web analytics

Home

BERITA

  • 21 April 2015
  • 789 Views

Temui Presiden Jokowi, Pimpinan BPK Laporkan Temuan Berdampak Finansial Rp 14,74 Triliun

Presiden Jokowi saat menerima pimpinan BPK, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/4)

Presiden Jokowi saat menerima pimpinan BPK, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/4)

Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang dipimpin Ketuanya Harry Azhar Azis menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/4) siang. Dalam kesempatan ini, BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II-2015, dan melaporkan adanya temuan yang menimbulkan dampak finansial sebesar Rp 14,74 triliun.

Ketua BPK Harry Azhar Azis mengemukakan, selama semester II-2014, BPK memperoleh 3.293 temuan masalah yang berdampak finansial senilai Rp 14,74 triliun‎. “Rinciannya adalah kerugian negara Rp 1,42 triliun, potensi kerugian negara Rp 3,77 triliun, dan kekurangan penerimaan Rp 9,55 triliun,” ungkapnya.

  • 21 April 2015
  • 1863 Views

Terima PM Kamboja, Presiden Jokowi Tawarkan Senjata Dan Seragam Militer Indonesia

Presiden Jokowi menerima delegasi Kamboja yang dipimpin PM Hun Sen, di JCC Jakarta, Selasa (21/4) siang

Presiden Jokowi menerima delegasi Kamboja yang dipimpin PM Hun Sen, di JCC Jakarta, Selasa (21/4) siang

Seusai menerima delegasi Palestina yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Rami Hamdallah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan delegasi Kamboja yang dipimpin oleh PM Samdech Hun Sen, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (21/4) siang.

Dalam kesempatan itu, PM Hun Sen menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia, yang telah melatih hampir 6.000 tentara angkatan udara Kamboja untuk pengawal Perdana Menteri.

Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi langsung mengingatkan, bahwa untuk menindaklanjuti pelatihan itu tentu saja diperlukan senjata dan seragam militer untuk angkatan udara Kamboja.

  • 21 April 2015
  • 1802 Views

Terima PM Rami Hamdallah, Presiden Jokowi Tegaskan Saatnya Penjajahan Di Palestina Diakhiri

Presiden Jokowi menyambut kedatangan PM Palestina Rami Hamdallah, di JCC Jakarta, Selasa (21/4)Di sela-sela menghadiri pembukaan Asian African Business Summit 2015, yang merupakan rangkaian acara Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Perdana Menteri (PM) Palestina Rami Hamdallah, di ruang Kakatua, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (21/4) siang.

Menurut Presiden Jokowi, banyak hal dibicarakan dalam pertemuannya dengan PM Palestina itu, baik mengenai perdagangan, kerjasama peningkatan kapasitas untuk Sumber Daya Manusia (SDM), yang berkaitan dengan wisata religi, dan lain-lain.

Presiden Jokowi mengatakan, dalam pertemuan itu, ia telah menyampaikan kepada PM Rami Hamdallah, bahwa Palestina adalah satu-satunya negara yang masih dalam penjajahan, masih dalam posisi dijajah.

  • 21 April 2015
  • 1892 Views

Presiden Jokowi Ajak Negara Asia Afrika Kembangkan Regulasi Yang Ramah Pada Dunia Usaha

Presiden Jokowi berfoto bersama peserta Asian African Business Summit, di JCC, Jakarta, Selasa (21/4)

Presiden Jokowi berfoto bersama peserta Asian African Business Summit, di JCC, Jakarta, Selasa (21/4)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Asian African Business Summit 2015, yang merupakan rangkaian acara Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika, di Assembly Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (21 April) pagi.

Presiden Jokowi tiba di JCC sekitar pukul 09.15 WIB didampingi Kepala Staf Kepresidenan sekaligus penanggung jawab Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) Luhut Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, dan Ketua Kadin Suryo B. Sulistyo.

  • 21 April 2015
  • 2661 Views

Kemendagri ‘Lelang’ Jabatan Dirjen Otonomi Daerah Dan Dirjen Bina Pemerintah Desa

Ktr KemendagriDalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya,  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengundang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat/Daerah untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka mengisi jabatan-jabatan: 1. Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah; 2. Dirjen Bina Pemerintahan Desa; dan 3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Peminat harus memenuhi syarat administrasi: a. Berstatus sebagai PNS; b. Sedang dan/atau pernah menduduki jabatan minimal pimpinan tinggi pratama/pejabat fungsional utama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam masa jabatan; c. Berpangkat minimal Pembina Utama Muda (Gol. IV/c).

  • 20 April 2015
  • 4556 Views

Presiden Jokowi: Jika Ada Masalah Dalam Berinvestasi, Silahkan Hubungi Saya

Presiden Jokowi saat tampil bersama PM Kamboja Hun Sen, di WEF-EA, di Hotel Sangri-la, Jakarta, Senin (20/4)

Presiden Jokowi saat tampil bersama PM Kamboja Hun Sen, di WEF-EA, di Hotel Sangri-la, Jakarta, Senin (20/4)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut gembira penyelenggaraan World Economic Forum On East Asia (WEF-EA) ke-24, di Jakarta, yang pelaksanaannya berdekatan dengan Peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika (KAA), di Bandung.

Presiden berharap kedatangan para pemimpin bisnis dunia, politisi, akademisi, dan pemimpin masyarakat lain dalam WEF-EA itu, akan bisa melihat peluang-peluang usaha yang sangat besar di Indonesia.

“Silakan datang dan berinvestasi di Indonesia. Jika anda menemui masalah, silakan hubungi saya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan WEF-EA ke-24, yang diselenggarakan di Hotel Sangri-La, Jakarta, Senin (20/4) petang.

  • 20 April 2015
  • 5309 Views

Prihatin Ledakan di KBRI Yaman, Presiden Jokowi Instruksikan Menlu Selamatkan WNI

Suasana Gedung KBRI Yaman yang porak poranda akibat ledakan di kawasan Sana'a, Senin (20/4)

Suasana Gedung KBRI Yaman yang porak poranda akibat ledakan di kawasan Sana’a, Senin (20/4)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima laporan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengenai kerusakan yang terjadi di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Sana’a, Yaman, Senin (20/4) pukul 10.45 waktu setempat, akibat ledakan dari ditujukan kepada depot amunisi yang berada di kawasan KBRI.

Mengutip laporan dari Kemlu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, kejadian tersebut merupakan imbas konflik yang tengah melanda Yaman.

Ledakan tersebut, jelas Pratikno, merusakkan sebagian besar gedung KBRI dan menyebabkan dua staf KBRI mengalami luka ringan. Sementara itu, beberapa staf lain berhasil diselamatkan ke rumah Dubes RI untuk Yaman.

BERITA TERPOPULER

  • 5 January 2015
  • 480289 Views

Catatan Tentang Inflasi 2014

Seorang pedagang beras menjaga tokonya,  di Pasar Senen, Jakarta, Rabu  (22/7).Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 Januari 2015 melaporkan, bahwa selama Desember 2014 terjadi inflasi sebesar 2,46 persen, lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya (1,5 persen). Dengan demikian, inflasi tahun kalender (Januari-Desember 2014) mencapai 8,36 persen.

Nilai inflasi bulan Desember itu meleset dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2014 sebesar 5,3 persen. Besarnya nilai inflasi tersebut disebabkan oleh peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada seluruh kelompok pengeluaran, dengan penyumbang terbesar berasal dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,06 persen.

  • 9 January 2015
  • 433764 Views

“Mengubah dan Membawa KPK ke Era dan Paradigma Baru” (Bagian I) (Visi dan Misi Saya sebagai Calon Pimpinan KPK)

Oleh: Roby Arya Brata, Staf Sekretariat KabinetSebagaimana sudah saya paparkan di depan Komisi III DPR, jika Allah SWT menakdirkan saya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saya akan mengubah dan membawa KPK pada era baru dengan paradigma baru (institutional reform). Saya akan membuat dan mengubah KPK menjadi lebih efektif dan memiliki reputasi internasional karena menerapkan strategi-strategi pencegahan dan penindakan antikorupsi yang memenuhi standar-standar internasional, lebih beradab dan menghormati hak asasi manusia/HAM,  dan (lebih) menegakkan rule of law/due process of law.Visi tersebut saya rumuskan berdasarkan hasil kajian akademik dan kritik saya terhadap kekeliruan dan kelemahan strategi KPK (dan Pemerintah) dalam pemberantasan korupsi selama ini. Sebagian besar pemikiran ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan dalam buku dan tulisan-tulisan saya, bahkan jauh sebelum saya mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Jadi visi misi saya itu dirumuskan bukan (semata-mata) agar didukung DPR dan Pemerintah.Indikasi kegagalan atau kurang efektifnya strategi tersebut dapat diukur dari tidak tercapainya misi dan tujuan-tujuan kebijakan pemberantasan korupsi KPK (dan Pemerintah). Sejauh ini pencapaian target-target indikator kebijakan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi jangka menengah (2010 – 2014) yang ditetapkan sendiri oleh Pemerintah dan KPK dalam road map dan rencana strategis tidak tercapai atau kurang memuaskan. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang
  • 8 January 2015
  • 433488 Views

Agar Dana Desa Terkawal

Oleh: Siko Dian Sigit Wiyanto, pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI

KadesDesa seakan terlupakan dari pembangunan selama ini. Tidak heran jika banyak penduduk desa mencari pekerjaan di kota besar yang ekonominya jauh lebih berkembang. Akibatnya, kemajuan desa tidak begitu signifikan, bahkan diantaranya cenderung mengalami kemunduran. Hal inilah sebenarnya merupakan cikal bakal berbagai masalah di kota-kota tujuan urbanisasi, mulai dari kemacetan, tata kota yang semrawut, kepadatan penduduk, hingga tingkat kriminalitas yang tinggi. Disparitas pertumbuhan ekonomi antara desa dan kota sangat besar. Penjelasan motivasi penduduk desa melakukan urbanisasi adalah pertumbuhan tenaga kerja di desa tidak menambah output desa. Sebagai gambaran sederhana, penambahan satu tenaga kerja tidak menambah satu kilogram beras.

Dana desa sudah dianggarkan pada tahun anggaran 2015. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, jumlah alokasi dana desa nasional adalah Rp 9,01 triliun. Sebagian kalangan mengatakan ini merupakan kebijakan politis. Pasalnya pada periode pemerintahan sebelumnya, ada berbagai program dari masyakarat yang berbasis desa seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

  • 2 February 2015
  • 347138 Views

Dibuka, Beasiswa ‘Full Cost’ Bagi 3100 Sarjana

Beasiswa S2Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan membuka kesempatan bagi  3.100 sarjana untuk menerima  beasiswa S2 dan S3, baik di universitas dalam negeri maupun 200 universitas terbaik dunia untuk tahun 2015.

Pemerintah menanggung seluruh biaya pendaftaran, SPP, non SPP seperti tunjangan buku, tesis/disertasi, biaya kedatangan, visa, tunjangan keluarga, biaya hidup hingga biaya keadaan darurat.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »