Senin, 01 Agustus 2011 - 10:25 WIB
Presiden Tetapkan Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Sarbagita
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 3435 kali



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Melalui Perpres ini diharapkan kawasan perkotaan Sarbagita bisa menjadi kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata bertaraf internasional yang berjati diri budaya Bali berlandaskan Tri Hita Karana.

Terbitnya Perpres Nomor 45 tahun 2011 itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP RTRWN), yang menempatkan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan sebagai kawasan strategis nasional. Dalam Pasal 123 ayat (4) PP RTRWN ini  disebutkan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional ditetapkan dengan Perpres.

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Sesuai Perpres Nomor 45 Tahun 2011 itu disebutkan, kawasan perkotaan Sarbagita terdiri dari: Kawasan perkotaan inti yang meliputi Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta; dan Kawasan perkotaan di sekitarnya yang meliputi Mangupura dan Jimbaran (Kabupaten Badung); Gianyar, Sukawati, dan Ubud (Kabupaten Gianyar); dan Tabanan (Kabupaten Tabanan).

Menurut Perpres Nomor 45 tahun 2011  itu, Pengelolaan Kawasan Perkotaan Sarbagita akan dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.  

Gubernur dapat membentuk suatu badan atau lembaga pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum.

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita adalah sejak ditetapkannya Peraturan Presiden sampai dengan berakhirnya jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Terhadap peraturan derah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpres Nomor 45 tahun 2011 ini. Sedangkan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun untuk disesuaikan sejak ditetapkannya Perpres Nomor 45 tahun 2011.

(es)