Jumat, 31 Agustus 2012 - 13:40 WIB
Kepala BKN Akan Cabut Surat Mutasi PNS Yang Melanggar Ketentuan
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 4392 kali



Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengancam akan melakukan tindakan administratif berupa pencabutan terhadap keputusan mutasi, khususnya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi yang tidak sesuai ketentuan, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya.

Ancaman tersebut dituangkan Kepala BKN melalui surat yang ditujukan kepada semua pejabat pembina kepegawaian pusat; semua pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi; dan semua pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota.

“Apabila pengangkatan PNS dalam jabatan struktural tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka keputusan pengangkatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tidak memiliki pengaruh (civil effect) dalam kepegawaian,” tulis Eko.

Disebutkan dalam surat itu, yang dimaksud dengan tidak memiliki pengaruh itu antara lain: 1. Tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian kenaikan pangkat pilihan; 2. Tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan jabatan; 3. Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural eselon II tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian perpanjangan batas usia pensiun; dan/atau 4. Pelaksanaan tugas jabatan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai Ketentuan

Kepala BKN Eko Sutrisno mengingatkan, sesuai Pasal 7A Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ditentukan bahwa PNS yang menduduki jabatan struktural setingkat lebih tinggi dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya, kecuali pengangkatan jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden.

Pengertian pengangkatan dalam jabatan struktural lebih tinggi itu diterjemahkan sebagai kenaikan tingkat jabatan, yaitu dari eselon IV ke eselon III atau dari eselon III ke eselon II. “Dengan demikian dapat dipertimbangkan pengangkatan dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi dari eselon IIIb ke jabatan struktural eselon Iia atau eselon Ivb ke jabatan struktural eselon IIIa,” kata Eko.

Namun Kepala BKN melanjutkan, apabila dalam susunan organisasi terdapat susunan jabatan eselon IVb, eselon IVa, eselon IIIb, eselon IIa, eselon IIb, dan eselon IIa, maka pola perpindahan jabatan secara vertikal dapat dilakukan secara berjenjang, mulai dari eselon IVb ke eselon IVa atau dari eselon IVa ke eselon IIIb.

Terhadap berbagai pelanggaran yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi dalam pengangkatan dalam jabatan struktural yang lebih tinggi, menurut Eko, pihaknya selaku pembantu Presiden dalam pelaksanaan pengadan dan pengendalian PNS akan memberikan sanksi berupa peringatan, teguran dan pencabutan  keputusan atas pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian.

“Khusus untuk pencabutan keputusan, Sknya akan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,” tegas Kepala BKN.

Menurut Eko, apabila ditemukan dalam pelanggaran dalam mutasi kepegawaian, dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari pihaknya akan menyampaikan tindakan administratif berupa peringatan. Apabila dalam waktu 25 hari, peringatan itu tidak didintaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur, maka Kepala BKN akan meningkatan peringatan administratif menjadi teguran.

“Apabila surat teguran itu juga tidak diindahkan dalam waktu 25 hari, maka Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk akan mengambil tindakan berupa pencabutan surat keputusan,” papar Eko. (ES)