy N/Humas)

Dirjen IKP, Asdep Humas dan Protokol Setkab, dan Karo Penmas Polri serta para pembicara lain di acara Bakohumas, Selasa (30/8) pagi. (Foto: Edy N/Humas)

Dari hasil proses penyelidikan yang diawali dengan pengumpulan dan analisis data, Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)  menemukan peristiwa pidana peredaran, penggunaan dan pembuatan vaksin palsu. Dalam kasus ini, sebanyak 23 orang telah ditemukan bukti permulaan untuk ditetapkan sebagai tersangka.

“Perkembangan sidik vaksin ditemukan beberapa tersangka yakni 6 produsen, 9 distributor, 2 pengumpul bekas botol vaksin, 1 pencetak label dan bungkus, serta 5 orang dokter,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Mabes Polri,  Brigjen Pol Agung Setya, dalam acara Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Wisma Bhayangkari, Kebayoran, Jakarta, Selasa (30/8).

  • 30 August 2016
  • 22383 Views

Soal Tax Amnesty, Presiden Jokowi: Ini Hak Bukan Kewajiban, Bisa Digunakan Bisa Tidak

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai membuka IFFC, di ICE, BSD, Tangerang, Banten, Selasa (30/8) pagi. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai membuka IFFC, di ICE, BSD, Tangerang, Banten, Selasa (30/8) pagi. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, program pengampunan pajak atau tax amnesty memang menyasar pembayar-pembayar pajak besar, utamanya, yang menaruh uangnya di luar negeri. Tetapi,  lanjut Presiden, tax amnesty ini juga bisa diikuti oleh yang lain seperti pengusaha menengah dan pengusaha kecil.

Tetapi untuk menghilangkan gosip, rumor, atau keresahan jika ada, meskipun menurut Presiden yang dilihatnya di bawah juga enggak ada apa-apa, sudah keluar Peraturan Dirjen yang kurang lebih mengatakan misalnya untuk petani, nelayan, pensiunan tidak perlu ikut tax amnesty.

  • 30 August 2016
  • 18177 Views

Indonesia Membutuhkan, Presiden Jokowi Ajak Anak Muda Hasilkan Terobosan Aplikasi Digital

Presiden Jokowi meninjau pameran di IFFC, yang digelar di ICE, BSD, Tangerang, Banten, Selasa (30/8) pagi. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Jokowi meninjau pameran di IFFC, yang digelar di ICE, BSD, Tangerang, Banten, Selasa (30/8) pagi. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Jokowi mengemukakan, berkat perkembangan teknologi digital kita sekarang hidup di dunia yang terasa tanpa sekat dan tanpa batasan fisik. Banyak negara-negara yang wilayah-wilayahnya terpisah secara fisik, sekarang juga sudah bisa tersambung dalam satu dunia, yaitu dunia internet.

“Manfaat atau kemampuan teknologi digital tersebut perlu juga kita lihat sebagai sebuah kesempatan emas, terutama untuk menjangkau mereka yang selama ini belum terjangkau oleh jasa layanan keuangan formal,” kata Presiden Jokowi saat membuka Indonesia Fintech Festival and Conference (IFFC), yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, Selasa (30/8) pagi.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN