Kamis, 10 Januari 2013 - 10:55 WIB
Mendagri Pimpin Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 1571 kali



Guna meningkatkan dan mengembangkan usaha pedagang kaki lima (PKL) sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah akan berkoordinasi melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.Untuk kepentingan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tertanggal 27 Desember 2012 menugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi untuk memimpin Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat. Sementara Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota.

Selain Mendagri, Tim tersebut beranggotakan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri  Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari E. Pangestu, Menteri Perindustrian MS. Hidayat, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Kesehatan Nasfiah Mboi, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan Kepala BPOM  Lucky Oemar Said.

“Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat bertugas melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program Penataan dan Pemberdayaan PKL di kementerian/lembaga; melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL; dan melaporkan pelaksanaan program kepada Presiden,” bunyi Pasal 13 Ayat (a,b,c) Perpres tersebut.

Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat itu bertanggung jawab kepada Presiden, dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL, menurut Perpres No. 125/2012 itu juga dibentuk di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur; dan di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

“Pelaksanaan tugas Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat, Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL,” tegas Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 itu.

Bentuk Penataan dan Pemberdayaan

Melaui Perpres itu, Presiden menugaskan Mendagri berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga non pemerintah terkait untuk menetapkan Pedoman Penataan PKL yang akan dilaksanakan di tingkat provinsi oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

Penataan PKL di tingkat provinsi meliputi: a. Fasilitasi penataan PKL lintas kabupaten/kota; b. Fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota; c. Penyusunan program dan kegiatan penataan PKL dalam dokumen rencana pembangunan daerah; dan d. Penetapan kriteria lokasi kegiatan PKL dalam RTRW Provinsi sebagai acuan penetapan lokasi PKL dalam RTRW Kabupaten/Kota.

Adapun penataan PKL di tingkat Kabupatan/Kota meliputi: a. Penetapan kebijakan penetapan PKL; b. Penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam Rencana Detil Tata Ruang; c. Penataan PKL melalui kerjasama antar Pemerintah Daerah; d. Pengembangan kemitraan usaha; dan e. Penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Mengenai koordinasi pemberdayaan PKL, menurut Pasal 7 Perpres No. 125/2012 ini di antaranya dilaksanakan melalui: a. Penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial; b. Peningkatan kemampuan berusaha; c. Fasilitasi akses permodalan; d. Pemberian bantuan sarana dan prasarana; e. Fasilitasi peningkatan produksi dan; f. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi.

(Pusdatin/ES)