web analytics

Kategori : Artikel

Artikel


  • 11 December 2014
  • 131854 Views

Lelang Jabatan, PR Presiden dan Kinerja Pajak

Oleh:  Joko Tri Haryanto, pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI*)

Ktr PajakDalam siaran persnya, Menteri Keuangan (Menkeu) menyatakan untuk dapat mengejar target penerimaan pajak di tahun 2015 sebesar Rp1.380 triliun. Hal ini disampaikan setelah berkoordinasi dengan aparat pajak dan bea cukai. Namun demikian, Menkeu juga menekankan pentingnya kepastian hukum bagi aparat dalam menjalankan tugas sehari-harinya sehingga koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan dapat lebih dioptimalkan. Tanpa itu semua, sekeras apapun aparat pajak dan bea cukai bekerja, niscaya tidak akan ada hasilnya. Dalam APBN 2015 sendiri, pemerintah dan DPR sepakat mematok target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.201,7 triliun atau naik dibandingkan APBN-P 2014 sebesar Rp1.072,4 triliun.

Sebelumnya dalam rapat kabinet terbatas, Presiden mempertanyakan rendahnya realisasi penerimaan pajak dalam kurun 10 tahun terakhir. Di tahun 2009 misalnya, dari target Rp591 triliun pemerintah kemudian merevisi menjadi Rp528 triliun dengan realisasi Rp494 triliun, sehingga shortfall sekitar Rp34 triliun. Sementara di tahun 2011, dari target Rp709 triliun harus disesuaikan menjadi Rp698 triliun, dengan realisasi Rp667 triliun dan shortfall nya Rp31 triliun. Sementara di 2012, target pajak Rp853 triliun, direvisi menjadi Rp817 triliun dengan realisasi Rp753 triliun, shortfall meningkat hingga sebesar Rp65 triliun.

  • 5 December 2014
  • 131393 Views

Tarakan, Zona Rawan Gempabumi di Kaltim

Oleh: Dr. Daryono, S.Si, M.Si, Kepala Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami BMKG

TarakanUntuk kesekian kalinya, Kota Tarakan Kalimantan Timur (Kaltim) kembali diguncang gempabumi tektonik pada 9 November 2014 dini hari. Peristiwa gempabumi yang terjadi cukup unik, mengingat kejadiannya yang berlangsung berurutan hingga warga masyarakat Tarakan yang sempat terbangun dari tidur, kemudian lari berhamburan keluar rumah. Sebagian besar dari mereka takut akan datangnya gempabumi yang lebih besar, serta kekhawatiran akan terjadi tsunami mengingat wilayahnya yang berdekatan dengan laut.

Beberapa laporan warga menunjukkan bahwa getaran gempabumi dirasakan terjadi hingga beberapa kali, akan tetapi karena magnitudo gempabum yang relatif kecil maka hanya 3 gempabumi yang dapat ditentukan parameternya di Pusat Gempabumi Nasional, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Setidaknya ada tiga guncangan kuat yang terjadi. Guncangan pertama pada pukul 02.00.18 WIB, disusul guncangan kedua pukul 02.01.54 WIB, dan terakhir adalah guncangan paling kuat pada pukul 03.07.04 WIB. Ketiga gempabumi ini memiliki magnitudo bervariasi, yaitu M 4,3 Skala Richter (SR), M 4,1 SR, dan M 4,5 SR. Di Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, dan Pulau Baru gempabumi dirasakan pada skala intensitas II-III Modified Mercally Intensity (MMI). Namun demikian, hingga saat ini belum ada laporan korban luka maupun kerusakan akibat gempabumi.

  • 29 November 2014
  • 157043 Views

Pembangunan Kesehatan Berbasis Perdesaan

Oleh: Oktavio Nugrayasa, Staf Sekretariat Kabinet

Okta(1)Indonesia sebagai sebuah negara yang besar tentunya memiliki konsekuensi yang besar pula dalam berbagai masalahnya. Mulai dari masalah ekonomi, sosial-politik, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Khusus mengenai masalah kesehatan, sampai saat ini status dan derajat kesehatan masyarakat yang diukur berdasarkan indikator dari Angka Kematian Ibu (AKI), Gizi Buruk serta Angka Harapan Hidup (AHH) di seluruh Indonesia terutama pada desa dan pemukiman transmigrasi secara umum masih sangat rendah. Terlebih lagi di daerah perbatasan dan kepulauan yang sarana kesehatannya masih tergolong sangat minim.

  • 25 November 2014
  • 133927 Views

Membangkitkan Kejayaan Ekonomi Kelautan Indonesia

Kapal LautOleh: Eddy Cahyono, Staf Sekretariat Kabinet

Kejayaan ekonomi kelautan Indonesia secara historis telah diakui dunia pada  era keemasannya sebagai negara maritim, yang sangat berpengaruh signifikan terhadap konstelasi perkembangan ekonomi dunia. Tercatat Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan sejumlah Kesultanan Islam di berbagai belahan nusantara, pernah menjadi negara maritim yang disegani melalui aktivitas ekonomi pelayaran dan perdagangan internasional, dengan wilayah kekuasaan membentang mulai dari Campa (India),  Siam (Thailand), hingga sebagian Tiongkok.

Kejayaan kerajaan maritim tersebut ditandai dengan pengembangan jaringan perdagangan dan pelayaran ke berbagai negara, sebagai indikasi berkembangnya semangat dan visi  kemaritiman, untuk mencapai kejayaan dan kemakmuran ekonomi.

  • 20 November 2014
  • 128350 Views

Harapan Baru Iklim Investasi di Indonesia

Oleh: Novita, Bidang HI, Asdep Politik dan Hubungan Internasional Setkab

CEO APECSeperti yang kita ketahui, iklim investasi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami penurunan akibat gejolak politik yang terjadi di Indonesia. Indeks harga saham gabungan (IHSG) sempat mengalami penurunan seiring dengan kekhawatiran para investor bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak akan mendapatkan dukungan dari parlemen karena dikuasainya DPR oleh Koalisi Merah Putih. Namun, secercah harapan muncul seiring dengan kebijakan Presiden terpilih Joko Widodo yang mengundang investor asing ke Indonesia. Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi pada pidato perdananya di hadapan para CEO dunia pada forum KTT APEC yang berlangsung di Beijing pada tanggal 10 November 2014.

Di awal pidato, Presiden Jokowi memberikan gambaran tentang Indonesia yang memiliki 17.000 pulau dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa, namun konektivitas antarpulau belum terbangun dengan baik sehingga ada kesenjangan harga komoditas barang antara pulau yang satu dengan yang lain. Ia mencontohkan harga semen di Papua 25 kali lipat dibandingkan dengan harga semen di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, sektor yang dipromosikan adalah kemaritiman dengan membangun tol laut untuk menekan biaya transportasi.

  • 19 November 2014
  • 134731 Views

FPI Kembali Beraksi

FPIKegiatan demonstrasi kerap kali terjadi di wilayah Ibu Kota selama satu bulan terakhir ini yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI). Kegiatan demonstrasi tersebut menyita perhatian karena cenderung berakhir dengan peristiwa bentrok dengan pihak Kepolisian. Selama satu bulan terkahir ini tercatat FPI sudah beberapa kali melakukan aksi demonstrasi, dan terjadi satu kali bentrokan dengan pihak Kepolisian pada 3 Oktober 2014.

FPI bersama dengan organisasi masyarakat Islam lainnya mengerahkan sejumlah massa sebanyak 200-300 orang. Konsentrasi massa tersebut berkumpul di depan Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pada awalnya mereka melakukan orasi dan menyampaikan pandangan mereka, namun suasana menjadi berubah manakala para demonstran tersebut mulai melempari aparat kepolisian yang berjaga dengan batu. Terdapat beberapa aparat yang mengalami luka-luka akibat lemparan batu tersebut.

  • 18 November 2014
  • 138361 Views

Tsunami, Hanya Ada Waktu 30 Menit untuk Evakuasi

Sutopo PurwoOleh: Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB

Ketika ada peringatan dini tsunami, namun tsunami besar tidak datang, sebagian dari kita sering menyalahkan sistem yang ada. Mengapa harus ada peringatan dini, hanya bikin panik saja? Bahkan tak jarang banyak yang menyalahkan BMKG, BNPB dan BPBD. Tidak mengapa, itu artinya masih mereka selamat dari tsunami.

Kita masih ingat tsunami di Flores pada 12-12-1992 menyebabkan 2.150 orang tewas dan hilang. Begitu juga tsunami di Banyuwangi tahun 1994 ada 238 orang tewas. Di Biak tahun 1996 menyebabkan 60 orang tewas dan 134 orang hilang. Mega tsunami di Aceh tahun 2004 menyebabkan 283.000 orang tewas dan hilang, dan di Pangandaran tahun 2006 ada 600 orang tewas. Memang Indonesia rawan tsunami. Ada sekitar 5 juta jiwa penduduk tinggal di daerah rawan sedang-tinggi dari tsunami. Antara tahun 1629-2014 ada 174 tsunami di Indonesia.

  • 17 November 2014
  • 139060 Views

Memaknai “Tim Pemberantasan Mafia Migas”

Oleh: Faisal Basri, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Sektor Migas

Faisal BasriMinggu (16/11/2014) saya diberi amanah oleh Menteri ESDM untuk memimpin Tim Reformasi Tata Kelola Sektor Migas. Di media sosial muncul sebutan Tim Pemberantasan Mafia Migas.

Apa pun sebutannya, tim ini mengemban empat tugas pokok. Pertama, mengkaji seluruh kebijakan dan aturan main tata kelola migas dari hulu hingga hilir yang memberi peluang mafia migas beroperasi secara leluasa. Kedua, menata ulang kelembagaan, termasuk di dalamnya memotong mata rantai birokrasi yang tidak efisien. Ketiga, mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh substansinya sesuai dengan Konstitusi dan berpihak pada kepentingan rakyat. Keempat, mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente di setiap rantai nilai aktivitasnya.

  • 11 November 2014
  • 142772 Views

Langkah Cepat Menuju Swasembada Pangan

Oleh: Octavia Nugrayasa, S.E, M.Si

Pinrang-750x422Swasembada pangan. Rindu bangsa Indonesia untuk menyandang predikat swasembada pangan. Dan rasanya makin berat untuk meraih gelar membanggakan tersebut setelah  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Indonesia bisa kembali swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang.

“Target kita dalam 3 tahun harus swasembada,” kata Presiden  Jokowi dalam pertemuan dengan gubernur, kapolda, dan kabinda seluruh Indonesia di Istana Negara, Selasa (4/11).

  • 11 November 2014
  • 138085 Views

Merajut Tenun Kebangsaan

Oleh : Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mendikbud AnisKesadaran perlunya instrumen pemersatu kebhinnekaan adalah fondasi terwujudnya satu negara. Kemampuan membaca perubahan zaman itu diterjemahkan dengan besarnya optimisme anak-anak muda tentang masa depan bangsanya.

Kita harus sadar kebhinnekaan adalah fakta dan bukan masalah. Kalau kebhinnekaan dianggap sebagai masalah maka dia harus disatukan dan disamakan. Tidak seperti itu! kebhinnekaan itu adalah fakta. Jangan sampai kebhinnekaan yang ada, kita lihat sebagai masalah. Jangan! Kalau pandangan itu muncul, maka harus kita ubah.