web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 7 July 2015
  • 18612 Views

Dukung Bunga KUR 12%, Pemerintah Manfaatkan Dana Bansos Rp 120 Triliun Di 12 K/L

Mensos Khofifah Indar Parawansa menjawab wartawan soal pengalihan Bansos untuk subsidi bunga KUR, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/7)

Mensos Khofifah Indar Parawansa menjawab wartawan soal pengalihan Bansos untuk subsidi bunga KUR, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/7)

Guna mendukung upaya memberikan subsidi agar bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar bisa fixed di angka 12%, pemerintah akan memanfaatkan dana Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp 120 triliun yang tersebar di 12 kementerian/lembaga (K/L) untuk dilimpahkan mendukung progran subsidi bunga KUR itu.

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Menteri Keuangan saat ini ditugaskan untuk melakukan pemilahan mana (dana Bansos) yang bisa dikonversikan untuk support interest-nya KUR sehingga bisa fixed 12% agar bisa membantu produktivitas masyarakat.

  • 7 July 2015
  • 18352 Views

Alokasikan Rp 1 Triliun, Presiden Jokowi Ingin Ada Pelabuhan Ekspor Impor Di Entikong

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla terlibat diskusi sebelum Ratas pembangunan pelabuhan di Entikong, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/7)

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla terlibat diskusi sebelum Ratas pembangunan pelabuhan di Entikong, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/7)

Seusai memimpin rapat terbatas tentang percepatan bantuan sosial untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/7) sore, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung memimpin rapat terbatas yang membahas pembangunan terminal barang umum di Entikong, wilayah perbatasan RI – Malaysia, di Kalimantan Barat (Kalbar).

Dalam pengantarnya Presiden Jokowi menyampaikan, saat mengunjungi pos pemeriksaan lintas batas di Entikong, bulan Januari lalu, ia melihat adanya peluang ekonomi yang sangat besar untuk melayani ekspor impor.

“Tetapi  peluang itu tidak kita gunakan secara baik,” kata Jokowi.

  • 7 July 2015
  • 18409 Views

Pacu Ekonomi Rakyat, Presiden Jokowi Perintahkan Bantuan Untuk Usaha Produktif Dipercepat

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas bantuan sosial untuk UMKM, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/7) siang

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas bantuan sosial untuk UMKM, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/7) siang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, selain terus-menerus berusaha mengendalikan inflasi melalui operasi pasar, pasar murah, pemerintah pada saat ini juga ingin memacu laju kegiatan ekonomi rakyat melalui berbagai program, baik berupa bantuan untuk usaha mikro, kecil, menengah, baik melalui program bantuan sosial maupun lewat Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di BUMN.

Intinya dan prinsipnya, lanjut Presiden, pemerintah  ingin kegiatan ekonomi rakyat terus berjalan.

  • 7 July 2015
  • 22168 Views

Inilah Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Sesuai PP No. 44/2015

pekerja di pabrikMenurut Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Manfaat JKK sebagaimana dimaksud berupa: a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi: 1. Pemeriksaan dasar dan penunjang; 2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan; 3. Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara; 4. Perawatan intensif; 5. Penunjang diagnostik; 6. Pengobatan; 7. Pelayanan khusus; 8. Alat kesehatan dan implan; 9. Jasa dokter/medis; 10. Operasi; 11. Tranfusi darah; dan/atau rehabilitasi medik.

  • 7 July 2015
  • 42704 Views

Inilah PP No. 44/2015 Tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian

NakerUntuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, 34 ayat (4), Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Juni 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

Dalam PP ini ditegaskan, setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • 6 July 2015
  • 19511 Views

Soal ‘Reshuffle’ Kabinet, Teten: Sinyal Presiden Sudah Cukup Jelas

Masduki-750x410Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, mengemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berulang kali memberikan sinyal yang jelas terhadap kemungkinan dilakukannya perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja. Namun soal kapan waktu reshuffle akan dilaksanakan, menurut Teten, masih menunggu waktu yang tepat.

“Sinyal kan Presiden sudah cukup jelas, sinyalnya Presiden perlu melakukan reshuffle, dan reshuffle ini dikaitkan dengan upaya untuk memperbaiki kinerja pemerintah,” kata Teten Masduki kepada wartawan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (6/7).

  • 6 July 2015
  • 18923 Views

Velix: Ada 3 Skenario Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2016

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama dengan Dirut sebuah BUMN Karya, beberapa waktu lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama dengan Dirut sebuah BUMN Karya, beberapa waktu lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M. Basuki Hadimuljono telah merumuskan arah baru kebijakan pembangunan infrastruktur PUPR di tahun 2016 dengan 3 skenario kebijakan anggaran untuk Kementerian PUPR pada Tahun Aggaran (TA) 2016.

Ketiga skenario anggaran itu diperuntukan untuk menjawab tema utama Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, yakni “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Tema yang diusung ini sebagai jabaran dari agenda Nawacita dari Presiden Joko Widodo.

  • 6 July 2015
  • 16628 Views

Polri Terjunkan 145 Ribu Personel, Ada ‘Rest Area’ Untuk Pemudik Sepeda Motor

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat memberikan keterangan pers, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/7)

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat memberikan keterangan pers, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/7)

Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Operasi Ketupat untuk mengamankan pelaksanaan libur Idul Fitri 1436H tahun 2015 ini, dengan mengerahkan sebanyak 14.676 personel.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dalam keterangan pers seusai sidang kabinet paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/7) siang menjelaskan, operasi pengamanan dalam rangka hari raya Idul Fitri itu sudah setiap tahun dilakukan. Untuk tahun ini digunakan sandi Operasi Ketupat.

  • 6 July 2015
  • 16703 Views

Penumpang Bus Lebaran Berkurang, Namun Penumpang KA, Kapal Laut, Dan Pesawat Naik

Penumpang PswPemerintah memperkirakan jumlah pemudik lebaran tahun yang menggunakan angkutan transportasi umum jenis bus tidak akan bertambah atau mungkin bahkan berkurang 5 persen. Namun untuk pemudik yang menggunakan kereta api (KA) diperkirakan akan naik sekitar 8% – 9%,  angkutan laut naik sekitar 3%, dan angkutan udara sekitar 2%.

“Jadi secara nasional pengguna angkutan transportasi umum akan naik sekitar 2%, atau diestimasikan ada sekitar 20 juta pemudik yang menggunakan angkutan transportasi umum,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan kepada wartawan seusai Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/7) siang.

  • 6 July 2015
  • 14362 Views

Lebaran Berpotensi Berbeda, Menag Ajak Masyarakat Bersikap Arif Dan Bijaksana

lukman-hakim-saifuddin-2Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengakui, Lebaran Idul Fitri 1436 Hijriyah (H) atau 1 Syawal 1436 H berpotensi terjadi perbedaan antara yang sudah ditetapkan oleh sejumlah organisasi kemasyarakat (Ormas) Islam, di antaranya Muhammadiyah, dengan keputusan hasil sidang itsbat yang akan digelar Kementerian Agama (Kemenag) pada 16 Juli mendatang.

Pemerintah, kata Menag, berharap sidang itsbat itu akan menghasilkan keputusan yang sama  sebagaimana telah diputuskan oleh sejumlah Ormas Islam. Namun, kalau pada akhirnya terjadi perbedaan, Menag meminta masyarakat menyikapinya dengan arif dan bijaksana.