web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 14 September 2014
  • 57188 Views

Daniel: Saya Staf Khusus Presiden, Tidak Pernah Jadi Konsultan Jero Wacik

sparinggaStaf Khusus Presiden Daniel Sparingga meluruskan berbagai isu terkait dua kali pemanggilannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perkara kasus pemerasan yang menimpa tersangka Jero Wacik, mantan Menteri ESDM.

Daniel membenarkan pemanggilannya sebagai saksi dalam perkara yang dihadapi oleh Jero Wacik. “Saya datang dengan lapang dada dan khidmat untuk memberikan dukungan pada proses hukum yang sedang berlangsung. Ini adalah komitmen personal saya yang tidak akan saya kompromikan,” kata Daniel melalui pesan singkatnya, kemarin.

  • 14 September 2014
  • 58737 Views

Presiden Bentuk Komite Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN

meaDalam rangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai akhir 2015, pemerintah memandang perlu dilakukan persiapan secara terintegrasi dan komprehensif agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional.

  • 14 September 2014
  • 62890 Views

Hadapi MEA, Presiden Terbitkan Inpres Peningkatan Daya Saing

mea-1Terkait dengan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2014, dalam dalam upaya untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesiapan menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai akhir 2015, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 1 September 2014 telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

  • 14 September 2014
  • 58259 Views

Soal RUU Pilkada, SBY: Minimalkan Ekses, Sesuaikan Dengan Semangat Reformasi

ratas_isisPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), yang kini sedang dalam pembahasan di DPR-RI, dan  ramai jadi perbincangan masyarakat.

Saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai perkembangan gerakan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS), yang dilakukan secara mendadak di kantor Presiden, Jakarta, Minggu (14/9) sore, Presiden SBY mengatakan, ia terus mendapat update perkembangan pembahasan RUU Pilkada itu.

  • 14 September 2014
  • 58337 Views

Presiden SBY Ingatkan Aparat Keamanan Waspadai Perkembangan ISIS

sbyPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta segenap jajaran pemerintah, utamanya aparat keamanan untuk mewaspadai perkembangan gerakan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) di tanah air.

Saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang ISIS yang dilangsungkan secara mendadak di kantor Presiden, Jakarta, Minggu (14/9) sore, Presiden SBY mengemukakan, perkembangan isu tentang ISIS saat ini sedang menjadi pembicaraan masyarakat dunia akibat kekerasan yang ditimbulkan.

  • 14 September 2014
  • 58257 Views

Cegah Terkait ISIS, Presiden Instruksikan Monitor WNI ke Timur Tengah

konpers_polhukamGuna mencegah keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam jaringan gerakan Islam radikal, Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan jajaran terkait agar mencegah keberangkatan WNI ke negara-negara Timur Tengah.

“Penerbitan paspor dan visa harus selektif, dan harus dimonitor WNI yang akan berangkat ke Timur Tengah,” pinta Presiden SBY sebagaimana disampaikan Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam konperensi pers yang diselenggarakan seusai Rapat Terbatas (Ratas) di kantor Presiden, Jakarta, Minggu (14/9) petang.

  • 13 September 2014
  • 58692 Views

Agar Tidak Jadi Parasit, Wapres Minta Kelas Menengah Jadi Masyarakat Produktif

wapres_ipbAgar bisa meningkatkan daya saing bangsa, yang merupakan bagian dari indikator kemampuan untuk survive dan maju, Wakil Presiden (Wapres) Boediono meminta kelas menengah Indonesia yang kini tumbuh pesat untuk menjadi masyarakat produktif, bukannya menjadi parasit masyarakat yang mengutamakan hidup konsumtif.

“Membangun daya saing bangsa bukanlah pekerjaan sederhana.  Tapi itu harus kita lakukan kalau kita ingin Indonesia berhasil dalam perjalanan sejarahnya,” kata Wakil Presiden Boediono saat memberikan sambutan pada Pelepasan Alumni Magister Manajemen dan Doktor Manajemen Bisnis Tahun 2013/2014 Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (13/9).

  • 12 September 2014
  • 60449 Views

Jelang Lengser, Presiden SBY Larang Penggantian Pejabat Eselon I dan Pimpinan BUMN

ratas_6Sebagai penghormatan terhadap presiden terpilih hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, Joko Widodo (Jokowi), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melarang penggantian pejabat-pejabat utama di jajaran pemerintahan misalnya eselon I di Kementerian atau Lembaga– Sekjen, Dirjen, Irjen, serta juga direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kecuali memang yang sudah harus pensiun.

“Ini semua saya tujukan, presiden baru lah nanti yang menetapkan dan memutuskan penggantian pejabat-pejabat itu, karena beliau lah yang akan menggunakan pejabat-pejabat itu,” kata Presiden SBY dalam keterangan pers di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/9).

  • 12 September 2014
  • 60535 Views

Setkab Raih Penghargaan Tertinggi Dalam Penyajian Laporan Keuangan 2013

penghargaan_wtp_kemenkeu_rahmat2Sekretariat Kabinet (Setkab) memperoleh piagam penghargaan dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Tahun 2014 yang dilaksanakan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jumat (12/9) pagi.

Penghargaan tersebut diperoleh atas keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2013 dengan capaian Standar Tertinggi dalam Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Penghargaan ini mengacu pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Juni lalu.

  • 12 September 2014
  • 60951 Views

Wapres: Pencapaian WTP Bukan Jaminan Bebas KKN

wtpWakil Presiden (Wapres) Boediono mengingatkan para pimpinan instansi pemerintah, agar tidak lantas berbangga hati dengan pencapaian  opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangannya yang diaudit pemerintah, karena opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sasaran antara untuk mencapai good governance dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

“Kita sadar bahwa tidak ada jaminan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang telah memperoleh opini WTP telah benar-benar terbebas dari praktek-praktek KKN. Upaya kita harus lebih dari itu,” kata Wapres Boediono saat membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (12/9).