web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 21 March 2017
  • 8627 Views

Peraturan Yang Ada Sudah Cukup, Pemerintah Tegaskan RUU Pertembakauan Tidak Perlu Dibahas

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/3). (Foto: Humas/Jay)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/3). (Foto: Humas/Jay)

Meskipun sudah ada Surat Presiden (Surpres) kepada pimpinan DPR RI, pemerintah menegaskan sikapnya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan tidak berubah. Pada prinsipnya pemerintah menganggap peraturan yang ada sudah lebih dari cukup untuk mengatur yang ada.

“Pada prinsipnya hasil keputusan Rapat Terbatas (ratas), Presiden dan Wakil Presiden memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan pertembakauan,” tegas Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/3).

  • 21 March 2017
  • 11497 Views

Punya Potensi, Presiden Jokowi Optimistis Kaltara Mampu Kejar Provinsi Lain di Kalimantan

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie (samping Seskab) mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/3) sore. (Foto: JAY/Humas)

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie (samping Seskab) mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/3) sore. (Foto: JAY/Humas)

Meskipun menjadi provinsi termuda di tanah air, Kalimantan Utara (Kaltara) yang menjadi provinsi beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia, diyakini mampu mengejar pergerakan ekonomi provinsi-provinsi lainnya di Pulau Kalimantan.

“Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi yang cukup besar, yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengantar pada rapat terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Kalimantan Utara, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/3) sore.

  • 21 March 2017
  • 9863 Views

Presiden Jokowi Minta Sumsel Konsentrasi ke Pembangunan Infrastruktur Transportasi

Gubernur Sumsel Alex Noerdin (baju putih) mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/3) sore. (Foto: JAY/Humas)

Gubernur Sumsel Alex Noerdin (baju putih) mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/3) sore. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembangunan di Sumatera Selatan (Sumsel) berkonsentrasi pada infrastruktur transportasi, dengan memperlancar konektivitas antar wilayah maupun antar daerah di Provinsi Sumatera Selatan, mulai dari jalan tol, jalur kereta api, maupun kereta ringan light rail train (LRT).

“Karena  ini dibutuhkan untuk menopang pergerakan ekonomi di Sumatera Selatan, dan juga diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Asian Games tahun 2018,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada rapat terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Sumatera Selatan, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/3) sore.

  • 21 March 2017
  • 8077 Views

Hanya 42 Persen Produk Penuhi SNI, Presiden Jokowi: Ini Ada Yang Keliru, Yang Harus Diperbaiki

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas tentang perlindungan konsumen, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/3) siang. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas tentang perlindungan konsumen, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/3) siang. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, berdasarkan laporan yang diterimanya Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Indonesia tahun 2016 masih rendah, yaitu 30,86 persen, atau baru sampai pada level paham, dibandingkan dengan IKK Eropa yang sudah mencapai 51,31 persen.

Sementara terkait perilaku pengaduan konsumen, Presiden juga menilai masih rendah. “Secara rata-rata hanya 4, 1 pengaduan konsumen yang diterima dari 1 juta penduduk Indonesia. Sementara Korea 64 pengaduan konsumen terjadi di setiap 1 juta penduduk,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada rapat terbatas tentang Perlindungan Konsumen, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/3) siang.

  • 21 March 2017
  • 10022 Views

Menteri PANRB Imbau ASN, Anggota TNI/Polri Sampaikan SPT Tahunan dan Ikuti Amnesti Pajak

Bayar taxDalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 24 Tahun 2017 tentang Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota Polri Tahun 2016 Melalui E-Filing dan Himbauan Mengikuti Amnesti Pajak.

Dalam Surat Edaran yang ditandatanganinya pada 16 Maret 2017 itu, Menteri PANRB Asman Abnur meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN),  Prajurit TNI dan Anggota Polri memperhatikan hal-hal berikut:

  • 21 March 2017
  • 17730 Views

Sudah Bangun 520 km, Presiden Jokowi: 2017 Ini, Pekerjaan Jalan Perbatasan di Kalimantan Akan Tuntas

Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau, di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar, Kamis (16/3) lalu

Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau, di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar, Kamis (16/3) lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, dalam tiga tahun terakhir, pemerintah telah membangun jalan baru perbatasan sepanjang lebih dari 520 kilometer. Jalan ini menjadi bagian dari 1.582 kilometer jalan paralel perbatasan yang telah ada dari ujung Kalimantan Utara sampai Kalimantan Barat.

“Jika tak ada aral melintang, tahun 2017 ini, pekerjaan jalan perbatasan di Kalimantan akan tuntas sejauh 1.900 kilometer,” kata Presiden Jokowi sebagaimana diunggahnya dalam fanpage facebook miliknya, Senin (20/1) kemarin.

  • 20 March 2017
  • 15748 Views

PP No. 9/2017: Terpisah Dari Perkara Dewasa, Register Perkara Anak Bersifat Rahasia

LP AnakDengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan Pidana Anak, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban. Atas dasar pertimbangan itu, pada 13 Maret 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Korban.

Menurut PP ini, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya  disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)  tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

  • 20 March 2017
  • 69758 Views

Tidak Ada Syarat Deposito Rp25 Juta, Inilah Prosedur Untuk Mendapatkan Paspor Baru

Bikin PasporDirektorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hari Senin (20/3) ini merilis penjelasan mengenai prosedur pembuatan paspor baru bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan bepergian ke luar negeri.

Dalam penjelasan ini, tidak disebutkan sama sekali adanya kewajiban memiliki deposito sebesar Rp25 juta bagi WNI yang mengurus paspor baru, dan diduga akan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non-prosedural, sebagaimana marak diberitakan sejumlah media akhir-akhir ini.

  • 18 March 2017
  • 37093 Views

Presiden Jokowi Izinkan Pembangunan 34 Pembangkit Listrik Yang Mangkrak Diteruskan

Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mobile Power Plant (PLTG MPP) Parit Baru 4 X 25 MW, di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (18/3) siang. (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Jokowi pada peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mobile Power Plant (PLTG MPP) Parit Baru 4 X 25 MW, di Kabupaten Mempawah, Kalbar, Sabtu (18/3) siang. (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan pembangunan 34 pembangkit listrik yang sempat mangkrak diteruskan. Dengan catatan, sisi proses hukumnya harus sudah beres, dan dibangun sesuai dengan keinginan pemerintah.

“Yang berkaitan dengan 34 pembangkit listrik kita yang mangkrak. Saya titip, ini titip, yang bisa ini diteruskan silakan diteruskan, tetapi dengan catatan-catatan sisi hukumnya harus sudah beres. Yang kedua, dibangun betul sesuai dengan kualitas yang kita inginkan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mobile Power Plant (PLTG MPP) Parit Baru 4 X 25 MW, di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (18/3) siang.

  • 18 March 2017
  • 27766 Views

Bagikan KIP, PMT, PKH di Mempawah, Presiden Jokowi: Ini Istri Saya, Dah Kenal Semuanya?

Presiden Jokowi saat bagikan KIS, KIP, PMT, dan PKH di kepada perwakilan warga di Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (18/3). (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Jokowi saat bagikan KIS, KIP, PMT, dan PKH kepada perwakilan warga di Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (18/3). (Foto: Humas/Rahmat)

Pada hari ketiga kunjungannya ke Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (18/3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Makanan Tambahan (PMT), dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada perwakilan warga di Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Sebelum memberikan sambutannya, Presiden menyapa warga dengan Bahasa Dayak dan memperkenalkan para Menteri Kabinet Kerja yang hadir mendampinginya.