Presiden Jokowi: Badan Otorita dan Pembangunan Infrastruktur Untuk Destinasi Wisata Danau Toba

Usai Rapat Terbatas, Presiden Jokowi memberikan keterangan pers tentang destinasi wisata Danau Toba (1/3). (Foto: Humas/Fitri)

Setelah melalui beberapa rapat yang membahas tentang pengembangan destinasi wisata Danau Toba, hari ini, Selasa (1/3) petang, diadakan rapat final yang diadakan di Hotel Niagara, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Dari rapat yang bertemakan ‘Bersatu Untuk Danau Toba’ tersebut, dibentuklah suatu badan otorita untuk kawasan wisata Danau Toba.

“Karena ini menyangkut 7 kabupaten, kalau enggak bersatu enggak ada kata sepakat “ya”, memang pemerintah pusat akan kesulitan. Tapi karena sudah bersatu, sudah tandatangan “ya” semuanya, sehingga ini segera akan dilakukan,” terang Presiden Jokowi dalam keterangan pers usai ratas.

Menurut Presiden, dengan adanya Badan Otorita ini artinya semua yang terkait dengan izin dalam lingkup kawasan wisata, yang sudah ditentukan kira-kira 500 hektar, akan menjadi kewenangan Badan Otorita. Sedangkan hal lainnya, tetap kewenangan bupati dan pemerintah daerah.

Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan kawasan wisata Danau Toba antara lain dengan memperluas Bandara Silangit yang merupakan bandara terdekat dari kawasan Danau Toba. Runway-nya akan diperpanjang, dan terminalnya juga akan diperluas.

Harapan Presiden, dengan infrastruktur perhubungan ini, wisatawan yang datang akan mulai lebih banyak tahun depan, berikutnya akan lebih banyak lagi, kemudian tahun berikutnya juga akan tambah terus.

“Dan tentu saja kita akan membangun hotel dan beberapa kawasan di sini yang kita harapkan dengan fasilitas-fasilitas yang lebih baik, akan juga mendatangkan wisatawan nusantara dan dari luar lebih banyak lagi,” harap Presiden Jokowi.

Menurut Presiden lagi, akses jalan dari Simalungun ke Danau Toba sekarang sudah lebih baik dibanding 1,5 tahun yang lalu.

“Yang belum nanti di Pulau Samosir, Muara, Simalungun, kemudian termasuk juga rencana tol dari Tebing Tinggi-Parapat,” kata Kepala Negara.

Presiden Jokowi juga tidak lupa membahas masalah perusahaan-perusahaan yang dianggap telah merusak ekosistem di sekitar Danau Toba. Para bupati diharapkan akan melakukan pendekatan kepada pengusaha-pengusaha tersebut, baik yang berkaitan dengan keramba maupun lingkungan hidup.

Dalam Ratas Terbatas hari ini, semua bupati yang terkait dengan kawasan Danau Toba menyampaikan pendapatnya dan telah dicatat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(DND/SLN)