Oleh : Dahlan Iskan, Menteri BUMN

Sudah dua minggu ini kami berdebar-debar. Teruskah? Ditolakkah? Disetujuikah?

Tim kami bekerja keras untuk itu. Sepotong email kemudian muncul tiga hari lalu: setuju!

Horeeee.

Rasanya kami semua ROTFL!

Oleh : Tania Cahya Utami Dewi

Open Government Partnertship (OGP) merupakan upaya global untuk membuat suatu pemerintahan lebih transparan, efektif dan akuntabel. Inisiatif multilateral baru ini bertujuan untuk mengamankan komitmen konkrit dari pemerintah untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan. Dalam semangat kerjasama multi-stakeholder, OGP diawasi oleh sebuah komite pengarah dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

Oleh : Oktavio Nugrayasa, SE, M.Si *)

Bank Dunia berpandangan sangat kuat bahwa Indonesia memiliki banyak potensi untuk dapat menarik minat para investor asing dalam menanamkan modalnya dengan bentuk kegiatan investasi langsung asing (Foreign Direct Investmen/FDI) pada sektor pertambangan, industri maupun di sektor pertanian yang merupakan jantungnya perekonomian nasional, diperkirakan potensi angkanya mencapai 28% hingga 63% dari total jumlah investasi asing yang akan masuk di kawasan ASEAN.

Oleh : Roby Arya Brata*)

Berbeda dengan Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) Act1989, tujuan kebijakan moneter dalam Undang-undang Bank Indonesia (UU BI) adalah untuk mencapai dan mempertahankan nilai rupiah yang stabil. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah: Apa yang dimaksud dengan ‘nilai rupiah yang stabil’? Apakah nilai rupiah yang mengalami depresiasi dari Rp 3.000 menjadi Rp 10.000 terhadap dolar AS dan kemudian ‘stabil’ pada nilai tukar Rp 8.500 dapat dikatakan stabil dalam arti sehat bagi kondisi ekonomi makro?