Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2015, yang telah diserahkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro kepada pimpinan DPR-RI pada Jumat (9/1), dan kemudian secara resmi telah dibacakan dalam Sidang Paripurna DPR-RI pada Senin (12/1), Pemerintah mengajukan anggaran belanja sebesar Rp 1.330,766,8 triliun.

“Anggaran belanja itu dialokasikan melalui Kementerian/Lembaga (K/L)  sebesar 58,6 persen atau Rp 779,536 triliun, sementara 41,4 persen lainnya atau sebesar Rp 551,229 triliun dialokasikan melalui BA BUN (belanja non-K/L),” kata Menteri Keuangan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi)  menegaskan, ia tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang ditangani baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Agar prosesnya bisa berjalan dengan baik, jangan ada intervensi dari siapa pun, baik dari LSM, partai politik, pejabat, dan juga saya sendiri,” kata Presiden Jokowi dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi swasta, Sabtu (24/1).

Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro pada Jumat (9/1) lalu telah menyerahkan draft Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPB-P) Tahun Anggaran 2015 kepada pimpinan DPR-RI. Draft tersebut selanjutnya telah disampaikan secara resmi dalam Sidang Paripurna DPR-RI pada 12 Januari 2015.

Menkeu menyatakan, diajukannya RAPBN Perubahan tahun 2015 dimaksudkan sebagai  langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam  rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2015, dan juga untuk menampung inisiatif-inisiatif baru Pemerintahan terpilih sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti.

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jendral (Komjen) Polisi Badrodin Haiti mengemukakan, bahwa penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri, pada Jumat (23/1) pagi pukul 07.30 WIB  terkait dengan sengketa pilkada di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang digugat melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Pada saat itu, Bambang Widjojanto menjadi salah satu pengacara pihak yang bersengketa.

“Dari hasil penyelidikan sudah cukup lama di tahun 2010. Dari hasil penyelidikan, penyidik berkesimpulan sudah ada alat bukti cukup sehingga ditingkatkan menjadi penyidikan. Oleh karena itu dilakukan tindakan hukum oleh penyidik Bareskrim Polri, tadi pagi,” kata Wakapolri kepada wartawan di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1) sore.

Presiden Jokowi didampingi Ketua KPK dan Wakapolri menggelar pertemuan pers, di Istana Bogor, Jabar, Jumat (23/1)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Kepala Negara meminta kepada institusi Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan bahwa proses hukum yang ada harus objektif dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

Permintaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam konperensi pers di Istana Bogor, Jabar, Jumat (23/1) sore, seusai bertemu dengan Pimpinan KPK dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jendral Polisi Badrodin Haiti.

Raja Arab Saudi Abdullah Bin Abdul Aziz Al-Saud

Pemerintah Republik Indonesia (RI) menyampaikan duka-cita yang mendalam atas berpulangnya Raja Arab Saudi Abdullah Bin Abdul Aziz Al-Saud di Riyadh pada usia 90 tahun pada Kamis (22/1) malam pukul 22.00 GMT atau pada Jumat (23/1) dini hari pukul 01.00 waktu Saudi.

“Indonesia mendoakan semoga Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang memberikan pengampunan dan kedamaian kepada Almarhum Raja Abdullah Bin Abdul Aziz Al-Saud, serta memberikan ketabahan dan kekuatan kepada seluruh keluarga kerajaan dalam menghadapi takdir Illahi ini,” tulis pernyataan resmi Pemerintah RI sebagaimana dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) pada Jumat (23/1) ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedang berada di Istana Bogor, Jawa Barat, dalam dua hari terakhir untuk acara berdialog dengan para Bupati dari sejumlah daerah, mengikuti perkembangan pemberitaan menyangkut penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.

Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di sela-sela acara dialog Presiden Jokowi dengan para Bupati, di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1) siang.

Guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan Pemerintah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Januari 2014 lalu, telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Instruksi percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah itu ditujukan kepada: 1. Para menteri Kabinet Kerja; 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Jaksa Agung; 4. Panglima TNI; 5. Sekretaris Kabinet; 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK); 7. Para pimpinan kesekretariatan Lembaga Negara; dan 8 Para Gubernur dan Bupati/Walikota.

Presiden Jokowi memberikan pengarahan dalam pertemuan dengan Bupati, di Istana Bogor, Jabar, Jumat (23/1)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Jumat (23/1), di Istana Bogor, Jawa Barat, kembali bertemu dengan para bupati. Kali ini yang mendapat kesempatan bertemu dengan Presiden dan Wakil Presiden adalah dengan para bupati wilayah sebagian Sumatera, Bali, NTB, NTT, dan Kalimantan.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan, bahwa pertemuan seperti ini tidak hanya akan dilakukan setahun sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali, tergantung keperluannya.

Mendagri Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung tahun 2015 secara serentak bisa saja pelaksanaannya mundur pada tahu 2016. Namun untuk Pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2016 akan terlalu lama jika harus dilaksanakan pada tahun 2018.

“Kalau Pilkada 2016 dipaksakan pelaksanaannya menunggu tahun 2018, maka Pelaksana Harian (PLH) Kepala Daerah akan terlalu lama. Jadi, memungkinkan tidak digabungkan di pilkada 2015,” kata Tjahjo kepada wartawan di Istana Bogor, Jabar, Kamis (22/1) sore.