Senin, 08 Oktober 2012 - 15:20 WIB
Pemerintah Bentuk Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 2036 kali



Guna mewujudkan pengelolaan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang profesional, transparan, akuntabel, dan mandiri yang bisa dindalkan dalam mendukung keselamatan penerbangan, Pemerintah membentuk Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), yang berkedudukan di Jakarta. Perum dapat membentuk perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah perwakilan RI sebagaimana ditetapkan Dewan Pengawas.

Pembentukan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 yang telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 13 September lalu.

Pada tahap awal Perum ini merupakan peleburan dari penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan nasional  oleh PT. Angkasa Pura I dan II, serta Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan navigasi. Adapun status Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi-instansi tersebut dapat dialihkan menjadi karyawan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, demikian juga halnya dengan karyawan di instansi-instansi itu.

“Pengalihan pengelolaan pusat pelayanan navigasi penerbangan wilayah barat (Jakarta) dan pusat pelayanan navigasi penerbangan wilayah timur (Makassar) dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah Perum berdiri,” bunyi Pasal 2 ayat 3 PP tersebut.

Hal yang sama berlaku untuk pengalihan unit penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II, selain pusat pelayanan navigasi penerbangan wilayah barat (Jakarta) dan pusta pelayanan navigasi penerbangan wilayah timur (Makassar).

Sedangkan pengalihan pengelolaan unit yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan navigasi yang dikelola oleh Bandar Udara Unit Pelaksana Teknis dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perum berdiri.

Disebutkan dalam PP itu, jenis pelayanan navigasi penerbangan yang menjadi kewajiban Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia meliputi: a. Pelayanan lalu lintas penerbangan (Air Traffic Service/ATS); b. Pelayanan telekomunikasi penerbangan (Aeronautical Telecommunication Services/COM); c. Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services/AIS); d. Pelayanan Informasi Metereologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Services?MET); dan e. Pelayanan Informasi Pencarian dan Pertolongan (Search and Resque/SAR).

Penyelenggaraan pelayanan navigasi Perum itu memenuhi ketentuan: a. Mengutamakan keselamatan penerbanagn; b. Tidak berorientasi kepada keuntungan; c. Secara finansial dapat mandiri; dan d. Biaya yang ditarik dari pengguna dikembalikan untuk biaya investasi, biaya operasional, dan peningkatan kualitas pelayanan.

Efisiendi dan Efektivitas

Pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 itu disebutkan, maksud dan tujuan Perum ialah melaksanakan penyediaan pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan standar yang berlaku untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penerbangan dalam lingkung nasional dan internasional. “Perum melakukan kegiatan pelayanan lalu lintas penerbangan, pelayanan telekomunikasi penerbangan, dan pelayanan informasi aeronautika,” bunyi Pasal 13 Ayat 2 PP tersebut.

Dalam PP ini disebutkan, modal awal Perum adalah sebesar Rp 97.952.690.300 yang berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari dana APBN Tahun 2010 dan 2011.

Mengenai soal direksi, PP ini jelas menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dilakukan oleh Menteri BUMN dengan meminta masukan dari Menteri Perhubungan. “Anggota direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan,” bunyi Pasal 20 PP tersebut.

Sementara pengawasan Perum dilakukan oleh Dewan Pengawas yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri BUMN. Anggota Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) Ketua yang dijabat oleh Dirjen Perhubungan Udara, dan empat anggota masing-masing berasal dari Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan  seorang tenaga ahli di bidang penerbangan. (Pusdatin/ES)