Kamis, 18 Juli 2013 - 14:44 WIB
Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Tahun 2004-2012
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 4072 kali



Dalam rangka untuk mengetahui perkembangan program kerja Pemerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan arahan kepada para Menteri anggota Kabinet dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) untuk menyampaikan data, baik kuantitatif maupun kualitatif mengenai perkembangan kemajuan program kerja masing-masing Kementerian dan LPNK sejak tahun 2004 - 2012.

Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut dan dalam menjalanakan fungsi manajemen kabinet (cabinet management), Sekretaris Kabinet RI telah menyampaikan surat No. SE-01/Seskab/IV/2013 tanggal 04 April 2013 kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Pimpinan LPNK untuk menyampaikan data perkembangan kemajuan program kerja sejak tahun 2004 s.d. 2012 kepada Presiden, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Badan Pusat Statistik.

Terhadap arahan presiden tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menyampaikan data perkembangan kemajuan program kerja BPN sejak tahun 2004 - 2012 kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet yang didasarkan kepada visi, misi, dan sasaran BPN khususnya dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pertanahan di Indonesia.

Hasil-hasil yang dicapai BPN dari tahun 2004 s.d. tahun 2012 terbagi dalam 5 (lima) kegiatan prioritas nasional yaitu:

1       Pembangunan infrastruktur pertanahan;

Hingga tahun 2012 telah dilaksanakan pembangunan peta pertanahan, kerangka dasar nasional (tugu), pembangunan sarana dan prasarana fisik serta pengembangan sistem Layanan Rakyat Sertipikasi Tanah (Larasita) di kantor-kantor pertanahan yang tersebar di tiap kabupaten/kota di Indonesia.

2.      Percepatan Pendaftaran Tanah;

Dalam rangka pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia, hingga tahun 2012 telah dilaksanakan kegiatan pendaftaran tanah antara lain sertipikasi prona, sertipikasi tanah UKM, pertanian, nelayan, transmigrasi, serta sertipikasi melalui swadaya masyarakat.

3.      Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;

BPN telah melakukan inventarisasi tanah terlantar, tanah bekas hak/kritis dan membentuk Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmas-dartibnah). Kelompok ini dimaksudkan untuk memperlancar tugas-tugas BPN RI dalam melaksanakan sosialisasi program-program pertanahan serta menciptakan masyarakat yang sadar akan pentingnya pertanahan di Indonesia.

4.      Pengaturan Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T);

Hingga tahun 2012 telah dilakukan sertipikasi tanah melalui redistribusi tanah, sertipikasi tanah obyek konsolidasi, pembuatan neraca penggunaan tanah, inventarisasi P4T, dan inventarisasi tanah pesisir, perbatasan, dan pulau-pulau kecil.

5.      Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik;

Dalam rangka mengurangi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang ada, maka dilaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Sejak tahun 2004 hingga tahun 2012 telah dilaksanakan pengkajian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan penanganan non perkara, sengketa beraspek perdata, dan sengketa berindikasi pidana serta penanganan melalui mediasi.

Dalam rangka memperkuat penegakan hukum di bidang pertanahan, telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada BPN.

Sementara dalam upaya mendukung penyelenggaraan pengadaan tanah berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Pada tahun-tahun mendatang BPN akan mengembangkan dan meningkatkan setiap unsur dalam pencapaian kinerja yang dirancang dengan penyempurnaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mendukung reformasi birokrasi di BPN RI. (Dany Kartiko, Sub bidang Hak dan Pendaftaran Tanah Kedeputian Polhukam Setkab).