Kamis, 02 Mei 2013 - 14:36 WIB
PP No. 20/2013: Kementerian/Lembaga dan Pemda Wajib Pungut Iuran Pensiun dan Tabungan Hari Tua PNS
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 4718 kali



Dalam rangka pembinaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan untuk menyelanggarakan asuransi sosial PNS yang lebih baik, pemerintah melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 April 2013.

PP ini merubah ketentua pada Pasal 1; penambahan Pasal 6A, Pasal 6B dan Pasal 6C di antara Pasal 6 dan Pasal 7, perubahan Pasal 7 perubahan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11, penambahan satu ayat pada Pasal 14, penghapusan Pasal 15, dan penambahan Pasal 15A di antara Pasal 15 dan Pasal 16.

Terkait perubahan pada Pasal 1, pada PP No. 20/2013 ini disisipkan maksud Kementeri Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dan Lembaga yaitu organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UUD 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam PP baru ini ditegaskan, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan pemungutan dan penyetoran iuran (8% dari penghasilan bulanan tanpa tunjangan pangan sebagaimana Pasal 6 PP No. 25/1981) yang berasal dari peserta di lingkungan instansi pusat dan instansi daerah ke Kas Negara.

“Dalam hal terjadi keterlambatan penyetoran iuran oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 6A Ayat (3) PP No. 2013 itu.

Sementara pada Ayat (3) Pasal 6A itu disebutkan, Menteri (dalam hal ini Menteri Keuangan) berwenang menunjuk aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan evaluasi penyetoran iuran oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Menurut PP ini, akumulasi Iuran Pensiun dan Tabungan Hari Tua yang dipungut dan disetor peserta (dalam hal ini PNS) merupakan dana milik peserta secara kolektif yang dikuasai oleh pemerintah. Akumulasi iuran sebagaiamana dimaksud dapat digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan Pensiun PNS, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

PP ini juga menjamin bahwa Iuran Pensiun dan Tabungan Hari Tua akan dikelola dan dikembangkan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dan, hasil yang memadai.

Mengenai pembayaran sumbangan Iuran Pensiun dan Tabungan Hari Tua yang menjadi kewajiban pemerintah, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 ini menegaskan, besarnya akan ditetapkan oleh dengan Peraturan Pemerintah tersendiri (sebelumnya dengan keputusan Presiden. Namun ditegaskan, bahwa Pemerintah tetap menanggung beban pembayaran Pensiun dari seluruh penerima Pensiun yang telah ada pada saat PP ini diundangkan, dan bagian dari pembayaran Pensiun bagi penerima Pensiun yang belum memenuhi masa iuran yang telah ditetapkan.

“Dalam hal Pemerintah belum melaksanakan pembayaran untuk iuran sebagaimana dimaksud, Pemerintah membayar seluruh atau sebagian manfaat pensiun dan membayar kewajiban masa lalu program tabungan hari tua yang belum terpenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” tegas Pasal  7 Ayat (2) PP tersebut.

Ditanggung Negara

Menurut PP ini, persyaratan, jumlah, dan tata cara pembayaran Tabungan Hari Tua diatur oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Keuangan) setelah berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Dalam hal Menteri PAN-RB hendak mengubah peraturan mengenai penggajian dan Pensiun yang berpengaruh pada besarnya iuran serta besarnya jaminan pensiun bagi PNS, menurut PP ini, harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri (Menteri Keuangan).

Adapun terhadap kemungkinan Perusahaan Perseroan penyelenggara Asuransi Sosial PNS yang tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap PNS, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 ini, maka negara bertanggung jawab penuh untuk itu.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 9 April 2013.

(Pusdatin/ES)