Pada penetapan awal Pemerintah atas Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada tahun 2011 melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara maju pada tahun 2025,  dengan  pendapatan per kapita 14.250 –  15.500 dollar AS, dan  nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara 4,0-4,5 triliun dollar AS.

Dinamika Perlindungan TKI

Dalam perspektif ekonomi internasional, tenaga kerja migrasi (migrant worker) adalah seseorang melalukan aktifitas ekonomi  yang menghasilkan pendapatan di suatu negara, dimana yang bersangkutan bukan merupakan warga negara. Tenaga kerja migrasi  memiliki tujuan untuk mencari pekerjaan atau memperbaiki posisi keuangan mereka.  Tenaga kerja ini menghasilkan remitansi, yaitu transfer dana yang diperoleh untuk negara asal.  Total  remitansi  tahun 2012 secara global berjumlah 514 miliar dollar AS dari sekitar 200 juta tenaga kerja migrasi.

“…Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan…”

Petikan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bukanlah pernyataan yang biasa. Kalimat tersebut menjadi sebuah titik tolak dari keinginan, motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan akan hak-hak kemerdekaan. Bahkan, pernyataan tersebut lebih dahulu dari Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai deklarasi Universal of Human Rights 1948.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 bertujuan agar pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Dalam upaya mencapai tujuan dimaksud perlu adanya perencanaan, pengembangan dan penyusunan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah dan terkoordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah.

Indonesia kembali mendapatkan perhatian dunia internasional, melalui pelaksanaan Sail Raja Ampat 2014, event ini sekaligus menandakan keberlanjutan dari upaya menggerakkan ekonomi kelautan melalui pengembangan wisata bahari Indonesia.

Sepanjang 2009 sampai dengan 2013, setidaknya pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan 5 (lima) kali event Sail  yang bertaraf internasional, ditandai dengan  Sail Bunaken 2009, Sail Banda 2010, Sail Wakatobi-Belitung 2011, Sail Morotai pada 2012, serta Sail Komodo 2013.

Sektor pertanian sampai sekarang masih  tetap memegang peran penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut tidak hanya diitunjukkan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tetapi juga sebagai penyedia lapangan kerja.  Pada saat sektor industri dan sektor non-pertanian lainnya belum mampu menyerap sepenuhnya tambahan angkatan kerja, maka pertanian sering menjadi penampungnya.  Di samping itu, sektor pertanian masih menjadi andalan bagi penyedia bahan baku bagi industri serta sumber pendapatan devisa dari ekspor.  Peran strategis pertanian di Indonesia juga semakin terlihat saat harga-harga bahan pangan mengalami kenaikan.  Dengan kata lain, sektor pertanian masih menjadi andalan sebagai sumber bahan pangan untuk kepentingan domestik.