Bukan Evaluasi, Mensesneg Jelaskan Alasan Presiden Panggil Menteri
Mensesneg Pratikno menjawab wartawan, di lobi Gedung Utama Kemensetneg, Jakarta, Senin (25/7) siang. (Foto: Humas/Jay)
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengakui adanya pemanggilan sejumlah menteri Kabinet Kerja yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dalam beberapa waktu terakhir. Namun Mensesneg menjelaskan, pemanggilan itu bukan merupakan evaluasi atas kinerja para menteri.
Memang beberapa menteri dipanggil, untuk melanjutkan tradisi yang sudah dimulai Pak Presiden, jangan sampai ada menteri yang terlalu sering ketemu Presiden karena membahas bidang tertentu seperti agenda tertentu paten, deregulasi, dan lain-lain. Ini semua menteri diajak bicara, ngobrol dengan Presiden, apa masalahnya, apa solusinya, kata Pratikno kepada wartawan, di lobi utama Gedung Kemensetneg, Jakarta, Senin (25/7) siang.
Mensesneg meyakinkan, bahwa pemanggilan sejumlah menteri itu bukanlah evaluasi. Ia menyebutkan, pemanggilan itu membahas permasalahan apa yang dihadapi oleh masing-masing menteri, dan apa yang akan dilakukan.
Tidak Ada Surat Edaran
Dalam kesempatan itu Mensesneg Pratikno juga meluruskan berita adanya imbauan kepada para menteri Kabinet Kerja, agar mereka tidak meninggalkan Ibukota, dalam minggu-minggu ini.
Menurut Mensesneg, imbauan itu terkait dengan rencana akan digelarnya Sidang Kabinet Paripurna pada minggu ini. Jadi seperti biasa Pak Presiden mengharapkan semua menteri untuk hadir. Itu saja, ujarnya.
Wartawan: Terkait apa saja? Terkait macam-macamlah, tukas Pratikno.
Mensesneg menegaskan, hal itu biasa dilakukan jelang digelarnya Sidang Kabinet Paripurna. Namun demikian, Mensesneg menegaskan tidak ada Surat Edaran yang melarang menteri untuk meninggalkan Jakarta.
Enggak ada surat edaran, biasa itu dilakukan, kalau enggak gitu enggak lengkap. Setiap kali begitu, kalau mau ada Sidang Kabinet Paripurna ya begitu, jadi jangan dilebih-lebihkan, tutur Pratikno.
Saat ditanya wartawan agenda apa yang akan dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna itu, Mensesneg mengatakan, kalau Sidang Paripurna kan sifatnya umum membahas isu-isu yang sifatnya strategis. (DID/ES)
