Beri Target Kepala BPN, Presiden: Kalau Sudah Perintah, Saya Cek
Presiden Jokowi saat serahkan sertifikat di Lapangan Rampal, Kesatrian, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (24/5). (Foto: Humas/Rahmi).
Usai ikuti dua agenda awal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan agenda lain dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah program strategis nasional, pembinaan, dan fasilitasi, serta kerja sama akses reform di Lapangan Rampal, Kesatrian, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (24/5).
Presiden sampaikan bahwa secara simbolis sudah diberikan kepada 12 penerima, tetapi laporan yang diterima, penyerahan sertifikat pada sore hari ini sebanyak 10.038 sertifikat. Lebih lanjut, Presiden sampaikan bahwa sampai tahun yang lalu, sertifikat yang bisa diberikan baru 46 juta dari 126 yang seharusnya disampaikan.
“Jadi masih banyak sekali. Di Jawa Timur tadi juga sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur, oleh Pak Menteri BPN, bahwa tahun ini minimal akan diberikan kepada 500.000 bidang sertifikat yang akan diberikan kepada rakyat,” tutur Presiden Jokowi.
Sertifikat itu penting, lanjut Presiden karena setiap ke daerah, rakyat selalu mengeluh masalah sengketa tanah antara rakyat dengan pemerintah, antara rakyat dengan perusahaan.
“Kenapa sengketa? Karena rakyat sudah menduduki tanah itu, lahan itu, ada yang 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun tapi enggak pegang apa-apa. Ada yang pegang memang letter D, letter C, tapi ada juga yang hanya pegang surat kepala desa. Itu bukan hak hukum, hati-hati. Oleh sebab itu terjadi sengketa,” tambah Presiden.
Presiden sampaikan telah berikan target kepada Menteri ATR/Kepala BPN tahun ini seluruh Indonesia minimal 5 juta sertifikat harus keluar, tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta.
“Caranya gimana? Terserah Pak Menteri. Yang penting saya sudah perintah. Kalau sudah perintah, pasti saya cek, saya hitung. Ya enggak? Ya memang tugas kita ini diberi amanat oleh rakyat untuk bekerja. Menteri diberi tugas juga untuk bekerja. Kalau bekerja dengan saya, pasti ada targetnya, enggak ada enggak ada target. Pasti saya beri target dan pasti saya hitung,” tegas Presiden.
Mengenai sertifikat, lanjut Presiden, merupakan tanda bukti hak hukum. Ia menambahkan kalau sudah pegang sertifikat, enak banget karena jika ada yang mengaku gampang karena jika ada yang ngaku-ngaku ini tanahnya Ke pengadilan pasti menang.
Bagi pemegang sertifikat, tambah Presiden agar miliknya untuk difotokopi karena kalau yang asli hilang, ada fotokopinya, gampang mengurusnya ke kantor BPN.
“Yang kedua, kalau ingin ini sertifikatnya disekolahkan, dipakai agunan ke bank, dipakai jaminan ke bank, silakan. Tetapi saya titip, ini hati-hati. Kalau akan menjadikan sertifikat ini sebagai agunan atau jaminan, tolong dihitung dulu, dikalkulasi dulu,” jelas Presiden seraya sampaikan agar dihitung bisa menyicil atau tidak.
Kalau sertifikatnya sudah diagunkan ke bank, lanjut Presiden, misalnya dapat Rp200 juta pinjaman misalnya, jangan sampai yang Rp100 juta untuk beli mobil, dapat pinjaman Rp20 juta, yang Rp10 juta untuk beli sepeda motor, jangan.
“Hati-hati dengan yang namanya pinjaman bank karena harus membayar pokok dan membayar bunga cicilan. Ya? Ngerti semuanya? Silakan kalau mau dipakai untuk tambahan usaha, nambah investasi, nambah modal,” ujar Presiden.
Hal lain yang disampaikan Presiden bahwa negara Indonesia ini negara besar, memiliki 17.000 pulau, 516 kabupaten dan kota, memiliki 34 provinsi.
“Kita memiliki 714 suku. Negara lain paling-paling memiliki 1,2, 3 suku. Indonesia memiliki 714 suku. Agamanya juga bermacam-macam. Memiliki 1.100 lebih bahasa lokal. Kita ini macam-macam,” jelas Presiden.
Sewaktu pergi ke Sumatera Utara saja, lanjut Presiden, salamnya berbeda-beda, saya hampir saja keliru.
“Saya pikir di Sumatera Utara, di Batak kan “Horas”, bukan Horas saja. Nanti ke selatan beda lagi, “Ya’ahowu”. Ke tengah beda lagi, “Mejuah-juah”. Maju ke timur lagi, beda lagi, “Juah-juah”,” papar Presiden seraya sampaikan memang beraneka ragam seperti itu.
Ini yang harus disadari bersama, tambah Presiden, bahwa itu sudah menjadi takdir Allah, sudah menjadi hukum Allah, sudah menjadi kehendak Tuhan bahwa kita memang beraneka ragam, yang paling penting kita harus bersatu, kita harus rukun, tidak boleh ada gesekan sekecil apapun, tidak boleh.
“Alhamdulillah di Jawa Timur aman tenteram karena masyarakatnya menyadari, kita menyadari semuanya bahwa kita semuanya memang satu, satu bangsa, satu negara, satu saudara sebangsa dan setanah air,” pungkas Presiden seraya sampaikan agar BPN segera selesaikan masalah pertanahan di kota/kabupaten.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil. (RMI/GUN/EN)
