web analytics

Home

BERITA

  • 2 April 2015
  • 201 Views

Tahun Depan Dimulai, Pemprov Jakarta Bangun LRT Dari Cikarang Sampai Balaraja

LRTDalam rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/4) sore, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan agar arahan agar semua rencana mengenai transportasi di Jabodetabek harus dijalankan mulai tahun ini.

Rencana tersebut, menurut Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, meliputi Pertama, Light Rail Transit (LRT) yang akan dibangun oleh konsorsium dari BUMN, ada Adhi Karya, Wijaya Karya, dsb. Kedua, Mass Rapid Transport (MRT). Ketiga, Presiden juga minta pengembangan MRT itu dari timur ke barat yang akan melalui 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengikuti rapat tersebut menambahkan, untuk wilayah Jakarta akan ada 7 koridor. Jika ditambah yang dari Bogor, dari Cibubur, berarti ada 8 koridor.

  • 2 April 2015
  • 1175 Views

Cabut Surat Edaran, Menteri PAN-RB Kini Izinkan Penyelenggaraan Rapat di Luar Kantor

Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi menjelaskan aturan rapat di luar kantor, di kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (1/4)

Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi menjelaskan aturan rapat di luar kantor, di kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (1/4)

Dalam rangka peningkatan efisien dan efektivitas kerja aparatur di lingkungan instansi penyelenggara pemerintahan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada tanggal 1 April 2015 telah menandatangani Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor.

Melalui Permen tersebut, Menteri PAN-RB meminta seluruh instansi pemerintah/pemerintah daerah menyusun petunjuk teknis beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tata kelola kegiatan dan tata cara pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor yang efektif dan efisian.

Dalam lampiran Permen ini disebutkan, pertemuan/rapat di luar kantor dengan menggunakan fasilitas hotel/villa/cottage/ resort dan/atau fasilitas ruang gedung lainnya yang bukan milik pemerintah dapat dilaksanakansecara selekstif apabila memenuhi kriteria:

  • 1 April 2015
  • 3667 Views

Soal Perpes No. 39/2015, Seskab: Kalian Nariknya Terlalu Jauh

Seskab Andi Widjajanto menjawab wartawan di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/4)

Seskab Andi Widjajanto menjawab wartawan di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/4)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto meyakini, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 yang menaikkan tunjangan uang muka bagi pejabat negara untuk pembelian kendaraan perorangan, dari Rp 116.650.000,- menjadi Rp 210.890.000,- tidak akan menambah kemacetan Jakarta. Pasalnya, tunjangan tersebut paling akan dinikmati oleh sekitar 100 orang saja.

“Itu untuk pembelian uang muka kendaraan. Kalian nariknya terlalu jauh,” kata Andi kepada wartawan  yang mengaitkan penerbitan Perpres tersebut dengan rencana pembangunan LRT dan MRT di Jakarta.

  • 1 April 2015
  • 3756 Views

Lalui DKI, Jabar dan Banten, Presiden Jokowi Instruksikan Pembangunan LRT dan MRT Mulai Tahun Ini

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memberi keterangan kepada wartawan, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (1/4) sore

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memberi keterangan kepada wartawan, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (1/4) sore

Setelah memimpin rapat terbatas (Ratas) kabinet tentang Rencana Kebijakan Reformasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Reformasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung memimpin rapat terbatas yang membahas masalah transportasi massal.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan seusai ratas mengatakan, Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar semua rencana mengenai transportasi di Jabodetabek harus dijalankan mulai tahun ini.

  • 1 April 2015
  • 4145 Views

Pemerintah Kaji Pembebasan PBB Bagi Pensiunan Dan Warga Tidak Mampu

Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menteri Agraria Ferry M. Baldan menyampaikan hasil rapat terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (1/4)

Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menteri Agraria Ferry M. Baldan

Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet Kerja yang membahas Rencana Kebijakan Reformasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Reformasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (1/4) memutuskan, setuju untuk lebih menekankan prinsip keadilan dalam penentuan NJOP dan PBB.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya setuju untuk menghindari penetapan NJOP oleh kepala daerah yang mungkin tidak wajar, atau semata-mata pendekatan kepala daerah yang hanya meningkatkan PBB dan NJOP untuk menambah pendapatan daerah.

“Jangan sampai dia punya rumah di Menteng, begitu pensiun dia tidak mampu membayar PBB sehingga rumah itu harus dijual. Jadi instrumen pengendali yang harus diusulkan oleh Pak Menteri Agraria tadi dibahas di dalam rapat tadi,” kata Tjahjo kepada wartawan seusai rapat terbatas.

  • 1 April 2015
  • 4302 Views

Didukung Kenaikan Harga Beras, Maret Catat Inflasi 0,17 Persen

Seorang pedagang beras menjaga tokonya,  di Pasar Senen, Jakarta, Rabu  (22/7).Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (1/4) ini melaporkan, bahwa selama bulan Maret 2015 terjadi inflasi sebesar 0,17 persen, atau secara Year on Year (Maret 2015 terhadap Maret 2014) mencapai 6,38 persen. Dengan demikian, tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Maret) 2015 masih minus sebesar -0,44 persen.

Dalam laporan yang di sampaikan langsung oleh kepala BPS Suryamin dikatakan, bahwa dari 82 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diamati, 54 kota mengalami inflasi, dan sisanya mengalami deflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi di kota Manokwari sebesar 0,84 persen, dan terendah terjadi di Padang dan Cilacap masing-masing sebesar 0,01 persen. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan sebesar -1,97 persen.

  • 1 April 2015
  • 5415 Views

Tunjangan Uang Muka Pembelian Kendaraan Perorangan Pejabat Negara Naik Jadi Rp 210,890 Juta

Mobil PejabatDengan pertimbangan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan peningkatan harga kendaraan bermotor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 20 Maret 2015, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang  Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Perpres ini hanya merubah Pasal 3 Ayat (1) Perpres No. 68/2010. Jika pada Perpres No. 68 Tahun 2010 disebutkan:  Fasilitas uang muka diberikan kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 116.650.000,- (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), maka dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 diubah menjadi sebesar Rp 210.890.000,- (dua ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

BERITA TERPOPULER

  • 5 January 2015
  • 360130 Views

Catatan Tentang Inflasi 2014

Seorang pedagang beras menjaga tokonya,  di Pasar Senen, Jakarta, Rabu  (22/7).Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 Januari 2015 melaporkan, bahwa selama Desember 2014 terjadi inflasi sebesar 2,46 persen, lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya (1,5 persen). Dengan demikian, inflasi tahun kalender (Januari-Desember 2014) mencapai 8,36 persen.

Nilai inflasi bulan Desember itu meleset dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2014 sebesar 5,3 persen. Besarnya nilai inflasi tersebut disebabkan oleh peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada seluruh kelompok pengeluaran, dengan penyumbang terbesar berasal dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,06 persen.

  • 9 January 2015
  • 326480 Views

“Mengubah dan Membawa KPK ke Era dan Paradigma Baru” (Bagian I) (Visi dan Misi Saya sebagai Calon Pimpinan KPK)

Oleh: Roby Arya Brata, Staf Sekretariat KabinetSebagaimana sudah saya paparkan di depan Komisi III DPR, jika Allah SWT menakdirkan saya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saya akan mengubah dan membawa KPK pada era baru dengan paradigma baru (institutional reform). Saya akan membuat dan mengubah KPK menjadi lebih efektif dan memiliki reputasi internasional karena menerapkan strategi-strategi pencegahan dan penindakan antikorupsi yang memenuhi standar-standar internasional, lebih beradab dan menghormati hak asasi manusia/HAM,  dan (lebih) menegakkan rule of law/due process of law.Visi tersebut saya rumuskan berdasarkan hasil kajian akademik dan kritik saya terhadap kekeliruan dan kelemahan strategi KPK (dan Pemerintah) dalam pemberantasan korupsi selama ini. Sebagian besar pemikiran ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan dalam buku dan tulisan-tulisan saya, bahkan jauh sebelum saya mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Jadi visi misi saya itu dirumuskan bukan (semata-mata) agar didukung DPR dan Pemerintah.Indikasi kegagalan atau kurang efektifnya strategi tersebut dapat diukur dari tidak tercapainya misi dan tujuan-tujuan kebijakan pemberantasan korupsi KPK (dan Pemerintah). Sejauh ini pencapaian target-target indikator kebijakan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi jangka menengah (2010 – 2014) yang ditetapkan sendiri oleh Pemerintah dan KPK dalam road map dan rencana strategis tidak tercapai atau kurang memuaskan. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang
  • 8 January 2015
  • 326297 Views

Agar Dana Desa Terkawal

Oleh: Siko Dian Sigit Wiyanto, pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI

KadesDesa seakan terlupakan dari pembangunan selama ini. Tidak heran jika banyak penduduk desa mencari pekerjaan di kota besar yang ekonominya jauh lebih berkembang. Akibatnya, kemajuan desa tidak begitu signifikan, bahkan diantaranya cenderung mengalami kemunduran. Hal inilah sebenarnya merupakan cikal bakal berbagai masalah di kota-kota tujuan urbanisasi, mulai dari kemacetan, tata kota yang semrawut, kepadatan penduduk, hingga tingkat kriminalitas yang tinggi. Disparitas pertumbuhan ekonomi antara desa dan kota sangat besar. Penjelasan motivasi penduduk desa melakukan urbanisasi adalah pertumbuhan tenaga kerja di desa tidak menambah output desa. Sebagai gambaran sederhana, penambahan satu tenaga kerja tidak menambah satu kilogram beras.

Dana desa sudah dianggarkan pada tahun anggaran 2015. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, jumlah alokasi dana desa nasional adalah Rp 9,01 triliun. Sebagian kalangan mengatakan ini merupakan kebijakan politis. Pasalnya pada periode pemerintahan sebelumnya, ada berbagai program dari masyakarat yang berbasis desa seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

  • 2 February 2015
  • 260401 Views

Dibuka, Beasiswa ‘Full Cost’ Bagi 3100 Sarjana

Beasiswa S2Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan membuka kesempatan bagi  3.100 sarjana untuk menerima  beasiswa S2 dan S3, baik di universitas dalam negeri maupun 200 universitas terbaik dunia untuk tahun 2015.

Pemerintah menanggung seluruh biaya pendaftaran, SPP, non SPP seperti tunjangan buku, tesis/disertasi, biaya kedatangan, visa, tunjangan keluarga, biaya hidup hingga biaya keadaan darurat.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »