web analytics

Home

BERITA

  • 28 August 2015
  • 2850 Views

Presiden Jokowi: Tidak Boleh Lagi, Ada Proyek Mangkrak Karena Perijinan

Presiden Jokowi saat melihatPLTU Batang, di di pantai Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jumat (28/8)

Presiden Jokowi saat melihat lokasi PLTU Batang, di di pantai Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jumat (28/8)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tidak boleh ada lagi proyek-proyek mangkrak karena masalah perijinan atau pembebasan lahan. Presiden berharap semuanya segera bekerja.

“Saya akan mendadak mengecek kesini lagi entah sebulan, dua bulan, tiga bulan lagi,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), di pantai Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (28/8).

  • 28 August 2015
  • 4612 Views

Resmikan PLTU Di Batang, Presiden Jokowi: Ini Bukti Pemerintah Bisa Selesaikan Masalah

Batang-3Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang, Jawa Tengah, Jumat (28/8) pagi. PLTU berkapasitas 2X1000 MW ini  berlokasi di pantai Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan ajakannya kepada investor  untuk membiayai proyek ini, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  tidak cukup. “PLTU ini diharapkan bisa mengaliri listrik di Pulau Jawa dan Bali,” kata Presiden Jokowi.

  • 28 August 2015
  • 5117 Views

Pemerintah Terbitkan Aturan Penanganan Hukum Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun

Kejahatan AnakGuna melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Agustus 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.

Diversi atau pengalihan penyelesaian perkara Anak (telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun) dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana itu bertujuan untuk: a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

  • 28 August 2015
  • 5519 Views

Presiden Jokowi: NU Berkomitmen Jaga Keberagaman, Kerukunan Dan Kesejahteraan Rakyat

Presiden Jokowi berfoto bersama pengurus PBNU 2015-2020, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/8)

Presiden Jokowi berfoto bersama pengurus PBNU 2015-2020, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/8)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rasa syukurnya, karena organisasi massa Islam terbesar di tanah air, Nahdlatul Ulama, telah meneguhkan sikapnya untuk menjadi perekat bangsa Indonesia.

“NU berkomitmen untuk terus bahu membahu bersama pemerintah menjaga keberagaman, kerukunan dan kesejahteraan rakyat,” tulis Presiden Jokowi melalui fan page facebooknya Kamis (27/8) malam.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi setelah pada Kamis (27/8) kemarin, di Istana Merdeka, Jakarta, menerima Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hasil muktamar di Jombang, Jatim, awal bulan ini.

  • 27 August 2015
  • 8070 Views

Menkeu: Pengajuan Fasilitas Pengurangan PPh Badan Dapat Dilakukan Melalui Kantor PTSP

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, permohonan fasilitas tax holiday dalam bentuk Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PPh) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.010/2015 dapat dilakukan melalui kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Prosesnya melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal yaitu PTSP,” kata Bambang dalam keterangan pers di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/8) siang.

Pernyataan tersebut disampaikan Menkeu Bambang Brodjonegoro terkait dengan diterbitkannya PMK Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan pada tanggal 4 Agustus 2015 lalu.

  • 27 August 2015
  • 9841 Views

Menggembirakan, Perkembangan Pembangunan Jalan Perbatasan Di Kalimantan, NTT, Dan Papua

Presiden Jokowi saat meninjau perbatasan RI - Timor Leste, di Motaain, NTT, beberapa waktu laluu

Presiden Jokowi saat meninjau perbatasan RI – Timor Leste, di Motaain, NTT, beberapa waktu laluu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, perkembangan pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Trans Papua menggembirakan. Per Agustus 2015 ini menunjukkan kemajuannya.

“Kemajuan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan, NTT dan Trans Papua menggembirakan,” tulis Presiden Jokowi melalui akun twitternya @Jokowi yang diunggahnya pada Kamis (27/8) beberapa saat lalu.

Sementara melalui fan page facebooknya yang juga diunggahnya Kamis (27/8) beberapa saat lalu, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa jalan perbatasan Kalimantan sepanjang 771,36 kilometer (Km), membentang dari Kalimantan Barat, Kalimantan Utara hingga Kalimantan Timur.

  • 27 August 2015
  • 11168 Views

Jawab Situasi, Pemerintah Segera Luncurkan Paket Kebijakan Besar

Menko Perekonomian Darmin Nasution

Menko Perekonomian Darmin Nasution

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara mendadak memanggil sejumlah menteri ekonomi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution ke kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/8) pagi. Para menteri yang dipanggil itu adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Thomas Lemobang, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, bahwa Presiden Jokowi menyampaikan banyak hal, namun ia belum bisa menyampaikannya semua saat ini. “Kita diminta Presiden menyiapkan satu paket kebijakan yang besar untuk menjawab situasi sekarang,” kata Darmin kepada wartawan seusai pertemuan di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/8) siang.

BERITA TERPOPULER

  • 28 August 2015
  • 2851 Views

Presiden Jokowi: Tidak Boleh Lagi, Ada Proyek Mangkrak Karena Perijinan

Presiden Jokowi saat melihatPLTU Batang, di di pantai Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jumat (28/8)

Presiden Jokowi saat melihat lokasi PLTU Batang, di di pantai Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jumat (28/8)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tidak boleh ada lagi proyek-proyek mangkrak karena masalah perijinan atau pembebasan lahan. Presiden berharap semuanya segera bekerja.

“Saya akan mendadak mengecek kesini lagi entah sebulan, dua bulan, tiga bulan lagi,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), di pantai Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (28/8).

  • 28 August 2015
  • 4613 Views

Resmikan PLTU Di Batang, Presiden Jokowi: Ini Bukti Pemerintah Bisa Selesaikan Masalah

Batang-3Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang, Jawa Tengah, Jumat (28/8) pagi. PLTU berkapasitas 2X1000 MW ini  berlokasi di pantai Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan ajakannya kepada investor  untuk membiayai proyek ini, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  tidak cukup. “PLTU ini diharapkan bisa mengaliri listrik di Pulau Jawa dan Bali,” kata Presiden Jokowi.

  • 28 August 2015
  • 5118 Views

Pemerintah Terbitkan Aturan Penanganan Hukum Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun

Kejahatan AnakGuna melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Agustus 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.

Diversi atau pengalihan penyelesaian perkara Anak (telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun) dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana itu bertujuan untuk: a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

  • 28 August 2015
  • 5520 Views

Presiden Jokowi: NU Berkomitmen Jaga Keberagaman, Kerukunan Dan Kesejahteraan Rakyat

Presiden Jokowi berfoto bersama pengurus PBNU 2015-2020, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/8)

Presiden Jokowi berfoto bersama pengurus PBNU 2015-2020, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/8)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rasa syukurnya, karena organisasi massa Islam terbesar di tanah air, Nahdlatul Ulama, telah meneguhkan sikapnya untuk menjadi perekat bangsa Indonesia.

“NU berkomitmen untuk terus bahu membahu bersama pemerintah menjaga keberagaman, kerukunan dan kesejahteraan rakyat,” tulis Presiden Jokowi melalui fan page facebooknya Kamis (27/8) malam.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi setelah pada Kamis (27/8) kemarin, di Istana Merdeka, Jakarta, menerima Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hasil muktamar di Jombang, Jatim, awal bulan ini.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »