web analytics

Home

BERITA

  • 29 April 2016
  • 4540 Views

5 Mei di Jakarta, Menlu dan Panglima RI, Malaysia, dan Filipina Bahas Keamanan Wilayah Maritim

Jubir Kemlu Arrmanatha memberikan penjelasan rencana pertemuan Menlu dan Panglima TNI dengan Menlu dan Panglima Malaysia, dan FIlipina, di Jakarta, pekan depan

Jubir Kemlu Arrmanatha memberikan penjelasan rencana pertemuan Menlu dan Panglima TNI dengan Menlu dan Panglima Malaysia, dan FIlipina, di Jakarta, pekan depan

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi, dan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo akan bertemu Menlu Malaysia Sri Anifah Aman dan panglimanya, serta Menlu Filipina Jose Rene Almendras dan panglimanya, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta, pada 5 Mei mendatang guna membahas mengenai kerja sama pengamanan wilayah maritim di wilayah Sulu, Sulawesi, dan selatan Filipina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan, ertemuan trilateral ini merupakan instruksi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menlu Retno dan Panglima TNI agar duduk bersama dengan pihak Malaysia dan Filipina guna membahas upaya bersama dalam meningkatkan keamanan di kawasan titik temu negara ini, di mana banyak terjadi piracy dan penyanderaan.

  • 29 April 2016
  • 5010 Views

Resmikan Pasar Amahami, Presiden Jokowi Janji Tahun Depan Kembali Kunjungi Bima

Presiden Jokowi menjabat tangan warga yang antusias menyambutnya saat melaksanakan solat Jumat, di Masjid Al-Hidayah, Desa Talabiu, Kab. Bima, NTB, Jumat (29/4) siang

Presiden Jokowi menjabat tangan warga yang antusias menyambutnya saat melaksanakan solat Jumat, di Masjid Al-Hidayah, Desa Talabiu, Kab. Bima, NTB, Jumat (29/4) siang

Seusai menunaikan ibadah Shalat Jumat di Masjid Al-Hidayah, Desa Talabiu, Kabupaten Bima, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo meresmikan Pasar Raya Amahami di Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (29/4) siang.

Presiden meminta para pedagang agar menjaga Pasar Amahami jadi pasar yang penataan barangnya rapi, kalau hujan tidak becek, sehari-hari semua pada posisi yang bersih tidak bau. “Dagangannya ditata pada posisi yang baik,” pesan Presiden seraya menambahkan, ke depan ia minta jangan sampai yang namanya pasar tradisional itu kalah dengan Mall.

  • 29 April 2016
  • 4924 Views

Hani Pramono Anung: Inspirasi Pesan Kartini, Perempuan Harus Pintar dan Mandiri

Penasihat DWP Setkab Hani Pramono Anung (depan tengah berkebaya hijau) berfoto bersama anggota DWP Setkab dalam peringatan Hari Kartini, di Aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Jumat (29/4) pagi. (Foto: JAY/Humas)

Penasihat DWP Setkab Hani Pramono Anung (depan tengah berkebaya hijau) berfoto bersama anggota DWP Setkab dalam peringatan Hari Kartini, di Aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Jumat (29/4) pagi. (Foto: JAY/Humas)

Darma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Kabinet RI (Setkab) menggelar silaturahmi melalui kegiatan arisan periode ke-2, sekaligus memperingati Hari Kartini di Aula Gedung III Kemensetneg, Jumat (29/4) pagi.

Penasehat DWP Setkab Hani Pramono Anung berpendapat acara ini mempunyai tema yang bagus sekali untuk para wanita, yaitu Kekuatan Perempuan Inspirasi Perubahan. “Tentunya perubahan di sini maksudnya adalah perubahan yang menuju ke arah lebih baik. Tidak diragukan bahwa di balik kesuksesan seorang pria, pasti ada istri dan keluarga yang mendukungnya,” kata istri dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung itu.

  • 29 April 2016
  • 4563 Views

Pelajari ‘Best Practice’ SAKIP dan RB, Tim Reformasi Birokrasi Setkab Kunjungi Pemprov DIY

Tim RB Setkab dipimpin Staf Ahli Seskab Drs. Raso M.Si mengunjungi Pemprov DIY, Yogyakarta, Rabu (227/4), guna mempelajari Best Practice SAKIP dan RB di provinsi ini. (Foto: Nia/Humas)

Tim RB Setkab dipimpin Staf Ahli Seskab Drs. Raso M.Si mengunjungi Pemprov DIY, Yogyakarta, Rabu (227/4), guna mempelajari Best Practice SAKIP dan RB di provinsi ini. (Foto: Nia/Humas)

Tim Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Kabinet (Setkab), Rabu (27/4), melakukan kunjungan kerja ke Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) guna mempelajari Best Practice Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan RB yang telah diterapkan di provinsi ini.

“Kami ingin sharing mengenai RB dan SAKIP,” kata Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet, Drs. Raso M.Si., yang memimpin rombongan Tim RB Setkab dalam kunjungan ke Yogyakarta kali ini.

  • 29 April 2016
  • 9342 Views

Diterapkan di Semua Daerah, Nomor Telpon 112 Untuk Semua Urusan Darurat

Menkominfo Rudiantara didampingi pejabat dari Kemendagri menunjukkan naskah kerjasama penggunaan nomor telpon 112, di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (28/4)

Menkominfo Rudiantara didampingi pejabat dari Kemendagri menunjukkan naskah kerjasama penggunaan nomor telpon 112, di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (28/4)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melangsungkan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika di daerah.Pelaksanaan MOU tersebut terkait layanan nomor tunggal panggilan darurat 112, yang akan diterapkan di seluruh kabupaten/kota secara bertahap.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, salah satu tugas pemerintah adalah menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

  • 29 April 2016
  • 9312 Views

Kunjungi NTB dan Papua, Presiden Jokowi Akan Resmikan Pasar Tradisional dan Buka ISC 2016

Turun-PesawatPresiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi  Ibu Iriana Joko Widodo pada Jumat (29/4) pagi ini, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 akan bertolak menuju ke Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), guna mengawali kunjungan kerja ke NTB dan Provinsi Papua.

Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, dalam siaran persnya pagi ini mengemukakan, dari Bandara Internasional Lombok, Presiden dan  Ibu Iriana akan berganti pesawat dengan menggunakan Pesawat CN-295 TNI AU menuju Bandara Sultan Muhammad Salahudin, Kabupaten Bima, NTB. “Di Bima, Presiden akan meresmikan Pasar Raya Amahami Kota Bima,” ujarnya.

  • 28 April 2016
  • 10516 Views

Inilah Pokok-Pokok Paket Kebijakan Ekonomi XII

Menko Perekonomian saat menjelaskan tentang Paket Kebijakan Ekonomi XII di Istana Negara, Jakarta (28/4). (Foto: Humas/Rahmat)

Menko Perekonomian saat menjelaskan tentang Paket Kebijakan Ekonomi XII di Istana Negara, Jakarta (28/4). (Foto: Humas/Rahmat)

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/4) petang, merupakan paket yang besar dan penting dengan cakupan yang luas.

Paket-paket tersebut, kata Darmin, menyangkut 10 indikator tingkat kemudahan berusaha yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu: Memulai Usaha (Starting Business), Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with Construction Permit), Pembayaran Pajak (Paying Taxes), Akses Perkreditan (Getting Credit), Penegakan Kontrak (Enforcing Contract), Penyambungan Listrik (Getting Electricity), Perdagangan Lintas Negara (Trading Across Borders), Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency), dan Perlindungan Terhadap Investor Minoritas (Protecting Minority Investors).

  • 28 April 2016
  • 16468 Views

Paket Kebijakan XII, Presiden Jokowi: Urus HO, SIUP, TDK Selesai Sehari, Amdal Satu Saja

Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kepala BKPM, dan Kepala Staf Presiden saat mengumumkan paket kebijakan Jilid 12, Istana Negara, Jakarta Kamis (28/4) petang. (Foto: Humsa/Rahmat)

Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian, Kepala BKPM, dan KSP saat mengumumkan paket kebijakan Jilid 12, Istana Negara, Jakarta Kamis (28/4) petang. (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII,  di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/4) petang. Paket Kebijakan yang menyangkut 10 (sepuluh) kelompok ini diharapkan memberikan dampak yang positif bagi perbaikan berusaha, dan akan diteruskan di seluruh instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Presiden memberikan contoh saja, urusan yang berkaitan dengan HO (izin lingkungan), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dulu ngurusnya satu-satu. SIUP ngurusnya dulu, rampung baru TDP. Selesainya dulu bisa 3 hari bisa seminggu.

  • 28 April 2016
  • 10685 Views

Soal Pagu Indikatif 2017, Menkeu: Penerimaan Pajak Naik Rp 30 Triliun, Dana Desa Naik 10%

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan keterangan pers soal pagu indikatif 2017, usai rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4) petang. (Foto: Deni S/Humas)

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan keterangan pers soal pagu indikatif 2017, usai rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4) petang. (Foto: Deni S/Humas)

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada 20 Mei nanti, pemerintah akan menyampaikan bahan-bahan untuk pembicaraan pendahuluan APBN 2017, yang dikenal sebagai KEM & PPKF (Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2017), beserta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, kebijakan fiskal untuk tahun 2017 intinya kita tetap melakukan defisit anggaran (budget defisit). Kebijakan ini diutamakan karena pemerintah tetap ingin kebijakan fiskalnya ekspansif, terutama untuk memberikan stimulus bagi perekonomian.

  • 28 April 2016
  • 16796 Views

Bentuk Tim Khusus, Presiden Minta Semua Pelayanan Publik Dalam Hitungan Jam

Seskab Pramono Anung menyampaikan keterangan pers terkait hasil rapat terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4) petang. (Foto: Deni S/Humas)

Seskab Pramono Anung menyampaikan keterangan pers terkait hasil rapat terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4) petang. (Foto: Deni S/Humas)

Guna menghilangkan praktik-praktik yang menghambat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan dibentuknya Tim Khusus dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik. Sebelumnya saat rapat terbatas Presiden Jokowi menyebut pelayanan publik itu meliputi pelayanan imigrasi (baik yang di airport dan di urusan paspor), yang berkaitan dengan KTP , sertifikasi tanah, SIM, STNK, BPKB , Akte Kelahiran, serta Akte Nikah.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden meminta semua pelayanan publik dilakukan secara transparan, tidak ada lagi waktu yang melebihi dari jam, semuanya harus dalam hitungan jam.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN