Rabu, 03 Oktober 2012 - 21:07 WIB
Hanya 5 Jenis Pekerjaan Yang Boleh Outsourcing
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 18903 kali



Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menenanggapi aksi demonstrasi oleh buruh hari Rabu (3/10) menegaskan, bahwa pemerintah saat ini tengah memasuki tahap finalisasi terhadap peraturan tentang sistem outsourcing.

"Saya minta para buruh bersabar menunggu selesainya penyusunan peraturan tentang sistem outsourcing," harap Muhaimin dalam jumpa pers di kantor Kemenakertrans, Rabu (3/10) sore.

Menakertrans Muhaimin mengatakan pihaknya telah menerbitkan permen No 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan pengaturan outsourcing. Dia berharap seluruh serikat buruh  memanfaatkan jalan dialog.

Menurut Muhaimin, Kemenakertrans masih menggodok peraturan perundang-undangan baru mengenai outsourcing yang mengatur penyempurnaan pelaksanaan praktek kerja alih daya (outsourcing) yang terjadi selama ini. Saat ini pembahasan peraturan soal  outsourcing terus dilakukan dengan melibatkan Lembaga Kerjasama Tripartit yang terdiri dari perwakilan unsur pekerja/buruh, serta perwakilan unsur pengusaha dan pemerintah.

"Hasil pembicaraan dan dialog kita dengan tripartit yang melibatkan pengusaha dan para serikat pekerja/buruh sudah hampir pada kesimpulan akhir. Kesimpulan pokoknya adalah semua pekerjaan outsourcing harus diterapkan sesuai Undang-undang 13 Tahun 2003," jelas Muhaimin Iskandar kepada wartawan di kantornya, Rabu (3/10).

Menakertrans menjelaskan terdapat 5 jenis pekerjaan yang boleh dilakukan secara outsourcingLima  jenis pekerjaan sesuai dengan undang-undang 13 yaitu cleaning service, keamanan, transportasi, catering, dan jasa migas pertambangan.

Menurut Muhaimin, outsourcing dalam undang-undang hanya memberikan 5 jenis pekerjaan tersebut. Itu juga merupakan hasil dialog dan kesepakatan dengan serikat pekerja dan segera ditetapkannya. Jika masih ada perusahaan yang menerapkan sistem tersebut, setelah tenggat waktu enam bulan masa transisi, menurut Muhaimin, pihaknya tak segan untuk mencabut izin usaha perusahaan tersebut.

Muhaimin mengatakan pihaknya masih menggodok peraturan yang lebih jelas mengenai pelarangan outsourcing yang tidak sesuai undang-undang serta penerapan sanksi terhadap pelanggarannya.

Proses pengesahnnya tinggal menunggu pembahasan akhir di tingkat tripatit nasional. Sedangkan mengenai kebijakan pengupahan, Muhaimin mengatakan pemerintah menyadari upah murah bukan menjadi standar daya tarik investasi, karena upah murah yang tidak menyejahterakan pekerja akan menjadi permasalahan di kemudian hari.

Muhaimin Iskandar meminta Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) agar segera melaksanakan survey lapangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di daerah masing masing untuk menetapkan besaran upah minimum tahun 2013.

"Pembahasan penetapan UM 2013 tersebut, harus  dilakukan secara matang dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah sehingga nantinya tidak menimbulkan gejolak dalam pelaksanaannya," tegasnya.

Menanggapi tuntutan buruh perihal penambahan komponen hidup layah (KHI) dari 60  menjadi 86, Menakertrans mengatakan tidak bisa menambah item tersebut.

Sedangkan mengenai iuran jaminan kesehatan, kata Muhaimin, pihaknya akan menuntaskan dengan Kementerian Kesehatan bersama dewan tripartit, Kemenakertrans, pengusaha dan buruh. (**/WID/ES)