web analytics

Home

BERITA

  • 21 April 2015
  • 248 Views

Kemendagri ‘Lelang’ Jabatan Dirjen Otonomi Daerah Dan Dirjen Bina Pemerintah Desa

Ktr KemendagriDalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya,  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengundang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat/Daerah untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka mengisi jabatan-jabatan: 1. Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah; 2. Dirjen Bina Pemerintahan Desa; dan 3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Peminat harus memenuhi syarat administrasi: a. Berstatus sebagai PNS; b. Sedang dan/atau pernah menduduki jabatan minimal pimpinan tinggi pratama/pejabat fungsional utama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam masa jabatan; c. Berpangkat minimal Pembina Utama Muda (Gol. IV/c).

  • 20 April 2015
  • 2172 Views

Presiden Jokowi: Jika Ada Masalah Dalam Berinvestasi, Silahkan Hubungi Saya

Presiden Jokowi saat tampil bersama PM Kamboja Hun Sen, di WEF-EA, di Hotel Sangri-la, Jakarta, Senin (20/4)

Presiden Jokowi saat tampil bersama PM Kamboja Hun Sen, di WEF-EA, di Hotel Sangri-la, Jakarta, Senin (20/4)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut gembira penyelenggaraan World Economic Forum On East Asia (WEF-EA) ke-24, di Jakarta, yang pelaksanaannya berdekatan dengan Peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika (KAA), di Bandung.

Presiden berharap kedatangan para pemimpin bisnis dunia, politisi, akademisi, dan pemimpin masyarakat lain dalam WEF-EA itu, akan bisa melihat peluang-peluang usaha yang sangat besar di Indonesia.

“Silakan datang dan berinvestasi di Indonesia. Jika anda menemui masalah, silakan hubungi saya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan WEF-EA ke-24, yang diselenggarakan di Hotel Sangri-La, Jakarta, Senin (20/4) petang.

  • 20 April 2015
  • 2952 Views

Prihatin Ledakan di KBRI Yaman, Presiden Jokowi Instruksikan Menlu Selamatkan WNI

Suasana Gedung KBRI Yaman yang porak poranda akibat ledakan di kawasan Sana'a, Senin (20/4)

Suasana Gedung KBRI Yaman yang porak poranda akibat ledakan di kawasan Sana’a, Senin (20/4)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima laporan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengenai kerusakan yang terjadi di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Sana’a, Yaman, Senin (20/4) pukul 10.45 waktu setempat, akibat ledakan dari ditujukan kepada depot amunisi yang berada di kawasan KBRI.

Mengutip laporan dari Kemlu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, kejadian tersebut merupakan imbas konflik yang tengah melanda Yaman.

Ledakan tersebut, jelas Pratikno, merusakkan sebagian besar gedung KBRI dan menyebabkan dua staf KBRI mengalami luka ringan. Sementara itu, beberapa staf lain berhasil diselamatkan ke rumah Dubes RI untuk Yaman.

  • 20 April 2015
  • 3055 Views

Presiden Jokowi Buka World Economic Forum on East Asia Ke-24

Presiden Jokowi membuka World Economic Forum - East Asia, di Hotel Sangri-La, Jakarta, Senin (20/4)

Presiden Jokowi membuka World Economic Forum – East Asia ke-24, di Hotel Sangri-La, Jakarta, Senin (20/4)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka pertemuan World Economic Forum On East Asia (WEF-EA) ke-24 di Hotel Shangri-la, Jakarta, Senin (20/4). Pertemuan diikuti oleh sekitar 700 investor dari seluruh dunia.

Selain para pemimpin perusahaan besar dunia, hadir pula dalam acara itu para pemimpin negara dari kawasan Asia Timur seperti anggota Asean, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, termasuk Australia dan Selandia Baru.

WEA-EA yang diselenggarakan di Jakarta ini akan membahas ekonomi regional, khususnya di kawasan Asia Timur, dan akan berlangsung hingga 21 April besok.

  • 20 April 2015
  • 4075 Views

Temui Presiden Jokowi, Ini Yang Disampaikan Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan

Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan menjawab wartawan seusai menemui Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/4)

Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan menjawab wartawan seusai menemui Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/4)

Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan secara tiba-tiba menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/4) siang. Kepada wartawan, Zulkifli mengaku pertemuannya itu di antaranya untuk mengingatkan kelanjutan silaturahmi antar lembaga-lembaga negara.

Dijelaskan Zulkifli, ini sudah bulan April, karena itu ia berharap selalu kebiasaan yang baik bisa diteruskan. “Biasanya ada pertemuan konsultasi antar lembaga-lembaga negara, yang dulu kita laksanakan bulan Januari di Istana. Lembaga-lembaga negara itu biasanya setiap dua bulan sekali. Urutannya biasanya setelah di Istana, kemudian di MPR, kemudian DPR, DPD, kemudian lembaga-lembaga lainnya,” terangnya.

  • 20 April 2015
  • 4078 Views

Pemerintah Terbitkan Aturan Tata Cara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Untuk Fakir Miskin

JompoUntuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin.

Dalam PP ini disebutkan, Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

  • 20 April 2015
  • 4994 Views

Pengalihan Subsidi BBM, Presiden Jokowi Setuju Kepahitan Rakyat Tidak Boleh Lama

Presiden Jokowi dan para pekerja PTPN III melambaikan, saat berkunjung ke PTPN III, Deli Serdang, Sumut, Sabtu (18/4) sore

Presiden Jokowi dan para pekerja PTPN III melambaikan KIS, saat berkunjung ke PTPN III, Deli Serdang, Sumut, Sabtu (18/4) sore

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, upaya pemerintah memperbaiki kesalahan masa lalu dengan mengalihan subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai Rp 300 triliun per tahun, membutuhkan perubahan pola pikir yang pada awalnya berat.

“Kita akan membuat keputusan yang sulit, memang pahit, ini pahit di depan tapi memang tidak boleh lama-lama. Kalau lama-lama, rakyat juga jadi berpikir duitnya kemana?,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Kongres IV Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (18/4) malam.

Kepala Negara meyakini, kalau infrastruktur yang dibangun dengan anggaran pengalihan subsidi BBM sudah jadi, rel kereta apinya jadi, tolnya jadi, pelabuhannya jadi, airport-nya jadi, pengalihan subsidi juga pertanian selesai, nanti akan rakyat juga akan merasakan betapa perubahan itu akan kelihatan.

BERITA TERPOPULER

  • 5 January 2015
  • 477092 Views

Catatan Tentang Inflasi 2014

Seorang pedagang beras menjaga tokonya,  di Pasar Senen, Jakarta, Rabu  (22/7).Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 Januari 2015 melaporkan, bahwa selama Desember 2014 terjadi inflasi sebesar 2,46 persen, lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya (1,5 persen). Dengan demikian, inflasi tahun kalender (Januari-Desember 2014) mencapai 8,36 persen.

Nilai inflasi bulan Desember itu meleset dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2014 sebesar 5,3 persen. Besarnya nilai inflasi tersebut disebabkan oleh peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada seluruh kelompok pengeluaran, dengan penyumbang terbesar berasal dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,06 persen.

  • 9 January 2015
  • 431058 Views

“Mengubah dan Membawa KPK ke Era dan Paradigma Baru” (Bagian I) (Visi dan Misi Saya sebagai Calon Pimpinan KPK)

Oleh: Roby Arya Brata, Staf Sekretariat KabinetSebagaimana sudah saya paparkan di depan Komisi III DPR, jika Allah SWT menakdirkan saya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saya akan mengubah dan membawa KPK pada era baru dengan paradigma baru (institutional reform). Saya akan membuat dan mengubah KPK menjadi lebih efektif dan memiliki reputasi internasional karena menerapkan strategi-strategi pencegahan dan penindakan antikorupsi yang memenuhi standar-standar internasional, lebih beradab dan menghormati hak asasi manusia/HAM,  dan (lebih) menegakkan rule of law/due process of law.Visi tersebut saya rumuskan berdasarkan hasil kajian akademik dan kritik saya terhadap kekeliruan dan kelemahan strategi KPK (dan Pemerintah) dalam pemberantasan korupsi selama ini. Sebagian besar pemikiran ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan dalam buku dan tulisan-tulisan saya, bahkan jauh sebelum saya mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Jadi visi misi saya itu dirumuskan bukan (semata-mata) agar didukung DPR dan Pemerintah.Indikasi kegagalan atau kurang efektifnya strategi tersebut dapat diukur dari tidak tercapainya misi dan tujuan-tujuan kebijakan pemberantasan korupsi KPK (dan Pemerintah). Sejauh ini pencapaian target-target indikator kebijakan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi jangka menengah (2010 – 2014) yang ditetapkan sendiri oleh Pemerintah dan KPK dalam road map dan rencana strategis tidak tercapai atau kurang memuaskan. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang
  • 8 January 2015
  • 430786 Views

Agar Dana Desa Terkawal

Oleh: Siko Dian Sigit Wiyanto, pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI

KadesDesa seakan terlupakan dari pembangunan selama ini. Tidak heran jika banyak penduduk desa mencari pekerjaan di kota besar yang ekonominya jauh lebih berkembang. Akibatnya, kemajuan desa tidak begitu signifikan, bahkan diantaranya cenderung mengalami kemunduran. Hal inilah sebenarnya merupakan cikal bakal berbagai masalah di kota-kota tujuan urbanisasi, mulai dari kemacetan, tata kota yang semrawut, kepadatan penduduk, hingga tingkat kriminalitas yang tinggi. Disparitas pertumbuhan ekonomi antara desa dan kota sangat besar. Penjelasan motivasi penduduk desa melakukan urbanisasi adalah pertumbuhan tenaga kerja di desa tidak menambah output desa. Sebagai gambaran sederhana, penambahan satu tenaga kerja tidak menambah satu kilogram beras.

Dana desa sudah dianggarkan pada tahun anggaran 2015. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, jumlah alokasi dana desa nasional adalah Rp 9,01 triliun. Sebagian kalangan mengatakan ini merupakan kebijakan politis. Pasalnya pada periode pemerintahan sebelumnya, ada berbagai program dari masyakarat yang berbasis desa seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

  • 2 February 2015
  • 344948 Views

Dibuka, Beasiswa ‘Full Cost’ Bagi 3100 Sarjana

Beasiswa S2Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan membuka kesempatan bagi  3.100 sarjana untuk menerima  beasiswa S2 dan S3, baik di universitas dalam negeri maupun 200 universitas terbaik dunia untuk tahun 2015.

Pemerintah menanggung seluruh biaya pendaftaran, SPP, non SPP seperti tunjangan buku, tesis/disertasi, biaya kedatangan, visa, tunjangan keluarga, biaya hidup hingga biaya keadaan darurat.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »