web analytics

Home

BERITA

  • 29 January 2015
  • 451 Views

Soal Calon Kapolri, Presiden Jokowi: Ada Proses Hukum Yang Harus Kita Hormati

Presiden Jokowi melepas kepergian Prabowo Subianto seusai keduanya bertemu di Istana Bogor, Jabar, Kamis (29/1)

Presiden Jokowi melepas kepergian Prabowo Subianto seusai keduanya bertemu di Istana Bogor, Jabar, Kamis (29/1)

Terkait dengan proses pengangkatan calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, ia harus menghormati proses-proses hukum yang ada, karena sekarang ini ada proses pra peradilan.

“Ya semuanya harus dihormati. Tidak mungkin saya mengintervensi kesana. Jadi ya ditunggu,” kata Jokowi dalam keterangan pers seusai bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Istana Bogor, Jabar, Kamis (29/1).

  • 29 January 2015
  • 567 Views

Singgung Calon Kapolri, Prabowo Subianto Temui Presiden Jokowi di Istana Bogor

Joko-PrabowoMantan Calon Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Bogor, Kamis (29/1) siang.

Dalam keterangan pers seusai pertemuan, Prabowo Subianto mengatakan, kedatangannya ke Istana Bogor dimaksudkan untuk membalas kunjungan yang dulu pernah dilakukan oleh Jokowi beberapa hari sebelum resmi dilantik sebagai Presiden.

  • 29 January 2015
  • 1350 Views

Banyak Instansi Belum Umumkan Hasil Tes CPNS, Kementerian PAN-RB: Sabar, Kami Hati-Hati

Tes CPNSHingga akhir Januari 2015 ini, pengumuman kelulusan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang semula ditargetkan rampung pada akhir Desember 2014, ternyata banyak yang belum disampaikan, baik oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS Tahun 2014 mengharapkan  agar masyarakat, terutama peserta tes yang belum diumumkan untuk bersabar dan memahami kondisi ini.

  • 29 January 2015
  • 2367 Views

Koordinasikan 4 Kementerian, Kemenko Kemaritiman Punya 4 Deputi dan 4 Staf Ahli

Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo dalam sebuah inspeksi mendadak

Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo dalam sebuah inspeksi mendadak

Dalam Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terdapat satu kementerian koordinator (Kemenko) yang benar-benar baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014, yaitu Kementerian Koordinator Kemaritiman.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Kemaritiman yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 21 Januari 2015 disebutkan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman.

  • 29 January 2015
  • 2559 Views

Bertemu Bupati/Walikota se Indonesia Timur, Presiden Jokowi: Supaya Kita Punya Visi Yang Sama

Presiden Jokowi memberikan arahan pada pertemuan dengan Bupati/Walikota se Indonesia Timur, di Istana Bogor, Jabar, Kamis (29/1)

Presiden Jokowi memberikan arahan pada pertemuan dengan Bupati/Walikota se Indonesia Timur, di Istana Bogor, Jabar, Kamis (29/1)

Setelah pekan lalu menerima Bupati dan Walikota dari wilayah Sumatera, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (29/1) pagi ini, di Istana Bogor, Jawa Barat,  menerima para Bupati/Walikota dari wilayah Indonesia Timur, tepatnya dari seluruh Sulawesi, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan, ia sengaja mengumpulkan para Bupati/Walikota dengan tujuan agar semuanya mempunyai visi besar yang sama.

  • 29 January 2015
  • 2982 Views

Surat Edaran Menteri PAN-RB: Pejabat Eselon III, IV dan V Wajib Lapor Harta Kekayaan

Apel PNSDalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi pada 29 Januari 2015 ini telah menandatangani Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan instandi Pemerintah.

Surat Edaran tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja; Panglima TNI; Kapolri; Jaksa Agung; para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK); para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural; para Gubernur; dan para Bupati/Walikota.

  • 29 January 2015
  • 3033 Views

Pagi Ini, Presiden Jokowi Bertemu Bupati/Walikota se Indonesia Timur

Lagi-Bupati-750x422Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusf Kalla pada Kamis (29/1) pagi ini kembali menggelar pertemuan dengan para Bupati/Walikota, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Dalam pertemuan kali ini pesertanya terdiri dari para Bupati/Walikota dari wilayah Indonesia Timur, yaitu seluruh provinsi di Sulawesi, Gorontalo, Papua, Papua Barat. Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, juga diikuti oleh para Gubernur.

BERITA TERPOPULER

  • 12 November 2014
  • 396657 Views

Kedelai Jember Tembus Pasar Internasional

Edamame komoditas unggulan Jember (1)Provinsi Jawa Timur (Jatim) merupakan lumbung kedelai terbesar di Indonesia yang menyumbang sekitar 42% produksi  kedelai nasional. Produksi kedelai Jatim tahun 2013 tercatat 329.461 ton atau 42,23% dari produksi kedelai nasional yang mencapai 779.992 ton, sementara pada tahun 2014 produksi kedelai Jatim diperkirakan mencapai 326.154 ton atau 36,37% dari angka ramalan kedelai nasional yang diperkirakan mencapai 896.602 ton.

Penghasil kedelai di Jatim menyebar di berbagai kabupaten terutama Banyuwangi, Bojonegoro, Pasuruan, Lamongan, Sampang dan Jember. Saat ini kabupaten penghasil kedelai tertinggi diduduki Banyuwangi yang menyumbang sekitar 17,28% dari total produksi kedelai Jatim.

  • 19 November 2014
  • 396290 Views

PNPM MANDIRI Membantu Membangun Infrastruktur Perdesaan

jalanjembatan1Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah turut merasakan manfaat program PNPM Perdesaan. Berbagai infrastruktur desa dibangun untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ) untuk PNPM mulai awal program tahun 2009 hingga 2014  di 18 kecamatan  yang ada di Sragen mencapai total Rp127,8 miliar. Pemerintah melalui PNPM Mandiri menyalurkan dana dengan “mandat penuh” untuk didayagunakan oleh masyarakat sehingga memberikan manfaat yang maksimal. Selain penyaluran dana, pemerintah juga memberikan pendampingan dan fasilitasi baik dari sisi teknis pembangunan, pembuatan RAB serta pengelolaan dan lapora keuangannya.

  • 24 November 2014
  • 393820 Views

BOS Tuntaskan Wajib Belajar di Jember

Bangunan sekolah SDN 1 AmbuluPendidikan merupakan program prioritas pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul. Anggaran 20 persen sesuai dengan amanat undang-undang pendidikan telah dilaksanakan. Perhatian pemerintah tidak hanya membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat usia sekolah untuk menikmati pendidikan melalui program wajib belajar 9 tahun. Program bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan wujud nyata upaya pemerintah untuk menyiapkan daya saing SDM bangsa. Biaya sekolah menjadi terjangkau dari SD sampai tingkat SMA/SMK sederajat. Dampak dari biaya sekolah yang terjangkau hingga tanpa dipungut biaya memiliki dampak positif kepada daerah. Tidak ada alasan anak usia sekolah tidak bisa sekolah dengan alasan biaya. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan bagi siswa kurang mampu dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Angka putus sekolah terus mengalami penurunan secara drastis setiap tahun. Pemerintah juga memperhatikan mutu pendidikan dan sarana penunjang pendidikan seperti kelayakan gedung sekolah. Pemerintah bertekad pada tahun 2014 ini seluruh sekolah memiliki ruang kelas yang layak untuk kenyamanan belajar siswa.

  • 2 December 2014
  • 378232 Views

Pembangunan Infrastruktur oleh PNPM Mandiri di Kabupaten Bandung Barat

jalan pnpmProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Bandung Barat mendapat sambutan yang  hangat dari masyarakat. Mereka bergotong royong membangun berbagai infrastruktur yang meliputi jalan, drainase/ talud, jembatan, sarana air bersih dan  sarana pendidikan. Sumber utama PNPM mandiri  berasal dari APBN dan APBD serta partisipasi dari warga yang memberikan secara sukarela. PNPM Mandiri dilaksanakan sejak tahun 2009. Dana yang dikucurkan pada periode 2008 – 2014 telah mencapai Rp 143,2 miliar yang terdiri dari APBN sebesar Rp 123,4 miliar  dan  APBD sebesar Rp 19,8 miliar dengn tambahan berasal dari swadaya masyarakat sebesar Rp 8,4 milyar. Adapun tenaga kerja yang terserap sejak 2008-2014 sebanyak 57.611 orang.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »