Jumat, 04 Januari 2013 - 15:31 WIB
Penanggulangan Kemiskinan: Multi-Approach Strategy
Oleh : Prof. Firmanzah, PhD, SKP bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Dibaca: 3910 kali



Rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP 2013 mengangkat tema “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Secara eksplisit tema tersebut menekankan pembangunan nasional dilakukan melalui penguatan ekonomi domestik demi tercapainya perluasan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, Pemerintah dan DPR menetapkan 11 prioritas nasional yang kesemuanya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan serta upaya penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari prioritas pembangunan nasional 2013.

Penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir telah memberi dampak yang signifikan terhadap perluasan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan catatan World Factbook dan World Bank, penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Sepanjang periode 2005 hingga 2009, laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain semisal Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun.  Bahkan India mencatat hasil minus atau terjadi penambahan penduduk miskin. Angka kemiskinan di tahun 2005 sebesar 15,97% (35,1 juta orang) dapat ditekan menjadi 11,96% (29 juta orang) per Maret 2012 dan ditargetkan mencapai 11,5% di akhir 2012. Hal ini menunjukkan telah terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin hingga 6 juta orang dengan tingkat konsistensi penurunan yang terjaga termasuk pada pasca krisis dan perlambatan global2008-2009.

Kemampuan Indonesia menjaga ketahanan ekonomi domestik (resilient) melalui keep buying strategy juga telah menghadirkan fundamental ekonomi nasional yang kokoh. Hal ini menjadi salah satu katalisator penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Dengan strategi ini, produktivitas nasional dapat dijaga dan ditingkatkan sehingga terjadi peningkatan perluasan lapangan kerja. Permintaan barang dan jasa yang meningkat menstimuli mesin-mesin produksi, permintaan tenaga kerja meningkat, pendapatan masyarakat meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok (minimal 2100 kalori per hari). Siklus ini dapat mendorong percepatan pengentasan kemiskinan sekaligus mempertahankan masyarakat tidak ‘jatuh’ menjadi miskin akibat krisis global.

 

Peningkatan perluasan lapangan kerja ini menjadi salah satu exit strategy bagi jeratan kemiskinan di Indonesia. Hingga Agustus 2012 tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan menjadi 6,14% dibanding 7,9% di tahun 2009. Capaian ini bahkan mendapat apresiasi dalam laporan mid-term IMF 2012 di saat negara-negara maju menghadapi tingginya angka pengangguran sebagai imbas dari krisis global. Selain keep buying strategy, berbagai program percepatan pembangunan juga memberi andil bagi perluasan lapangan kerja yang kemudian mendorong tenaga kerja di sektor formal semakin meningkat hingga menghampiri 40%.

Komitmen dan konsistensi Pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan juga telah dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan                                                                                                                                                                                                   Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) 2012-2025. Untuk mengawal program pengentasan kemiskinan, Pemerintah telah membentuk Tim Nasipnal Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K). Perkembangan penanggulanagan kemiskinan yang dilakukan melalui 4 klaster sebagai target sasaran telah mencapai hasil yang semakin baik. Tahun 2013, Pemerintah mendorong program integrasi Klaster I hingga IV untuk mengakselerasi percepatan pengentasan kemiskinan sehingga mempermudah pencapaian target di akhir 2013. Dengan berbagai program yang didesain dalam kerangka besar percepatan pembangunan, kemiskinan di Indonesia diharapkan dapat ditekan hingga 8-9 persen  di akhir 2014. Kinerja program pengentasan kemiskinan telah mampu menekan angka kemiskinan secara bertahap. Sepanjang 2005-2012 angka kemiskinan menurun rata-rata antara 1,16 persen hingga 1,27 persen per tahun dan mampu menyelamatkan sekitar 7 juta jiwa keluar dari lingkaran kemiskinan.

Namun demikian, masih banyak tantangan yang memerlukan penanganan dan respon yang tepat dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan nasional. Pertama, tekanan perlambatan global berpotensi memberi efek pada ekonomi nasional sehingga prinsip kehati-hatian dalam mendorong percepatan pembangunan terus dilakukan. Kebijakan anggaran dan disiplin fiskal terus ditingkatkan untuk meningkatkan resiliency ekonomi Indonesia. Hal ini belajar dari krisis di zona Eropa dimana proporsi utang terhadap PDB yang melampui batas aman berbahaya bagi perekonomian. Kondisi ini membuat banyak negara di Eropa yang mengalami krisis, meningkatnya pengangguran dan penutupan perusahaan.

Kedua, profil sebaran kemiskinan yang banyak berada di wilayah pedesaan dengan 72 persen diantaranya berada di sektor pertanian. Industrialisasi dan hilirisasi yang sedang berjalan diharapkan menjadi respon positif dalam mengatasi persoalan ini. Dengan sebaran industrialisasi dan hilirisasi khususnya di luar Jawa selain meningkatkan nilai tambah produksi juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan usaha baru. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru akan terus diperbanyak di luar Pulau Jawa. Hal ini akan menstimuli pembangunan di luar Pulau Jawa, dan kedepannya akan lebih banyak lagi daerah yang akan berkembang.

Ketiga, kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dengan dinamika yang tinggi. Kompleksitas persoalan  kemiskinan tidak dapat hanya dijelaskan dengan pendekatan ekonomi saja. Kemiskinan terkait dengan dinamika sosial, politik dan budaya yang melekat dalam satu komunitas. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan bersifat multi-dimensi dan memerlukan penanganan secara komprehensif  pula. Sinergi dan saling-dukung baik antara Pemerintah Pusat-Daerah,  antar Kementrian/Lembaga serta semua elemen stakeholder perlu terus kita tingkatkan. Melalui keterpaduan program serta didukung efisiensi dan efektivitas program maka kemiskinan di Indonesia dapat kita akselerasi penurunnya.

Keempat, penanggulangan kemiskinan tidak semata mendorong kelompok miskin keluar dari garis kemiskinan, tetapi juga mempertahankan kelompok masyarakat yang hampir miskin tidak ‘jatuh’ menjadi kelompok miskin. Data dari BPS menunjukkan jumlah penduduk ‘hampir-miskin’ pada 2011 sebesar 27.12 juta jiwa atau 10.28 persen dari total penduduk. Kelompok ini juga perlu ‘dilindungi’ dari berkurangnya daya beli akibat inflasi yang tinggi serta memperbesar akses ke sektor-sektor produktif. Oleh karenanya, pemerintah terus berupaya menekan laju inflasi untuk          tidak mengurangi daya beli masyarakat. Inflasi pada 2011 hanya berkisar 3.79 persen dan dibawah target semula sebesar 5.7 persen. Pada 2012, kita berharap angka inflasi tetap terkendali dan berkisar 4.4-4.5 persen. Untuk aksesibilitas ke sektor produktif, program pemberdayaan masyarakat, perluasan akses keuangan (modal), akses produksi dan pasar dilakukan melalui berbagai program baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah.

Dan terakhir, tingkat kepemilikan masalah kemiskinan tidak terlepas dari dinamikan daya beli dan realita inflasi. Daya beli perlu dikuti dengan pengendalian inflasi. Walaupun inflasi nasional terjaga di kisaran 4%, namun efeknya bervariasi pada setiap lapisan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari poverty basket inflation sebesar 10,9 persen pada 2011, dan pada semester 1-2012 tercatat sebesar 6,52 persen. Hal ini terutama pada volatilitas harga kelompok makanan sebagai penyumbang terbesar garis kemiskinan yang mencapai 73,5 persen. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah telah menetapkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Produksi padi, kedelai, sapi, ayam, gula, dan kelompok makanan lainnya didorong untuk terus ditingkatkan untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional.