Selasa, 16 April 2013 - 10:53 WIB
Para Menteri dan Gubernur Sosialisasikan Kebijakan Subsidi BBM
Oleh : desk informasi
- Dibaca: 1074 kali



Pemerintah mengumpulkan 33 Gubernur  untuk  sosialisasi rencana kebijakan pengendalian  subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (16/4).

Selain mendengar pemaparan sejumlah menteri mengenai latar belakang munculnya opsi kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM, para gubernur juga menyampaikan gambaran  di provinsi jika kebijakan pembatasan BBM bersubsidi diberlakukan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan sosialisasi untuk menyamakan pemahaman mengenai pengurangan subsidi dan dapat menyampaikannya secara langsung kepada masyarakat.

"Ini perlu dilakukan, karena gubernur adalah kunci dari pelaksanaan kebijakan ini di daerah. Ini  juga bagian dari pemerataan, jadi kita akan berikan subsidi kepada masyarakat menengah ke bawah sedangkan yang kaya kita kurangi subsidinya," kata Jero Wacik.

Jero mengatakan meskipun ada keputusan final, sosialisasi ini dilakukan agar ada kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam koordinasi ini, pemerintah pusat juga meminta bantuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan nanti.

"Pelaksanaannya di lapangan ini harus dijaga oleh para gubernur, bupati walikota sehingga di SPBU-SPBU tidak terlalu rentan," kata Jero.

Sosialisasi ini juga  dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri ESDM, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas, Dirut Pertamina dan Kepala Hiswana Migas. Hadir pula Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Bukan Isu Politik

Jero mengungkapkan dengan sosialisasi itu diharapkan dapat menghilangkan politisasi kebijakan melindungi masyarakat kurang mampu sebagai akibat pengurangan subsidi. Pasalnya, pemerintah juga berjanji akan memberikan kompensasi untuk melindungi masyarakat kurang mampu dari kebijakan pengurangan subsidi.

"Ini  bagian dari pemerataan, tidak ada politik. Ini pemerataan pembangunan," kata Jero.

Terkait opsi kebijakan pengendalian subsidi BBM yang akan diambil pemerintah, Jero menyampaikan pemerintah saat ini belum memutuskan langkah yang akan diambil untuk menghemat subsidi BBM.

"Yang pasti, kebijakan yang diambil pemerintah nantinya tidak membebani masyarakat kurang mampu, karena pemerintah tetap akan melindungi masyarakat yang terkena dampak kebijakan itu," tuturnya.

Rencana pembatasan BBM bersubsidi beberapa pekan terakhir menjadi wacana yang terus digodok pemerintah. Presiden bahkan menggelar rapat di akhir pekan bersama beberapa menteri untuk membahas hal ini.

Menteri Jero Wacik dalam kesempatan sebelumnya mengatakan Presiden belum sepakat dengan rencana pembatasan BBM bersubsidi, karena dikhawatirkan terjadi inflasi yang berakibat pada bertambahnya rakyat miskin.

Saat ini pemerintah tengah menggodok rencana penerapan dua harga premium bersubsidi, yaitu Rp 4.500 per liter untuk angkutan umum dan kendaraan roda dua serta harga baru di atas Rp 4.500 per liter untuk mobil pribadi.

Jero menambahkan dari sejumlah opsi yang dikaji, pengurangan subsidi untuk kelompok menengah kaya adalah yang terbaik. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Jero mengatakan 70 persen subsidi BBM diterima oleh kendaraan pribadi masyarakat menengah atas. (Kemen ESDM/WID/ES)