Ketika kita menginjakan kaki di Ranah Minang tidaklah lengkap rasanya jika tidak berkunjung ke Pantai Carocok yang berada di Painan Provinsi Sumatera Barat. Mungkin belum banyak wisatawan yang mengenal Pantai Carocok ini yang memiliki waktu tempuh sekitar + 2 jam  dari kota Padang atau Bandara Minangkabau Internasional Airport.

Pantai ini memiliki keindahan yang eksotis dengan terumbu karang, birunya air laut serta pasir pantai yang berwarna kecoklatan. Keindahannya telah menjadikan pilihan terbaik para wisatawan untuk berkunjung ke pantai carocok sebagai tujuan dalam mengisi waktu liburan.

Oleh: Edi Nurhadiyanto *)

Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan M. Jusuf Kalla (JK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih telah berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2014 di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Dari sekian hal yang ingin dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK masalah pertama yang disampaikan adalah mengenai merosotnya kewibawaan negara.

Solusi yang ditawarkan, sesuai dengan judul visi, misi, dan program, “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”, adalah dengan membangun politik luar negeri dan reposisi peran Indonesia dalam isu-isu global. Ada 4 (empat) prioritas agenda yang menjadi andalan dalam berdiplomasi dengan negara lain menyelesaikan masalah tersebut di atas, yakni sebagai berikut:<

Oleh: Indrita Hardiana., S.H/Benedicta Trixie., S.IP

Potensi Indonesia Sebagai Negara Maritim

Luas lautan dibandingkan luas daratan di dunia mencapai kurang lebih 70 berbanding 30, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara di dunia yang memiliki kepentingan laut untuk memajukan maritimnya. Seiring perkembangan lingkungan strategis, peran laut menjadi signifikan serta dominan dalam mengantar kemajuan suatu negara.

Alfred Thayer Mahan, seorang Perwira Tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat, dalam bukunya “The Influence of Sea Power upon History” mengemukakan teori bahwa sea power merupakan unsur terpenting bagi kemajuan dan kejayaan suatu negara, yang mana jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diberdayakan, maka akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Sebaliknya, jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diabaikan akan berakibat kerugian bagi suatu negara atau bahkan meruntuhkan negara tersebut.

Prof. Firmanzah, Ph.D

Oleh: Prof. Firmanzah., PhD, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi Indonesia. Pada hari ini akan dilakukan upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019 dan sekaligus menandakan berakhirnya masa tugas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah memimpin Indonesia selama 10 tahun. Babak baru transisi kepemimpinan telah dimulai melalui transisi damai dari Presiden SBY ke Presiden Jokowi. Hal ini sekaligus juga menunjukkan kepada sejarah dan dunia bahwa bangsa Indonesia sejatinya mampu melakukan transisi kepemimpinan secara damai dan konstitusional.

Seiring dengan gonjang ganjing perekonomian global yang terjadi, lindung nilai atau biasa dikenal dengan sebutan “hedging” menjadi topik hangat yang dibicarakan di kalangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam prakteknya pelaksanaan praktik hedging di Indonesia khususnya bagi BUMN masih sangat terbatas. Hingga saat ini baru terdapat dua BUMN yang telah melaksanakan hedging sebagai bentuk pengelolaan resiko terhadap aset yang dimiliki, yaitu PT Bank Nasional Indonesia (Persero) dan PT Garuda Indonesia (Persero). Kedua BUMN ini melakukan hedging berupa cross currency swap senilai Rp500 miliar dengan jangka waktu tiga tahun atas pokok utang dan pinjaman dalam bentuk valuta asing (valas).

Oleh: Tim Pemantauan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian[1]

Berdasarkan Pasal 130 Peraturan Presiden tentangPengadaan, diatur bahwa paling lambat tanggal 1 Januari 2014, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi harus telah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Mengingat sejak tanggal 1 Januari 2015, pengadaan barang/jasa Pemerintah harus dilakukan oleh ULP.

Berdasarkan data dari Direktorat Pengembangan Profesi, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jumlah ULP yang sudah terbentuk di kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi adalah 500 ULP dari 714 K/L/D/I di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 79 ULP dari 172 K/L/I, dan 421 ULP dari 542 provinsi/kabupaten/kota.

Oleh: Yani Saloh, Asisten SKP Bidang Perubahan Iklim

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan bersejarah pada 16 Juni 2013. Lembaga ini menerima permohonan uji materi Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dan dua komunitas masyarakat adat. Dalam putusan No. 35/PUU-X/2012, MK menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat, bukan lagi hutan negara.

Masyarakat adat di seluruh Indonesia menyambut gembira putusan MK tersebut. Pada sisi lain, keputusan MK ini bakal mengurangi luas hutan negara, yang saat ini 70 persen dikuasai oleh negara. Ini termasuk juga lahan yang disewakan oleh Kementerian Kehutanan melalui izin konsensi kepada perusahaan.

Oleh: Eddy Cahyono, Asisten SKP bidang Ekomomi dan Pembangunan

Simbol MEA 2015

Dinamika perkembangan ekonomi global akhir-akhir ini memberikan  sinyal akan pentingnya peningkatan daya saing, di tingkat regional, Indonesia akan dihadapkan dengan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang pelaksanaannya akan dimulai pada tanggal 31 Desember 2015.

MEA akan menjadi tantangan tersendiri bagi Bangsa Indonesia dengan transformasi kawasan ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi, sekaligus menjadikan kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan kompetitif.

Ketersediaan lahan menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

Artikel oleh :  Muhammad Hilmansyah*)

Ketersediaan lahan menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Hal ini mengingat bahwa pencapaian swasembada pangan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional, sehingga untuk mencapainya dibutuhkan pula dukungan ketersediaan lahan. Untuk mengamankan sejumlah lahan pangan yang ada agar tidak dialihfungsikan, serta demi tercapainya tujuan pembangunan nasional, maka disusunlah UU Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).