Bertemu Presiden Jokowi, Menteri Lingkungan Hidup Norwegia Dukung Program Restorasi Gambut

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 3 Februari 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 13.398 Kali
Presiden RI Jokowi dan Menteri LH Norway Vidar Helgesen usai melakukan Pertemuan di Istana Merdeka (3/2). (Foto:Humas/Rahmat)

Presiden RI Jokowi dan Menteri LH Norway Vidar Helgesen usai melakukan Pertemuan di Istana Merdeka (3/2). (Foto:Humas/Rahmat)

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Norwegia Vidar Helgesen menyampaikan apresiasi pemerintahannya atas keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan moratorium atau penghentian izin pengelolaan di lahan gambut, dan membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG).

Apresiasi itu disampaikan Menteri LH Norwegia saat diterima oleh Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/2) sore.

“Dengan Bapak Presiden juga disampaikan terima kasih dan penghargaan bahwa banyak hal sudah dilakukan termasuk hal-hal di lapangan, mereka menilai komitmen Indonesia itu inline atau sejalan dengan letter of intent  dan mereka menyatakan dukungan selanjutnya dalam langkah selanjutnya dalam restorasi gambut,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya kepada wartawan usai mendampingi Presiden Jokowi saat menerima Menteri LH Norwegia Vidar Helgesen.

Menurut Menteri LHK, pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Norwegia membicarakan sejumlah agenda menyangkut aspek perubahan iklim dan keterkaitannya. 
Keterkaitannya itu, lanjut Siti, mulai dari kehutanan, mulai dari penegakan hukum, moratorium dan sebagainya.

Letter of intent ini sejak tahun 2011 kan  melahirkan inpres tentang moratorium yang diperpanjang setiap 2 tahun  per dua tahun, 2011-2013 – kemudian 2015,” jelas Siti.

Presiden Jokowi, lanjut Siti, mengingatkan sambil berjalan, yang penting bagaimana mekanisme kontrol terhadap pekerjaan mengenai pengelolaan gambut oleh BRG. “Nah ini kita sedang susun pola-polanya,” ujarnya .

Yang penting, menurut Menteri LHK, juga disampaikan oleh Menteri LH Norwegia, beliau melihat, beliau lakukan diskusi dengan corporate dan LSM, beliau melihat sudah ada gambaran kerja-kerja kolaboratif antara CSO (Civil Society Organization), corporate dan pemerintah. Dan itu tentu saja tidak lepas dari dukungan, kritik dan juga catatan dari media.

“Saya kira yang disampaikan oleh Menteri LH dan disampaikan ke Presiden hal-hal yang realistis yang ada di sekitar kita saat ini, dan tentu saja harus kita perbaiki secara terus menerus ke depan,” tukas Siti.

(DID/ES)

Berita Terbaru