Kamis, 06 September 2012 - 11:18 WIB
PP No 65 tahun 2012 : Kompensasi Penggunaan TKA 100 Dolar AS
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 2136 kali



Pemerintah menerbitkan Peruturan Pemerintah baru yang mengatur  besarnya tarif jasa pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja  Dan Transmigrasi. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2012 itu, yang ditetapkan  oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 Juli 2012, juga mengatur  besarnya biaya kompensasi penggunaan tenaga kerja asing, jasa pengujian dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja.

Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, yang berlaku pada Kemnakertrans  diantaranya pelatihan tenaga mekanik,pelatihan las, pelatihan otomotif,pelatihan kelistrikan,pelatihan aneka kejuruan,pelatihan perhotelan, pelatihan telematika,pelatihan kejuruan teknologi informasi,pelatihan bangunan, pelatihan tata boga,pelatihan produktivitas dan kewirausahaan.

PP juga mengatur jasa penggunaan sarana dan prasarana seperti balai besar peningkatan produktivitas,balai besar latihan kerja industri,dan balai latihan ketransmigrasian.

Pasal 3 menyebutkan Kemenakertrans juga dapat melaksanakan  jasa pengujian, pemeriksaan, dan pelatihan berdasarkan kontrak kerja sama, dengan tarif  
sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama. 
Dan pasal 5 menyebutkan seluruh penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. 
Tenaga Kerja Asing
Khusus menyangkut  tenaga kerja asing (TKA) , PP  No 65 tahun 2012  mengatur besarnya  kompensasi penggunaan TKA  yakni  100 dolar AS per orang/bulan 
Besarnya tarif ini sama dengan PP  Nomor 92 Tahun 2000. Kompensasi adalah dana penggunaan TKA yang harus dibayar oleh pemberi kerja kepada negara. 
Untuk mengendalikan jumlah tenaga kerja asing setidaknya pemerintah mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain soal asas manfaat. Yakni, apakah penggunaan tenaga kerja asing mendorong pembukaan lapangan kerja yang luas terutama bagi pekerja lokal.
Aspek legalitas dan kebutuhan juga menjadi pertimbangan utama bagi keberadaan pekerja dari luar negeri.  Pemerintah akan menolak izin penggunaan TKA, bila kesempatan yang sama bagi  tenaga lokal kecil.
Pertimbangan lain menyangkut pengembangan SDM, sehingga penggunaan TKA disertai alih-keterampilan dan alih-teknologi.
Dalta  Kemnakertrans  menyebutkan dari 1 januari sampai 30 Desember 2011 tercatat 77.300 orang TKA. Sebagian besar pekerja asing di Indonesia berasal dari China (16.149 orang), Jepang (10.927), Korsel (6.520), India (4.991), Malaysia (4.957), Amerika Serikat (4.425), Thailand (3.868), Australia (3.828), Philippina (3.820) sedangkan sisanya dari berbagai negara lain.
Sedangkan dari sisi keahlian atau jabatan, sebagian besar tenaga kerja asing itu merupakan profesional (34, 763 orang), advisor/konsultan(12.761), manajer (12.505 orang), Direksi (6.511), teknisi (5.276 orang)  sedangkan sisanya terdiri, supervisor (4.746) dan komisaris (738 orang). (WID)PP No 65 tahun 2012  pasal 1 menyebutkan jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi penerimaan yang berasal dari: 

*Jasa Pelatihan Kerja; 

*Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 

*Jasa Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 

*Jasa Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan 

*Jasa Pendidikan dan Pelatihan. 

Sedang pasal 2 menyebutkan Kemakertrans dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat 3, dan 4 bagi PNS, dan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS di luar Kemakertrans. Besarnya tarif  pelatihan sesuai yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara. 

Pasal 3 menyebutkan Kemenakertrans juga dapat melaksanakan  jasa pengujian, pemeriksaan, dan pelatihan berdasarkan kontrak kerja sama, dengan tarif  sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama. 

Dan pasal 5 menyebutkan seluruh penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. 

Tenaga Kerja Asing

Khusus menyangkut  tenaga kerja asing (TKA) , PP  No 65 tahun 2012  mengatur besarnya  kompensasi penggunaan TKA  yakni  100 dolar AS per orang/bulan 

Besarnya tarif ini sama dengan PP  Nomor 92 Tahun 2000. Kompensasi adalah dana penggunaan TKA yang harus dibayar oleh pemberi kerja kepada negara. 

Untuk mengendalikan jumlah tenaga kerja asing setidaknya pemerintah mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain soal asas manfaat. Yakni, apakah penggunaan tenaga kerja asing mendorong pembukaan lapangan kerja yang luas terutama bagi pekerja lokal.

Aspek legalitas dan kebutuhan juga menjadi pertimbangan utama bagi keberadaan pekerja dari luar negeri.  Pemerintah akan menolak izin penggunaan TKA, bila kesempatan yang sama bagi  tenaga lokal kecil.

Pertimbangan lain menyangkut pengembangan SDM, sehingga penggunaan TKA disertai alih-keterampilan dan alih-teknologi.

Dalta  Kemnakertrans  menyebutkan dari 1 januari sampai 30 Desember 2011 tercatat 77.300 orang TKA. Sebagian besar pekerja asing di Indonesia berasal dari China (16.149 orang), Jepang (10.927), Korsel (6.520), India (4.991), Malaysia (4.957), Amerika Serikat (4.425), Thailand (3.868), Australia (3.828), Philippina (3.820) sedangkan sisanya dari berbagai negara lain.

Sedangkan dari sisi keahlian atau jabatan, sebagian besar tenaga kerja asing itu merupakan profesional (34, 763 orang), advisor/konsultan(12.761), manajer (12.505 orang), Direksi (6.511), teknisi (5.276 orang)  sedangkan sisanya terdiri, supervisor (4.746) dan komisaris (738 orang). (WID)