web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 17 February 2017
  • 19848 Views

APBN Terbatas, Presiden Jokowi: Keluar Dari Zona Nyaman Untuk Biayai Proyek Infrastruktur

Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2) siang. (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada acara Financial Closing PINA Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2) siang. (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghargai dijalankannya terobosan-terobosan dalam mekanisme pembiayaan untuk proyek infrastruktur, seperti Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah atau PINA yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur kita selain skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau PPP.

“Saya menyambut baik financial closing Waskita Tol Road sebagai proyek PINA pertama ini. Saya berharap ini menjadi awal yang baik, yaitu dipercepatnya pembiayaan investasi di tol, Waskita Tol Road senilai Rp70 triliun,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2) siang.

  • 17 February 2017
  • 18541 Views

Bambang: 9 Proyek Tol Senilai Rp70 Triliun Gunakan Skema PINA, 12 Proyek Gunakan KPBU

Menteri PPN/Kepala Bappenas bersalaman dengan Wagub Jawa Barat dalam acara Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Launching PPP Book 2017, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2) pagi. (Foto: Humas/Rahmat)

Menteri PPN/Kepala Bappenas bersalaman dengan Wagub Jawa Barat dalam acara Financial Closing PINA & Launching PPP Book 2017, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2). (Foto: Humas/Rahmat)

Guna mengatasi keterbatasan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pemerintah telah mendorong partisipasi swasta terutama dana-dana kelolaan jangka panjang seperti asuransi, dan dana pensiun untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur nasional. Dua alternatif telah pembiayaan telah diluncurkan, yaitu Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, program PINA didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal besar, namun tetap dinilai baik secara komersial. Untuk dapat menjalankan proyek-proyek ini, BUMN dan swasta pengembang infrastruktur harus memiliki kecukupan modal minimum.

  • 17 February 2017
  • 37932 Views

Berlaku Per 1 Juni, Santunan Korban Meninggal Karena Kecelakaan Jadi Rp 50 Juta, Luka-Luka Rp 20 Juta

Korban KecelakaanDengan pertimbangan dalam rangka memenuhi kecukupan sosial (social adequacy) dalam pemberian perlindungan dasar kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan, dan dengan mempertimbangkan peningkatan kebutuhan hidup dan tingkat  inflasi, pemerintah memandang  perlu melakukan penyesuaian terhadap besarnya santunan kecelakaan lalu lintas jalan.

Atas dasar pertimbangan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 13 Februari 2017 telah menandatangani Peraturan  Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

  • 16 February 2017
  • 22903 Views

Pilkada Serentak Lancar, Presiden Jokowi: Terima Kasih KPU, Bawaslu, Polri, dan Masyarakat

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers mengenai Pilkada Serentak 2017, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/2) malam. (Foto: BPMI)

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers mengenai Pilkada Serentak 2017, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/2) malam. (Foto: BPMI)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), Polri, TNI, dan seluruh aparat keamanan yang telah berkerja keras sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 101 daerah pemilihan di tanah air berlangsung dengan aman dan lancar.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Presiden Jokowi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi pada pelaksanaan Pilkada Serentak pada Rabu (15/2) tersebut.

  • 16 February 2017
  • 20441 Views

Antisipasi Sengketa Pilkada, Proses Seleksi Pengganti Hakim MK Patrialis Akbar Segera Dilakukan

Seskab Pramono Anung usai ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2) sore. (Foto: Humas/Deni)

Seskab Pramono Anung usai ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2) sore. (Foto: Humas/Deni)

Mengantisipasi kemungkinan diajukannya sengketa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 15 Februari lalu, maka pemerintah akan segera melakukan proses seleksi untuk mencari pengganti Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar.

“Panselnya sekarang ini sudah dibuat, dibentuk, disusun, dan segera nantinya dijalankan agar proses untuk melengkapi. Karena memang dengan telah selesainya pilkada ini pasti akan ada sengketa pilkada yang didaftarkan di MK,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2) sore.

  • 16 February 2017
  • 16952 Views

Percepat Pemerataan, Presiden Jokowi: Pertanian dan Perikanan Kunci Kesejahteraan Rakyat NTT

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi NTT, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2) sore. (Foto: Deny S/Humas)

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi NTT, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2) sore. (Foto: Deny S/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia bagian Timur, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT) harus terus dijaga. Pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2014-2016 selalu di atas pertumbuhan nasional. Tahun 2016, NTT tumbuh 5,18%, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi ada trend bahwa NTT mulai mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lainnya. Namun itu belum cukup. Kita perlu kerja lebih keras lagi, terutama untuk pengentasan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi NTT, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2) sore.

  • 16 February 2017
  • 15006 Views

Posisinya Strategis, Presiden Jokowi Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Sumut

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Sumatera Utara, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2) sore. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Sumatera Utara, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2) sore. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, secara geografis Sumatera Utara memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur pelayaran nasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dengan posisi strategis itu, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bisa dikembangkan menjadi hub internasional, yang selanjutnya akan ikut menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah lain di pulau Sumatera.

“Kuncinya, ada pada percepatan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur pelabuhan, bandara, maupun jalan tol,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Sumatera Utara, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2) sore.

  • 16 February 2017
  • 13807 Views

Terima Majelis Syura Kerajaan Arab Saudi, Presiden Jokowi Singgung Menurunnya Perdagangan Kedua Negara

Wakil Menlu A.M. Fachir bersama Menag Lukman Hakim Saefuddin usai mendampingi Presiden Jokowi menerima Majelis Syura Saudi, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2) siang. (Foto: RAHMAT/Humas)

Wakil Menlu A.M. Fachir bersama Menag Lukman Hakim Saefuddin usai mendampingi Presiden Jokowi menerima Majelis Syura Kerajaan Arab Saudi, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Selain membahas rencana kunjungan Raja Salman, pertemuan antara Majelis Syura Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang dipimpin ketuanya Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al Sheikh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/2) siang, juga menyinggung banyak hal terkait hubungan kedua negara, Arab Saudi dengan Indonesia.

“Bapak Presiden menyampaikan bahwa kedua parlemen didorong untuk bekerjasama,  membantu upaya-upaya pemerintah kedua negara untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama,” kata Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Abdurrahman M. (AM) Fachir kepada wartawan usai mendampingi Presiden Jokowi menerima Majelis Syura Kerajaan Arab Saudi itu.

  • 16 February 2017
  • 14384 Views

Siapkan Kunjungan Raja Salman, Ketua Majelis Syura Kerajaan Arab Saudi Bertemu Presiden Jokowi

Presiden Jokowi didampingi Mensesneg, Menag, dan Wamenlu menerima kunjungan Majlis Syura Keajaan Saudi Arabia, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/2) pagi. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Jokowi didampingi Mensesneg, Menag, dan Wamenlu menerima kunjungan Majelis Syura Kerajaan Arab Saudi, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/2) pagi. (Foto: Rahmat/Humas)

Tim Majelis Syura Kerajaan Arab Saudi dipimpin ketuanya Dokter Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al Sheikh menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/2) pagi. Kunjungan ini merupakan persiapan untuk kunjungan resmi Raja Salman ke Indonesia, bulan Maret mendatang.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengaku senang dengan kunjungan Majelis Syura Arab Saudi, dan menyampaikan bahwa kunjungan Raja Salman nantinya akan menjadi kunjungan yang bersejarah, setelah terakhir Raja Faizal berkunjung ke Indonesia 46 tahun yang lalu.

  • 16 February 2017
  • 8145 Views

Marak Provokasi, Agitasi, dan Propaganda Lewat Media Online, Wiranto Usulkan Satgas Proapo

Menko Polhukam membuka acara Sarasehan Pencegahan Propaganda Radikal Terorisme di Hotel Royal, Jakarta, Kamis (16/2) pagi. (Foto: Edi N./Humas)

Menko Polhukam membuka acara Sarasehan Pencegahan Propaganda Radikal Terorisme di Hotel Royal, Jakarta, Kamis (16/2) pagi. (Foto: Humas/Edi)

Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) provokasi, agitasi, dan propaganda (Proapo) yang saat ini marak di masyarakat, dan menjadi ancaman baru, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di sebagian besar negara di dunia.

“Untuk mengantisipasi ancaman melalui Proapo itu, pernah saya usulkan saat Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden untuk membentuk Satgas Proapo,” kata Wiranto dalam acara Sarasehan Pencegahan Propaganda Radikal Terorisme di Dunia Maya yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), di Hotel Royal, Jakarta Selatan, Kamis (16/2) siang.