Kamis, 16 Agustus 2012 - 21:09 WIB
RAPBN 2013: Pemerintah Ajukan Rp 1.657,9 Triliun, Defisit 1,6 Persen
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 18910 kali



Pemerintah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2013 sebesar Rp 1.657,9 triliun dengan pendapatan negara direncanakan mencapai Rp 1.507,7 triliun atau defisit Rp150,2 triliun (1,6 persen dari PDB), atau turun dari defisit APBN-P 2012 sebesar 2,23 persen dari PDB.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyampaikan keterangan pemerintah RUU RAPBN 2013 beserta nota keuangannya di hadapan sidang paripurna DPR-RI, di Jakarta, Kamis (16/8) malam menyebutkan, penyusunan RPBN 2013 itu didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi 6,8 persen; laju inflasi 4,9 persen; suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 5 persen; nilai tukar rupiah Rp9.300 per dollar AS; harga minyak USD100 per barel; dan lifting minyak 900 ribu barel per hari.

Selain keenam asumsi ekonomi makro tadi, mulai RAPBN tahun 2013, Pemerintah juga  menggunakan lifting gas, sebagai salah satu basis perhitungan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam selain minyak mentah. Lifting gas pada tahun 2013 mendatang diasumsikan berada pada kisaran 1,36 juta barel setara minyak per hari.

Presiden yang didampingi Wakil Presiden Boediono menjelaskan, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, sebagai pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)2010-2014, Pemerintah bersama-sama dengan DPR telah sepakat untuk menetapkan tema pembangunan nasional tahun 2013, yaitu: “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”.

“Tema pembangunan ini menekankan pentingnya penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian domestik, untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” kata Presiden dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR-RI Marzuki Alie itu.

Dengan tema itu, lanjut SBY, Pemerintah bersama-sama dengan DPR, juga telah sepakat untuk menetapkan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas bidang, yang meliputi: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan iklim usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sementara itu, 3 prioritas bidang mencakup: (1) prioritas bidang politik, hukum, dan keamanan, (2) prioritas bidang perekonomian, dan (3) prioritas bidang kesejahteraan rakyat.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2012 adalah menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,8 persen - 6,1 persen, peningkatan ketahanan pangan menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton pada tahun 2013, menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 9,5 - 10,5 persen, dan pemantapan keamanan nasional dan stabilitas politik melalui persiapan Pemilu 2014, perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi.

Pajak Digenjot

Lebih jauh Presiden SBY mengemukakan, dari anggaran pendapatan negara sebesar Rp1.507,7 triliun, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp1.178,9 triliun, naik 16 persen dari target APBN-P 2012. Dengan peningkatan yang cukup besar itu, penerimaan perpajakan akan menyumbang hampir 80 persen dari total pendapatan negara. Total penerimaan perpajakan sebesar itu, juga berarti bahwa rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB atau tax ratio mengalami peningkatan dari 11,9 persen di tahun 2012 menjadi 12,7 persen di tahun 2013.

Untuk mengamankan sasaran-sasaran penerimaan perpajakan tahun 2013, Pemerintah telah bertekad untuk terus melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan. “Kebijakan perpajakan terus kita sempurnakan, antara lain dengan memperluas basis pajak, terutama pajak penghasilan, dan sekaligus memperbaiki daya beli golongan masyarakat berpendapatan rendah serta usaha kecil dan menengah,” kata SBY.

Sumber pendapatan negara yang sangat penting lainnya, menurut Presiden, adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2013, PNBP direncanakan mencapai Rp3 24,3 triliun atau menyumbang sekitar 21 persen dari total pendapatan negara. Untuk mengoptimalkan pencapaian target PNBP ini, Pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan lifting migas.

Tujuh Kementerian

Mengenai anggaran belanja negara 2013, Presiden SBY mengemukakan, dalam RAPBN 2013 mendatang, anggaran belanja negara direncanakan sebesar Rp1.657,9 triliun, atau naik Rp 109,6 triliun (7,1 persen) dari pagu APBN-P 2012. Jumlah itu akan dialokasikan kepada tiga kelompok besar belanja, masing-masing untuk belanja Kementerian Negara/Lembaga Rp 547,4 triliun, belanja Non-Kementerian Negara/Lembaga Rp 591,6 triliun, dan Transfer ke Daerah  Rp 518,9 triliun.

Menurut Kepala Negara, berdasarkan arah kebijakan dan sasaran-sasaran strategis  dalam RAPBN Tahun 2013 mendatang terdapat tujuh kementerian dan lembaga yang akan mendapat alokasi anggaran di atas Rp 20 triliun. Ketujuh kementerian dan lembaga itu adalah: Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 77,7 triliun; Kementerian Pekerjaan Umum Rp 69,1 triliun; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 66 triliun; Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 43,4 triliun; Kementerian Agama Rp 41,7 triliun; Kementerian Perhubungan Rp 31,4 triliun; dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp 31,2 triliun.

“Dalam RAPBN 2013, alokasi belanja modal direncanakan sebesar Rp193,8 triliun, atau naik Rp25,2 triliun (14,9 persen) dari pagu anggaran dalam APBN-P 2012,” tambah SBY.

Presiden juga mengemukakan, dalam rangka melanjutkan berbagai program perlindungan sosial yang berpihak pada rakyat miskin, dalam RAPBN tahun 2013 dialokasikan anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp59 triliun. Jumlah ini naik Rp3,7 triliun, atau 6,6 persen dari pagu alokasi belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBN-P 2012.

“Kita tetap melanjutkan program bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini kita tujukan untuk memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Dalam RAPBN tahun 2013, kita alokasikan anggaran PKH sebesar Rp2,9 triliun untuk menjangkau sasaran sekitar 2,4 juta RTSM,” papar Presiden SBY. (WID/Humas Setkab/ES)