web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 5 March 2015
  • 19687 Views

Menkominfo Wajibkan Pejabat Humas Memiliki 2 Akun Twitter

Menkominfo Rudiantara (kanan) didampingi Seskab Andi Widjajanto dan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, saat hadir di acara Bakohumas, di Gedung III Setneg, Jakarta, Kamis (5/3)

Menkominfo Rudiantara (kanan) didampingi Seskab Andi Widjajanto dan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, saat hadir di acara Bakohumas, di Gedung III Setneg, Jakarta, Kamis (5/3)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara meminta seluruh pejabat hubungan masyarakat (Humas)  di kementerian dan lembaga (K/L) untuk memiliki dan memanfaatkan akun Twitter dalam menjalankan tugas kehumasannya.

“Di dunia yang sangat dinamis ini, sesuatu yang reachable itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat.  Kalau humas harus dua-duanya, akun (Twitter) kantor dan pribadi, dua-duanya harus jalan. Kepala humas harus punya, satu untuk urusan kantor, satu untuk pribadi artinya jabatan yang melekat,” kata Rudiantara pada acara Forum Tematik Kehumasan yang bertema Penguatan Kelembagaan Humas Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Mendukung Fungsi Goverment Public Relations (GPR) di Aula Geduang 3 Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (5/3).

  • 5 March 2015
  • 18719 Views

Rupiah Tembus Rp 13.000, Gubernur BI Minta Masyarakat Tidak Khawatir

rupiah-750x422Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meminta kepada pelaku pasar dan masyarakat untuk tidak perlu khawatir terhadap nilai tukar rupiah yang pada perdagangan Kamis (5/3) ini menyentuh Rp13.000 /dollar AS

“Kalau ada pelemahan nilai tukar, itu sepenuhnya karena ada dinamika di luar negeri tetapi secara umum rupiah dalam keadaan baik,” ujar Agus Martowardojo, di Jakarta, Kamis (5/3).

Berdasarkan data kurs JISDOR BI pada Kamis (5/3), rupiah berada di level Rp13.022 per dolar AS atau melemah dari posisi hari sebelumnya Rp12.963 per dolar AS.  Sementara pada kurs tengah BI, rupiah tercatat pada Rp 13.022/dollar AS atau melemah dibanding kurs tengah Rabu (4/3) kemarin sebesar Rp 12.963/dollar AS.

  • 5 March 2015
  • 19018 Views

Presiden Jokowi Perintahkan Menlu Kaji Tawaran Pertukaran Tahanan Australia

Dua napi narkoba Australia yang terancam eksekusi mati, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran

Dua napi narkoba Australia yang terancam eksekusi mati, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima laporan dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengenai tawaran yang disampaikan Menlu Australia Julie Bishop untuk melakukan penukaran tahanan (prisoner exchange) 3 (tiga) tahanan WNI di negara tersebut, dengan 2 (dua) warga Australia yang terancam eksekusi sebagai terpidana mati narkotika dan obat-obatan (narkoba) dari negara tersebut, yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

“Presiden minta kajian dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tentang regulasi-regulasi yang ada di Indonesia dan Australia mengenai kemungkinan itu,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto kepada wartawan di Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (5/3), saat ditanya mengenai respon Presiden Jokowi atas laporan Menlu itu.

  • 5 March 2015
  • 17938 Views

Bantah Atur KPK, Seskab: Itu Inpres Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi Untuk K/L

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menjelaskan kepada wartawan hasil Rapat Terbatas di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/2) malam

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto

Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto membantah pemberitaan sejumlah media massa nasional, yang menyebutkan bahwa pemerintah akan segera menerbitkan Instruksi Presiden tentang pemberantasan korupsi, yang di dalamnya mengatur tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Andi menjelaskan, Inpres tersebut dikeluarkan pemerintah setiap tahun yang disebut sebagai strategi nasional pemberantasan korupsi.

“Memang selama ini fokusnya selalu pencegahan tapi bukan mengatur KPK. Inpresnya tidak tentang KPK,” jelas Andi kepada wartawan yang mencegatnya di Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (5/3) siang.

  • 5 March 2015
  • 17527 Views

Ketua DPR-RI Yakin Kantor Staf Kepresiden Tak Melampaui Tugas Presiden

Kepala Staf Kepresidenan Luhut B. Pandjaitan dan Ketua DPR-RI Setya Novanto, pada satu kesempatan, beberapa waktu lalu

Kepala Staf Kepresidenan Luhut B. Pandjaitan dan Ketua DPR-RI Setya Novanto, pada satu kesempatan, beberapa waktu lalu

Ketua DPR-RI Setya Novanto meyakini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasti sudah mempertimbangkan dengan matang pembentukan Kantor Staf Kepresidenan melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015.

“Masalah Perpres tentang pembentukan Kantor Staf Kepresidenan adalah proses yang panjang. Tentu apa yang dilakukan presiden, kita mengapresiasi tentu ada pertimbangan yang presiden laksanakan, yang penting bagaimana koordinasi kementerian dan staf kepresiden mempunyai yang baik,” kata Novanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (5/3)

Ketua DPR-RI itu juga meyakini, kantor staf kepresidenan itu tidak akan melampaui dan mengambil alih tugas dari presiden.

  • 5 March 2015
  • 15357 Views

Pemerintah Berharap Sebelum Asian Games 2019, Tol Trans Sumatera Sudah Tuntas

Menteri BUMN Rini Soemarno didampingi Menteri LH dan Kehutanan dan Menteri Agraria saat memberikan keterangan pers, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/3)

Menteri BUMN Rini Soemarno didampingi Menteri LH dan Kehutanan dan Menteri Agraria saat memberikan keterangan pers, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/3)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemaro mengemukakan, pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah untuk mewujudkan sesegera mungkin pembangunan jalan tol Trans Sumatera, dengan melibatkan bank-bank BUMN maupun BUMN lain untuk mendukung pembiayaannya.

Selain bank-bank BUMN, menurut Rini, pembangunan jalan tol Trans Sumatera juga akan didukung oleh Bank Infrastruktur, yang merupakan gabungan dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang telah mendapatkan suntikan dana APBN sebesar masing-masing Rp 18 triliun dan Rp 6 triliun.

  • 5 March 2015
  • 15699 Views

Butuh Anggaran Rp 58 Triliun, Pemerintah Gandeng Konsorsium BUMN Kebut Tol Trans Sumatera

Menteri PU-Pera Basuki H didampingi Menteri BUMN dan Menteri Agraria menyampaikan keterangan pers terkait pembangunan Tol Trans Sumatera, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3)

Menteri PU-Pera Basuki H didampingi Menteri BUMN dan Menteri Agraria menyampaikan keterangan pers terkait pembangunan Tol Trans Sumatera, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3)

Pemerintah menegaskan tekad untuk mempercepat pembangunan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.000 kilometer (km) yang membentang dari Bakauheni (Lampung) sampai Banda Aceh. Untuk itu, pemerintah akan menggandeng konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Sumatera.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014, Pemerintah telah menugaskan PT Hutama Karya (Persero) untuk melaksanakan pembangunan jalan tol Trans Sumatera itu.

  • 5 March 2015
  • 16833 Views

Kerjasama Dengan Swasta, Pemerintah Akan Percepat 3 Proyek Infrastruktur

tol BalikpapanDengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah-Swasta, Pemerintah menyatakan kesiapan untuk mendorong percepatan pembangunan tiga proyek infrastruktur di bawah pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengemukakan, ketiga proyek infrastruktur itu adalah proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 94 kilometer di Kalimantan Timur, proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Semarang Barat, Jawa Tengah, dan proyek pembangunan jalan tol Manado-Bitung sepanjang 7 kilometer di Sulawesi Utara.

  • 5 March 2015
  • 16270 Views

Meski Dilobi Beberapa Negara, Eksekusi Terpidana Mati Narkoba Tetap Akan Dilaksanakan

Suasana saat terpidana mati narkoba asal Australia dibawa menuju Pulau Nusa Kambangan, Jateng

Suasana saat terpidana mati narkoba asal Australia dibawa menuju Pulau Nusa Kambangan, Jateng

Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengemukakan, Indonesia tetap melaksanakan eksekusi mati, walaupun beberapa negara melalui kedutaaannya melakukan lobi pembatalan eksekusi tersebut.

Rencana pelaksanaan kembali eksekusi mati para bandar narkoba yang akan dilakukan dalam waktu dekat, lanjut Seskab, akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna.

“(Eksekusi mati) dalam sidang kabinet akan dilaporkan,” tegas Andi kepada wartawan saat akan mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/3).

  • 4 March 2015
  • 19450 Views

Gantikan Edwin Wuisang, Sinta Puspitasari Jadi Kabid Hankam Deputi Polhukam Seskab

Deputi Bidang Polhukam Seskab Bistok Simbolon menyaksikan penandatangan berita acara pelantikan Sinta Puspitasari sebagai Kabid Hankam, di Gedung III Setneg, Jakarta, Rabu (4/3)

Deputi Bidang Polhukam Seskab Bistok Simbolon menyaksikan penandatangan berita acara pelantikan Sinta Puspitasari sebagai Kabid Hankam, di Gedung III Setneg, Jakarta, Rabu (4/3)

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Sekretariat Kabinet (Seskab) Bistok Simbolon, S.M, M.M  melantik Sinta Puspitasari, S.Sos, M.Comn& Mediast sebagai Kepala Bidang Pertahanan dan Keamanan (Kabid Hankam) pada Asisten Deputi (Asdep) Bidang  Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Deputi Polhukam.

Pelantikan Kabid baru menggantikan Edwin Wuisang itu ditandai dengan pengambilan sumpah dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas, di Lantai 3 Gedung 3 Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (4/3). Edwin Wuisang sendiri sebelumnya telah dipromosikan menjadi Asdep Bidang  Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Deputi Polhukam.