Presiden Jokowi saat tiba di Bandara Soekarno Hatta menjelang keberangkatannya ke Singapura, Jumat (21/11)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Widodo pada Jumat (21/11) sore telah bertolak dengan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, menuju Singapura untuk menghadiri wisuda putranya Kaesang Pangarep.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto menjelaskan, Presiden Joko Widodo menggunakan biaya sendiri untuk perjalanannya ke Singapura itu, karena beranggapan kegiatan tersebut adalah kegiatan pribadi Presiden Jokowi.

Pemerintah berencana menyederhanakan  3 (tiga) ‘kartu sakti’ yaitu ialah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menjadi hanya satu kartu saja.

Rencana penyederhanaan ketiga ‘kartu sakti’ itu disampaikan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani saat menghadiri pemberian penghargaan e-Transparency Award dari Paramadina Public Policy Institute (PPPI) di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (2/11).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, dirinya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah melakukan kajian mendalam sebelum melakukan realokasi subsidi harga bahan bakar minyak (BBM), dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) masing-masing Rp 2.000/liter untuk jenis premium dan solar.

Melalui fan page Faceboolnya, Jokowi mengatakan, kajian tersebut menyangkut besaran kenaikan dari rentang Rp 500/liter hingga Rp 3.000/liter. Termasuk dalam kajian ini adalah kelompok masyarakat yang paling merasakan dampaknya, yakni masyarakat miskin, nelayan, dan petani. “Kelompok inilah yang akan diberikan kompensasi berupa bantuan yang akan diambil dari anggaran subsidi BBM yang dialihkan,” ujarnya.

Wapres Jusuf Kalla pada Milad Muhammadiyah, di Jakarta, Kamis (20/11) malam

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyampaikan rasa bangganya sebagai bangsa Indonesia karena kita dapat menikmati negara yang aman, damai dibandingkan banyak negara lain.

Saat menyampaikan sambutan pada peringatan Milad Muhammadiyah ke-102 dan pembukaan World Peace Forum  di Gedung MPR Jakarta, Kamis (20/11) malam, Wapres Jusuf Kalla (JK) membandingkan dengan beberapa negara Islam di dunia yang penuh dengan bom, perkelahian, dan konflik besar yang tentunya menyengsarakan umatnya.

Presiden Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada HM. Prasetyo seusai dilantik sebagai Jaksa Agung, di Istana Negara, Kamis (20/11)

Setelah sempat molor beberapa saat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada periode 2005-2006, HM. Prasetyo, sebagai Jaksa Agung, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/11) sore.

Upacara pelantikan Prasetyo sebagai Jaksa Agung baru ini berlangsung singkat. Didahului dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara dilanjutkan dengan pengambilan sumpah oleh Presiden Jokowi. Setelah ditutup dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan ucapan selamat kepada Prasetyo yang didampingi istrinya Ros Ellyana.

HM. Prasetyo saat dilantik sebagai Jaksa Agung, di Istana Negara, Kamis (20/11)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (19/11) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) yang menunjuk mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada periode 2005-2006, HM Prasetyo, sebagai jaksa agung yang baru menggantikan Basrief Arief.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanjo membenarkan penunjukan politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang hingga kini masih menjabat sebagai anggota DPR-RI itu sebagai Jaksa Agung.

Dengan pertimbangan guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 165 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 18 November 2014 lalu, telah menandatangani terbitnya Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 3 Perpres ini menyebutkan, pejabat yang melantik Gubernur adalah Presiden. Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dilaksanakan oleh Wakil Presiden. Dan dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur  dilaksanakan oleh Menteri (Mendagri, red).

Menko Polhukam Tedjo Edhy Pudijatno menjawab wartawan seusai melapor Presiden Jokowi, di kantor Presiden, Kamis (20/11)

Bentrokan antara prajurit TNI dan Polri di Batam, Rabu (19/11), yang mengakibatkan seorang prajurit TNI meninggal dunia karena terkena tembakan, terus mendapatkan perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi),

Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, Presiden Jokowi telah meminta agar para prajurit TNI dan Polri yang terlibat dalam bentrokan tersebut segera berdamai. “Presiden meminta agar kedua belah pihak agar segera berdamai,” tegas Tedjo Edhy kepada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (20/11) pagi, seusai dirinya melaporkan perkembangan terakhir dari bentor prajurit TNI dan Polri di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (19/11).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus memantau perkembangan bentrokan di Markas Brimob Batam, Kepulauan Riau, Rabu (20/11). Presiden Jokowi telah memerintahkan pada Polri dan TNI agar tidak bentrok.

“Pak Jokowi meminta untuk terus memantau situasi sampai kembali kondusif,” kata Menteri Koordinator Bidan Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno, Rabu (19/11) malam.

Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada Ahok seusai dilantiknya sebagai Gubernur DKI, di Istana Negara, Rabu (19/11)

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (19/11), secara resmi telah diberhentikan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan selanjutnya langsung dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2012-2017.

Pemberhentian Ahok sebagai Wakil Gubernur dan pelantikannya sebagai Gubernur DKI Jakarta itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 130/P/2014 tentang Pemberhentian Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan 2012-2017, yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 18 November 2014.