Jumat, 26 April 2013 - 07:45 WIB
Diplomasi Energi Poros Penggerak Kebijakan Luar Negeri Indonesia**)
Oleh : I.B. Made Bimantara (@sadebimantara)*)
- Dibaca: 3284 kali



Minyak dan diplomasi energi memberikan keunggulan kepada Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua (PD II). Keamanan dan akses terhadap sumber energi memungkinkan AS dan sekutunya untuk menguasai lautan Atlantik dan Pasifik, serta memenangkan pertempuran di daratan Eropa dan kepulauan Asia Pasifik.

AS menggunakan diplomasi energinya dengan hasil yang luar biasa. Raksasa yang baru dibangunkan dari tidurnya itu, mulai menyuplai Inggris dengan bahan bakar minyak yang sangat diperlukan oleh angkatan laut, darat, dan udaranya. Pada saat yang sama, Angkatan Laut AS menutup jalur komunikasi yang menghubungkan rute suplai dari Timur Tengah dan Indonesia, yang waktu itu dinamai Hindia Belanda. Di Eropa Timur, Uni Soviet juga menutup akses kepada ladang minyak di wilayah Baku, Laut Kaspia,  bagi pasukan Jerman.  Tanpa bahan bakar, tank-tank Jerman dan pesawat tempur Zero Jepang tidak lebih dari setumpukan mesin dan besi baja tanpa guna.

Sejak itu, diplomasi energi, yang merupakan praktik kebijakan luar negeri untuk mengamankan akses terhadap sumber-sumber energi internasional, selalu menjadi bagian utama dari diplomasi internasional.

Mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton bahkan menggarisbawahi pentingnya energi: “Ini merupakan permasalahan keamanan nasional dan kestabilan global. (Energi) terletak di jantung perekonomian global.”

Pada awal 2012 mantan Perdana Menteri China, Wen Jiabao berkunjung ke Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab—salah satu hasilnya adalah kesepakatan Sinopec untuk melakukan kerja sama mengembangkan pusat penyulingan yang besar di Pesisir Laut Merah Arab Saudi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya sumber energi kawasan Timur Tengah bagi akses energi China: setengah dari impor minyak China bersumber dari Timur Tengah. Selain itu, Qatar adalah penyuplai LNG terbesar bagi China.

Setelah PD II, Inggris dan negara-negara lainnya, yang telah merasakan pahitnya ketergantungan pada minyak impor, bergerak cepat untuk mengamankan akses minyak di Timur Tengah, Asia, dan Laut Utara. Lebih jauh, negara-negara itu mulai memberlakukan pajak BBM dan pajak pertambahan nilai yang melingkup bensin, diesel, biodiesel, dan liquefied petroleum gas (LPG). Di samping harga BBM itu sendiri, para pemilik kendaraan di Inggris, Jerman, Perancis, dan Itali harus membayar tambahan hampir 60 persen pajak BBM.

Di Indonesia, hal sebaliknya yang terjadi. Pemerintahan Presiden Soeharto memberikan subsidi yang sangat murah hati kepada konsumen BBM. Hal ini menyebabkan konsumsi energi yang berlebihan dan secara efektif memberikan disinsentif bagi investasi energi ramah lingkungan. Harga yang menyimpang dari pasar tidak hanya mengirimkan pesan yang salah kepada konsumen dan investor, kebijakan ini secara harafiah telah membakar hampir 240 triliun rupiah tiap tahunnya.

Untuk mengirimkan sinyal yang benar kepada pasar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyesuaikan harga BBM sebanyak enam kali (menaikkan dan menurunkan masing-masing tiga kali). Namun, politisasi harga energi, terutama yang terjadi pada hari-hari menjelang 1 April 2012 menghalangi upaya mengikis subsidi BBM lebih lanjut.

Mengapa penyesuaian harga energi domestik penting bagi diplomasi energi?

Penyesuaian harga penting untuk menjaga keamanan energi. Rezim subsidi BBM yang ada terus mendorong Indonesia ke arah keadaan ketidakamanan energi. Dalam satu dasawarsa terakhir, produksi minyak mentah Indonesia terus merosot: produksi Indonesia berkurang 370.000 barrels per day (bpd) dibandingkan 10 tahun yang lalu.  Menurut Karen Agustiawan, CEO Pertamina, kini Indonesia memproduksi 826.000 bpd, yang mana 30-40 persennya diekspor.  

Pada sisi permintaan, Indonesia mengonsumsi sekitar 1,36 juta bpd. Untuk memenuhi kekurangan, Indonesia mengimpor minyak mentah dari Arab Saudi, Iran dan Kuwait. Selain itu, kapasitas penyulingan hanya dapat memenuhi 70 persen permintaan domestik, sehingga Indonesia juga harus mengimpor 400.000 bpd produk minyak sulingan.

Permintaan domestik tidak hanya berasal dari pengendara mobil dan motor, tapi juga dari salah satu pelanggan terbesar di republik: Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Untuk melakukan patroli dan menjaga keutuhan wilayah NKRI yang sama panjangnya dari San Francisco ke New York, dengan ribuan pulau yang disatukan oleh lautan, angkatan bersenjata Indonesia memerlukan berton-ton bahan bakar bagi kapal laut dan pesawat udara. Ketiadaan mekanisme cadangan minyak strategis turut membuat Indonesia lebih rentan terhadap goncangan suplai minyak dan gangguan global lainnya. Goncangan harga minyak pada 1973 memberikan keuntungan finansial bagi Indonesia yang ketika itu masih menjadi eksportir minyak. Namun goncangan serupa berikutnya, tidak hanya akan membuat posisi fiskal genting dan membengkaknya inflasi; hal ini juga dapat membahayakan suplai minyak bagi AL dan AU Indonesia.

Lebih dari itu, tersedianya suplai minyak bagi Polisi Air dan AL penting guna mencegah penyelundupan bahan bakar dari Indonesia ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura. Harga BBM yang rendah secara artifisial di Indonesia dibandingkan dengan harga di negara tetangga, membuat penyelundupan menjadi sangat menguntungkan (dan melanggar hukum) bagi para penjahat.

Setiap tahunnya, Indonesia menghabiskan dana untuk subsidi minyak dalam jumlah yang fantastis: setara dengan 60 persen anggaran belanja Singapura. Subsidi minyak Indonesia dapat membiayai total anggaran nasional Oman, Belarus, atau Ekuador. Melepaskan jumlah uang yang amat besar ini, akan memungkinkan negara untuk mengalihkan anggaran dari subsidi yang tidak tepat sasaran, dan lebih banyak memberikan manfaat bagi warga yang mampu, kepada program-program yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat miskin dan bagi keamanan energi nasional. Anggaran dapat dialihkan untuk memperluas dan menciptakan program-program baru dan inovatif seperti bantuan langsung, beras miskin, kesehatan, beasiswa, bantuan operasional sekolah, kredit usaha rakyat, investasi di sektor migas, dan lain-lain.

Namun, seperti disampaikan Presiden SBY, untuk menghentikan diri kita dari kebiasaan subsidi BBM yang telah berjalan lama, diperlukan dukungan politik yang luas. Tidak cukup hanya dengan menyeimbangkan anggaran negara dan membiarkan rakyat miskin terkena dampaknya. Parlemen harus bersedia untuk bekerjasama dengan pemerintah untuk menyiapkan jaringan pengamanan sosial untuk mengecilkan dampak dari pengurangan subsidi. Sebelum hal itu terjadi, subsidi BBM akan terus membebani pemerintahan manapun.

Dalam jangka pendek, langkah-langkah tersebut akan menyakitkan bagi hampir semua orang: inflasi akan menggigit daya beli konsumen, pemilih mungkin akan membalas di kotak suara, dan demonstrasi akan menguji keputusan pemerintah. Namun, pengorbanan yang dilakukan sekarang, akan meningkatkan kesehatan fiskal dan stabilitas ekonomi makro Indonesia, daya saing internasional, mengurangi konsumsi energi, memutus keterkaitan antara subsidi energi dan politik, dan mendorong investasi energi.

Lebih banyak investasi diperlukan, apalagi mengingat Indonesia dikaruniai dengan 4 miliar barel cadangan minyak yang terbukti; merupakan eksportir batu bara kedua terbesar di dunia; dan eksportir liquefied natural gas ketiga terbesar di dunia.

Permintaan energi terus memperlihatkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, dan berbagai negara semakin agresif dalam mengamankan sumber-sumber energi bagi mereka.

Penyesuaian harga BBM merupakan langkah awal untuk memperkuat diplomasi energi, yang merupakan poros penting penggerak kebijakan luar negeri Indonesia. Demi keamanan dan akses energi bagi bangsa Indonesia. (Versi singkat artikel ini juga terbit di Suara Pembaruan, 18 April 2013) 

*) Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional

**) Opini dalam tulisan ini adalah pandangan pribadi

 

 

*****