web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 24 February 2015
  • 44101 Views

Tolak Diintervensi, Presiden Jokowi Belum Putuskan Sampai Kapan Dubes Toto Ditarik Dari Brasil

Presiden Jokowi didamping Menlu Retno Marsudi dan Dubes RI untuk Brasil Toto R. menjawab wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/2)

Presiden Jokowi didamping Menlu Retno Marsudi dan Dubes RI untuk Brasil Toto R. menjawab wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/2)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas penolakan Presiden Brasil Dilma Rousseff terhadap penyerahan surat kepercayaan (credential letter) Duber RI untuk negara tersebut, Toto Riyanto, di Istana Kepresidenan Brasil, Jumat (20/2) pukul 09.00 waktu setempat.

Yang membuat Presiden Jokowi sangat kecewa adalah penolakan itu disampaikan saat Dubes Toto Riyanto sudah tiba di Istana Kepresidenan Brasil untuk bersiap-siap menyerahkan credential. Namun sesaat sebelum acara dimulai, Dubes Toto dipanggil Menlu Brasil yang menyampaikan penundaan penerimaan credentialnya oleh Presiden Dilma Rousseff.

  • 24 February 2015
  • 39274 Views

Harga Beras Melambung, Wapres Instruksikan Bulog Segera Salurkan 300.000 Ton Raskin

raskinSejak November 2014 lalu, harga beras terus menanjak. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, naiknya hrga beras itu karena kurangnya suplai ke pasar, utamanya beras untuk rumah tangga miskin (raskin) yang tidak tersalurkan dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

Karena itu, Wapres menginstruksikan Badan Urusan Logistik (Bulog) agar segera menyalurkan raskin. “Untuk mengatasi kekurangan ini, Bulog segera keluarkan raskin 300.000 ton,” kata Wapres saat memimpin rapat tentang stabilitas harga beras di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (23/2).

  • 24 February 2015
  • 38862 Views

Hadapi MEA, Kemenperin Siapkan 21.800 Tenaga Trampil Bidang Industri

TrampilKementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan 21.880 tenaga kerja industri yang terampil dan kompeten pada 2015 untuk program pengembangan industri.

“Kemenperin telah menyiapkan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri agar kompeten dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan industri,” kata Menteri Perindustrian Saleh Husin di Jakarta, Senin (23/2).

  • 23 February 2015
  • 40897 Views

Dipanggil Pulang Jakarta, Dubes Toto Riyanto: Menlu Brasil Bilang Penyerahan ‘Credential’ Saya Ditunda

Dubes RI untuk Brasil Toto Riyanto memberikan keterangan kepada wartawan, di Kemlu, Jakarta, Senin (23/2) sore

Dubes RI untuk Brasil Toto Riyanto memberikan keterangan kepada wartawan, di Kemlu, Jakarta, Senin (23/2) sore

Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Brasil, Toto Riyanto, telah tiba di Kementerian Luar Negeri (Kemlu)< Jakarta, Senin (23/2), setelah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusul penolakan Presiden Brasil Dilma Rousseff untuk menerima penyerahan surat kepercayaan (credential letter)nya, di Istana Presiden Brasil, Rio de Janeriro, Jumat (20/2) pukul 09.00 waktu setempat.

Kepada wartawan yang mencegatnya setelah melaporkan kepulangannya kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, Toto Riyanto mengatakan ia kembali ke Jakarta karena menjalankan perintah.

  • 23 February 2015
  • 41866 Views

Tolak Dubes RI, Presiden Jokowi Sebut Tata Krama Presiden Brasil Tidak Lazim

Presiden Jokowi saat berkunjung ke TPI Panimbang, Kab. Pandeglang, Banten, Senin (23/3)

Presiden Jokowi saat berkunjung ke TPI Panimbang, Kab. Pandeglang, Banten, Senin (23/3)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, tindakan Presiden Brasil Dilma Rousseff yang menolak surat kepercayaan Duta Besar Republik Indonesia Toto Riyanto secara mendadak, di Istana Kepresidenan Brasil, Jumat (20/2) pukul 09.00 waktu setempat, sebagai sebuah tata krama yang tidak lazim.

“Ya kalau hal-hal seperti itu menurut saya sebuah tata krama yang tidak lazim,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan yang mencegatnya saat menemui nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten, Senin (23/2).

  • 23 February 2015
  • 41075 Views

Larangan Alat Tangkap Diprotes, Presiden Akan Tugaskan Menteri Susi Temui Nelayan Banten

Presiden Jokowi berdialog dengan nelayan di TPI Panimbang, Kab. Pandeglang, Banten, Senin (23/2)

Presiden Jokowi berdialog dengan nelayan di TPI Panimbang, Kab. Pandeglang, Banten, Senin (23/2)

Seusai meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Senin (23/2) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menemui para nelayan yang sudah menunggunya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berlokasi di Jalan Raya Panimbang, Kec. Panimbang, Pandeglang, Banten.

Presiden Jokowi menjelaskan, kedatangannya ke TPI itu dimaksudkan untuk mendengar kalau ada keluhan/masalah yang disampaikan dari nelayan.

  • 23 February 2015
  • 42268 Views

Jangan Harap Mimpi, Presiden Jokowi Minta Pembangunan KEK Tanjung Lesung Lebih Serius

Presiden Jokowi menyaksikan maket pembangunan  KEK Tanjung Lesung, di Kab. Pandeglang, Banten, Senin (23/2)

Presiden Jokowi menyaksikan maket pembangunan KEK Tanjung Lesung, di Kab. Pandeglang, Banten, Senin (23/2)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) wisata Tanjung Lesung agar lebih serius. Pasalnya,  sudah 24 tahun terhitung dari tahun 1991 pembangunan tertunda.

“Pekerjaan seperti ini harus cepat dilaksanakan karena dunia begitu cepat berubah. Kalau tidak kita ambil pasti diambil negara lain. Kalau kita tidak tarik kesini akan ditarik negara lain. Ini cepet-cepetan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada peresmian KEK Tanjung Lesung, di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin (23/2) pagi.

  • 23 February 2015
  • 40728 Views

Penjelasan Perppu: Pengisian Pimpinan KPK Secara Cepat Agar Tidak Hambat Pemberantasan Korupsi

Inilah pimpinan baru KPK, dari kiri Adnan P. Praja, Indriyanto S, Taufiqurrahman R, Johan Budi, dan Zulkarnain

Inilah pimpinan baru KPK, dari kiri Adnan P. Praja, Indriyanto S, Taufiqurrahman R, Johan Budi, dan Zulkarnain

Terkait dengan kekosongan tiga kursi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena Abraham Samad dan Bambang Widjojanto harus menghadapi proses hukum, dan berakhirnya masa tugas Busyro Muqoddas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Februari 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, fokus Perppu adalah penambahan Pasal 33A dan 33B pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu yang menyangkut dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Pimpinan KPK, dimana dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa pimpinan KPK bekerja secara kolektif.

  • 23 February 2015
  • 40870 Views

Pemerintah Usulkan Biaya Haji 2015 Turun 100 Dollar

Berangkat HajiPemerintah telah mengusulkan kepada DPR-RI agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1436H/2015M turun dari tahun sebelumnya. Pada 2014 lalu, raya-rata BPIH mencapai 3.219 dollar AS.

Tahun sekarang kita mengusulkan 3.193 dolar AS. Itu sudah turun dari tahun yang lalu, karena memang harga bahan bakar kan turun,” kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, di Jakarta, Sabtu (21/2).

  • 21 February 2015
  • 42590 Views

Tolak ‘Credentials’ Dubes Totok Riyanto, Kementerian Luar Negeri Protes Pemerintah Brasil

Menlu Retno Marsudi

Menlu Retno Marsudi

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan Pemerintah Brasil, terkait dengan penundaan secara mendadak penyerahan credentials  (surat kepercayaan) Duta Besar designate RI untuk Brasillia, Toto Riyanto, yang telah diundang secara resmi untuk menyampaikan credentials pada upacara di istana Presiden Brasil Dilma Rousseff, pada Jumat (20/2), pukul 09.00 waktu setempat.

“Cara penundaan penyerahan credentials yang dilakukan oleh Menlu Brasil secara tiba-tiba pada saat Dubes designate RI untuk Brasillia telah berada di Istana Presiden Brasil merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diterima oleh Indonesia,” bunyi pernyataan resmi Kemlu RI sebagaimana dirilis oleh situs www.kemlu.go.id.