Minggu, 02 Desember 2012 - 09:00 WIB
Tunjangan Kinerja Kepala LSN, LKPP, BNN, BNPT, dan LIPI Rp 19,3 Juta
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 2385 kali



Kepala 5 (lima) Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), yaitu Lembaga Sandi Negara (LSN), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memperoleh Tunjangan Kinerja yang besarnya sama, yaitu Rp 19.360.000,00.

Ketentuan besaran Tunjangan Kinerja untuk Kepala LSN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2012 Kepala LKPP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2012 Kepala BNN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2012 Kepala BNPT diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2012 dan Kepala LIPI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2012 yang kesemuanya telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 November 2012.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2012 disebutkan, Tunjangan Kinerja diberikan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri yang mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan LSN.

Besarnya Tunjangan Kinerja disesuaikan dengan kelas jabatan dari masing-masing pegawai negeri, yang diranking dari angka 1 – 16 (plus Kepala LSN), dengan besaran tunjangan dari Rp 1.563.000,00 – Rp 14.131.000,00.

“Untuk pertama kali penetapan kelas jabatan di lingkungan LSN ditetapkan oleh LSN sesuai dengan hasil validasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” bunyi Pasal 7 Ayat (1) PP tersebut.

Adapun untuk para pegawai negeri di lingkungan LKPP sesuai Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2012 ditegaskan, bahwa dengan berlakunya ketentuan mengenai Tunjangan Kinerja maka Tunjangan Kinerja Ganda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pembyaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud, diperhitungkan dengan Tunjangan Kinerja Ganda yang selama ini telah diterima sejak diberlakukannya pemberian Tunjangan Kinerja sebagai pengurang,” bunyi Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2012

Pada Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2012 disebutkan, Tunjangan Kinerja ini tidak diberikan kepada: a. pegawai di lingkungan BNN yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan di lingkungan BNN; b. pegawai di lingkungan BNN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan; c. pegawai di lingkungan BNN yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu; d. pegawai di lingkungan BNN yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain; dan e. pegawai di lingkungan BNN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

“Tunjangan Kinerja dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2012,” bunyi Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2012

Sementara pada Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2012 disebutkan, bagi pegawai di lingkungan LIPI yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya.(Pusdatin/ES)