web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 19 January 2017
  • 31781 Views

Bahas Masalah Kebangsaan, Presiden Jokowi Bertemu Habibie dan Try Sutrisno

image

Presiden Jokowi bertemu dengan B.J. Habibie di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/1) siang. (Foto: BPMI/Kris)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie dan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno. Dalam pertemuan yang dilakukan secara terpisah di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/1) itu, dibicarakan sejumlah masalah bangsa.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang pada pertemuan tersebut turut mendampingi Presiden Jokowi menerangkan bahwa pertemuan dengan tokoh bangsa tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh Kepala Negara. Mereka bertukar pandangan seputar kondisi sosial bangsa Indonesia.

  • 19 January 2017
  • 22325 Views

Inilah Perpres No. 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (4-Habis)

Prajurit TNI AUDalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Juli 2016 disebutkan, Markas Besar TNI Angkatan Udara terdiri atas: a. Unsur pimpinan : 1. Kepala Staf TNI Angkatan Udara; dan 2. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Selain itu juga ada: b. unsur pembantu pimpinan; c. unsur pelayanan diatur dengan Peraturan Panglima; d. Badan Pelaksana Pusat; dan e. Komando Utama Pembinaan.

  • 19 January 2017
  • 27729 Views

Bantah Ada Pembukaan Rekrutmen, Menteri PANRB: Moratorium CPNS Masih Berlaku

CPNS-2014Menanggapi kasus penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang kembali marak terjadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menegaskan bahwa hingga saat ini Pemerintah belum membuka penerimaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Pemerintah sampai saat ini belum membuka formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Moratorium CPNS masih diberlakukan,”kata Asman di Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (19/1) pagi.

  • 19 January 2017
  • 19430 Views

Inilah Perpres No. 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (3)

Pasukan Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) mengikuti upacara militer peringatan HUT Kowal ke-52 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (13/1). Upacara militer tersebut bertujuan untuk mengenang kembali sejarah kelahiran Kowal dan menggelorakan tekad serta semangat cita-cita wanita Indonesia. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/ama/15.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Juli 2016, juga memuat organisasi Markas Besar TNI Angkatan Laut.

Menurut Pepres ini Markas Besar TNI Angkatan Laut terdiri atas: a. unsur pimpinan : 1. Kepala Staf TNI Angkatan Laut; dan 2. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut; b. unsur pembantu pimpinan; c. unsur pelayanan diatur dengan Peraturan Panglima. d. Badan Pelaksana Pusat; dan e. Komando Utama Pembinaan.

  • 19 January 2017
  • 18075 Views

Inilah Perpres No. 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (2)

Mabes TNI AD

Mabes TNI AD

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Juli 2016, Markas Besar TNI Angkatan Darat terdiri atas: a. Unsur pimpinan : 1. Kepala Staf TNI Angkatan Darat; dan 2. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Selain itu juga ada unsur pembantu pimpinan, yang terdiri atas: 1. Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat; 2. Staf Ahli Kasad; 3. Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Darat; 4. Staf Pengamanan TNI Angkatan Darat; 5. Staf Operasi TNI Angkatan Darat; 6. Staf Personalia TNI Angkatan Darat; 7. Staf Logistik TNI Angkatan Darat; dan 8. Staf Teritorial TNI Angkatan Darat.

  • 19 January 2017
  • 30575 Views

Inilah Perpres No. 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (1)

Prajurit TNIDengan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Presiden Joko Widodo pada 14 Juli 2016 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Perpres ini mengubah ketentuan dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2010, di antaranya tentang Organisasi Markas Besar TNI menjadi: a. Unsur pimpinan: Panglima TNI; b. Unsur pembantu pimpinan; c. Unsur pelayanan; d. Badan Pelaksana Pusat; dan e. Komando Utama Operasi TNI.

  • 18 January 2017
  • 28228 Views

Soal Jual Beli Jabatan, Menteri PANRB Ingatkan Yang Sudah Diangkat Bisa Dibatalkan

Menteri PANRB Asman Abnur menjawab wartawan usai rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1) sore. (Foto: Deny S/Humas)

Menteri PANRB Asman Abnur menjawab wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1) sore. (Foto: Humas/Deni)

Menanggapi maraknya kasus jual beli jabatan pada instansi pemerintah, yang berujung pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan, bahwa mekanisme untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi sudah ada aturannya, yaitu sistem merit dan bahkan sistem terbuka di dalam merekrut pegawai atau jabatan tertentu itu dengan panitia seleksi yang luar biasa.

“Harusnya pemerintah daerah yang mengikuti aturan yang sudah kita tetapkan. Ini tidak ada lagi masalah tentang masalah jabatan itu. Namun ada beberapa daerah yang masih belum mengikuti aturan itu, jadi masih ada paradigma lama yang selama ini seolah-olah jadi kepala dearah itu kewenangannya. Nah ini yang tidak boleh kedepannya,” tegas Asman kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1) sore.

  • 18 January 2017
  • 23190 Views

Menteri PANRB: ASN Yang Akan Didistribusikan ke Daerah Lebih Fokus ke Guru

Guru-Daerah-300x225Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengemukakan, pendistribusian Aparatur Sipil Negara (ASN) ke daerah-daerah di tanah air sebenarnya lebih fokus pada masalah guru yang selama ini dinilai banyak menumpuk di kota.

“Jadi nanti bagaimana ke depan di desa-desa dan di wilayah-wilayah perbatasan juga, jangan sampai diangkat gurunya, hanya dalam beberapa bulan kemudian pindah lagi ke kota. Jadi dari tahun ke tahun hal ini terjadi berulang-ulang. Ini yang kita diskusikan tadi,” kata Asman Abnur kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1) sore.

  • 18 January 2017
  • 24929 Views

Pimpin Ratas, Presiden Jokowi Minta Praktik Jual Beli Jabatan Diberantas Tuntas

Menteri PANRB Asman Abnur berbincang dengan Menko PMK Puan Maharani dan Menko Perekonomian Darmin Nasution, sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1) siang. (Foto: Deny S/Humas)

Menteri PANRB Asman Abnur berbincang dengan Menko PMK Puan Maharani dan Menko Perekonomian Darmin Nasution, sebelum Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1) siang. (Foto: Deny S/Humas)

Dalam kesempatan memimpin rapat terbatas (Ratas) tentang Lanjutan Pembahasan Manajemen Aparatur Sipil Negara, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyoroti masih adanya praktik-praktik jual beli jabatan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN),  dan bahkan beberapa waktu yang lalu ada yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya ingin mengingatkan agar praktik dalam proses pengurusan,  pengangkatan ASN ini betul-betul hilang, dan diberantas tuntas,” tegas Presiden Jokowi.

  • 18 January 2017
  • 33495 Views

Kurangi Ketimpangan, Presiden Jokowi Minta ASN Disebar Lebih Merata di Tanah Air

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla sebelum memimpin rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1) sore, (Foto: Deny S/Humas)

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla sedang bersiap memimpin Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1) sore, (Foto: Humas/Deni)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, fokus kerja pemerintah pada tahun 2017 adalah mengurangi ketimpangan antar daerah, atau antar wilayah, dan mengatasi kesenjangan sosial.

Sejalan dengan itu, Presiden meyakini  sebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merata akan dapat memberikan akses rakyat terhadap pelayanan publik yang lebih baik, dan kesempatan kerja bukan hanya semakin meningkat tapi juga merata di seluruh pelosok tanah air.