Kamis, 07 Juni 2012 - 09:06 WIB
PP No. 55/2012: Angkutan Umum Wajib Uji Berkala 6 Bulan, Bengkel Wajib Bersertifikat
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 3496 kali



Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Mei lalu, selain mengatur mengenai jenis dan spesifikasi kendaraan (darat), juga mengatur masalah pengujian kendaraan bermotor dan bengkel umum kendaraan bermotor. PP ini mengatur sanksi bagi pelanggar ketentuan, mulai dari teguran tertulis, denda administratis Rp 24 juta, sampai dengan penutupan bengkel umum.

Disebutkan pada pasal 121 misalnya, kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang akan dioperasikan wajib melakukan pengujian, yang terdiri atas uji tipe yang terdiri atas pengujian fisik landasan kelengkapan dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor (termasuk diantaranya uji laik jalan).  

Sementara bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan wajib melaksanakan uji berkala, yang meliputi uji berkala pertama, pemeriksaan persyaratan teknis, pengujian persyaratan laik jalan, pemberian bukti lulus uji, dan unit pelaksana uji berkala.

“Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan di daerah tempat kendaraan bermotor diregistrasi, dalam keadaan tertentu uji berkala dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di daerah lain,” bunyi Pasal 144 Ayat 1,2 PP Nomor 55 Tahun 2012 itu.

Menurut PP itu, uji berkala untuk yang pertama kali bagi kendaraan bermotor dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB). Masa berlaku uji berkala selama 6 (enam) bulan, dan setelah berakhirnya masa berlaku uji berkala, wajib dilakukan uji berkala berikutnya.

Bengkel

Mengenai bengkel kendaraan bermotor, PP ini menyebutkan bahwa bengkel umum kendaraan bermotor yang berufungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.

PP ini mengklasifikasi bengkel dalam 3 (tiga) kelompok utama, yaitu kelas I, kelas II, dan kelas III. Masing-masing kelas terdiri atas 3 (tiga) tipe, yaitu tipe A, B, dan C. “Bengkel umum sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan sertifikasi bengkel umum, yang diberikan oleh Menteri Perindustrian,” bunyi Pasal 174 Ayat 4 PP Nomor 55 Tahun 2012 itu.

Untuk bengkel umum (baik bengkel umum agen tunggal pemegang merk maupun non ATPM) yang melakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor wajib melakukan akreditasi sebagai bukti kemampuan untuk melakukan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, serta perbaikan landasan dan badan kendaraan.

Khusus untuk bengkel umum yang melakukan uji berkala wajib memenuhi persyaratan: a. Memiliki peralatan dan fasilitas uji berkala; b. Memiliki izin usaha bengkel kendaraan bermotor dari pemerintah kabupaten/kota sesuai rekomendasi Menteri Perindustria dan Polri; dan 3. Memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas.

PP ini mengatur sanksi bagi pelanggar ketentuan, mulai dari teguran tertulis, denda administratis Rp 24 juta, sampai dengan penutupan bengkel umum.

Namun, PP ini memberikan masa peralihan selama 2 (dua) tahun untuk sepeda motor yang sudah diproduksi dengan Jumlah Berat 400 kilogram atau lebih, atau sampai habis masa berlakunya buku uji, tanda uji kendaraan.(pusdatin, es)