Selasa, 02 Juli 2013 - 22:42 WIB
Kebijakan Persaingan Usaha Yang Sehat dan Adil Dalam Wujudkan AANZFTA
Oleh : Drs. M. Y. Raso., M.Si.*)
- Dibaca: 2981 kali



 

Pada tanggal 17 – 21 Juni 2013 terdapat pertemuan ke-5 ASEAN Australia-New Zealand  Free Trade Agreement (AANZFTA) Joint Comittee and Related Meetings yang dilaksanakan di Cairns, Australia. Pertemuan AANZFTA JC dilaksanakan secara paralel dengan Committee on Investment (CoI); Committee on Trade in Services (CTS); Informal Meeting on Competition Expert;   Sub-Committee Rules of Origin (SC-ROO); Sub-Committee Economic Cooperation Budget (SC-EC) tanggal 19-21 Juni 2013.  Dalam pertemuan ke-5 AANZFTA Joint Comittee tersebut Delegasi RI dipimpin oleh Direktur Perundingan Perdagangan Jasa (DPPJ),  Ditjen KPI, Kementerian Perdagangan. 

Dalam pertemuan tersebut telah dicapai banyak kesepakatan antara negara-negara ASEAN, Australia dan New Zealand (AANZ) guna melakukan usaha perbaikan dan penyempurnaan dalam menjalankan kesepakatan perdagangan bebas diantara negara-negara AANZ.  Salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah menyadari akan terdapat kebijakan persaingan usaha dalam AANZFTA. Dalam Informal Meeting on Competition Expert  tersebut para ahli/expert di bidang competition yang berasal akademisi Australia dan New Zealand, menyambut baik kerjasama antara para ahli persaingan usaha dan pejabat perdagangan. Pertemuan berhasil memformalisasikan struktur kerjasama antara para pejabat pengambil keputusan dalam hal persaingan usaha pada perdagangan bebas.  Pertemuan AANZFTA juga menyepakati untuk membentuk Committee on Competition setelah mendapatkan endorsement AEM-CER bulan Agustus 2013 untuk kemudian dapat menyelenggarakan pertemuan pertamanya back-to-back dengan pertemuan ASEAN Expert Group on Competition (AEGC) di Manila bulan November 2013.

Di sela-sela pertemuan AANZFTA juga diselenggarakan ASEAN-CER Integration Partnership Forum on Competition. Forum ini sangat bermanfaat untuk Negara Anggota ASEAN khususnya dalam memahami isu-isu competition di Australia dan New Zealand dan penanganannya.  Pertemuan mencatat sharing experience dari Australia-New Zealand  bahwa kerjasama di bidang competition policy sangat berguna khususnya bagi Negara-negara yang belum memiliki kebijakan kompetisi dan kiranya dapat melanjutkan diskusi pada isu-isu lainnya pada forum yang akan datang termasuk pertukaran informasi antara lembaga dan badan-badan di bidang kompetisi.

Salah satu tindak lanjut yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggapi kesepakatan tersebut adalah agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha diharapkan dapat  melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait  untuk mempersiapkan pembentukan Committee on Competition setelah mendapatkan endorsement AEM-CER bulan Agustus 2013. Hal ini sangat diperlukan untuk mendapatkan posisi Indonesia dalam menghadiri penyelenggaraan pertemuan pertama Committee on Competition pada bulan November 2013 back to back dengan pertemuan AEGC.

Kemajuan ini sangat penting guna menciptakan perdagangan bebas yang dapat membuat negara AANZ mendapatkan manfaat dari perdagangan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, pendekatan kebijakan persaingan dan penegakan hukum menjadi salah satu hasil yang menjadi perhatian. Dalam hal ini kebijakan kompetisi yang ketat menjadi hal penting untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih luas, khususnya di pasar regional yang semakin terintegrasi.

Hal ini bisa dicontohkan dengan negara Australia dan New Zealand yang telah berkembang menjadi ‘Single Economic Market’. ANZ telah mengembangkan kebijakan persaingan nasional mereka sendiri yang disepakati kedua negara dengan koordinasi erat sehingga dapat mewujudkan Single Economic Market’.

Pengalaman yang telah dilakukan Australia dan Selandia Baru tersebut menjadi kebijakan yang berharga untuk dapat dicontoh dan dikembangkan dalam pelaksanaan AANZFTA. Dalam pengalaman ANZ tersebut tidak melibatkan pembentukan kebijakan tunggal supranasional atau regulator, melainkan mengaktifkan kerjasama bilateral ad hoc yang didukung oleh undang-undang, perjanjian, pengaturan dan link informal yang berkelanjutan. Keberhasilan pendekatan ini tercermin dalam pengakuan oleh OECD sebagai model praktek terbaik internasional.  Keberhasilan pendekatan inilah yang dicoba untuk dapat diterapkan dalam mewujudkan AANZFTA.

Namun demikian, selain dengan mempelajari dan mencontoh hal tersebut, kita sebagai negara yang berdaulat diharapkan tetap diharuskan dapat melakukan pengembangan kebijakan dalam negeri. Tidak hanya kebijakan persaingan usaha yang sehat dan adil namun juga sangat diperlukan kebijakan yang melindungi prosuden dalam negeri dan memberikan kompensasi agar produsen dalam negeri memiliki kemauan dan kemampuan untuk dapat bersaing  dengan negara-negara AANZ dalam AANZFTA.

*)Asdep Bidang Politik dan Hubungan Internasional Deputi Polhukam Setkab