Rabu, 01 Agustus 2012 - 09:46 WIB
Beban Membengkak, Pemerintah Kaji Ubah Sistem Pembayaran Pensiun
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 7176 kali



Pemerintah mengkaji kemungkinan untuk merubah sistem pembayaran pensiun dari pay as you go sebagaimana diterapkan selama ini menjadi fully funded. Kajian ini terkait dengan terus meningkatnya beban pembayaran pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan Polri, yang sudah mencapai Rp 60 triliun per tahun.

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Agus Suprijanto, menjelaskan dalam sistem  pay as you go, cicilan dilakukan dari besaran gaji pokok saat ini yang diterima PNS, anggota TNI/Polri, namun setelah pensiun maka akan ditanggung oleh pemerintah.

"Cicilan pensiun 10 persen dari gaji pokok, untuk pensiun hanya 4,75%, 3,25% itu kesehatan dan 2% tabungan. Jadi sebenarnya dana pensiun itu kecil. Tapi itu setiap bulan, dan selama tiga generasi . Jadi selama ini yang nanggung pensiun itu pemerintah," kata Agus di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/7).

Mengenai tiga generasi itu, Agus menjelaskan, dalam sistem pensiun saat ini kalau PNS, anggota TNI/Polri pensiun maka pemerintah harus membayar sampai yang bersangkutan wafat. Setelah itu kalau dia punya istri, pemerintah harus membayar uang pensiun ke istri. Setelah sang istri wafat pun, pemerintah masih harus membayar  tanggungan kepada anaknya. “Jadi ini tiga generasi pensiun yang dibayar pemerintah," paparnya.

Sementara dalam sistem  fully funded, pembayaran pensiun mengutamakan angsuran dari para pegawainya, dimana dana yang terkumpul akan dijadikan anggaran pensiun sang pegawai di awal. Jadi, besarnya uang pensiun yang diterima dihitung dari besarnya uang pensiun yang dibayar sang pegawai.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) Azwar Abubakar di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (30/7), menyatakan

beban pensiun saat ini Rp 60 triliun per tahun, dengan tambahan pegawai pensiun sekitar 3% per tahun atau mencapai 130 ribu pegawai. Jumlah keseluruhan pensiunan saat ini sekitar 80.000 orang, sementara jumlah PNS, TNI dan Polri 4,7 juta orang.

Anggaran belanja pegawai tahun ini dianggarkan sebesar Rp 215 triliun, termasuk di dalamnya anggaran untuk tunjangan pensiun sebesar Rp 50 tiliun. Azwar memperkirakan, jika tidak ada penataan dalam sistem pembayaran pensiun, beban biaya pensiun bisa membengkak menjadi Rp 160 triliun.

Menurut Azwar , aturan pembayaran pensiun yang tengah dikaji pemerintah saat ini bisa menyerupai pembayaran pensiun seperti swasta. Cara ini memungkinkan para PNS mendapatkan pensiun hanya sekali sebagaimana yang banyak dilakukan perusahaan-perusahaan swasta.

"Salah satu pola yang kita, ya pay as you go atau dibayar sekaligus. Jadi yang penting pemerintah menyusun kembali pensiunnya. Membuat orang sejahtera tapi tidak memberatkan pemerintah," kata Azwar.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Kabinet Terbatas (SKT) bidang keuangan di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (27/7), juga menyampaikan besarnya anggaran untuk pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri yang porsinya sudah mencapai 23,2 persen dari total belanja pegawai dalam APBN tahun 2012.

Porsi dana untuk pensiun PNS hingga kini mencapai Rp 60 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 50 triliun diambil dari APBN sementara sisanya diambil dari premi PNS tersebut. Presiden menilai, anggaran untuk para pensiunan tersebut akan langsung berpengaruh terhadap kondisi fiskal Indonesia yang sehat.  "Kita harus atur semuanya sedemikian supaya tepat dan adil tapi juga dalam batas kemampuan penganggaran kita," kata Presiden. (**/ES)