web analytics

Blog

APBN Terbatas, Presiden Jokowi: Keluar Dari Zona Nyaman Untuk Biayai Proyek Infrastruktur

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 17 Feb 2017 ; 26280 Views Kategori: Berita
Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2) siang. (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada acara Financial Closing PINA Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2) siang. (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghargai dijalankannya terobosan-terobosan dalam mekanisme pembiayaan untuk proyek infrastruktur, seperti Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah atau PINA yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur kita selain skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau PPP.

“Saya menyambut baik financial closing Waskita Tol Road sebagai proyek PINA pertama ini. Saya berharap ini menjadi awal yang baik, yaitu dipercepatnya pembiayaan investasi di tol, Waskita Tol Road senilai Rp70 triliun,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2) siang.

Diakui Presiden, kalau kita tergantung hanya kepada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), enggak mungkin pembangunan akan bisa cepat, karena keterbatasan APBN kita. Oleh sebab itu, scheme-scheme khusus, PPP (Public Private Partnership), reksadana terbatas itu, menurut Presiden perlu terus dilakukan.

Ia menunjuk contoh, Taspen yang dulu tidak pernah ikut-ikutan di dalam pembangunan infrastruktur, sekarang mulai ikut. Sehingga bisa mendukung PT SMI  bersama-sama untuk memperkuat equity yang ada.

“Saya kira kalau cara-cara seperti ini dilakukan, akan banyak sekali infrastruktur  yang dulunya hanya tergantung kepada APBN, sekarang tidak. Bisa investasi murni, bisa PPP atau KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), dan bisa dengan scheme-scheme yang lain,” tutur Presiden.

Presiden Jokowi mengaku telah menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), agar proyek infrastruktur yang sudah dikerjakan oleh BUMN yang sudah jadi, selesai dari dari greenfield menjadi brownfield ,bisa juga langsung dilepas lagi dengan sekuritisasi. Sehingga bisa dapat duit lagi.

“Dipakai apa? Bangun lagi di tempat yang lain. Jangan kalau sudah jadi, dinikmati, dapat mingguan, bulanan, bukan itu tugasnya. Tugasnya itu membangun infrastruktur sebanyak-banyaknya di seluruh tanah air,” tegas Presiden seraya menambahkan, bahwa pola tersebut  sudah dikerjakan oleh Waskita Karya, lewat anak perusahaan dan BUMN-BUMN yang lain.

Presiden berharap model pembiayaan seperti ini ke depannya diperluas implementasinya. Tidak hanya untuk jalan tol, tapi ke berbagai sektor yang lainnya, baik pelabuhan, baik bandara, baik energi, untuk pembangkit listrik, untuk kilang minyak dan yang  lain-lainnya.

“Saya lihat, sekarang kaya di Umbulan (Pasuruan, Jatim, red), sekarang sudah enggak tahu sudah berapa tahun berhenti, sekarang sudah bisa jalan dengan model PPP. Saya kira hal-hal seperti ini yang harus dicarikan jalan-jalan terobosan di luar pakem-pakem yang rutinitas sering kita jalani, sering kita nikmati. Sekali lagi, kita harus keluar dari zona nyaman itu,” tutur Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar setiap kementerian dan lembaga terkait supaya terus bersinergi dalam memanfaatkan skema-skema pendanaan. “Scheme-scheme PINA dan KPBU ini akan saya ikuti terus, akan saya pantau terus, akan saya evaluasi terus. Apa hambatannya, apa tidak baiknya, sehingga akan terus kita perbaiki,” pungkas Presiden.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (FID/RAH/ES)

Artikel lainnya :