web analytics

Kategori : Artikel

Artikel


  • 19 November 2014
  • 133985 Views

FPI Kembali Beraksi

FPIKegiatan demonstrasi kerap kali terjadi di wilayah Ibu Kota selama satu bulan terakhir ini yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI). Kegiatan demonstrasi tersebut menyita perhatian karena cenderung berakhir dengan peristiwa bentrok dengan pihak Kepolisian. Selama satu bulan terkahir ini tercatat FPI sudah beberapa kali melakukan aksi demonstrasi, dan terjadi satu kali bentrokan dengan pihak Kepolisian pada 3 Oktober 2014.

FPI bersama dengan organisasi masyarakat Islam lainnya mengerahkan sejumlah massa sebanyak 200-300 orang. Konsentrasi massa tersebut berkumpul di depan Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pada awalnya mereka melakukan orasi dan menyampaikan pandangan mereka, namun suasana menjadi berubah manakala para demonstran tersebut mulai melempari aparat kepolisian yang berjaga dengan batu. Terdapat beberapa aparat yang mengalami luka-luka akibat lemparan batu tersebut.

  • 18 November 2014
  • 137580 Views

Tsunami, Hanya Ada Waktu 30 Menit untuk Evakuasi

Sutopo PurwoOleh: Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB

Ketika ada peringatan dini tsunami, namun tsunami besar tidak datang, sebagian dari kita sering menyalahkan sistem yang ada. Mengapa harus ada peringatan dini, hanya bikin panik saja? Bahkan tak jarang banyak yang menyalahkan BMKG, BNPB dan BPBD. Tidak mengapa, itu artinya masih mereka selamat dari tsunami.

Kita masih ingat tsunami di Flores pada 12-12-1992 menyebabkan 2.150 orang tewas dan hilang. Begitu juga tsunami di Banyuwangi tahun 1994 ada 238 orang tewas. Di Biak tahun 1996 menyebabkan 60 orang tewas dan 134 orang hilang. Mega tsunami di Aceh tahun 2004 menyebabkan 283.000 orang tewas dan hilang, dan di Pangandaran tahun 2006 ada 600 orang tewas. Memang Indonesia rawan tsunami. Ada sekitar 5 juta jiwa penduduk tinggal di daerah rawan sedang-tinggi dari tsunami. Antara tahun 1629-2014 ada 174 tsunami di Indonesia.

  • 17 November 2014
  • 138303 Views

Memaknai “Tim Pemberantasan Mafia Migas”

Oleh: Faisal Basri, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Sektor Migas

Faisal BasriMinggu (16/11/2014) saya diberi amanah oleh Menteri ESDM untuk memimpin Tim Reformasi Tata Kelola Sektor Migas. Di media sosial muncul sebutan Tim Pemberantasan Mafia Migas.

Apa pun sebutannya, tim ini mengemban empat tugas pokok. Pertama, mengkaji seluruh kebijakan dan aturan main tata kelola migas dari hulu hingga hilir yang memberi peluang mafia migas beroperasi secara leluasa. Kedua, menata ulang kelembagaan, termasuk di dalamnya memotong mata rantai birokrasi yang tidak efisien. Ketiga, mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh substansinya sesuai dengan Konstitusi dan berpihak pada kepentingan rakyat. Keempat, mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente di setiap rantai nilai aktivitasnya.

  • 11 November 2014
  • 142109 Views

Langkah Cepat Menuju Swasembada Pangan

Oleh: Octavia Nugrayasa, S.E, M.Si

Pinrang-750x422Swasembada pangan. Rindu bangsa Indonesia untuk menyandang predikat swasembada pangan. Dan rasanya makin berat untuk meraih gelar membanggakan tersebut setelah  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Indonesia bisa kembali swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang.

“Target kita dalam 3 tahun harus swasembada,” kata Presiden  Jokowi dalam pertemuan dengan gubernur, kapolda, dan kabinda seluruh Indonesia di Istana Negara, Selasa (4/11).

  • 11 November 2014
  • 137415 Views

Merajut Tenun Kebangsaan

Oleh : Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mendikbud AnisKesadaran perlunya instrumen pemersatu kebhinnekaan adalah fondasi terwujudnya satu negara. Kemampuan membaca perubahan zaman itu diterjemahkan dengan besarnya optimisme anak-anak muda tentang masa depan bangsanya.

Kita harus sadar kebhinnekaan adalah fakta dan bukan masalah. Kalau kebhinnekaan dianggap sebagai masalah maka dia harus disatukan dan disamakan. Tidak seperti itu! kebhinnekaan itu adalah fakta. Jangan sampai kebhinnekaan yang ada, kita lihat sebagai masalah. Jangan! Kalau pandangan itu muncul, maka harus kita ubah.

  • 4 November 2014
  • 145153 Views

Pengalihan Subsidi BBM Pacu Ekonomi Produktif

Oleh: Eddy Cahyono S, Staf Sekretariat Kabinet

Eddy Cahyono SugiartoVisi prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang mandiri dibidang ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan, yang dielaborasi  dalam  9 Agenda Prioritas (Nawa Cita) Presiden RI Joko Widodo, sejatinya merupakan strategi mendasar dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing serta membangkitkan kejayaan ekonomi Indonesia.

Kemandirian di bidang ekonomi  dengan memacu pertumbuhan  ekonomi produktif rakyat,  menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi berkeadilan, dengan memprioritaskan bergeraknya sektor-sektor strategis ekonomi domestik, antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM dan  pengembangan ekonomi kreatif, yang didukung oleh infrastruktur dasar dan konektivitas nasional yang memadai.

  • 3 November 2014
  • 146654 Views

Mencapai Kedaulatan Pangan

Okta(1)Oleh: Oktavio Nugrayasa, SE, M.Si

Dengan akan diberlakukannya perdagangan bebas di kawasan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) pada awal tahun 2015 nanti, Indonesia harus segera berbenah dengan segala kekurangannya untuk bersiap menghadapi gempuran hasil produksi pertanian dari negara-negara lain, yang memiliki potensi harga jual lebih murah serta kualitas produk yang jauh lebih baik.

Kenyataannya, masyarakat semakin banyak mengemari dan memilih atas hasil impor produk pertanian dari negara lain dan sudah banyak beredar luas di pasar tradisional. Badan Pusat Statistik (BPS-2014) mencatat grafik impor produk pertanian dalam kurun waktu sepuluh tahun 2003-2013 terus meningkat. Pada tahun 2003 impor produk pertanian Indonesia di angka 3,34 miliiar dollar AS, dan selama sepuluh tahun kemudian terjadi peningkatan empat kali lipat angkanya menjadi 14,9 miliar dollar AS.

  • 29 October 2014
  • 119585 Views

G20 DWG KE-3: Finalisasi Komitmen dan Penyiapan Rekomendasi Agenda Prioritas

G20logoPertemuan Ketiga G-20 Development Working Group (DWG) yang diselenggarakan oleh Australia sebagai Ketua G20 tahun 2014, berlangsung pada tanggal 3-5 September 2014, di Perth, Australia. Seluruh negara anggota G20 serta perwakilan organisasi internasional hadir dalam pertemuan tersebut.

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, hadir dengan didampingi unsur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Luar Negeri dan Bank Indonesia.

  • 27 October 2014
  • 119691 Views

Cantiknya Pantai Carocok Melengkapi Pesona Sumatera Barat

carocokKetika kita menginjakan kaki di Ranah Minang tidaklah lengkap rasanya jika tidak berkunjung ke Pantai Carocok yang berada di Painan Provinsi Sumatera Barat. Mungkin belum banyak wisatawan yang mengenal Pantai Carocok ini yang memiliki waktu tempuh sekitar + 2 jam  dari kota Padang atau Bandara Minangkabau Internasional Airport.

Pantai ini memiliki keindahan yang eksotis dengan terumbu karang, birunya air laut serta pasir pantai yang berwarna kecoklatan. Keindahannya telah menjadikan pilihan terbaik para wisatawan untuk berkunjung ke pantai carocok sebagai tujuan dalam mengisi waktu liburan.

  • 23 October 2014
  • 135800 Views

Meningkatkan Wibawa dan Reposisi Diplomasi Luar Negeri Indonesia

Oleh: Edi Nurhadiyanto *)

Edi NPelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan M. Jusuf Kalla (JK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih telah berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2014 di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Dari sekian hal yang ingin dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK masalah pertama yang disampaikan adalah mengenai merosotnya kewibawaan negara.

Solusi yang ditawarkan, sesuai dengan judul visi, misi, dan program, “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”, adalah dengan membangun politik luar negeri dan reposisi peran Indonesia dalam isu-isu global. Ada 4 (empat) prioritas agenda yang menjadi andalan dalam berdiplomasi dengan negara lain menyelesaikan masalah tersebut di atas, yakni sebagai berikut:<