Pertemuan Ke-20 APEC Ministers Responsible For Trade: Tindak Lanjut KTM WTO Ke-9
Oleh : Bambang Poerwono*)
Menteri Perdagangan pada 17-18 Mei telah menghadiri pertemuan ke-20 APEC Ministers Responsible for Trade (MRT), di Qingdao, RRT, dan melakukan pembicaraan dengan beberapa Menteri anggota OPEC untuk membahas hubungan ekonomi bilateral.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai kerjasama APEC yang pada tahun ini bertema “Shaping the Future troug Asia-Pasific Partnership”. Isu utama yang dibahas antara lain, yakni tindak lanjur KTM WTO ke-9 di Bali; Integrasi ekonomi regional APEC; Pembangunan, reformasi dan pertumbuhan yang inovatif; dan penguatan konektivitas dan pembangunan infrastruktur.
Akhirnya dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berhasil masuk ke Aljazair. Sebuah negeri yang begitu bangga pada Indonesia. Juga pada Bung Karno. Dan tentu kini juga bangga pada sepak bolanya.
Undang-undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara.
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan semakin tegak berlari setelah beberapa kendala yang melilit tubuhnya terlepas satu semi satu. Pemerintah berupaya terus meningkatkan UMKM ini dengan membuat skema penyelesaian permasalahan yang dihadapinya. Seperti diketahui UMKM menghadapi kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Permasalahan tersebut antara lain adalah permodalan, manajemen, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, pungutan yang tidak jelas, dan kemitraan.
Dalam konteks pelaksanaan demokrasi, pers telah diposisikan sebagai pilar keempat dalam pembangunan bangsa setelah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan posisi seperti itu, kita selalu berharap bahwa pers senantiasa menjadi instrumen penting dalam pembangunan bangsa dalam hal menyajikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, kita harapkan pers akan menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan edukasi sosial-politik bagi masyarakat luas.
Pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (e-procurement) diperuntukan sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pelaksanaan e-procurement tersebut dilakukan dengan cara e-tendering dan e-purcashing.
Naiknya peringkat investasi Indonesia ke level investment grade zone dengan outlook positif dan stabil yang disematkan oleh sejumlah lembaga pemeringkat internasional seperti The Fitch, Moodys, S&P, merupakan modal bagi kesinambungan pembangunan di masa mendatang. Indonesia kini di mata dunia menjadi destinasi investasi utama di tengah perlambatan ekonomi global sejak 2008.
9 Juli 2014 adalah tanggal yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia dimana saja berada. Mengingat pada tanggal tersebut dilaksanakan “Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres)” untuk memilih pimpinan bangsa dan negara Indonesia lima tahun ke depan, secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
Open Government Partnertship (OGP) merupakan upaya global untuk membuat suatu pemerintahan lebih transparan, efektif dan akuntabel. Inisiatif multilateral baru ini bertujuan untuk mengamankan komitmen konkrit dari pemerintah untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan. Dalam semangat kerjasama multi-stakeholder, OGP diawasi oleh sebuah komite pengarah dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.