web analytics

Kategori : Artikel

Artikel


  • 17 October 2014
  • 115578 Views

Hedging: Praktik Lindung Nilai Bagi BUMN

 

rupiahSeiring dengan gonjang ganjing perekonomian global yang terjadi, lindung nilai atau biasa dikenal dengan sebutan “hedging” menjadi topik hangat yang dibicarakan di kalangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam prakteknya pelaksanaan praktik hedging di Indonesia khususnya bagi BUMN masih sangat terbatas. Hingga saat ini baru terdapat dua BUMN yang telah melaksanakan hedging sebagai bentuk pengelolaan resiko terhadap aset yang dimiliki, yaitu PT Bank Nasional Indonesia (Persero) dan PT Garuda Indonesia (Persero). Kedua BUMN ini melakukan hedging berupa cross currency swap senilai Rp500 miliar dengan jangka waktu tiga tahun atas pokok utang dan pinjaman dalam bentuk valuta asing (valas).

  • 16 October 2014
  • 113993 Views

Era Baru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 5 – Selesai): ULP Mandiri Merupakan Sebuah Keniscayaan

Oleh: Tim Pemantauan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian[1]

Tim ULPBerdasarkan Pasal 130 Peraturan Presiden tentangPengadaan, diatur bahwa paling lambat tanggal 1 Januari 2014, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi harus telah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Mengingat sejak tanggal 1 Januari 2015, pengadaan barang/jasa Pemerintah harus dilakukan oleh ULP.

Berdasarkan data dari Direktorat Pengembangan Profesi, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jumlah ULP yang sudah terbentuk di kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi adalah 500 ULP dari 714 K/L/D/I di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 79 ULP dari 172 K/L/I, dan 421 ULP dari 542 provinsi/kabupaten/kota.

  • 10 October 2014
  • 114838 Views

Melawan Penguasa Hutan di Daerah

Yani SalohOleh: Yani Saloh, Asisten SKP Bidang Perubahan Iklim

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan bersejarah pada 16 Juni 2013. Lembaga ini menerima permohonan uji materi Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dan dua komunitas masyarakat adat. Dalam putusan No. 35/PUU-X/2012, MK menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat, bukan lagi hutan negara.

Masyarakat adat di seluruh Indonesia menyambut gembira putusan MK tersebut. Pada sisi lain, keputusan MK ini bakal mengurangi luas hutan negara, yang saat ini 70 persen dikuasai oleh negara. Ini termasuk juga lahan yang disewakan oleh Kementerian Kehutanan melalui izin konsensi kepada perusahaan.

  • 30 September 2014
  • 220998 Views

Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Peran Birokrasi

Oleh: Eddy Cahyono, Asisten SKP bidang Ekomomi dan Pembangunan

Simbol MEA 2015

Simbol MEA 2015

Dinamika perkembangan ekonomi global akhir-akhir ini memberikan  sinyal akan pentingnya peningkatan daya saing, di tingkat regional, Indonesia akan dihadapkan dengan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang pelaksanaannya akan dimulai pada tanggal 31 Desember 2015.

MEA akan menjadi tantangan tersendiri bagi Bangsa Indonesia dengan transformasi kawasan ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi, sekaligus menjadikan kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan kompetitif.

  • 23 September 2014
  • 193263 Views

Rupiah dan Likuiditas Global

SURABAYA_03 firmansyah-4

Rupiah dan Likuiditas Global

Oleh: Prof. Firmanzah, PhD
Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan

Seperti halnya nilai tukar mata uang di hamper mayoritas emerging-market, nilai tukar rupiah berada dalam dua tekanan global yang saling berlawanan arah. Di satu sisi, Bank Sentral Amerika Serikat The Fed berjuang untuk mengurangi likuiditas global melalui pengurangan sampai pada akhirnya tercapainya program penghentian stimulus moneter atau yang disebut sebagai quantitative easing (QE) III. Sementara di sisi lain, Bank Sentral Eropa (European Central Bank-ECB) bersama Bank Sentral Jepang dan Bank Sentral China justru mempertahankan dan bahkan menambah likuiditas untuk menggairahkan perekonomian di kawasan tersebut.

  • 12 September 2014
  • 193130 Views

Peran Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Mendukung Produksi Pangan Nasional

sawah_banjir

Ketersediaan lahan menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

Artikel oleh :  Muhammad Hilmansyah*)

Ketersediaan lahan menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Hal ini mengingat bahwa pencapaian swasembada pangan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional, sehingga untuk mencapainya dibutuhkan pula dukungan ketersediaan lahan. Untuk mengamankan sejumlah lahan pangan yang ada agar tidak dialihfungsikan, serta demi tercapainya tujuan pembangunan nasional, maka disusunlah UU Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

  • 8 September 2014
  • 201364 Views

Refleksi MP3EI

surabaya_03_firmansyah-3

Refleksi MP3EI

Tahun ini merupakan 3 tahun pelaksanaan MP3EI. MP3EI dilandasi oleh perlunya program nasional untuk mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur dan sector riil di tanah air. Meskipun disadari masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan MP3EI namun program ini telah terbukti mampu mendorong percepatan pembangunan utamanya di luar Pulau Jawa. Saat ini dan ke depan, Indonesia masih memerlukan lebih banyak lagi infrastruktur seiring dengan kebijakan industrialisasi dan hilirisasi yang tengah berjalan. Percepatan pembangunan infrastruktur dan hilirisasi masih terus dibutuhkan tidak hanya 5 tahun ke depan tetapi juga 10-20 tahun berikutnya. MP3EI juga dapat merupakan manifestasi dari strategi pencapaian RPJP nasional di bidang infrastruktur fisik.

  • 2 September 2014
  • 235956 Views

Tantangan Masalah Pertanian Pada Pemerintahan Mendatang

file

Tantangan Masalah Pertanian Mendatang

Pada debat Pemilu Presiden 2014, ada perasaan yang melegakan sekaligus membanggakan setelah mendengar dan menyimak pernyataan dari kedua kubu Pasangan Capres dan Cawapres Presiden RI ke-7 yang akan terpilih nanti. Mereka berkomitmen jika dapat memimpin bangsa akan memperkuat bidang pertanian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani di Indonesia.

Komitmen tersebut setidaknya didasari oleh dua alasan yang sangat utama, yaitu Pertama sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dan menentukan baik dalam persoalan pangan maupun ekonomi. Sedangkan alasan yang Kedua adalah, bahwa potensi dukungan politik yang bisa didapatkan dari mereka yang secara struktural banyak dan sangat besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

  • 2 September 2014
  • 237989 Views

Transformasi Pembangunan Ekonomi MP3EI: Sebuah Estafet

takecare_1Pada penetapan awal Pemerintah atas Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada tahun 2011 melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara maju pada tahun 2025,  dengan  pendapatan per kapita 14.250 –  15.500 dollar AS, dan  nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara 4,0-4,5 triliun dollar AS.

  • 30 August 2014
  • 183329 Views

Memperkuat Perlindungan TKI Yang Komprehensif dan Integratif

Sejumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang melebihi ijin tinggal (oversayed) saat tiba di Indonesia dari Arab Saudi di terminal 2 TKI lounge, Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (10/11) malamDinamika Perlindungan TKI

Dalam perspektif ekonomi internasional, tenaga kerja migrasi (migrant worker) adalah seseorang melalukan aktifitas ekonomi  yang menghasilkan pendapatan di suatu negara, dimana yang bersangkutan bukan merupakan warga negara. Tenaga kerja migrasi  memiliki tujuan untuk mencari pekerjaan atau memperbaiki posisi keuangan mereka.  Tenaga kerja ini menghasilkan remitansi, yaitu transfer dana yang diperoleh untuk negara asal.  Total  remitansi  tahun 2012 secara global berjumlah 514 miliar dollar AS dari sekitar 200 juta tenaga kerja migrasi.