Selasa, 16 Juli 2013 - 17:30 WIB
Bahas RAPBN 2014, Presiden Minta Para Menteri Jadi Negarawan, Lebih Dari Sekedar Politisi
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 985 kali



APBN 2014 sangat penting, disamping sebagai APBN terakhir masa bhakti pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, APBN 2014 ini akan menuntaskan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN) lima tahunan, yang diselenggarakan dalam lingkungan politik yang khas yaitu tahun pemilihan umum. Hal ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyampaikan pengantar pada Rapat Kabinet Terbatas yang membahas masalah postur APBN 2014 di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/7).

Presiden SBY menekankan, APBN 2014 direncakakan dan dipersiapkan pada saat melaksanakan kegiatan pra pemilihan umum dan dijalankan pada saat negara melaksanakan pemilihan umum. “Satu hal yang saya ingatkan, kita pemerintah harus betul-betul kokoh pada apa yang telah kita pikirkan, rencanakan, dan persiapkan. Apalagi proses penyusunan RAPBN ini sebuah proses yang sistemik, melibatkan semua pihak, kita rencanakan dan persiapkan dengan baik, tentunya telah mempertimbangkan semua aspek,” kata Presiden.

Boleh jadi, kata Presiden, dalam perjalanannya setelah dipidatokan bulan depan di hadapan Sidang Gabungan DPR RI dan DPD RI, akan banyak sekali penyesuaian atau perubahan. Dimungkinkan sebuah RAPBN mengalami perubahan dan penyesuaian sebelum akhirnya menjadi APBN definitif.

“Tetapi saya ingatkan, terus terang berdasarkan pengalaman kita di waktu yang lalu pembahasan tersebut haruslah tetap berada dalam koridor untuk menghadirkan sebuah APBN yang tepat sesuai dengan prioritas dan agenda yang telah kita tetapkan, baik untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan maupun tugas tugas pembangunan,” ujar Kepala Negara.

Presiden yang didampingi Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengingatkan, jangan sampai ada godaan-godaan, APBN berubah karena dipengaruhi oleh faktor politik. “Kita harus kokoh di situ, kita harus menjadi negarawan, lebih dari sekedar politisi, sebab kalau segala sesuatu dikaitkan dengan politik, dengan pemilu apalagi untuk mendapatkan simpati dan dukungan rakyat, bisa keliru kita punya APBN,” tutur Presiden.

Kalau APBN keliru, tegas Presiden SBY, yang akan menerima dampaknya semua rakyat Indonesia. “Saya pesan betul jajaran kementerian diminta untuk betul-betul jernih, kokoh dan kemudian membahasnya dengan teman-teman di DPR, DPD RI dengan baik,” pinta Presiden SBY.

Tranportasi Publik                   

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY mengingatkan, bahwa perekonomian dunia masih belum baik. Pertumbuhan global bahkan diperkirakan menurun, implikasinya sudah terjadi dimana-mana. Tiongkok contohnya, negara yang di era lalu selama 10 tahun lebih mengalami pertumbuhan rata-rata 10%, sekarang tumbuh dibawah 8%, hanya 7 sekian persen.

“Itu juga memiliki implikasi pada negara lain termasuk Indonesia yang memiliki hubungan perdagangan yang cukup tinggi. Artinya harus sadar betul APBN ini harus tepat, tepat sasaran, tepat alokasi dan distribusi anggarannya,” tutur SBY.

Presiden juga mengingatkan mengenai dampak dari kenaikan BBM pada tahun 2014 mendatang yang masih akan dirasakan. “Karena itu, sesuai dengan apa yang disampaikan ketika mengambil keputusan pengurangan subsidi BBM, perhatikan betul alokasi yang cukup untuk peningkatan transportasi publik, dengan demikian kalau rakyat kita harus berhemat menggunakan BBM dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, maka tersedialah kemudahan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Pastikan alokasi anggaran untuk itu,” tutur Kepala Negara.

Kemudian, Presiden berpesan, beberapa infastruktur dasar yang harus dibangun untuk rakyat, pelayanan publik, dan jangan lupa melihat duinia masih seperti ini harus ada anggaran untuk berjaga-jaga sekaligus untuk social safety net (jaring pengaman sosial). “Saya kira komponen-komponen ini paling tidak yang harus kita wadahi dalam APBN 2014 mendatang,” pesan Presiden SBY.

Rapat Terbatas ini antara lain dihadiri oleh Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, Menkoo Polhukam Joko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Sekretaris Negara, Sekretarsi Kabinet, Dipo Alam, Menteri Keuangan, Chatib Basri, Meneg PPN/Kepala Bappenas, Armida Alisyahbana, Menteri PU, Joko Kirmanto, Menteri ESDM, Jero Wacikk, dan pejabat lainnya.

(Humas Setkab/ES)