Bertemu Presiden Jokowi, Pimpinan Ormas Islam Minta Pemerintah Cari Perekrut WNI Ke ISIS
Pimpinan 12 ormas Islam memberikan keterangan kepada wartawan seusai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/6)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik usulan yang disampaikan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) untuk mencari kelompok perekrut sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Irak dan Syria untuk bergabung dengan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
Presiden berjanji akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui kementerian dan lembaga yang berwenang, kata Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, dalam siaran persnya Rabu (17/9) pagi.
Usulan agar pemerintah mencari kelompok perekrut WNI untuk bergabung dengan ISIS itu disampaikan pimpinan sejumlah tokoh Ormas Islam yang tergabung dalam LPOI saat menghadap Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/9) pagi.
Selain pencarian kelompok perekrut WNI, dalam pertemuan itu tokoh-tokoh ormas Islam meminta pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap masuknya dana-dana asing yang penyalurannya langsung ke sejumlah kelompok masyarakat tanpa melalui pemerintah.
Selain itu juga, pimpinan Lembaga Persahabatan Ormas Islam meminta Pemerintah sesegera mungkin mengevakuasi 514 WNI yang kini masih berada di Suriah.
Menurut Teten, Presiden Jokowi mengapresiasi LPOI yang memiliki perhatian besar terhadap pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme dan radikalisme agama.
Presiden akan menugaskan Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait untuk melaksanakan usulan LOPI terkait pemulangan WNI di Suriah, kata Teten dalam siaran persnya itu.
Secara terpisah Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin yang hadir dalam pertemuan LPOI dengan Presiden Jokowi mengatakan, Presiden Jokowi menyambut baik informasi yang disampaikan LPOI mengenai adanya sebagian warga kita yang ikut terpengaruh paham-paham yang tidak sesuai dengan paham yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia.
“Presiden menyambut baik informasi itu, dan mengharapkan adanya kerjasama antara pemerintah dengan ormas Islam,” ujar Lukman.
Menurut Lukman, Presiden Jokowi sadar betul, bahkan selalu menyampaikan di forum-forum internasional bahwa merupakan kekuatan tersendiri Indonesia menjadi negara dengan umat Islam terbesar di dunia.
Karena itu, kita harus menunjukan Islam yang ramah, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang memang penuh kedamaian, Islam yang mudah-mudahan bisa mewarnai citra dan corak keberagamaan di dunia, papar Menag.
Sinergi
Dalam kesempatan bertemu dengan pimpinan ormas Islam yang tergabung dalam LOPI itu, menurut Teten, Presiden Jokowi juga menegaskan peran dan posisi LPOI strategis karena keberadaannya di tengah-tengah masyarakat dapat memberikan pencerahan, dan membentengi masyarakat dari pengaruh luar yang tidak sesuai falsafah bangsa.
Peran itu bisa dilakukan antara lain melalui sinergi dengan Kementerian Agama lewat berbagai program kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas keagamaan di Indonesia, kata Presiden Jokowi seraya menunjuk contoh, salah satunya melibatkan LPOI dalam pengembangan pendidikan di Perguruan Tinggi Islam Moderat yang berkisar pada pemikiran dan peradaban Islam.
Saat menerima pimpinan ormas Islam yang tergabung dalam LPOI itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki.
Sementara tokoh ormas Islam yang hadir antara lain Iqbal Sulam (PBNU), H. Abdullah Djaidi (Al Irsyad), Ahmad Satori (Ketua IKADI), Ahmad Sadeli Karim (Matlaut Anwar), Anwar Sanusi (PERTI), Nazri Adlani (Ketua Attihadiyah) dan Yusnar Yusugf (Alwashliyah).
LPOI adalah gabungan 12 ormas Islam mayoritas yang masing-masing sudah berdiri sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Syarikat Islam Indonesia (SII), Persatuan Islam (PERSIS), Al Irsyad Al Islamiyyah, Mathlaul Anwar, Al-Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Ikatan DAI Indonesia (IKADI), Azzikra, Al-Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), dan Persatuan Umat Islam (PUI).
(Humas Setkab/ES)
