Bertemu Presiden Jokowi, Pimpinan DPD RI Konsultasikan MD3 dan Penambahan Pimpinan

Pimpinan DPD bersilaturahmi dengan Presiden di Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (7/5). (Foto: Humas/Oji).

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan pertemuan silaturahmi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (7/5) sore.

Dalam pertemuan ini Presiden Jokowi didampingi Menko PMK Puan Maharani, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) kepada wartawan mengatakan, pertemuan tersebut digelar dalam rangka konsultasi MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), tentang tata tertib MD3, dan di dalamnya ada tata tertib DPD.

“Jadi pembicaraannya adalah dalam rangka bagaimana menyatukan pandangan-pandangan DPD dan kerja sama antara pemerintah, Kemendagri dan DPD,” kata Oesman Sapta Odang kepada wartawan usai pertemuan.

Mengenai hasilnya, menurut Ketua DPD RI itu bagus, didukung oleh para menteri dan lantas Presiden menjelaskan dan akan segera dibahas.

Menjawab pertanyaan wartawan apakah tata tertib DPD tersebut berkaitan dengan tambahan kursi pimpini, OSO menjawab tidak.

“Bukan, isi dari pelaksanaan MD3. Tambahan pimpinan itu sudah keputusan menjadi 4 (empat) pimpinan,” jelas OSO.

Empat pimpinan itu, menurut OSO, dibagi dua daerah, yang tadinya dibagi Barat, Timur, dan Tengah sekarang menjadi Barat dan Timur masing-masing  2 orang.

Berarti, lanjut OSO, ada penambahan satu lagi. Soal dari mana tambahan tersebut, OSO mengaku belum tahu. Namun ia mengisyaratkan akan dibebaskan, dari mana saja.

“Tapi daerah sudah terpilih, seperti saya, Pak Nono, Ibu Damayanti Lubis, enggak boleh lagi ikut daerahnya,” sambung OSO. (DNA/ES)